1. Pengganggaran, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan kegiatan dan subkegiatan yang didanai dari dana alokasi umum yang ditentukan penggunaannya dalam anggaran pendapatan belanja daerah berdasarkan Peraturan Menteri ini mulai berlaku untuk tahun anggaran
2025. 2. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Ditandatangani secara elektronik Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Desember 2024
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
SRI MULYANI INDRAWATI
Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д
DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,
Ѽ
DHAHANA PUTRA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR Ж
LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 102 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 110 TAHUN 2023 TENTANG INDIKATOR TINGKAT KINERJA DAERAH DAN PETUNJUK TEKNIS BAGIAN DANA ALOKASI UMUM YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA
A. KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN PRIORITAS SERTA KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN PENDUKUNG YANG DIDANAI DARI DANA ALOKASI UMUM DUKUNGAN BIDANG PENDIDIKAN
Dana alokasi umum dukungan bidang pendidikan dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk mendanai jenis kegiatan/subkegiatan prioritas dan pendukung sebagaimana tersedia dalam tabel berikut.
Khusus untuk pemerintah daerah di wilayah Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan, jenis kegiatan/subkegiatan prioritas dan pendukung yang didanai dari dana alokasi umum dukungan bidang pendidikan disesuaikan dengan pembagian kewenangan provinsi/kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
1. Rincian Kegiatan dan Subkegiatan Prioritas yang Didanai dari Dana Alokasi Umum Dukungan Bidang Pendidikan untuk Provinsi NO.
URAIAN KEGIATAN URAIAN SUBKEGIATAN 1 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) 2 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 3 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah 4 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Pembangunan Perpustakaan Sekolah 5 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula 6 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Pembangunan Asrama Sekolah 7 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 8 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Pembangunan Fasilitas Parkir 9 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Pembangunan Kantin Sekolah 10 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 11 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 12 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah 13 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah 14 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula 15 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Pengadaan Mebel Sekolah 16 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Pengadaaan Alat Rumah Tangga Sekolah
NO.
URAIAN KEGIATAN URAIAN SUBKEGIATAN 17 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Pengadaan Perlengkapan Sekolah 18 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik 19 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Pengadaan Sarana Mobilitas Sekolah 20 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik 21 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 22 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas 23 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 24 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas 25 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas 26 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas 27 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas 28 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas 29 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Pemeliharaan Mebel 30 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Menengah Atas 31 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan 32 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Pengembangan konten digital untuk pendidikan 33 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan 34 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 35 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan 36 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan 37 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Penyediaan infrastruktur TIK 38 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi 39 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik 40 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah 41 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 42 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Rehabilitasi sedang/berat Asrama Sekolah 43 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Pembangunan Ruang Laboratorium 44 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium 45 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Pembangunan Ruang Kelas Baru 46 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Rehabilitasi sedang/berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah 47 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Rehabilitasi sedang/berat Kantin Sekolah
NO.
URAIAN KEGIATAN URAIAN SUBKEGIATAN 48 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan 49 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Penataan Ruang/Sudut Baca 50 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Rehabilitasi sedang/berat Fasilitas Parkir 51 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik 52 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus 53 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus 54 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru) 55 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 56 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan Ruang Praktik Siswa 57 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan Ruang Laboratorium 58 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah 59 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan Perpustakaan Sekolah 60 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula 61 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan Asrama Sekolah 62 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 63 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan Fasilitas Parkir 64 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan Kantin Sekolah 65 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 66 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Rehabilitasi Ruang Laboratorium 67 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah 68 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Pengadaan Mebel Sekolah 69 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Pengadaaan Alat Rumah Tangga Sekolah 70 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Pengadaan Perlengkapan Sekolah 71 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik 72 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Pengadaan Sarana Mobilitas Sekolah 73 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik 74 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 75 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan 76 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 77 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan 78 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan 79 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan 80 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan
NO.
URAIAN KEGIATAN URAIAN SUBKEGIATAN 81 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan 82 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Pemeliharaan Mebel 83 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan 84 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Pengembangan konten digital untuk pendidikan 85 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan 86 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 87 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan 88 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi pendidik SMK 89 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan 90 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Penyediaan infrastruktur TIK 91 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi 92 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Peserta Didik 93 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik 94 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 95 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Rehabilitasi Ruang Praktik Siswa 96 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan Ruang Kelas Baru 97 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah 98 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Rehabilitasi sedang/berat Ruang Serba Guna/Aula 99 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Rehabilitasi sedang/berat Kantin Sekolah 100 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Penataan Ruang/Sudut Baca 101 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah 102 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Rehabilitasi sedang/berat Fasilitas Parkir 103 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Rehabilitasi sedang/berat Asrama Sekolah 104 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik 105 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan 106 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Rehabilitasi sedang/berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah 107 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Rehabilitasi sedang/berat Perpustakaan Sekolah 108 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus 109 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus 110 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan 111 Pengelolaan Pendidikan Khusus Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)
NO.
URAIAN KEGIATAN URAIAN SUBKEGIATAN 112 Pengelolaan Pendidikan Khusus Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 113 Pengelolaan Pendidikan Khusus Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah 114 Pengelolaan Pendidikan Khusus Pembangunan Perpustakaan Sekolah 115 Pengelolaan Pendidikan Khusus Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula 116 Pengelolaan Pendidikan Khusus Pembangunan Asrama Sekolah 117 Pengelolaan Pendidikan Khusus Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 118 Pengelolaan Pendidikan Khusus Pembangunan Fasilitas Parkir 119 Pengelolaan Pendidikan Khusus Pembangunan Kantin Sekolah 120 Pengelolaan Pendidikan Khusus Pembangunan Ruang Laboratorium 121 Pengelolaan Pendidikan Khusus Pembangunan Ruang Orientasi dan Mobilitas 122 Pengelolaan Pendidikan Khusus Pembangunan Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B) 123 Pengelolaan Pendidikan Khusus Pembangunan Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C) 124 Pengelolaan Pendidikan Khusus Pembangunan Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D) 125 Pengelolaan Pendidikan Khusus Pembangunan Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E) 126 Pengelolaan Pendidikan Khusus Rehabilitasi Ruang Laboratorium 127 Pengelolaan Pendidikan Khusus Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus 128 Pengelolaan Pendidikan Khusus Rehabilitasi Ruang Orientasi dan Mobilitas 129 Pengelolaan Pendidikan Khusus Rehabilitasi Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B) 130 Pengelolaan Pendidikan Khusus Rehabilitasi Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C) 131 Pengelolaan Pendidikan Khusus Rehabilitasi Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D) 132 Pengelolaan Pendidikan Khusus Rehabilitasi Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E) 133 Pengelolaan Pendidikan Khusus Pengadaan Mebel Sekolah 134 Pengelolaan Pendidikan Khusus Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah 135 Pengelolaan Pendidikan Khusus Pengadaan Perlengkapan Sekolah 136 Pengelolaan Pendidikan Khusus Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik 137 Pengelolaan Pendidikan Khusus Pengadaan Sarana Mobilitas Sekolah 138 Pengelolaan Pendidikan Khusus Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik 139 Pengelolaan Pendidikan Khusus Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 140 Pengelolaan Pendidikan Khusus Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus 141 Pengelolaan Pendidikan Khusus Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 142 Pengelolaan Pendidikan Khusus Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus 143 Pengelolaan Pendidikan Khusus Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus 144 Pengelolaan Pendidikan Khusus Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus 145 Pengelolaan Pendidikan Khusus Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus 146 Pengelolaan Pendidikan Khusus Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus 147 Pengelolaan Pendidikan Khusus Pemeliharaan Mebel 148 Pengelolaan Pendidikan Khusus Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan
NO.
