PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 102-pmk-06-2017 Tahun 2017 tentang Keanggotaan dan Tata Kerja Panitia Urusan Piutang Negara

PERMEN Nomor 102-pmk-06-2017 Tahun 2017

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Buka PDF Asli

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB II

TUGAS DAN WEWENANG PANITIA

Pasal 2

Koreksi

Panitia melaksanakan tugas pengurusan Piutang Negara berdasarkan UNDANG-UNDANG Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara, sesuai dengan wilayah kerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Koreksi

Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia berwenang: a. menerbitkan Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara; b. menerbitkan Surat Penolakan Pengurusan Piutang Negara; c. menerbitkan Surat Pengembalian Pengurusan Piutang Negara; d. membuat Pernyataan Bersama; e. menerbitkan Surat Keputusan Penetapan Jumlah Piutang Negara; f. menerbitkan Surat Pemberitahuan Koreksi atau Perubahan Besaran Piutang Negara; g. menerbitkan Surat Paksa; h. menerbitkan Surat Perintah Penyitaan; i. menerbitkan Surat Permintaan Sita Persamaan; j. menerbitkan Surat Perintah Pengangkatan Penyitaan; k. menerbitkan Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan; l. menerbitkan Surat Persetujuan Penjualan Tanpa Melalui Lelang; m. menerbitkan Surat Penolakan Penjualan Tanpa Melalui Lelang; n. MENETAPKAN Nilai Limit Lelang; o. MENETAPKAN Nilai Penjualan Tanpa Melalui Lelang; p. MENETAPKAN nilai Penebusan dengan nilai di bawah hak tanggungan; q. menerbitkan Surat Pernyataan Pengurusan Piutang Negara Lunas; r. menerbitkan Surat Pernyataan Pengurusan Piutang Negara Selesai; s. menerbitkan Surat Penetapan Piutang Negara Untuk Sementara Belum Dapat Ditagih; t. menerbitkan Surat Persetujuan Penarikan Piutang Negara; u. menerbitkan Surat Penolakan Penarikan Piutang Negara; v. menerbitkan Surat Persetujuan Rencana Paksa Badan; w. menerbitkan Surat Penolakan Rencana Paksa Badan; x. menerbitkan Surat Permintaan Izin Paksa Badan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi; y. menerbitkan Surat Perintah Paksa Badan; z. menerbitkan Surat Perintah Perpanjangan Paksa Badan; aa. menerbitkan Surat Izin Keluar dari Tempat Paksa Badan; bb. menerbitkan Surat Perintah Pembebasan Paksa Badan; cc. menerbitkan Surat Pernyataan Pencabutan Piutang Negara Untuk Sementara Belum Dapat Ditagih; dd. menerbitkan Surat Piutang Negara Telah Dihapuskan secara Mutlak; dan ee. menerbitkan surat permintaan izin kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan nasabah.

Pasal 4

Pelaksanaan keputusan yang merupakan kewenangan Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, selanjutnya diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal.

BAB IV

PANITIA CABANG

Pasal 7

Koreksi

(1) Ketua Panitia Cabang dijabat oleh Kepala Kantor Wilayah yang berkedudukan di Ibu Kota Provinsi. (2) Dalam hal Kantor Wilayah tidak berkedudukan di Ibu Kota Provinsi, Ketua Panitia Cabang dijabat oleh Kepala Kantor Wilayah di Provinsi tersebut. (3) Dalam hal tidak terdapat Kantor Wilayah di suatu Provinsi, Ketua Panitia Cabang dijabat oleh Kepala Kantor Pelayanan yang berkedudukan di Ibu Kota Provinsi. (4) Dalam hal tidak terdapat Kantor Wilayah di suatu Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan tidak terdapat Kantor Pelayanan di Ibu Kota Provinsi, Ketua Panitia Cabang dijabat oleh Kepala Kantor Pelayanan yang berkedudukan di dalam wilayah Provinsi yang bersangkutan.

