PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 102-pmk-05-2020 Tahun 2020 tentang PENGELOLAAN REKENING MILIK BENDAHARA UMUM NEGARA

PERMEN Nomor 102-pmk-05-2020 Tahun 2020

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. 2. Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut BUN adalah Menteri Keuangan yang memiliki tugas untuk melaksanakan fungsi BUN. 3. Kuasa BUN adalah Kuasa BUN Pusat dan Kuasa BUN di daerah. 4. Kuasa BUN Pusat adalah Direktur Jenderal Perbendaharaan. 5. Kuasa BUN di Daerah adalah Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). 6. Bank Sentral adalah Bank INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar 1945 Pasal 23D. 7. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 8. Bank Operasional yang selanjutnya disingkat BO adalah Bank Umum yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan selaku BUN atau pejabat yang diberi kuasa untuk menjadi mitra Direktorat Jenderal Perbendaharaan atau KPPN dalam rangka penyaluran dana APBN. 9. Bank Penyalur Gaji yang selanjutnya disingkat BPG adalah BO dan/atau Bank Umum yang menyalurkan dana APBN untuk pengeluaran gaji. 10. Bank Operasional Valuta Asing yang selanjutnya disebut BO Valas adalah Bank Umum yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan selaku BUN atau pejabat yang diberi kuasa untuk menjadi mitra Direktorat Jenderal Perbendaharaan atau KPPN untuk penyaluran dana APBN dalam valuta asing (Valas). 11. Rekening Milik BUN adalah rekening yang dibuka dan dikelola oleh BUN/Kuasa BUN. 12. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disebut Rekening KUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang dibuka oleh BUN/Kuasa BUN untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada Bank Sentral. 13. Sub Rekening KUN adalah Rekening yang dibuka di Bank Sentral oleh BUN/Kuasa BUN untuk memperlancar penerimaan negara, pengeluaran negara dan/atau melakukan optimalisasi dana Rekening KUN. 14. Rekening Lainnya adalah rekening yang dibuka oleh BUN/Kuasa BUN pada Bank Sentral selain Rekening KUN dan Sub Rekening KUN. 15. Rekening Operasional adalah Rekening yang dibuka oleh BUN/Kuasa BUN di Daerah pada Bank Sentral yang digunakan untuk membayar pengeluaran Negara. 16. Rekening Penerimaan adalah rekening yang dibuka oleh BUN/Kuasa BUN pada Bank Umum yang digunakan untuk menampung penerimaan negara setiap hari pada bank/pos persepsi/lembaga persepsi lainnya melalui sistem penerimaan negara secara elektronik. 17. Rekening Penerimaan Lainnya adalah rekening yang dibuka oleh BUN/Kuasa BUN pada Bank Umum yang digunakan untuk menampung penerimaan negara selain penerimaan negara setiap hari pada bank/pos persepsi/lembaga persepsi lainnya melalui sistem penerimaan negara secara elektronik, dan untuk melakukan penempatan dana/uang negara. 18. Rekening Pengeluaran adalah rekening yang dibuka oleh BUN/Kuasa BUN pada Bank Umum yang dioperasikan sebagai rekening yang menampung pagu dana untuk membiayai kegiatan pemerintah sesuai rencana pengeluaran. 19. Rekening Pengeluaran Kuasa BUN Pusat Gaji yang selanjutnya disebut RPKBUNP Gaji adalah rekening yang dibuka oleh BUN/Kuasa BUN pada BO dan/atau BPG untuk menampung dana yang akan digunakan untuk menyalurkan dana surat perintah pencairan dana gaji bulanan yang diterbitkan oleh KPPN. 20. Rekening Pengeluaran Kuasa BUN Pusat SPAN yang selanjutnya disebut RPKBUNP SPAN adalah rekening yang dibuka oleh BUN/Kuasa BUN pada BO untuk menampung dana yang akan digunakan untuk menyalurkan dana surat perintah pencairan dana selain gaji bulanan yang diterbitkan oleh KPPN. 21. Rekening Pengeluaran Kuasa BUN Pusat SPAN Valas yang selanjutnya disebut RPKBUNP SPAN Valas adalah rekening yang dibuka oleh BUN/Kuasa BUN pada BO Valas untuk menampung dana yang akan digunakan untuk menyalurkan dana Surat Perintah Pencairan Dana Valas yang diterbitkan oleh KPPN. 22. Rekening Pengeluaran Lainnya adalah rekening pengeluaran yang dibuka oleh BUN/Kuasa BUN untuk tujuan dan kegiatan tertentu. 23. Rekening Khusus Pinjaman/Hibah yang selanjutnya disingkat Reksus Pinjaman/Hibah adalah rekening Pemerintah yang dibuka oleh BUN/Kuasa BUN pada Bank Sentral dan/atau Bank Umum yang ditunjuk untuk menampung dan menyalurkan dana Pinjaman dan/atau Hibah. 24. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat pembuat komitmen yang berisi permintaan pembayaran tagihan kepada negara. 25. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) atau dokumen lain yang dipersamakan. 26. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa BUN di Daerah untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM.