URAIAN KEGIATAN URAIAN SUBKEGIATAN 149 Pengelolaan Pendidikan Khusus Pengembangan konten digital untuk pendidikan 150 Pengelolaan Pendidikan Khusus Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan 151 Pengelolaan Pendidikan Khusus Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 152 Pengelolaan Pendidikan Khusus Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan 153 Pengelolaan Pendidikan Khusus Fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi pendidik Satuan Pendidikan Khusus 154 Pengelolaan Pendidikan Khusus Penyediaan infrastruktur TIK
155 Pengelolaan Pendidikan Khusus Penataan Ruang/Sudut Baca 156 Pengelolaan Pendidikan Khusus Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Peserta Didik 157 Pengelolaan Pendidikan Khusus Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi 158 Pengelolaan Pendidikan Khusus Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah 159 Pengelolaan Pendidikan Khusus Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah 160 Pengelolaan Pendidikan Khusus Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 161 Pengelolaan Pendidikan Khusus Pembangunan Ruang Kelas Baru 162 Pengelolaan Pendidikan Khusus Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik 163 Pengelolaan Pendidikan Khusus Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah 164 Pengelolaan Pendidikan Khusus Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan 165 Pengelolaan Pendidikan Khusus Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah 166 Pengelolaan Pendidikan Khusus Rehabilitasi Sedang/Berat Fasilitas Parkir 167 Pengelolaan Pendidikan Khusus Rehabilitasi Sedang/Berat Asrama Sekolah 168 Pengelolaan Pendidikan Khusus Rehabilitasi sedang/berat Perpustakaan Sekolah 169 Pengelolaan Pendidikan Khusus Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula 170 Pengelolaan Pendidikan Khusus Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah 171 Pengelolaan Pendidikan Khusus Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 172 Pengelolaan Pendidikan Khusus Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan 173 Pengelolaan Pendidikan Khusus Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Khusus 174 Pengelolaan Pendidikan Khusus Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik 175 Pengelolaan Pendidikan Khusus Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus 176 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Menengah 177 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah 178 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah
NO.
URAIAN KEGIATAN URAIAN SUBKEGIATAN 179 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah Pelaksanaan penilaian/penelaahan buku teks muatan lokal Pendidikan Menengah 180 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Menengah 181 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah 182 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Khusus 183 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus 184 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus 185 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus Pelaksanaan penilaian/penelaahan buku teks muatan lokal Pendidikan Khusus 186 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Khusus 187 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus 188 Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus 189 Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus 190 Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan dari Orang Asli Papua bagi Satuan Pendidikan untuk Sekolah Dasar di Papua 191 Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan dari Orang Asli Papua bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah di Papua 192 Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 193 Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 194 Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 195 Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 196 Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Pembinaan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 197 Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Koordinasi Penyusunan Kamus Bahasa Daerah Provinsi 198 Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Vitalitas, Konservasi dan Revitalisasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi 199 Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Publikasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi 200 Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Penghargaan Tokoh Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kewenangan Provinsi
NO.
URAIAN KEGIATAN URAIAN SUBKEGIATAN Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 201 Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Penyediaan dan Pendistribusian Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kewenangan Provinsi 202 Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi 203 Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Provinsi 204 Pengelolaan Pendidikan Dayah Pembangunan Sarana dan Prasarana Dayah 205 Pengelolaan Pendidikan Dayah Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Dayah 206 Pengelolaan Pendidikan Dayah Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dayah 207 Pengelolaan Pendidikan Dayah Pemberdayaan dan Pendidikan Santri 208 Pengelolaan Pendidikan Dayah Pembinaan Manajemen Dayah 209 Pengelolaan Pendidikan Dayah Penelitian dan Pengembangan Dayah 210 Pengelolaan Pendidikan Dayah Peningkatan Kualitas dan Pengembangan Kelembagaan Dayah 211 Pengelolaan Pendidikan Dayah Pengadaan Kitab/Buku Pendidikan Dayah 212 Pengelolaan Pendidikan Dayah Pembangunan dan Rehabilitasi Tempat Ibadah Dayah 213 Pengelolaan Pendidikan Dayah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kependidikan Dayah 214 Pengelolaan Pendidikan Dayah Pelaksanaan Akreditasi Pendidikan Dayah/Pesantren 215 Pengelolaan Pendidikan Dayah Fasilitasi Pendirian Sekolah Tinggi/Ma’had ‘Aly 216 Pengelolaan Pendidikan Dayah Fasilitasi Akreditasi Sekolah Tinggi/Ma’had ‘Aly 217 Pengelolaan Pendidikan Dayah Fasilitasi dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendidikan Dayah/Pesantren dan Balai Pengajian 218 Pengelolaan Pendidikan Dayah Pemberian Bantuan Pembiayaan untuk Dayah Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan 219 Pengelolaan Pendidikan Dayah Fasilitasi Penyusunan Kurikulum Dayah Salafiah 220 Pengelolaan Pendidikan Dayah Penyediaan Biaya Penyelenggaraan Proses Evaluasi Hasil Belajar Peserta Didik pada Dayah yang Berskala Provinsi 221 Pengelolaan Pendidikan Dayah Supervisi dan Fasilitasi Satuan Pendidikan Dayah/Pesantren untuk Pengendalian Mutu Pendidikan Aceh 222 Penyelenggaraan Kebijakan Pendidikan Aceh Penetapan Standar Pendidikan Aceh 223 Penyelenggaraan Kebijakan Pendidikan Aceh Penyelenggaraan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Aceh 224 Penyelenggaraan Kebijakan Pendidikan Aceh Fasilitasi Pendirian Universitas, Institut, Politeknik, Akademi, Fakultas, Jurusan dan/atau Program Studi yang Dibutuhkan Aceh 225 Penyelenggaraan Kebijakan Pendidikan Aceh Pengawasan, Pengendalian, dan Pembinaan Terhadap Perguruan Tinggi Swasta dan Asing yang Beroperasi di Aceh Bersama dengan Majelis Pendidikan Daerah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan
NO.