Pasal 8

(1) Dalam hal Ketua Panitia Cabang dijabat oleh Kepala Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), Anggota Panitia Cabang yang mewakili unsur: a. Kementerian Keuangan yaitu Kepala Kantor Pelayanan yang berada dalam wilayah kerja Kantor Wilayah; b. Kepolisian yaitu Direktur Reserse dan Kriminal atau pejabat lain yang setingkat pada Kepolisian Daerah setempat; c. Kejaksaan yaitu Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara atau pejabat lain yang setingkat pada Kejaksaan Tinggi setempat; dan d. Pemerintah Daerah yaitu pejabat dari Badan Pengawasan Daerah atau pejabat pada Pemerintah Provinsi setempat. (2) Dalam hal Ketua Panitia Cabang dijabat oleh Kepala Kantor Pelayanan yang berkedudukan di Ibu Kota Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), Anggota Panitia Cabang yang mewakili unsur: a. Kementerian Keuangan yaitu Kepala Kantor Pelayanan yang berada dalam satu wilayah Provinsi; b. Kepolisian yaitu Kepala Bagian/Kepala Satuan Reserse dan Kriminal atau pejabat lain yang setingkat pada Kepolisian Daerah setempat; c. Kejaksaan yaitu Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara atau pejabat lain yang setingkat pada Kejaksaan Tinggi setempat; dan d. Pemerintah Daerah yaitu pejabat dari Badan Pengawasan Daerah atau pejabat pada Pemerintah Provinsi setempat. (3) Dalam hal Ketua Panitia Cabang dijabat oleh Kepala Kantor Pelayanan yang tidak berkedudukan di Ibu Kota Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), Anggota Panitia Cabang yang mewakili unsur: a. Kementerian Keuangan yaitu Kepala Kantor Pelayanan yang berada dalam satu wilayah Provinsi; b. Kepolisian yaitu Kepala Satuan Reserse dan Kriminal atau pejabat setingkat di bawahnya pada Kepolisian Resort setempat; c. Kejaksaan yaitu Kepala Kejaksaan Negeri setempat atau pejabat setingkat di bawahnya yang ditunjuk oleh Kepala Kejaksaan Negeri; dan d. Pemerintah Daerah yaitu pejabat dari Badan Pengawasan Daerah atau pejabat pada Pemerintah Kabupaten atau Kota setempat.

Pasal 9

(1) Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan oleh Panitia Cabang kecuali kewenangan: a. menerbitkan surat persetujuan rencana Paksa Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf v; b. menerbitkan surat penolakan rencana Paksa Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf w; dan c. menerbitkan surat permintaan izin kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf ee. (2) Kewenangan yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Panitia Pusat. (3) Tugas Panitia Cabang sehari-hari dilaksanakan oleh Ketua atau Anggota Panitia Cabang yang menjabat Kepala Kantor Pelayanan sesuai dengan wilayah kerja Kantor Pelayanan masing-masing. (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam hal Ketua Panitia Cabang dijabat oleh Kepala Kantor Wilayah, hal-hal tertentu terkait dengan tugas Panitia Cabang: a. tetap dilaksanakan oleh Ketua Panitia Cabang; atau b. dimintakan persetujuan dari Ketua Panitia Cabang.

Pasal 10

(1) Hal-hal tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4), yang tetap dilaksanakan oleh Ketua Panitia Cabang yaitu: a. menandatangani Pernyataan Bersama; dan b. menandatangani Surat Paksa. (2) Hal-hal tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4), harus dimintakan persetujuan dari Ketua Panitia Cabang yaitu: a. penetapan Nilai Limit Lelang dengan Nilai Pasar barang yang dilelang lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); b. Permohonan Penjualan Tanpa Melalui Lelang atau Penebusan di bawah nilai pengikatan dengan Nilai Pasar barang lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); dan c. Permohonan Penjualan Tanpa Melalui Lelang atau Penebusan Barang Jaminan yang tidak diikat sempurna atau tidak ada pengikatan, dengan Nilai Pasar barang lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). (3) Ketua Panitia Cabang dapat menyetujui atau tidak menyetujui permintaan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Dalam hal Ketua Panitia Cabang tidak menyetujui nilai yang diajukan oleh Anggota Panitia Cabang dalam permintaan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Ketua Panitia Cabang dapat MENETAPKAN sendiri Nilai Limit, nilai Penebusan, dan nilai Penjualan Tanpa Melalui Lelang.

