Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara …

Pasal 1

(1) Tarif layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Setukpa pada Kepolisian Negara Republik INDONESIA adalah imbalan yang diterima oleh Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Setukpa pada Kepolisian Negara atas jasa layanan yang diberikan kepada pengguna jasa. (2) Pengguna jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pasien masyarakat umum, pasien dinas, dan pihak penjamin. (3) Pasien dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas anggota Kepolisian Negara Republik INDONESIA dan keluarganya serta Pegawai Negeri Sipil Kepolisian Negara dan keluarganya. (4) Pihak penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan perusahaan penjamin lainnya yang menjamin/menanggung biaya pelayanan kesehatan kepada pasien yang menjadi pihak tertanggungnya.

Pasal 1

Pasal 3

Koreksi

Tarif layanan berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri atas : a. Tarif Rawat Inap, Visite, dan Konsultasi; b. Tarif Tindakan Medik Operatif; dan c. Tarif Tindakan Medik Non Operatif.

Pasal 4

Koreksi

Tarif layanan tidak berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas : a. Tarif Administrasi Rawat Inap; b. Tarif Rawat Inap Intensif, Visite, Konsultasi dan Tindakan; c. Tarif Instalasi Rawat Jalan; d. Tarif Instalasi Gawat Darurat; e. Tarif Tindakan Medik Operatif; f. Tarif Penunjang Medik; g. Tarif Ambulance; dan h. Tarif Pendidikan dan Penelitian.

Pasal 5

Koreksi

(1) Tarif Layanan berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dibedakan berdasarkan Kelas III, Kelas II, Kelas I, dan Kelas VIP. (2) Tarif Kelas II, dikenakan kepada pasien masyarakat umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Tarif Kelas III, dikenakan kepada pasien masyarakat umum paling tinggi sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari tarif Kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Tarif Kelas I dikenakan kepada pasien masyarakat umum paling sedikit sebesar 110% (seratus sepuluh persen) dari tarif Kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (5) Tarif Kelas VIP dikenakan kepada pasien masyarakat umum paling sedikit sebesar 120% (seratus dua puluh persen) dari tarif Kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 6

Koreksi

(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif Kelas III, Kelas I, dan Kelas VIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Setukpa pada Kepolisian Negara Republik INDONESIA. (2) Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Setukpa pada Kepolisian Negara Republik INDONESIA menyampaikan salinan Keputusan mengenai tarif kelas III, tarif kelas I, dan tarif kelas VIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri Kesehatan dan Menteri Keuangan cq. Direktur Jenderal Perbendaharaan.

Pasal 7

Koreksi

Tarif layanan tidak berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dikenakan kepada pasien masyarakat umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

Koreksi

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan tarif layanan berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan tarif layanan tidak berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, diatur oleh Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Setukpa pada Kepolisian Negara Republik INDONESIA.

Pasal 9

Koreksi

(1) Tarif Farmasi kepada pasien masyarakat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, terhadap obat generik, obat non generik, obat bebas, obat kosmetik khusus, obat kanker, dan alat kesehatan habis pakai ditetapkan sebesar Harga Netto Apotek (HNA) ditambah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ditambah profit margin sampai dengan 25% (dua puluh lima persen) dari HNA+PPN. (2) HNA+PPN merupakan harga jual Pabrik Obat dan/atau Pedagang Besar Farmasi kepada Pemerintah, Rumah Sakit, Apotek, dan Sarana Pelayanan Kesehatan Lainnya. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tarif Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Setukpa pada Kepolisian Negara Republik INDONESIA.

Pasal 10

Koreksi

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan tarif layanan untuk pasien dinas diatur oleh Kepala Badan Layanan umum Rumah Sakit Bhayangkara Setukpa pada Kepolisian Negara Republik INDONESIA.

Pasal 11

Koreksi

(1) Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Setukpa pada Kepolisian Negara dapat memberikan jasa layanan di bidang kesehatan kepada pihak penjamin berdasarkan kebutuhan dari pihak penjamin melalui kontrak kerja sama. (2) Jasa layanan di bidang kesehatan dengan pihak penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kerja sama layanan pasien Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda), Asuransi Kesehatan (Askes), Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek), perusahaan asuransi lain, dan bentuk kerja sama layanan kesehatan dengan pihak penjamin lainnya. (3) Tarif layanan atas jasa layanan di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Setukpa pada Kepolisian Negara Republik INDONESIA dengan pihak penjamin.

Pasal 12

Koreksi

(1) Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Setukpa pada Kepolisian Negara Republik INDONESIA dapat melakukan Kerja Sama Operasional (KSO) dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan di bidang kesehatan. (2) Tarif layanan untuk KSO dengan pihak lain selain sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini, ditetapkan berdasarkan kontrak kerja sama antara Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Setukpa pada Kepolisian Negara Republik INDONESIA dengan pihak lain dan mengikuti harga pasar setempat.