URAIAN KEGIATAN URAIAN SUBKEGIATAN 226 Penyelenggaraan Pembiayaan Pendidikan Aceh Pengelolaan TDBH Migas untuk Membiayai Program dan Kegiatan Pembangunan Pendidikan Aceh 227 Penyelenggaraan Pembiayaan Pendidikan Aceh Pengelolaan Dana Otsus untuk Membiayai Program dan Kegiatan Pembangunan Pendidikan Alokasi Pemerintah Aceh 228 Penyelenggaraan Pembiayaan Pendidikan Aceh Pembiayaan Pendidikan Formal, dan Pendidikan Nonformal bagi Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Aceh 229 Penyelenggaraan Pembiayaan Pendidikan Aceh Pemberian Bantuan Pembiayaan untuk Madrasah dan Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Satuan Pendidikan Tinggi Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 230 Penyelenggaraan Kurikulum dan Pengajaran Pendidikan Aceh Penyusunan Kurikulum Aceh yang Islami untuk Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah 231 Penyelenggaraan Kurikulum dan Pengajaran Pendidikan Aceh Pengawasan Kurikulum Pendidikan Agama pada Sekolah Umum dan Madrasah 232 Penyelenggaraan Kurikulum dan Pengajaran Pendidikan Aceh Implementasi Kurikulum Aceh yang Islami 233 Penyelenggaraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Aceh Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Dayah Salafiah dan Diniyah 234 Penyelenggaraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Aceh Peningkatan Kesejahteraan, Memberikan Penghargaan dan Perlindungan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Setiap Satuan Pendidikan 235 Penyelenggaraan Penjaminan dan Pengendalian Mutu Pendidikan Aceh Penyediaan Biaya Penyelenggaraan Proses Evaluasi Hasil Belajar Peserta Didik pada Sekolah/Madrasah yang Berskala Provinsi 236 Penyelenggaraan Penjaminan dan Pengendalian Mutu Pendidikan Aceh Supervisi dan Fasilitasi Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah untuk Pengendalian Mutu Pendidikan Aceh 237 Penyelenggaraan Penjaminan dan Pengendalian Mutu Pendidikan Aceh Evaluasi Pencapaian Standar Pendidikan Aceh pada Setiap Satuan Pendidikan di Aceh 238 Penyelenggaraan Penjaminan dan Pengendalian Mutu Pendidikan Aceh Penilaian Pencapaian Standar Pendidikan Aceh dan Standar Pelayanan Minimal pada Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus 239 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Rincian Kegiatan dan Subkegiatan Pendukung yang Didanai dari Dana Alokasi Umum Dukungan Bidang Pendidikan untuk Provinsi NO.
URAIAN KEGIATAN URAIAN SUBKEGIATAN 1 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 2 Pengelolaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh Koordinasi dengan Organisasi Masyarakat, Organisasi Kepemudaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat di Bidang Pembinaan dan Pengawasan Qanun Syariat Islam 3 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana 4 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial
NO.
URAIAN KEGIATAN URAIAN SUBKEGIATAN 5 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari 6 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial 7 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari 8 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial 9 Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari 10 Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar 11 Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari 12 Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar 13 Pembinaan dan Kerja Sama Kelembagaan Pertanahan Provinsi Pembinaan Kerja Sama Pendidikan Pertanahan 14 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat 15 Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil 16 Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/K Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat 17 Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/K Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat 18 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal dan Informal 19 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Untuk SLTA- MA sesuai Kearifan Lokal 20 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Untuk Jalur Formal Melalui Kediklatan, Kepramukaan dan Jalur Nonformal Melalui Kelompok Kegiatan Masyarakat/Umum Sesuai Kearifan Lokal 21 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal dan Informal Pada Jenjang SLTA-MA Melalui Sekolah Siaga Kependudukan/SSK dan Pojok Kependudukan/PJK 22 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi
NO.
URAIAN KEGIATAN URAIAN SUBKEGIATAN 23 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Provinsi 24 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda 25 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi provinsi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi 26 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor Provinsi 27 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi 28 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda 29 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha 30 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus 31 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat provinsi 32 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Keikutsertaan anggota kontingen provinsi dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga 33 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Penyelenggaraan Kejuaraan Pekan Paralimpik Provinsi dan Pekan Paralimpik Pelajar Provinsi 34 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi 35 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional Seleksi Atlet Daerah 36 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga 37 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science) 38 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional Penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi 39 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi Provinsi 40 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait
NO.
URAIAN KEGIATAN URAIAN SUBKEGIATAN 41 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di provinsi 42 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik 43 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi 44 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Provinsi 45 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan Penyediaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Provinsi 46 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Provinsi 47 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Provinsi 48 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Provinsi 49 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan 50 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan 51 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan 52 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Budaya 53 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya 54 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional 55 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan 56 Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat 57 Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat 58 Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat 59 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional 60 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan 61 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional 62 Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi 63 Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah
NO.
URAIAN KEGIATAN URAIAN SUBKEGIATAN 64 Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah 65 Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi Fasilitasi Peningkatan Penulisan Sejarah Lokal 66 Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya 67 Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi Penetapan Cagar Budaya 68 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi Pelindungan Cagar Budaya 69 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi Pengembangan Cagar Budaya 70 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi Pemanfaatan Cagar Budaya 71 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya 72 Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya Ke Luar Daerah Provinsi Penerbitan Izin membawa Cagar Budaya Ke Luar Daerah Provinsi 73 Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya Ke Luar Daerah Provinsi Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya Ke Luar Daerah Provinsi 74 Pengelolaan Museum Provinsi Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu 75 Pengelolaan Museum Provinsi Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman 76 Pengelolaan Museum Provinsi Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum 77 Pengelolaan Museum Provinsi Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum 78 Pengelolaan Museum Provinsi Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum 79 Pelestarian dan Pembinaan Adat Istiadat Pembinaan Adat Seumapa/Narit Maja, Meunasib dan Tarian Tradisional 80 Pelestarian dan Pembinaan Adat Istiadat Pemasyarakatan Adat Do Da Idi 81 Pelestarian dan Pembinaan Adat Istiadat Sosialisasi Adat Istiadat 82 Pelestarian dan Pembinaan Adat Istiadat Pembinaan Keluarga Meuadab dan Adat Perkawinan 83 Pelestarian dan Pembinaan Adat Istiadat Pengadaan Buku-Buku Tentang Adat Aceh 84 Pelestarian dan Pembinaan Adat Istiadat Publikasi Adat dan Adat Istiadat Melalui Media Luar Ruang 85 Pembinaan dan Pengembangan Hukum Adat Pelatihan Peradilan Adat 86 Pembinaan dan Pengembangan Hukum Adat Rapat Koordinasi/Evaluasi Pelaksanaan Peradilan Adat dan Perpolisian Masyarakat (Polmas) 87 Pembinaan dan Pengembangan Hukum Adat Pembinaan Mediasi Adat 88 Pembinaan dan Pengembangan Hukum Adat Sosialisasi Hukum Adat dan Lembaga Adat 89 Pembinaan Lembaga Adat dan Tokoh Adat Pembinaan Kapasitas MAA Kabupaten/Kota dan Perwakilan 90 Pembinaan Lembaga Adat dan Tokoh Adat Pelatihan Pemberdayaan Kelembagaan Adat 91 Pembinaan Lembaga Adat dan Tokoh Adat Rapat Kerja MAA 92 Pembinaan Lembaga Adat dan Tokoh Adat Penerbitan Majalah dan Buku tentang Adat dan Adat Istiadat 93 Pembinaan Lembaga Adat dan Tokoh Adat Pembinaan Pemuda Pelopor Adat 94 Pembinaan Lembaga Adat dan Tokoh Adat Pendataan dan Dokumentasi Sengketa Adat 95 Pembinaan Lembaga Adat dan Tokoh Adat Pengadaan Pakaian dan Perlengkapan Adat
NO.