Pasal 11

(1) Penandatanganan surat dan produk hukum Panitia Cabang dilakukan oleh Anggota Panitia Cabang atas nama Ketua Panitia Cabang. (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1): a. Penandatanganan Pernyataan Bersama, penandatanganan Surat Paksa; dan b. penandatanganan seluruh surat dan produk hukum Panitia Cabang pada Kantor Pelayanan yang Kepala Kantornya menjabat Ketua Panitia Cabang; tetap dilaksanakan oleh Ketua Panitia Cabang. (3) Tanggung jawab atas penandatanganan surat dan produk hukum Panitia Cabang yang dilaksanakan oleh Anggota Panitia Cabang atas nama Ketua Panitia Cabang ada pada Anggota yang bersangkutan.

Pasal 12

Dalam hal Panitia Cabang diketuai oleh Kepala Kantor Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4): a. penetapan Nilai Limit Lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a; b. persetujuan permohonan Penjualan Tanpa Melalui Lelang atau Penebusan dengan nilai di bawah nilai pengikatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b; dan c. persetujuan permohonan Penjualan Tanpa Melalui Lelang atau Penebusan Barang Jaminan yang tidak diikat sempurna atau tidak ada pengikatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c, dilaksanakan sendiri oleh Ketua Panitia Cabang atau oleh Anggota Panitia Cabang atas nama Ketua Panitia Cabang yang bersangkutan.

Pasal 13

(1) Dalam hal Panitia Cabang diketuai oleh Kepala Kantor Pelayanan dan terdapat Kepala Kantor Pelayanan lain yang menjadi Anggota Panitia Cabang, kewenangan Panitia Cabang seluruhnya menjadi kewenangan: a. Ketua Panitia Cabang, atas kewenangan Panitia Cabang di Kantor Pelayanan tempat kedudukan Ketua Panitia Cabang; dan b. Anggota Panitia Cabang yang menjabat Kepala Kantor Pelayanan, atas kewenangan Panitia Cabang di Kantor Pelayanan tempat kedudukan Anggota Panitia Cabang. (2) Kewenangan Anggota Panitia Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tidak termasuk membuat Pernyataan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d dan menerbitkan Surat Paksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g, yang kewenangannya tetap dilaksanakan oleh Ketua Panitia Cabang. (3) Dalam hal Panitia Cabang diketuai oleh Kepala Kantor Pelayanan dan tidak terdapat Kepala Kantor Pelayanan lain yang menjadi Anggota Panitia Cabang, kewenangan Panitia Cabang seluruhnya dilaksanakan oleh Ketua Panitia Cabang.

Pasal 14

Wilayah kerja Panitia Cabang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 15

Panitia Cabang bertanggung jawab kepada Ketua Panitia Pusat.

BAB Kedua

Pelaksanaan Kewenangan dan Tugas

Pasal 9

Koreksi

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB V

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KETUA/ANGGOTA PANITIA CABANG

Pasal 16

Koreksi

Ketua dan/atau Anggota Panitia Cabang diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Panitia Pusat atas nama Menteri Keuangan.

