PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 104-pmk-05-2017 Tahun 2017 tentang Pedoman Rekonsiliasi dalam Penyusunan Laporan Keuangan Lingkup Bendahara Umum Negara dan Kementerian Negara/Lembaga

PERMEN Nomor 104-pmk-05-2017 Tahun 2017

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Rekonsiliasi adalah proses pencocokan data transaksi keuangan yang diproses dengan beberapa sistem/subsistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama. 2. Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat BUN adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi BUN. 3. Kuasa Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut Kuasa BUN adalah pejabat yang memperoleh kewenangan untuk dan atas nama BUN melaksanakan fungsi pengelolaan Rekening Kas Umum Negara. 4. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berupa laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan saldo anggaran lebih, dan catatan atas laporan keuangan. 5. Berita Acara Rekonsiliasi yang selanjutnya disingkat BAR adalah dokumen yang menyatakan bahwa proses rekonsiliasi telah dilaksanakan serta telah menunjukan hasil yang sama atau telah memenuhi kriteria untuk diterbitkan. 6. Surat Pemberitahuan Pengenaan Sanksi yang selanjutnya disingkat SP2S adalah surat pemberitahuan tentang pengenaan sanksi yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa BUN kepada Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran yang tidak melakukan Rekonsiliasi sampai batas waktu yang ditentukan. 7. Surat Pemberitahuan Pencabutan Pengenaan Sanksi yang selanjutnya disingkat SP3S adalah surat pemberitahuan mengenai pencabutan sanksi yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa BUN kepada Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran yang telah melakukan Rekonsiliasi sampai batas waktu yang ditentukan. 8. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang yang merupakan bagian dari suatu unit organisasi pada kementerian negara/lembaga atau Bagian Anggaran BUN yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program. 9. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disebut KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan. 10. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut UAKPA adalah unit akuntansi instansi yang melakukan kegiatan akuntansi dan pelaporan tingkat Satker. 11. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat UAKPA BUN adalah unit akuntansi keuangan dan unit akuntansi barang yang dilakukan oleh Menteri Keuangan selaku BUN dan Pengguna Anggaran Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan. 12. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa Bendahara Umum Negara Tingkat Daerah yang selanjutnya disebut UAKBUN-Daerah adalah unit akuntansi Kuasa BUN yang melakukan kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan tingkat KPPN.

(1) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b dilakukan dengan menggunakan aplikasi Rekonsiliasi dan penyusunan laporan keuangan berbasis web (e-Rekon&LK). (2) Aplikasi Rekonsiliasi dan penyusunan laporan keuangan berbasis web (e-Rekon&LK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan aplikasi yang menerapkan single database antar tingkat unit akuntansi dan pelaporan keuangan pada Pengguna Anggaran. (3) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap bulan. (4) Hasil Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam BAR. (5) BAR sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani secara elektronik oleh: a. Kepala Subbagian Keuangan/pejabat yang menangani keuangan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran; dan b. Kepala Seksi yang menangani akuntansi pada KPPN atas nama Kuasa BUN. (6) Dalam hal penandatanganan BAR secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dapat dilakukan, BAR ditandatangani secara manual. (7) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) sampai dengan penerbitan BAR sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan paling lambat tanggal 14 (empat belas) setelah bulan bersangkutan berakhir. (8) Dalam hal tanggal 14 (empat belas) sebagaimana dimaksud pada ayat (7) jatuh pada hari libur/yang diliburkan, Rekonsiliasi dilaksanakan paling lambat pada hari kerja sebelumnya. (9) Dalam kondisi tertentu, Direktur Jenderal Perbendaharaan dapat mengatur jadwal dan tanggal pelaksanaan Rekonsiliasi yang berbeda dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (7). (10) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (9) paling sedikit meliputi: a. kebijakan cuti/libur nasional; b. kebijakan penyusunan laporan keuangan semesteran, tahunan unaudited, dan tahunan audited; dan/atau c. permasalahan sistem aplikasi. (11) Dalam hal penyusunan laporan keuangan audited terdapat perubahan data laporan keuangan yang mempengaruhi laporan keuangan UAKPA/UAKPA BUN dan UAKBUN-Daerah, UAKPA/UAKPA BUN melakukan Rekonsiliasi dengan UAKBUN-Daerah.

Peraturan Menteri Nomor 104-pmk-05-2017 Tahun 2017 tentang Pedoman Rekonsiliasi dalam Penyusunan Laporan Keuangan Lingkup Bendahara Umum Negara dan Kementerian Negara/Lembaga

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB III

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB IV

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB V

Pasal 9

BAB VI

Pasal 10

BAB VII

Pasal 11

Pasal 12