Pasal 13

Koreksi

(1) Terhadap pasien masyarakat umum yang berasal dari keluarga miskin, layanan kedokteran kepolisian dan/atau yang merupakan korban kecelakaan tanpa identitas dapat dikenakan tarif layanan sampai dengan 0% (nol persen) dari tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. (2) Pemberian tarif layanan sampai dengan 0% (nol persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Setukpa pada Kepolisian Negara Republik INDONESIA. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan tarif layanan kepada pasien miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Setukpa pada Kepolisian Negara Republik INDONESIA.

Pasal 14

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku 15 (lima belas) hari sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Juni 2014 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, MUHAMAD CHATIB BASRI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 3 Juni 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDIN TARIFLAYANAN BERDASARKAN KELAS BADAN LAYANAN UMUMRUMAH SAKIT BHAYANGKARA SETUKPA PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TARIF KELAS II No Jenis Layanan Satuan Tarif (Rp) Keterangan A. Rawat Inap, Visite dan Konsultasi 1. Rawat Inap Per hari 90.000,- 2. BayiRawat Per hari 85.000,- 3. VisitedanKonsultasi a. DokterUmum Per kunjungan 30.000,- b. DokterSpesialis Per kunjungan 60.000,- c. Dokter Sub Spesialis Per kunjungan 70.000,- d. Gizi Per kunjungan 25.000,- B. Tindakan Medik Operatif 1. PasienTerencana a. ASA 1, 2 danPasienDewasa 1) Kecil Per tindakan 485.000,- 2) Sedang Per tindakan 591.000,- 3) Besar Per tindakan 696.000,- 4) Khusus Per tindakan 804.000,- 5) Canggih Per tindakan 1.335.000,- 6) MOW(MetodaOpe rasiWanita) saatoperasiseksio Per tindakan 83.000,- 7) WSD (Water Seal Drainage) Per tindakan 165.000,- b. ASA 3 dstdanPasienAnak 1) Kecil Per tindakan 560.000,- 2) Sedang Per tindakan 666.000,- 3) Besar Per tindakan 771.000,- 4) Khusus Per tindakan 879.000,- 5) Canggih Per tindakan 1.410.000,- 2. PasienCyto a. ASA 1, 2 danpasiendewasaCy to LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT BHAYANGKARA SETUKPA PADA KEPOLISIAN NEGARA No Jenis Layanan Satuan Tarif (Rp) Keterangan 1) Kecil Per tindakan 630.000,- 2) Sedang Per tindakan 769.000,- 3) Besar Per tindakan 905.000,- 4) Khusus Per tindakan 1.046.000,- 5) Canggih Per tindakan 1.736.000,- 6) MOW(MetodaOpe rasiWanita) saatoperasiseksio Per tindakan 83.000,- b. ASA 3 dstdanPasienAnakC yto 1) Kecil Per tindakan 728.000,- 2) Sedang Per tindakan 866.000,- 3) Besar Per tindakan 1.002.000,- 4) Khusus Per tindakan 1.143.000,- 5) Canggih Per tindakan 1.833.000,- C. Tindakan Medik Non Operatif 1. Tindakan Dokter Umum Per tindakan 55.000,- s.d 200.000,- 2. Tindakan Dokter Spesialis Per tindakan 35.000,- s.d 750.000,- 3. Tindakan dan Resusistasi Anak dan Perinatal Per tindakan 40.000,- s.d 500.000,- 4. Obstetri dan Ginekologi Per tindakan 750.000,- s.d 1.850.000,- 5. Tindakan Bidan Per tindakan 35.000,- s.d 500.000,- 6. TindakanKeperawatan Per tindakan 7.500,- s.d 40.000,- MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, MUHAMAD CHATIB BASRI TARIF LAYANAN TIDAK BERDASARKAN KELAS BADAN LAYANAN UMUMRUMAH SAKIT BHAYANGKARA SETUKPA PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA No Jenis Layanan Satuan Tarif (Rp) Keterangan A. Administrasi Rawat Inap 1. Administrasi Rawat Inap Sekali selama dirawat 10.000,- 2. Surat Keterangan Medis Per surat 20.000,- B. Rawat Inap Intensif, Visite, Konsultasi, dan Tindakan 1. Catatan Medik Per orang 25.000,- 2. Rawat Inap Intensif