Pasal 17

Koreksi

(1) Pengangkatan Ketua Panitia Cabang atau Anggota Panitia Cabang yang mewakili unsur Kementerian Keuangan dilaksanakan setelah pengangkatan Kepala Kantor Wilayah dan/atau Kepala Kantor Pelayanan ditetapkan Menteri Keuangan. (2) Pengangkatan Ketua Panitia Cabang atau Anggota Panitia Cabang yang mewakili unsur Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan tanpa didahului dengan usulan. (3) Pengangkatan dan pemberhentian Anggota Panitia Cabang yang mewakili unsur di luar Kementerian Keuangan diusulkan terlebih dahulu oleh Ketua Panitia Cabang kepada Ketua Panitia Pusat. (4) Usulan pengangkatan Anggota Panitia Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan daftar riwayat hidup.

Pasal 18

Pengangkatan Anggota Panitia Cabang yang mewakili unsur di luar Kementerian Keuangan harus memenuhi persyaratan: a. calon anggota yang diusulkan adalah pejabat yang berdinas aktif pada instansinya masing-masing; dan b. menduduki jabatan sekurang-kurangnya eselon III atau menduduki jabatan sekurang-kurangnya eselon IV, dalam hal Ketua Panitia Cabang dijabat oleh Kepala Kantor Pelayanan dan tidak berada di Ibu Kota Provinsi.

Pasal 19

(1) Sebelum menjalankan tugasnya Ketua dan/atau Anggota Panitia Cabang terlebih dahulu mengangkat sumpah jabatan menurut agama dan kepercayaannya di hadapan Ketua Panitia Pusat atau pejabat yang mendapat delegasi dari Ketua Panitia Pusat dengan didampingi seorang rohaniwan. (2) Pejabat yang dapat menerima delegasi untuk melantik atau mengambil sumpah jabatan Ketua dan/atau Anggota Panitia Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu: a. Sekretaris Panitia Pusat, dalam hal yang dilantik atau mengangkat sumpah jabatan adalah Ketua dan/atau Anggota Panitia Cabang; atau b. Ketua Panitia Cabang, dalam hal yang dilantik atau mengangkat sumpah jabatan adalah Anggota Panitia Cabang.

Pasal 20

Pengangkatan sumpah jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilaksanakan dengan tata urutan: a. pembacaan ringkasan Keputusan Ketua Panitia Pusat tentang Pemberhentian dan/atau Pengangkatan Ketua atau Anggota Panitia Cabang oleh staf Sekretariat Panitia Cabang atau petugas yang ditunjuk; b. pembacaan Naskah Pengambilan Sumpah Ketua atau Anggota Panitia Cabang dilakukan oleh pejabat yang melantik atau mengambil sumpah diikuti oleh pejabat yang dilantik atau yang mengangkat sumpah; c. penandatanganan Berita Acara Pelantikan atau Pengambilan Sumpah Jabatan Ketua atau Anggota Panitia Cabang oleh pejabat yang dilantik atau mengangkat sumpah, pejabat yang melantik atau yang mengambil sumpah dan paling kurang 2 (dua) orang saksi; d. penandatanganan Naskah Pelantikan oleh pejabat yang melantik atau yang mengambil sumpah; dan e. penandatanganan Surat Pernyataan Pelantikan oleh pejabat yang melantik atau yang mengambil sumpah.

Pasal 21

(1) Keanggotaan dalam Panitia Cabang berakhir karena: a. meninggal dunia; b. pensiun; c. mutasi jabatan pada instansi asalnya; d. permohonan instansi yang mengusulkan; atau e. sebab lain yang mengakibatkan tidak dapat lagi menjalankan tugasnya. (2) Ketua Panitia Pusat atas nama Menteri Keuangan memberhentikan Ketua dan/atau Anggota Panitia Cabang karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e.

BAB VI

SEKRETARIAT PANITIA

Pasal 22

Koreksi

Untuk membantu pelaksanaan tugas Panitia Pusat, dibentuk Sekretariat Panitia Pusat yang dipimpin oleh Sekretaris Panitia Pusat.