BAB IV

PEMBUKAAN REKENING MILIK BUN

Pasal 4

Koreksi

(1) Penamaan Rekening Milik BUN di Bank Sentral mengikuti ketentuan sebagai berikut: a. Rekening KUN dibuka dengan nama “Rekening Kas Umum Negara Dalam (mata uang)”. b. Sub Rekening KUN dibuka dengan nama “Sub RKUN (tujuan penggunaan rekening)”. c. Rekening Operasional di Bank Sentral dibuka dengan nama “RO BI (KPPN) (mata uang)”. d. Reksus Pinjaman/Hibah di Bank Sentral dibuka dengan nama “Reksus Kemenkeu Utk (pinjaman/hibah) (nomor pinjaman/hibah)”. e. Rekening lain-lain di Bank Sentral dibuka dengan nama “Rek Lain BI (tujuan penggunaan rekening)”. (2) Penamaan Rekening Milik BUN di Bank Umum mengikuti ketentuan sebagai berikut: a. Rekening Pengeluaran Kuasa BUN Pusat dibuka dengan nama “RPKBUNP (SPAN/Gaji/SPAN Valas/lainnya)”. b. Reksus Pinjaman/Hibah di Bank Umum dibuka dengan nama “(RKPHLN/Reksus SBSN) (Nama Satker/EA/Nama Pinjaman/Hibah)”. c. Rekening Pengeluaran Lainnya di Bank Umum dibuka dengan nama “Rek Pengeluaran Lainnya BU (tujuan penggunaan)”. d. Rekening Penerimaan di Bank Umum dibuka dengan nama “Rekening Penerimaan Negara Terpusat”. e. Rekening Penerimaan Lainnya di Bank Umum dibuka dengan nama “Rek Penerimaan Lainnya (tujuan penggunaan)”.

Pasal 5

(1) Dalam rangka pembukaan Rekening Milik BUN di Bank Sentral yang terdiri atas: a. Rekening KUN; b. Sub Rekening KUN; dan c. rekening lain-lain, BUN Pusat menyampaikan surat permintaan pembukaan rekening kepada Kepala Departemen pada Bank Sentral yang menangani jasa perbankan dan/atau operasional tresuri khususnya untuk Pemerintah. (2) Dalam rangka pembukaan Rekening Milik BUN di Bank Sentral yang terdiri atas: a. Sub Rekening KUN; dan b. Rekening Operasional, Kuasa BUN di Daerah menyampaikan surat permintaan pembukaan rekening kepada Kepala Departemen pada Bank Sentral yang menangani jasa perbankan dan/atau operasional tresuri khususnya untuk Pemerintah.

Pasal 6

(1) Dalam rangka pembukaan Reksus Pinjaman/Hibah di Bank Sentral, Kuasa BUN Pusat menyampaikan surat permintaan pembukaan rekening kepada Kepala Departemen pada Bank Sentral yang menangani jasa perbankan dan/atau operasional tresuri khususnya untuk Pemerintah. (2) Tata cara pembukaan Reksus Pinjaman/Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara penarikan pinjaman dan/atau hibah luar negeri dan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara pelaksanaan pembayaran kegiatan yang dibiayai melalui penerbitan surat berharga syariah negara.

Pasal 7

(1) Dalam rangka pembukaan Rekening Milik BUN di Bank Umum yang terdiri atas: a. Rekening Penerimaan Lainnya; dan b. Rekening Pengeluaran, Kuasa BUN Pusat menyampaikan surat permintaan pembukaan rekening kepada Direktur pada Bank Umum yang berwenang untuk membuka dan menutup rekening Pemerintah yang ditunjuk sebagai mitra Kuasa BUN. (2) Dalam rangka pembukaan Rekening Penerimaan di Bank Umum, Kuasa BUN di Daerah menyampaikan surat permintaan pembukaan rekening kepada Direktur pada Bank Umum yang berwenang untuk membuka dan menutup rekening Pemerintah yang ditunjuk sebagai mitra Kuasa BUN. (3) Bank Umum memproses permintaan pembukaan Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dan memberitahukan kepada Kuasa BUN Pusat atau Kuasa BUN di Daerah atas pembukaan rekening dimaksud.

