PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 104-pmk-05-2020 Tahun 2020 tentang PENEMPATAN DANA DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

PERMEN Nomor 104-pmk-05-2020 Tahun 2020

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB II

PENETAPAN BANK UMUM MITRA

Pasal 3

Bank Umum yang menjadi Bank Umum Mitra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi kriteria paling sedikit: a. memiliki izin usaha yang masih berlaku sebagai Bank Umum; b. mempunyai kegiatan usaha di wilayah Negara Republik INDONESIA dan mayoritas pemilik saham/modal adalah Negara, Pemerintah Daerah, Badan Hukum INDONESIA, dan/atau Warga Negara INDONESIA; c. memiliki tingkat kesehatan minimal komposit 3 (tiga) yang telah diverifikasi oleh Otoritas Jasa Keuangan; dan d. melaksanakan kegiatan bisnis perbankan yang mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional, berupa: 1. ekspansi kredit kepada debitur Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, Koperasi, debitur non- UMKM, dan/atau korporasi dalam rangka pemulihan ekonomi nasional; dan/atau 2. pemberian dukungan pembiayaan kepada lembaga keuangan untuk melakukan ekspansi kredit kepada debitur Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, Koperasi, debitur non-UMKM, dan/atau korporasi dalam rangka pemulihan ekonomi nasional.

Pasal 4

(1) Bank Umum yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat mengajukan permohonan menjadi Bank Umum Mitra kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan dokumen paling sedikit sebagai berikut: a. surat permohonan menjadi Bank Umum Mitra yang ditandatangani oleh direktur utama; b. copy surat izin usaha sebagai Bank Umum; c. copy surat keterangan kesehatan bank periode terakhir yang telah diverifikasi oleh Otoritas Jasa Keuangan; d. copy dokumen Laporan Publikasi Triwulanan dan Laporan Profil Risiko periode triwulan terakhir sesuai dengan dokumen yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan; e. rencana bisnis perbankan yang memuat rencana penggunaan dana penempatan untuk kegiatan bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d; dan f. surat pernyataan bahwa tidak akan menyalahgunakan kewenangan sebagai Bank Umum Mitra untuk perbuatan melanggar hukum atau mengakibatkan kerugian negara, yang ditandatangani oleh direktur utama. (3) Direktur Jenderal Perbendaharaan melakukan penilaian terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang meliputi: a. pemenuhan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf f; b. penilaian profil kinerja dan risiko bank berdasarkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d; dan c. penilaian terhadap rencana bisnis perbankan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e. (4) Dalam rangka melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktur Jenderal Perbendaharaan dapat berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan. (5) Terhadap permohonan Bank Umum yang disetujui, Direktur Jenderal Perbendaharaan MENETAPKAN Bank Umum Mitra dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan. (6) Terhadap permohonan Bank Umum yang tidak disetujui, Direktur Jenderal Perbendaharaan atau pejabat yang ditunjuk menyampaikan pemberitahuan kepada Bank Umum Mitra.

Pasal 5

(1) Bank Umum yang telah ditetapkan menjadi Bank Umum Mitra untuk penempatan uang negara dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai penempatan uang negara pada bank umum dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi nasional, tetap diakui sebagai Bank Umum Mitra. (2) Bank Umum Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan kelengkapan persyaratan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d, huruf e, dan huruf f. (3) Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk keberlanjutan perjanjian kemitraan sebagai Bank Umum Mitra.

Pasal 6

(1) Pelaksanaan Penempatan Dana dalam rangka pelaksanaan Program PEN dituangkan dalam perjanjian kemitraan Penempatan Dana antara Direktur Jenderal Perbendaharaan dengan Direktur Utama Bank Umum. (2) Perjanjian kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. identitas para pihak; b. target kinerja dari Penempatan Dana; c. hak dan kewajiban para pihak; d. penyampaian laporan; e. larangan; f. denda dan sanksi; g. keadaan kahar (force majeure); h. penyelesaian perselisihan; i. komunikasi dan pemberitahuan; j. penarikan dana; k. perubahan atas perjanjian; dan l. jangka waktu perjanjian kemitraan. (3) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi: a. menggunakan uang negara yang berasal dari Penempatan Dana untuk pembelian surat berharga negara; b. menggunakan uang negara yang berasal dari Penempatan Dana untuk transaksi valuta asing; c. membebankan biaya pelayanan termasuk biaya administrasi Penempatan Dana; dan d. melakukan pemotongan/pemungutan atas remunerasi yang diperoleh dari Penempatan Dana.