Pasal 23

Koreksi

(1) Sekretariat Panitia Pusat beranggotakan paling banyak 10 (sepuluh) orang. (2) Anggota Sekretariat Panitia Pusat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Panitia Pusat atas nama Ketua Panitia Pusat.

Pasal 24

Sekretariat Panitia Pusat mempunyai tugas: a. meneliti konsep surat atau keputusan Panitia Pusat; b. melaksanakan administrasi persuratan Panitia Pusat; c. melaksanakan penyelenggaraan rapat Panitia Pusat; d. menyiapkan laporan pelaksanaan tugas Panitia Pusat; e. menyiapkan surat keputusan pengangkatan dan pemberhentian Ketua dan/atau Anggota Panitia Cabang; dan f. menyiapkan dan menyelenggarakan acara pengambilan sumpah Ketua dan/atau Anggota Panitia Cabang dari unsur Kementerian Keuangan.

Pasal 25

Untuk membantu pelaksanaan tugas Panitia Cabang, dibentuk Sekretariat Panitia Cabang yang dipimpin oleh Sekretaris Panitia Cabang.

Pasal 26

(1) Dalam hal Ketua Panitia Cabang dijabat oleh Kepala Kantor Wilayah, Kepala Kantor Pelayanan yang berkedudukan di kota yang sama dengan kedudukan Kantor Wilayah karena jabatannya menjadi Sekretaris Panitia Cabang. (2) Dalam hal Ketua Panitia Cabang dijabat oleh Kepala Kantor Wilayah dan terdapat lebih dari 1 (satu) Kantor Pelayanan yang berkedudukan di kota yang sama, penunjukan Sekretaris Panitia Cabang ditetapkan oleh Ketua Panitia Cabang. (3) Dalam hal Ketua Panitia Cabang dijabat oleh Kepala Kantor Wilayah dan tidak berkedudukan di Ibu Kota Provinsi, Kepala Kantor Pelayanan yang berkedudukan di Ibu Kota Provinsi karena jabatannya menjadi Sekretaris Panitia Cabang.

Pasal 27

(1) Dalam hal Ketua Panitia Cabang dijabat oleh Kepala Kantor Pelayanan, Ketua Panitia Cabang karena jabatannya menjadi Sekretaris Panitia Cabang. (2) Untuk membantu pelaksanaan tugas Sekretaris Panitia Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Piutang Negara pada Kantor Pelayanan yang bersangkutan karena jabatannya menjadi Koordinator Sekretariat.

Pasal 28

(1) Dalam hal Ketua Panitia Cabang dijabat oleh Kepala Kantor Wilayah, Sekretariat Panitia Cabang beranggotakan: a. paling banyak 2 (dua) orang pejabat dan/atau pegawai pada Kantor Wilayah yang bersangkutan; b. paling banyak 3 (tiga) orang pejabat dan/atau pegawai pada kantor tempat kedudukan Sekretaris Panitia Cabang; dan c. 1 (satu) orang pejabat atau pegawai pada kantor tempat kedudukan masing-masing Anggota Panitia Cabang yang berasal dari unsur Kementerian Keuangan. (2) Dalam hal Ketua Panitia Cabang dijabat oleh Kepala Kantor Pelayanan, Sekretariat Panitia Cabang beranggotakan: a. paling banyak 3 (tiga) orang pejabat dan/atau pegawai pada Kantor Pelayanan tempat kedudukan Ketua Panitia Cabang; dan b. paling banyak 2 (dua) orang pejabat dan/atau pegawai pada tempat kedudukan Anggota Panitia Cabang yang berasal dari unsur Kementerian Keuangan. (3) Dalam hal Ketua Panitia Cabang dijabat oleh Kepala Kantor Pelayanan dan tidak terdapat Kepala Kantor Pelayanan lain yang menjadi Anggota Panitia Cabang, Sekretariat Panitia Cabang beranggotakan paling banyak 4 (empat) orang. (4) Koordinator Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dan Anggota Sekretariat Panitia Cabang diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Panitia Cabang.