a. ICU Per hari 400.000,- b. Perinatologi Per hari 80.000,- 3. Visite dan Konsultasi a. Dokter Umum Per kunjungan 50.000,- b. Dokter Spesialis Per kunjungan 100.000,- c. Dokter Sub Spesialis Per kunjungan 110.000,- 4. Tindakan Dokter Umum Per tindakan 80.000,- 5. Tindakan Dokter Spesialis Per tindakan 125.000,- s.d 750.000,- 6. Tindakan Perawat Khusus Per tindakan 25.000,- s.d 225.000,- 7. Tindakan Keperawatan Full Care Per hari 125.000,- C. Instalasi Rawat Jalan 1. Administrasi, Visite dan Konsultasi a. Administrasi Per kunjungan 5.000,- b. Surat Keterangan Medis Per surat 20.000,- c. Dokter umum Per kunjungan 25.000,- LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT BHAYANGKARA SETUKPA PADA KEPOLISIAN NEGARA No Jenis Layanan Satuan Tarif (Rp) Keterangan d. Dokter spesialis Per kunjungan 60.000,- e. Dokter Sub Spesialis Per kunjungan 90.000,- f. Gizi Per kunjungan 20.000,- g. Gizi Home Care Per kunjungan 40.000,- 2. Poliklinik Bedah Per tindakan 35.000,- s.d 475.000,- 3. Poliklinik THT Per tindakan 18.000,- s.d 310.000,- 4. Poliklinik Mata Per tindakan 20.000,- s.d 85.000,- 5. Poliklinik Obgyn Per tindakan 25.000,- s.d 750.000,- 6. Poliklinik Anak Per tindakan 25.000,- s.d 80.000,- 7. Poliklinik Paru Per tindakan 20.000,- s.d 200.000,- 8. Poliklinik Psikiatri Per tes 140.000,- s.d 1.750.000,- 9. Poliklinik Kulit Kelamin Per tindakan 25.000,- s.d 6.750.000,- 10.Poliklinik Bedah Mulut Per tindakan 75.000,- s.d 710.000,- 11.Poliklinik Gigi dan Mulut Per tindakan 30.000,- s.d 6.250.000,- 12.Poliklinik Psikologi Per tes 75.000,- s.d 225.000,- 13.Tindakan Keperawatan Per tindakan 23.000,- D. Instalasi Gawat Darurat 1. Administrasi, Visite dan Konsultasi a. Administrasi Per kunjungan 10.000,- b. Visite dan Konsultasi 1) Dokter Umum Per kunjungan 25.000,- 2) Dokter Spesialis Per kunjungan 60.000,- 2. Tindakan Dokter Umum Per tindakan 10.000,- s.d 350.000,- 3. Tindakan Dokter Spesialis Per tindakan 30.000,- s.d 500.000,- 4. Tindakan Keperawatan Per tindakan 5.000,- s.d 125.000,- No Jenis Layanan Satuan Tarif (Rp) Keterangan E. Tindakan Medik Operatif 1. Pemasangan CVP Per tindakan 83.000,- 2. One Day Surgery Per tindakan 188.000,- s.d 563.000,- 3. Laparascopy Per tindakan 1.238.000,- s.d 1.950.000,- F. Penunjang Medik 1. Instalasi Laboratorium Per parameter 10.000,- s.d 351.000,- 2. Patologi Anatomi Per tindakan 100.000,- s.d 350.000,- 3. Instalasi Radiologi Per tindakan 45.000,- s.d 1.800.000,- 4. Instalasi Rehabilitasi Medik Per tindakan 10.000,- s.d 50.000,- 5. Medical Check Up Per Orang 25.000,- s.d 906.000,- 6. Penggunaan Alat Per hari 20.000,- s.d 1.000.000,- 7. Home Care Per kunjungan 25.000,- s.d 300.000,- 8. Instalasi Forensik Per tindakan 5.000,- s.d 2.000.000,- G. Ambulance 1. Tarif Dasar Per 10 km 150.000,- 2. Tarif Tambahan Per km 5.000,- H. Pendidikan dan Penelitian 1. Latihan Kerja Dokter Muda Per orang/bulan 350.000,- 2. Latihan Kerja Forensik Dokter Muda Per kelompok 200.000,- 3. PKL/Magang a. SMK Per orang/bulan 150.000,- b. D-3 Per orang/bulan 300.000,- c. S-1 Per orang/bulan 300.000,- d. Profesi Per 300.000,- No Jenis Layanan Satuan Tarif (Rp) Keterangan orang/bulan 4. Studi Banding Per orang/hari 100.000,- 5. Survey/Observasi a. D-3 Per orang/2 hari 150.000,- b. S-1 Per orang/2 hari 150.000,- c. S-2 Per orang/2 hari 150.000,- MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, MUHAMAD CHATIB BASRI

Peraturan Menteri Nomor 102-pmk-05-2014 Tahun 2014 tentang TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT BHAYANGKARA SETUKPA PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14