URAIAN KEGIATAN URAIAN SUBKEGIATAN 96 Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan 97 Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman Pembinaan, Pengembangan Bahasa dan Sastra 98 Perlindungan dan Konservasi Arsip Kraton dan Kadipaten Pengelolaan Koleksi Perpustakaan dan Arsip Bernilai Sejarah Kasultanan dan Kadipaten 99 Perlindungan dan Konservasi Arsip Kraton dan Kadipaten Pengelolaan Arsip Bernilai Sejarah Kasultanan dan Kadipaten 100 Perlindungan dan Konservasi Arsip Kraton dan Kadipaten Pengelolaan Koleksi dan Pengembangan Literasi Budaya 101 Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya 102 Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan Pembangunan Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital 103 Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan Pengadaan Sarana Publikasi dan Penanda Keistimewaan 104 Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya 105 Perencanaan dan Pengendalian Urusan Kebudayaan Perencanaan Program dan Kegiatan Urusan Kebudayaan 106 Perencanaan dan Pengendalian Urusan Kebudayaan Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan Urusan Kebudayaan 107 Perencanaan dan Pengendalian Urusan Kebudayaan Membangun Kemitraan dengan Lembaga Pelestari Budaya 108 Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya Pengembangan Lumbung Mataraman 109 Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya Pengembangan Atraksi Wisata Budaya 110 Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya Pengembangan Industri Kreatif 111 Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tradisional 112 Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya Pengembangan Budaya Bahari 113 Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya Pengembangan Wana Wisata Budaya Mataram 114 Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya Pengembangan Sistem Pertanian Tradisional 115 Pendidikan Berbasis Budaya Pembinaan Muatan Lokal 116 Pendidikan Berbasis Budaya Sarana dan Prasarana Pendidikan Urusan Keistimewaan 117 Pendidikan Berbasis Budaya Kependidikan Kepramukaan 118 Pendidikan Berbasis Budaya Penyelenggaraan Akademi Komunitas Seni dan Budaya Yogyakarta 119 Pembinaan Kelembagaan Desa Adat Pembinaan Pemerintahan Desa Adat 120 Pembinaan Kelembagaan Desa Adat Fasilitasi Produk Hukum Desa Adat 121 Pembinaan Kelembagaan Desa Adat Pembinaan Tata Kelola Keuangan Desa Adat 122 Pembinaan Tata Kelola Perekonomian Desa Adat Pembinaan Tata Kelola Usaha Bidang Keuangan Desa Adat 123 Pembinaan Tata Kelola Perekonomian Desa Adat Pembinaan Tata Kelola Bidang Perekonomian Desa Adat 124 Pembinaan Tata Kelola Perekonomian Desa Adat Fasilitasi Kerja Sama Antar Lembaga 125 Penyelenggaraan Desa Adat Koordinasi dan Penyelenggaraan Parahyangan 126 Penyelenggaraan Desa Adat Koordinasi dan Penyelenggaraan Pawongan 127 Penyelenggaraan Desa Adat Koordinasi dan Penyelenggaraan Palemahan 128 Pembinaan Sumber Daya Manusia Pembinaan Prajuru Desa Adat 129 Pembinaan Sumber Daya Manusia Pembinaan Pendidikan Pasraman 130 Pembinaan Sumber Daya Manusia Pembinaan SDM Lembaga Adat 131 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi 132 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi
NO.
URAIAN KEGIATAN URAIAN SUBKEGIATAN 133 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan 134 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi 135 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi 136 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi Pengembangan Perpustakaan Deposit 137 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka 138 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik 139 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi 140 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Provinsi 141 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat 142 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi 143 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca 144 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial 145 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Provinsi 146 Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam 147 Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah Penerbitan Katalog Induk Daerah 148 Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah Penerbitan Bibliografi Daerah 149 Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan 150 Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno 151 Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara 152 Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 153 Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 154 Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Pelibatan Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 155 Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan 156 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata
NO.
URAIAN KEGIATAN URAIAN SUBKEGIATAN 157 Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif 158 Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi Pengembangan Kapasitas Petugas Pengawas Bibit Ternak, Pengawas Mutu Pakan, Paramedik Veteriner, dan Medik Veteriner 159 Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani 160 Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar TAHURA Provinsi 161 Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi 162 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan 163 Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS 164 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Penyuluhan Transmigrasi 165 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Pelatihan Transmigrasi 166 Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan Penguatan SDM dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman 167 Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman 168 Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual 169 Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual 170 Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata 171 Peningkatan Mutu Pendidikan Tinggi Penyediaan Beasiswa Status Mahasiswa Jenjang Diploma dan Strata 172 Peningkatan Mutu Pendidikan Tinggi Penyediaan Beasiswa Status Dosen Jenjang Strata Dua dan Tiga 173 Peningkatan Mutu Pendidikan Tinggi Penyediaan Bantuan Akhir Studi 174 Peningkatan Mutu Pendidikan Tinggi Penyediaan Beasiswa Prestasi Jenjang Diploma dan Strata 175 Peningkatan Mutu Pendidikan Tinggi Penyediaan Beasiswa Studi Khusus dan Sesuai Kebutuhan Daerah 176 Peningkatan Mutu Pendidikan Tinggi Penyediaan Biaya Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADIK) 177 Peningkatan Mutu Pendidikan Tinggi Penyediaan Biaya Afirmasi Pendidikan Sebutan Lainnya 178 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah 179 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum 180 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 181 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi
NO.
URAIAN KEGIATAN URAIAN SUBKEGIATAN 182 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi 183 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan 184 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan 185 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial 186 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan 187 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan Penelitian dan Pengembangan Pariwisata 188 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 189 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat 190 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 191 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan 192 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan 193 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan 194 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup 195 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum 196 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan 197 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman 198 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan 199 Pengembangan Inovasi dan Teknologi Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi 200 Peningkatan Pemahaman Wawasan Islam Pelatihan Mawaris 201 Peningkatan Pemahaman Wawasan Islam TOT Modul Wawasan Keislaman bagi Guru Sekolah Menengah Pertama/ Sekolah Menengah Atas 202 Peningkatan Pemahaman Wawasan Islam Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tokoh Masyarakat dalam Pelaksanaan Syariat Islam 203 Peningkatan Pemahaman Wawasan Islam Peningkatan Kapasitas Tenaga Hisab dan Ru`yat 204 Peningkatan Pemahaman Wawasan Islam Seminar Problematika Syariat Islam 205 Peningkatan Pemahaman Wawasan Islam Pembinaan Mental Spritual Siswa/Siswi Sekolah Menengah Atas Sederajat 206 Peningkatan Pemahaman, Penghayatan dan Pengamalan Al-quran Pembinaan Kelembagaan Tilawatil Quran 207 Peningkatan Pemahaman, Penghayatan dan Pengamalan Al-quran Bimbingan Teknis Tenaga Pelatihan/Juri Tilawatil Quran 208 Peningkatan Pemahaman, Penghayatan dan Pengamalan Al-quran Pembinaan Imam Hafid pada Masjid 209 Peningkatan Pemahaman, Penghayatan dan Pengamalan Al-quran Pelaksanaan MTQ
NO.