Pasal 29

Sekretariat Panitia Cabang mempunyai tugas: a. meneliti konsep surat atau keputusan Panitia Cabang; b. melaksanakan administrasi persuratan Panitia Cabang; c. melaksanakan penyelenggaraan rapat Panitia Cabang; d. menyiapkan laporan pelaksanaan tugas Panitia Cabang; e. menyiapkan usulan pengangkatan dan pemberhentian Anggota Panitia Cabang; dan f. menyiapkan dan menyelenggarakan acara pengambilan sumpah Anggota Panitia Cabang selain dari unsur Kementerian Keuangan.

Pasal 30

Administrasi persuratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b dan 29 huruf b dilaksanakan sesuai dengan pedoman tata persuratan dinas di lingkungan Direktorat Jenderal.

BAB Kedua

Sekretariat Panitia Cabang

Pasal 25

Koreksi

Untuk membantu pelaksanaan tugas Panitia Cabang, dibentuk Sekretariat Panitia Cabang yang dipimpin oleh Sekretaris Panitia Cabang.

Pasal 26

Koreksi

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Administrasi persuratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b dan 29 huruf b dilaksanakan sesuai dengan pedoman tata persuratan dinas di lingkungan Direktorat Jenderal.

BAB VII

PEJABAT PENGGANTI

Pasal 31

Koreksi

(1) Dalam hal Ketua Panitia, Sekretaris Panitia, atau Anggota Panitia Cabang tidak dapat melaksanakan tugas jabatannya karena berhalangan sementara atau berhalangan tetap, ditunjuk pejabat pengganti. (2) Berhalangan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu: a. cuti tahunan; b. cuti besar; c. cuti bersalin; d. cuti karena alasan penting; e. cuti sakit; atau f. tugas kedinasan di dalam maupun luar negeri yang tidak melebihi 6 (enam) bulan. (3) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu: a. pensiun; b. meninggal dunia; c. perpindahan tugas/mutasi; d. diberhentikan dalam jabatan; e. tugas kedinasan di luar negeri yang melebihi 6 (enam) bulan; atau f. cuti di luar tanggungan negara. (4) Pejabat pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas selama Ketua Panitia, Sekretaris Panitia, atau Anggota Panitia Cabang berhalangan sementara atau berhalangan tetap.

Pasal 32

(1) Dalam hal Ketua Panitia Pusat berhalangan sementara atau berhalangan tetap, pejabat pengganti Direktur Jenderal karena jabatannya menjadi pejabat pengganti Ketua Panitia Pusat. (2) Dalam hal Sekretaris Panitia Pusat berhalangan sementara atau berhalangan tetap, pejabat pengganti direktur yang membidangi pengurusan Piutang Negara karena jabatannya menjadi pejabat pengganti Sekretaris Panitia Pusat.

Pasal 33

(1) Dalam hal Ketua Panitia Cabang berhalangan sementara atau berhalangan tetap, ditunjuk pejabat pengganti dari salah satu Anggota Panitia Cabang yang bersangkutan, dengan ketentuan: a. wakil dari unsur Kementerian Keuangan yang berkedudukan di kota yang sama dengan tempat kedudukan Ketua Panitia Cabang; b. wakil dari unsur selain Kementerian Keuangan dalam hal tidak ada wakil dari unsur Kementerian Keuangan di kota tempat kedudukan Ketua Panitia Cabang; atau c. wakil dari unsur Kementerian Keuangan dari kota lain, dalam hal huruf a dan huruf b tidak terpenuhi. (2) Dalam hal Ketua Panitia Cabang berhalangan tetap, pejabat pengganti ditunjuk oleh Ketua Panitia Pusat. (3) Dalam hal Ketua Panitia Cabang berhalangan sementara, pejabat pengganti ditunjuk oleh Ketua Panitia Cabang yang bersangkutan.

