PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 102-pmk-02-2018 Tahun 2018 tentang Klasifikasi Anggaran

PERMEN Nomor 102-pmk-02-2018 Tahun 2018

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. 2. Belanja Negara adalah kewajiban Pemerintah Pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. 3. Bagian Anggaran adalah kelompok anggaran menurut nomenklatur kementerian negara/lembaga dan menurut fungsi bendahara umum negara. 4. Kementerian Negara yang selanjutnya disebut Kementerian adalah perangkat Pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. 5. Lembaga adalah organisasi nonkementerian dan instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945 atau peraturan perundang-undangan lainnya. 6. Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat BUN adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum negara. 7. Klasifikasi Anggaran adalah pengelompokan anggaran Belanja Negara untuk penyusunan dan penyajian informasi APBN. 8. Klasifikasi Organisasi adalah pengelompokan anggaran Belanja Negara berdasarkan struktur organisasi Kementerian/Lembaga dan BUN. 9. Klasifikasi Fungsi adalah pengelompokan anggaran Belanja Negara berdasarkan fungsi-fungsi pemerintahan yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga dan BUN. 10. Klasifikasi Jenis Belanja adalah pengelompokan anggaran Belanja Negara berdasarkan jenis belanja pada Kementerian/Lembaga dan BUN. 11. Menteri/Pimpinan Lembaga adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan pada Kementerian/Lembaga yang bersangkutan. 12. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disingkat RKA-K/L adalah dokumen rencana keuangan tahunan Kementerian/Lembaga yang disusun menurut Bagian Anggaran Kementerian/Lembaga. 13. Rencana Dana Pengeluaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat RDP BUN adalah dokumen perencanaan anggaran Bagian Anggaran BUN yang merupakan himpunan rencana kerja dan anggaran BUN. 14. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga. 15. Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat PPA BUN adalah unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran yang berasal dari Bagian Anggaran BUN. 16. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah unit organisasi lini Kementerian/Lembaga atau unit organisasi Pemerintah Daerah yang melaksanakan kegiatan Kementerian/Lembaga dan memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran. 17. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian/Lembaga yang bersangkutan. 18. Program adalah penjabaran dari kebijakan sesuai dengan visi dan misi Kementerian/Lembaga yang rumusannya mencerminkan tugas dan fungsi unit eselon I atau unit Kementerian/Lembaga yang berisi kegiatan untuk mencapai hasil (outcome) dengan indikator kinerja yang terukur. 19. Kegiatan adalah penjabaran dari Program yang rumusannya mencerminkan tugas dan fungsi Satker atau penugasan tertentu Kementerian/Lembaga yang berisi komponen kegiatan untuk mencapai keluaran (output) dengan indikator kinerja yang terukur.

BAB IV

KLASIFIKASI JENIS BELANJA

Pasal 6

Koreksi

(1) Penyusunan RKA-K/L dan RDP BUN berdasarkan Klasifikasi Jenis Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b angka 3 dilakukan berdasarkan tujuan penggunaan jenis belanja yang menjadi kewenangan Kementerian/Lembaga atau BUN, yang terdiri atas: a. jenis belanja pada Bagian Anggaran Kementerian/Lembaga berupa: 1. belanja pegawai; 2. belanja barang dan jasa; 3. belanja modal; dan 4. bantuan sosial. b. jenis belanja pada Bagian Anggaran BUN (Pemerintah Pusat) berupa: 1. belanja pegawai; 2. belanja barang dan jasa; 3. belanja pembayaran kewajiban utang; 4. belanja subsidi; 5. belanja hibah; 6. belanja bantuan sosial; dan 7. belanja lain-lain. (2) Penyusunan RKA-K/L dan RDP BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan kaidah-kaidah akuntansi dalam penggunaan jenis belanja dan akun standar, termasuk dalam penyusunan keluaran (output).

Pasal 7

(1) Dalam rangka penyusunan RKA-K/L dan RDP BUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kementerian/Lembaga dan BUN menyusun Program dan Kegiatan untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan berupa keluaran (output) dan hasil (outcome). (2) Keluaran (output) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. keluaran (output) yang dihasilkan untuk memenuhi keperluan internal organisasi; dan b. keluaran (output) yang dihasilkan untuk pemangku kepentingan atau penerima manfaat. (3) Keluaran (output) dihasilkan melalui tahapan-tahapan (komponen). (4) Dalam rangka pencapaian keluaran (output) yang dihasilkan untuk memenuhi keperluan internal organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan standardisasi rumusan, kode, tahapan (komponen), dan akun yang digunakan sesuai dengan Klasifikasi Jenis Belanja. (5) Standarisasi tahapan (komponen) keluaran (output) yang dihasilkan untuk memenuhi keperluan internal organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

(1) Dalam hal terdapat perubahan dan/atau penambahan nomenklatur dan/atau kode Bagian Anggaran Kementerian/Lembaga pada Klasifikasi Organisasi tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, penetapan nomenklatur dan/atau kode Bagian Anggaran Kementerian/Lembaga yang baru dapat ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Anggaran. (2) Dalam hal terdapat perubahan bagan akun standar pada Klasifikasi Jenis Belanja tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, penyusunan RKA-K/L dan/atau RDP BUN menggunakan kodefikasi segmen akun pada bagan akun standar yang mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai Bagan Akun Standar.

Peraturan Menteri Nomor 102-pmk-02-2018 Tahun 2018 tentang Klasifikasi Anggaran

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

BAB IV

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB VI

Pasal 9

Pasal 10