URAIAN KEGIATAN URAIAN SUBKEGIATAN 210 Peningkatan Pemahaman, Penghayatan dan Pengamalan Al-quran Pelatihan/Training Center Peserta MTQ/STQ Tingkat Nasional 211 Peningkatan Pemahaman, Penghayatan dan Pengamalan Al-quran Pemberangkatan Kafilah Aceh Mengikuti MTQ/STQ Tingkat Nasional dan Internasional 212 Peningkatan Kehidupan Beragama dan Toleransi Umat Beragama Working Group Penyelesaian Permasalahan Syariat Islam 213 Pembinaan Dakwah dan Syariat Islam Peningkatan Kualitas Dakwah dan Penyemarakan Syariat Islam 214 Pembinaan Dakwah dan Syariat Islam Pembinaan Dai Perbatasan dan Daerah Terpencil 215 Pembinaan Dakwah dan Syariat Islam Pembinaan dan Peningkatan Kualitas Dai dan Koordinator Lapangan 216 Pembinaan Dakwah dan Syariat Islam Pembinaan Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan 217 Pembinaan Dakwah dan Syariat Islam Pelatihan Takmir Mesjid Se Aceh 218 Pembinaan Dakwah dan Syariat Islam Pelaksanaan Cerdas Cermat Syariat Islam 219 Pembinaan Dakwah dan Syariat Islam Pembinaan Gampong Percontohan Syariat 220 Pembinaan Dakwah dan Syariat Islam Penyelenggaraan Pengajian di Gampong 221 Pengkajian, Pengembangan dan Pembinaan Syariat Islam Pemasyarakatan dan Penyebaran Informasi Keislaman 222 Pengkajian, Pengembangan dan Pembinaan Syariat Islam Pelatihan Peningkatan Kapasitas Imeum Meunasah dalam Pelaksanaan Syariat Islam 223 Pengkajian, Pengembangan dan Pembinaan Syariat Islam Pembinaan Pelaku Ekonomi Mikro/Kecil Berbasis Syariah 224 Penguatan, Pengembangan, Pemberdayaan, dan Peningkatan Kerjasama Peradilan Syariat Islam Penyuluhan Regulasi Syariat Islam 225 Penyelenggaraan Peribadatan dan Pengembangan Kelembagaan Masjid Raya Baiturahman Aceh Pembinaan Kelembagaan Pendidikan dan Dakwah pada Masjid Raya Baiturrahman 226 Penyelenggaraan Peribadatan dan Pengembangan Kelembagaan Masjid Raya Baiturahman Aceh Bimbingan Teknis Petugasan IT Masjid Raya Baiturahman 227 Penyelenggaraan Peribadatan dan Pengembangan Kelembagaan Masjid Raya Baiturahman Aceh Pelatihan Tutor Pendidikan Al-quran di Masjid Raya Baiturrahman 228 Penyelenggaraan Peribadatan dan Pengembangan Kelembagaan Masjid Raya Baiturahman Aceh Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung dan Bangunan Masjid Raya Baiturahman Aceh 229 Peningkatan Sumber Daya dan Peran Ulama Pembinaan Badan Otonom Majelis Permusyawaratan Ulama 230 Peningkatan Sumber Daya dan Peran Ulama Pendidikan Kader Ulama 231 Peningkatan Sumber Daya dan Peran Ulama Penterjemahan Kitab Berbahasa Arab dan Pengadaannya 232 Peningkatan Sumber Daya dan Peran Ulama Nadwah/Mubahasah Ilmiah 233 Peningkatan Sumber Daya dan Peran Ulama Sosialisasi Fatwa dan Hukum Islam 234 Peningkatan Sumber Daya dan Peran Ulama Kajian Pedoman Keagamaan 235 Peningkatan Sumber Daya dan Peran Ulama Pendidikan Kader Ulama (Migas Kabupaten/Kota) 236 Silaturahmi Ulama-Ulama Lokakarya Ulama Umara Bidang Muamallah 237 Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Baitul Mal Sosialisasi dan Edukasi Kesadaran ZISWAF 238 Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Baitul Mal Pembinaan dan Koordinasi Baitul Mal Kabupaten/Kota 239 Pemberdayaan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe Aceh Pembinaan Kelembagaan Adat dan Imeum Mukim
NO.
URAIAN KEGIATAN URAIAN SUBKEGIATAN 240 Pemberdayaan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe Aceh Peningkatan Kapasitas Perangkat Wali Nanggroe 241 Peradaban dan Tamadhun Aceh Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kehidupan Lembaga- Lembaga Adat 242 Peradaban dan Tamadhun Aceh Pembinaan Khazanah Aceh Dalam Negeri dan Luar Negeri 243 Pembayaran cicilan pokok dan bunga atas Pinjaman Daerah Pembayaran cicilan pokok dan bunga atas Pinjaman Daerah
3. Rincian Kegiatan dan Subkegiatan Prioritas yang Didanai dari Dana Alokasi Umum Dukungan Bidang Pendidikan untuk Kabupaten/Kota NO URAIAN KEGIATAN URAIAN SUBKEGIATAN 1 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) 2 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 3 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah 4 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Pembangunan Perpustakaan Sekolah 5 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 6 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah 7 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 8 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah 9 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah 10 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah 11 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Pengadaan Mebel Sekolah 12 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah 13 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Pengadaan Perlengkapan Sekolah 14 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 15 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 16 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 17 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 18 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah 19 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 20 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 21 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar 22 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar 23 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Pemeliharaan Mebel Sekolah 24 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Dasar 25 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan 26 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Pengembangan konten digital untuk pendidikan 27 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan 28 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
NO URAIAN KEGIATAN URAIAN SUBKEGIATAN 29 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan 30 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan 31 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Penyediaan infrastruktur TIK 32 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi 33 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Penataan Ruang/Sudut Baca 34 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik 35 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik 36 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Pembangunan Ruang Kelas Baru 37 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 38 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan 39 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik 40 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 41 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus 42 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus 43 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar 44 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik 45 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Pengadaan Mebel Sekolah 46 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah 47 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Pengadaan Perlengkapan Sekolah 48 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah 49 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama 50 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) 51 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 52 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah 53 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Pembangunan Perpustakaan Sekolah 54 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Pembangunan Laboratorium 55 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula 56 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Pembangunan Asrama Sekolah 57 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama 58 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah 59 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Pembangunan Fasilitas Parkir 60 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Pembangunan Kantin Sekolah 61 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 62 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Pemeliharaan Mebel Sekolah 63 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
NO URAIAN KEGIATAN URAIAN SUBKEGIATAN 64 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah 65 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah 66 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium 67 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula 68 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah 69 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Rehabilitasi Sedang/Berat Fasilitas Parkir 70 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Rehabilitasi sedang/berat Kantin Sekolah 71 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 72 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 73 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama 74 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 75 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 76 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 77 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Menengah Pertama 78 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan 79 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Pengembangan konten digital untuk pendidikan 80 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan 81 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 82 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan 83 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan 84 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi 85 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Penataan Ruang/Sudut Baca 86 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik 87 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Pembangunan Ruang Kelas Baru 88 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan 89 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik 90 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik 91 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Rehabilitasi sedang/berat Asrama Sekolah 92 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 93 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus 94 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus
NO URAIAN KEGIATAN URAIAN SUBKEGIATAN 95 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik 96 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Penyediaan infrastruktur TIK 97 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 98 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pengadaan Mebel PAUD 99 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pengadaan Alat Rumah Tangga PAUD 100 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pengadaan Perlengkapan PAUD 101 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan 102 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD 103 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD 104 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD 105 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD 106 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pengelolaan Dana BOP PAUD 107 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD 108 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pemeliharaan Mebel Sekolah 109 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pengembangan konten digital untuk pendidikan 110 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan 111 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KOORDINASI, PERENCANAAN, SUPERVISI DAN EVALUASI LAYANAN DI BIDANG PENDIDIKAN 112 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan 113 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 114 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan 115 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pembangunan Ruang Kelas Baru 116 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Penyediaan infrastruktur TIK 117 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Penataan Ruang/Sudut Baca 118 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pembangunan Perpustakaan Sekolah 119 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik 120 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik 121 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik 122 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah 123 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi 124 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula 125 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan
NO URAIAN KEGIATAN URAIAN SUBKEGIATAN 126 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) 127 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 128 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus 129 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus 130 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD 131 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD 132 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD 133 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah 134 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 135 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah 136 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 137 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD 138 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi 139 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan 140 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 141 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 142 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan 143 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan 144 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan 145 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Pemeliharaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 146 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 147 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan 148 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Pengembangan konten digital untuk pendidikan 149 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan 150 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 151 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan 152 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan 153 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi pendidik Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 154 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Penyediaan infrastruktur TIK
NO URAIAN KEGIATAN URAIAN SUBKEGIATAN 155 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Penataan Ruang/Sudut Baca 156 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik 157 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik 158 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik 159 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 160 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Pembangunan Ruang Kelas Baru 161 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Pengadaan Perlengkapan Sekolah 162 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 163 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan 164 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium 165 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) 166 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah 167 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik 168 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Pembangunan Ruang Laboratorium 169 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Pengadaan Mebel Sekolah 170 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 171 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal 172 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus 173 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus 174 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan 175 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah 176 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah 177 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Rehabilitasi Sedang/Berat Taman Bacaan Masyarakat 178 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Pembangunan Taman Bacaan Masyarakat 179 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 180 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 181 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar 182 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar 183 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar 184 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar Pelaksanaan penilaian/penelaahan buku teks muatan lokal Pendidikan Dasar 185 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar 186 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar
NO URAIAN KEGIATAN URAIAN SUBKEGIATAN 187 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal 188 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal 189 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Pelaksanaan penilaian/penelaahan buku teks muatan lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal 190 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal 191 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal 192 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 193 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 194 Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 195 Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 196 Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 197 Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 198 Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 199 Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota Publikasi Bahasa dan Sastra Daerah Kabupaten/Kota 200 Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota Penyusunan Kamus Bahasa Daerah Kabupaten/Kota 201 Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota Vitalitas, Konservasi dan Revitalisasi Bahasa dan Sastra Daerah Kabupaten/Kota 202 Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota Penghargaan Tokoh Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kabupaten/Kota 203 Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan dan Pendistribusian Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kabupaten/Kota 204 Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota 205 Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota 206 Pengelolaan Pendidikan Dayah Pembangunan dan Rehabilitasi Tempat Ibadah Dayah 207 Pengelolaan Pendidikan Dayah Pembangunan Sarana dan Prasarana Dayah
NO URAIAN KEGIATAN URAIAN SUBKEGIATAN 208 Pengelolaan Pendidikan Dayah Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Dayah 209 Pengelolaan Pendidikan Dayah Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dayah 210 Pengelolaan Pendidikan Dayah Pemberdayaan dan Pendidikan Santri 211 Pengelolaan Pendidikan Dayah Pembinaan Manajemen Dayah 212 Pengelolaan Pendidikan Dayah Penelitian dan Pengembangan Dayah 213 Pengelolaan Pendidikan Dayah Peningkatan Kualitas dan Pengembangan Kelembagaan Dayah 214 Pengelolaan Pendidikan Dayah Pengadaan Kitab/Buku Pendidikan Dayah 215 Pengelolaan Pendidikan Dayah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kependidikan Dayah 216 Pengelolaan Pendidikan Dayah Pelaksanaan Akreditasi Pendidikan Dayah/Pesantren 217 Pengelolaan Pendidikan Dayah Fasilitasi dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendidikan Dayah/Pesantren dan Balai Pengajian 218 Pengelolaan Pendidikan Dayah Pemberian Bantuan Pembiayaan untuk Dayah Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan 219 Pengelolaan Pendidikan Dayah Fasilitasi Penyusunan Kurikulum Dayah Salafiah 220 Pengelolaan Pendidikan Dayah Penyediaan Biaya Penyelenggaraan Proses Evaluasi Hasil Belajar Peserta Didik pada Dayah yang Berskala Provinsi 221 Pengelolaan Pendidikan Dayah Supervisi dan Fasilitasi Satuan Pendidikan Dayah/Pesantren untuk Pengendalian Mutu Pendidikan Aceh 222 Penyelenggaraan Kebijakan Pendidikan Aceh Penetapan Standar Pendidikan Aceh 223 Penyelenggaraan Kebijakan Pendidikan Aceh Penyelenggaraan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Aceh 224 Penyelenggaraan Pembiayaan Pendidikan Aceh Pengelolaan TDBH Migas untuk Membiayai Program dan Kegiatan Pembangunan Pendidikan Aceh 225 Penyelenggaraan Pembiayaan Pendidikan Aceh Pengelolaan Dana Otsus untuk Membiayai Program dan Kegiatan Pembangunan Pendidikan Alokasi Pemerintah Aceh 226 Penyelenggaraan Pembiayaan Pendidikan Aceh Pembiayaan Pendidikan Formal, dan Pendidikan Nonformal bagi Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Aceh 227 Penyelenggaraan Pembiayaan Pendidikan Aceh Pemberian Bantuan Pembiayaan untuk Madrasah, dan Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan 228 Penyelenggaraan Kurikulum dan Pengajaran Pendidikan Aceh Penyusunan Kurikulum Aceh yang Islami untuk Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah 229 Penyelenggaraan Kurikulum dan Pengajaran Pendidikan Aceh Pengawasan Kurikulum Pendidikan Agama pada Sekolah Umum dan Madrasah 230 Penyelenggaraan Kurikulum dan Pengajaran Pendidikan Aceh Implementasi Kurikulum Aceh yang Islami 231 Penyelenggaraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Aceh Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Dayah Salafiah dan Diniyah 232 Penyelenggaraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Aceh Peningkatan Kesejahteraan, Memberikan Penghargaan dan Perlindungan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Setiap Satuan Pendidikan 234 Penyelenggaraan Penjaminan dan Pengendalian Mutu Pendidikan Aceh Penyediaan Biaya Penyelenggaraan Proses Evaluasi Hasil Belajar Peserta Didik pada
NO URAIAN KEGIATAN URAIAN SUBKEGIATAN Sekolah/Madrasah dan Dayah yang Berskala Provinsi 235 Penyelenggaraan Penjaminan dan Pengendalian Mutu Pendidikan Aceh Supervisi dan Fasilitasi Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah untuk Pengendalian Mutu Pendidikan Aceh 236 Penyelenggaraan Penjaminan dan Pengendalian Mutu Pendidikan Aceh Evaluasi Pencapaian Standar Pendidikan Aceh pada Setiap Satuan Pendidikan di Aceh 237 Penyelenggaraan Penjaminan dan Pengendalian Mutu Pendidikan Aceh Penilaian Pencapaian Standar Pendidikan Aceh dan Standar Pelayanan Minimal pada Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus 238 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
4. Rincian Kegiatan dan Subkegiatan Pendukung yang Didanai dari Dana Alokasi Umum Dukungan Bidang Pendidikan untuk Kabupaten/Kota NO URAIAN KEGIATAN URAIAN SUBKEGIATAN 1 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota 2 Pengelolaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh Koordinasi dengan Organisasi Masyarakat, Organisasi Kepemudaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat di Bidang Pembinaan dan Pengawasan Qanun Syariat Islam 3 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota 4 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat 5 Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT) Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT 6 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial 7 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat 8 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar 9 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial 10 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA 11 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