Pasal 34

Dalam hal Anggota Panitia Cabang yang melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) berhalangan sementara atau berhalangan tetap, Ketua Panitia Cabang melaksanakan tugas Panitia Cabang di wilayah kerja Anggota Panitia yang bersangkutan.

BAB VIII

RAPAT PANITIA

Pasal 35

Koreksi

Panitia dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran melaksanakan Rapat Panitia paling sedikit: a. satu kali oleh Panitia Pusat; dan b. dua kali oleh Panitia Cabang.

Pasal 36

Koreksi

(1) Rapat Panitia Pusat membahas: a. rencana kerja tahunan; b. kebijakan pengurusan Piutang Negara; c. evaluasi pengurusan Piutang Negara; dan/atau d. materi lainnya yang dianggap perlu. (2) Rapat Panitia Cabang membahas: a. rencana kerja tahunan; b. evaluasi pengurusan Piutang Negara; c. optimalisasi pengurusan Piutang Negara; dan/atau d. penyelesaian Piutang Negara yang menurut pertimbangan Panitia dianggap perlu.

Pasal 37

(1) Sekretaris Panitia Pusat atau Sekretaris Panitia Cabang mempersiapkan materi yang akan dibahas dalam rapat Panitia Pusat atau Panitia Cabang. (2) Dalam hal dianggap perlu, Ketua Panitia Pusat atau Ketua Panitia Cabang dapat mengundang narasumber yang berkaitan dengan materi yang dibahas dalam rapat.

Pasal 38

(1) Rapat Panitia Pusat atau Panitia Cabang dipimpin oleh Ketua Panitia Pusat atau Ketua Panitia Cabang dan dihadiri oleh Anggota Panitia. (2) Anggota Panitia Pusat atau Anggota Panitia Cabang yang berhalangan hadir harus memberitahukan alasan ketidakhadirannya.

Pasal 39

(1) Rapat Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dilaksanakan dengan ketentuan harus dihadiri oleh lebih dari 50% (lima puluh persen) anggota termasuk Ketua Panitia. (2) Dalam hal kehadiran anggota Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat terpenuhi, rapat Panitia dinyatakan batal dan dapat dijadwalkan kembali untuk dilakukan rapat Panitia.

Pasal 40

(1) Pengambilan keputusan dalam rapat Panitia pada tahap pertama ditempuh dengan musyawarah mufakat. (2) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat ditempuh, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pengambilan suara terbanyak (voting).

Pasal 41

Keputusan rapat Panitia dinyatakan sah apabila disetujui oleh lebih dari 50% (lima puluh persen) anggota yang hadir.

Pasal 42

(1) Pengambilan keputusan yang tidak dapat dilaksanakan oleh Panitia Cabang diajukan kepada Panitia Pusat. (2) Pengambilan keputusan yang tidak dapat dilaksanakan oleh Panitia Pusat diajukan kepada Menteri Keuangan.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 47

Koreksi

Selama petunjuk atau pedoman pelaksanaan berdasarkan Peraturan Menteri ini belum ditetapkan, petunjuk atau pedoman pelaksanaan yang sudah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.