Pasal 8

(1) Dalam rangka pembukaan Reksus Pinjaman/Hibah di Bank Umum, Kuasa BUN Pusat menyampaikan surat permintaan pembukaan rekening kepada Direktur pada Bank Umum yang berwenang untuk membuka dan menutup rekening Pemerintah. (2) Tata cara pembukaan Reksus Pinjaman/Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara penarikan pinjaman dan/atau hibah luar negeri dan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara pelaksanaan pembayaran kegiatan yang dibiayai melalui penerbitan surat berharga syariah negara.

Pasal 9

(1) Dalam rangka menampung dana SP2D yang tidak tersalurkan dan dikembalikan oleh bank penerima, Kuasa BUN Pusat dapat membuka rekening retur. (2) Rekening retur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menampung dana untuk disalurkan kembali ke pihak penerima dana SP2D. (3) Saldo rekening retur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dinihilkan.

BAB 1

Pemindahbukuan pada Rekening KUN dan Sub Rekening KUN di Bank Sentral

Pasal 10

Koreksi

(1) Pemindahbukuan pada Rekening KUN dan Sub Rekening KUN dilakukan berdasarkan: a. rencana pengeluaran baik berupa ikhtisar kebutuhan dana berdasarkan data SP2D maupun data tagihan/SPP/SPM/SP2D/rencana penarikan dana; b. warkat pembebanan rekening/bilyet giro; dan/atau c. perintah Kuasa BUN Pusat atau Kuasa BUN di Daerah. (2) Perintah Kuasa BUN Pusat atau Kuasa BUN di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dituangkan dalam nota dinas pemindahbukuan. (3) Selain hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pemindahbukuan pada Rekening KUN dan Sub Rekening KUN dapat dilakukan berdasarkan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai pemindahbukaan Rekening KUN dan Sub Rekening KUN.

Pasal 11

(1) Khusus untuk pemindahbukuan dari RKUN ke Rekening Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dan Rekening Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (7) huruf a, huruf b, dan huruf c, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Kuasa BUN Pusat melakukan pemindahbukuan dengan mekanisme penyediaan dana (dropping) berdasarkan rencana pengeluaran secara periodik berupa: 1. ikhtisar kebutuhan dana berdasarkan data SP2D; dan/atau 2. data tagihan/SPP/SPM/SP2D/rencana penarikan dana. b. Penyediaan dana (dropping) berdasar rencana pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 1 dilakukan secara periodik setiap hari. c. Penyediaan dana (dropping) berdasar rencana pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 2 dilakukan secara periodik sesuai rencana pengeluaran. (2) Dalam rangka penyaluran dana Valas, penyediaan dana (dropping) ke RPKBUNP SPAN VALAS dilakukan pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal SP2D (HK-1) berdasarkan ikhtisar kebutuhan dana.

Pasal 12

(1) Pemindahbukuan pada Rekening Operasional dilakukan berdasarkan: a. rencana pengeluaran baik berupa ikhtisar kebutuhan dana berdasarkan data SP2D maupun data tagihan/SPP/SPM/SP2D/rencana penarikan dana; dan/atau b. perintah Kuasa BUN di Daerah. (2) Perintah Kuasa BUN di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dituangkan dalam nota dinas pemindahbukuan. (3) Rekening Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a bersaldo nihil pada setiap akhir hari kerja.

Peraturan Menteri Nomor 102-pmk-05-2020 Tahun 2020 tentang PENGELOLAAN REKENING MILIK BENDAHARA UMUM NEGARA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB III

Pasal 3

BAB IV

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB Kesatu

Pasal 4

BAB Kedua

Pasal 5

Pasal 6

BAB Ketiga

Pasal 7

Pasal 8

BAB Keempat

Pasal 9

BAB V

Pasal 21

Pasal 22

BAB Kesatu

Pasal 10

Pasal 11

BAB 1

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB 2

Pasal 12

Pasal 13

BAB 3

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB 4

Pasal 14

Pasal 15

BAB Kedua

Pasal 16

BAB 1

Pasal 16

Pasal 17

BAB 2

Pasal 17

Pasal 18

BAB 3

Pasal 18

Pasal 19

BAB 4

Pasal 19

Pasal 20

BAB 5

Pasal 20

BAB Ketiga

Pasal 21

BAB Keempat

Pasal 22

BAB VI

Pasal 23

BAB VII

Pasal 24

BAB VIII

Pasal 25

BAB IX

Pasal 26

BAB X

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29