NO URAIAN KEGIATAN URAIAN SUBKEGIATAN 12 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi 13 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota 14 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta 15 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi 16 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 17 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 18 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 19 Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 20 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 21 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 22 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 23 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 24 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota 25 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA 26 Pembinaan dan Kerja Sama Kelembagaan Pertanahan Kabupaten Pembinaan Kerja Sama Pendidikan Pertanahan 27 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup 28 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan hidup untul Lembaga pendidikan formal/lembagamasyarakat/komunitas/kelompok masyarakat 29 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup
NO URAIAN KEGIATAN URAIAN SUBKEGIATAN Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 30 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil 31 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat 32 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota 33 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota 34 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal 35 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan 36 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal 37 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal 38 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal 39 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat 40 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota 41 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda 42 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota
NO URAIAN KEGIATAN URAIAN SUBKEGIATAN Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota 43 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota 44 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota 45 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan tingkat kabupaten/kota 46 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota 47 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota 48 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasi dan penyelenggaraan pembentukan dan pengembangan sekolah khusus olahragawan di tingkat kabupaten/kota 49 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota 50 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar 51 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota 52 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Penyelenggaraan Pekan Paralimpik Pelajar Tingkat Nasional dan kabupaten/kota serta Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat kabupaten/kota dan kabupaten/kota 53 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga 54 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi Seleksi Atlet Daerah 55 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga 56 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science) 57 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota 58 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi pembentukan dan Penyediaan sistem data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota 59 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota 60 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait
NO URAIAN KEGIATAN URAIAN SUBKEGIATAN 61 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi 62 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan 63 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat 64 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan 65 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional 66 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik 67 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah 68 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah 69 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah 70 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah 71 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah 72 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan 73 Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan Pengadaan Sarana Publikasi dan Penanda Keistimewaan 74 Perencanaan dan Pengendalian Urusan Kebudayaan Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan Urusan Kebudayaan 75 Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya Pengembangan Sistem Pertanian Tradisional 76 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Pengembangan Kewirausahaan Desa 77 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Peningkatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan Desa 78 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan 79 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 80 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota 81 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota 82 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 83 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan 84 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan 85 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota 86 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik 87 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 88 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial 89 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 90 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca 91 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat
NO URAIAN KEGIATAN URAIAN SUBKEGIATAN 92 Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno 93 Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan 94 Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara 95 Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara 96 Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil 97 Peningkatan Pemahaman, Penghayatan dan Pengamalan Alquran Pelaksanaan MTQ 98 Peningkatan Sumber Daya dan Peran Ulama Pendidikan Kader Ulama 99 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan 100 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan 101 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya 102 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional 103 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan 104 Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat 105 Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat 106 Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat 107 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional 108 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan 109 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional 110 Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota 111 Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah 112 Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah 113 Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya 114 Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota Penetapan Cagar Budaya 115 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota Pelindungan Cagar Budaya 116 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota Pengembangan Cagar Budaya 117 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota Pemanfaatan Cagar Budaya
NO URAIAN KEGIATAN URAIAN SUBKEGIATAN 118 Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 119 Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 120 Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu 121 Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman 122 Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum 123 Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum 124 Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum 125 Pelestarian dan Pembinaan Adat Istiadat Pembinaan Adat Seumapa/Narit Maja, Meunasib dan Tarian Tradisional 126 Pelestarian dan Pembinaan Adat Istiadat Pemasyarakatan Adat Do Da Idi 127 Pelestarian dan Pembinaan Adat Istiadat Sosialisasi Adat Istiadat 128 Pelestarian dan Pembinaan Adat Istiadat Pembinaan Keluarga Meuadab dan Adat Perkawinan 129 Pelestarian dan Pembinaan Adat Istiadat Pengadaan Buku-Buku Tentang Adat Aceh 130 Pelestarian dan Pembinaan Adat Istiadat Publikasi Adat dan Adat Istiadat Melalui Media Luar Ruang 131 Pembinaan dan Pengembangan Hukum Adat Penguatan Peradilan Adat 132 Pembinaan dan Pengembangan Hukum Adat Rapat Koordinasi/Evaluasi Pelaksanaan Peradilan Adat dan Perpolisian Masyarakat (Polmas) 133 Pembinaan dan Pengembangan Hukum Adat Pembinaan Mediasi Adat 134 Pembinaan dan Pengembangan Hukum Adat Sosialisasi Hukum Adat dan Lembaga Adat 135 Pembinaan Lembaga Adat dan Tokoh Adat Pembinaan Kapasitas MAA 136 Pembinaan Lembaga Adat dan Tokoh Adat Pelatihan Pemberdayaan Kelembagaan Adat 137 Pembinaan Lembaga Adat dan Tokoh Adat Rapat Kerja MAA 138 Pembinaan Lembaga Adat dan Tokoh Adat Penerbitan Majalah dan Buku tentang Adat dan Adat Istiadat 139 Pembinaan Lembaga Adat dan Tokoh Adat Pembinaan Pemuda Pelopor Adat 140 Pembinaan Lembaga Adat dan Tokoh Adat Pendataan dan Dokumentasi Sengketa Adat 141 Pembayaran cicilan pokok dan bunga atas Pinjaman Daerah Pembayaran cicilan pokok dan bunga atas Pinjaman Daerah
B. KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN PRIORITAS SERTA KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN PENDUKUNG YANG DIDANAI DARI DANA ALOKASI UMUM DUKUNGAN BIDANG KESEHATAN
Dana alokasi umum dukungan bidang kesehatan dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk mendanai jenis kegiatan/subkegiatan prioritas dan pendukung sebagaimana tersedia dalam tabel berikut.
1. Rincian Kegiatan dan Subkegiatan Prioritas yang Didanai dari Dana Alokasi Umum Dukungan Bidang Kesehatan untuk Provinsi NO.
URAIAN KEGIATAN URAIAN SUBKEGIATAN 1 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya 2 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya 3 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya 4 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya 5 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit 6 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan 7 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan 8 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan 9 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Pengembangan Rumah Sakit 10 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan 11 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana 12 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) 13 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak 14 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif
NO.