Pasal 48

Koreksi

Penyelenggaraan pengurusan Piutang Negara pada 15 (lima belas) Kantor Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 263/PMK.01/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang belum dibentuk pada saat berlakunya Peraturan Menteri ini, berlaku ketentuan sebagai berikut: a. pengurusan Piutang Negara di wilayah Kantor Pelayanan Meulaboh dilaksanakan oleh Panitia Cabang Aceh yang penyelenggaraannya dilakukan oleh Kantor Pelayanan Banda Aceh; b. pengurusan Piutang Negara di wilayah Kantor Pelayanan Baturaja dilaksanakan oleh Panitia Cabang Sumatera Selatan yang penyelenggaraannya dilakukan oleh Kantor Pelayanan Palembang; c. pengurusan Piutang Negara di wilayah Kantor Pelayanan Curup dilaksanakan oleh Panitia Cabang Bengkulu yang penyelenggaraannya dilakukan oleh Kantor Pelayanan Bengkulu; d. pengurusan Piutang Negara di wilayah Kantor Pelayanan Sukabumi dilaksanakan oleh Panitia Cabang Jawa Barat yang penyelenggaraannya dilakukan oleh Kantor Pelayanan Bogor; e. pengurusan Piutang Negara di wilayah Kantor Pelayanan Kudus dilaksanakan oleh Panitia Cabang Jawa Tengah yang penyelenggaraannya dilakukan oleh Kantor Pelayanan Semarang; f. pengurusan Piutang Negara di wilayah Kantor Pelayanan Magelang dilaksanakan oleh Panitia Cabang Jawa Tengah yang penyelenggaraannya dilakukan oleh: 1) Kantor Pelayanan Semarang untuk wilayah Kota Magelang, Kabupaten Magelang, Kabupaten Temanggung, dan Kota Salatiga; dan 2) Kantor Pelayanan Purwokerto untuk wilayah Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo; g. pengurusan Piutang Negara di wilayah Kantor Pelayanan Bojonegoro dilaksanakan oleh Panitia Cabang Jawa Timur yang penyelenggaraannya dilakukan oleh Kantor Pelayanan Surabaya; h. pengurusan Piutang Negara di wilayah Kantor Pelayanan Kediri dilaksanakan oleh Panitia Cabang Jawa Timur yang penyelenggaraannya dilakukan oleh Kantor Pelayanan Malang; i. pengurusan Piutang Negara di wilayah Kantor Pelayanan Sanggau dilaksanakan oleh Panitia Cabang Kalimantan Barat yang penyelenggaraannya dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pontianak; j. pengurusan Piutang Negara di wilayah Kantor Pelayanan Barabai dilaksanakan oleh Panitia Cabang Kalimantan Selatan yang penyelenggaraannya dilakukan oleh Kantor Pelayanan Banjarmasin; k. pengurusan Piutang Negara di wilayah Kantor Pelayanan Tenggarong dilaksanakan oleh Panitia Cabang Kalimantan Timur yang penyelenggaraannya dilakukan oleh Kantor Pelayanan Samarinda; l. pengurusan Piutang Negara di wilayah Kantor Pelayanan Maumere dilaksanakan oleh Panitia Cabang Nusa Tenggara Timur yang penyelenggaraannya dilakukan oleh Kantor Pelayanan Kupang; m. pengurusan Piutang Negara di wilayah Kantor Pelayanan Mamuju dilaksanakan oleh Panitia Cabang Sulawesi Selatan yang penyelenggaraannya dilakukan oleh Kantor Pelayanan Parepare; n. pengurusan Piutang Negara di wilayah Kantor Pelayanan Manokwari dilaksanakan oleh Panitia Cabang Papua Barat yang penyelenggaraannya dilakukan oleh Kantor Pelayanan Sorong; o. pengurusan Piutang Negara di wilayah Kantor Pelayanan Timika dilaksanakan oleh Panitia Cabang Papua yang penyelenggaraannya dilakukan oleh Kantor Pelayanan Jayapura.

Peraturan Menteri Nomor 102-pmk-06-2017 Tahun 2017 tentang Keanggotaan dan Tata Kerja Panitia Urusan Piutang Negara

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

Pasal 6

BAB IV

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB Kedua

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB Ketiga

Pasal 14

Pasal 15

BAB V

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

BAB VI

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

BAB Kedua

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

BAB VII

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

BAB VIII

Pasal 35

Pasal 36

Pasal 37

Pasal 38

Pasal 39

Pasal 40

Pasal 41

Pasal 42

BAB IX

Pasal 43

Pasal 44

BAB X

Pasal 45

BAB XI

Pasal 46

BAB XII

Pasal 47

Pasal 48

BAB XIII