URAIAN KEGIATAN URAIAN SUBKEGIATAN 15 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut 16 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 17 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 18 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 19 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 20 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya 21 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 22 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) 23 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA 24 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Pengelolaan Surveilans Kesehatan 25 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan 26 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota 27 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit TB 28 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Malaria 29 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi 30 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Pengelolaan Penanggulangan penyakit tidak menular 31 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Penyusunan Kebijakan/Regulasi Bidang kesehatan 32 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan 33 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan 34 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya untuk Wahana Pendidikan
NO.
URAIAN KEGIATAN URAIAN SUBKEGIATAN 35 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi Penguatan kemampuan pelayanan kesehatan dasar, pelayanan medik spesialis dan pelayanan medik subspesialis yang mendukung penguatan layanan unggulan diwilayah Provinsi 36 Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK) Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK 37 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi 38 Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 39 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM 40 Penyelenggaraan Akreditasi pada puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama lain, serta rumah sakit baik milik pemerintah daerah maupun swasta Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan melalui Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan 41 Penyelenggaraan Akreditasi pada puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama lain, serta rumah sakit baik milik pemerintah daerah maupun swasta Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Melalui Pengukuran Indikator Mutu Nasional (INM) 42 Penyelenggaraan Akreditasi pada puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama lain, serta rumah sakit baik milik pemerintah daerah maupun swasta Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Melalui Budaya Zero Harm (Insiden Keselamatan Pasien) 43 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll) 44 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi 45 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit 46 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan 47 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji 48 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 49 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota 50 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas 51 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Operasional Pelayanan Rumah Sakit 52 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) 53 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik
NO.
URAIAN KEGIATAN URAIAN SUBKEGIATAN 54 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional 55 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan 56 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 57 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan 58 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit 59 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan 60 Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan 61 Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan 62 Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional 63 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Rincian Kegiatan dan Subkegiatan Pendukung yang Didanai dari Dana Alokasi Umum Dukungan Bidang Kesehatan untuk Provinsi NO.
URAIAN KEGIATAN URAIAN SUBKEGIATAN 1 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti Penyediaan Sandang 2 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti 3 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial 4 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari 5 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti Penyediaan Makanan 6 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti Penyediaan Sandang 7 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti 8 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial 9 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti 10 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti Penyediaan Permakanan 11 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti Penyediaan Sandang
NO.
URAIAN KEGIATAN URAIAN SUBKEGIATAN 12 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti Penyediaan Alat Bantu 13 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial 14 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial 15 Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti Penyediaan Permakanan 16 Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti Penyediaan Sandang 17 Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti 18 Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial 19 Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti Penyediaan Permakanan 20 Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti Penyediaan Sandang 21 Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti 22 Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial 23 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi Penyediaan Permakanan 24 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi Penyediaan Sandang 25 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut 26 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim 27 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi 28 Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran 29 Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan 30 Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual 31 Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan 32 Pembayaran cicilan pokok dan bunga atas Pinjaman Daerah Pembayaran cicilan pokok dan bunga atas Pinjaman Daerah
3. Rincian Kegiatan dan Subkegiatan Prioritas yang Didanai dari Dana Alokasi Umum Dukungan Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota NO.
URAIAN KEGIATAN URAIAN SUBKEGIATAN 1 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya 2 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Pembangunan Puskesmas 3 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya 4 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Pengembangan Puskesmas 5 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya 6 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya 7 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 8 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 9 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Pengembangan Rumah Sakit 10 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan 11 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine) 12 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan 13 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 14 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 15 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 16 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 17 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 18 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 19 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 20 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 21 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
NO.
URAIAN KEGIATAN URAIAN SUBKEGIATAN 22 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 23 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana 24 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 25 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 26 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 27 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya 28 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Surveilans Kesehatan 29 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) 30 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA 31 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 32 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah 33 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Operasional Pelayanan Puskesmas 34 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 35 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 36 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah 37 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) 38 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 39 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria 40 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi 41 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak 42 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Manajemen Puskesmas 43 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pelaksanaan Dukungan pelayanan kesehatan lainnya 44 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis
NO.
URAIAN KEGIATAN URAIAN SUBKEGIATAN 45 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pelayanan Kesehatan Penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi 46 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan pelayanan kesehatan dasar, pelayanan medik spesialis dan pelayanan medik subspesialis yang mendukung penguatan layanan unggulan diwilayah Kabupaten/Kota 47 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pelaksanaan Dukungan pelayanan kesehatan lainnya 48 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar 49 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 50 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan 51 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) 52 Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga 53 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 54 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Teknologi Tepat Guna (TTG) sesuai lokal spesifik daerah dalam pengamanan kualitas air minum dan sanitasi aman 55 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat 56 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 57 Pembinaan dan dukungan sumber daya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan akreditasi seluruh puskesmas, dan rumah sakit milik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota pembinaan dan dukungan sumber daya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan akreditasi puskesmas dan rumah sakit di Kabupaten/Kota 58 Pembinaan dan dukungan sumber daya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan akreditasi seluruh puskesmas, dan rumah sakit milik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Melalui Akreditasi puskesmas dan rumah sakit di Kabupaten/Kota 59 Pembinaan dan dukungan sumber daya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan akreditasi seluruh puskesmas, dan rumah sakit milik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Melalui Budaya Zero Harm (Insiden Keselamatan Pasien) di Kabupaten/Kota 60 Dukungan pelaksanaan akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan lain kabupaten/ kota Peningkatan Mutu fasilitas pelayanan kesehatan lain Kabupaten/Kota 61 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan 62 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit
NO.
URAIAN KEGIATAN URAIAN SUBKEGIATAN 63 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas 64 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan 65 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi 66 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 67 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 68 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) 69 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 70 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan 71 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 72 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional 73 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat 74 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan 75 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Operasional Pelayanan Rumah Sakit 76 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota 77 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) 78 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Kawasan tanpa rokok 79 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 80 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya 81 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 82 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan 83 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan 84 Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan 85 Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan
NO.
URAIAN KEGIATAN URAIAN SUBKEGIATAN 86 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan 87 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan 88 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P- IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga 89 Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) 90 Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan 91 Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan 92 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 93 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
4. Rincian Kegiatan dan Subkegiatan Pendukung yang Didanai dari Dana Alokasi Umum Dukungan Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota NO.
URAIAN KEGIATAN URAIAN SUBKEGIATAN 1 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas 2 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit 3 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial 4 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat 5 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti 6 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial 7 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA 8 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial Pemberian Layanan Rujukan 9 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota Penyediaan Makanan 10 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota Penyediaan Sandang 11 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota 12 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut 13 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim 14 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota 15 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat 16 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup 17 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup 18 Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran 19 Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar di Kabupaten/Kota
NO.
URAIAN KEGIATAN URAIAN SUBKEGIATAN 20 Penyimpanan sementara Limbah B3 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 21 Penyimpanan sementara Limbah B3 Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 22 Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 23 Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan 24 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB 25 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana 26 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja 27 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana Sesuai Kearifan Budaya Lokal 28 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangga Kencana 29 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang 30 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) 31 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana 32 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal Pengendalian Program KKBPK 33 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB 34 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB 35 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) 36 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) 37 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang
NO.
URAIAN KEGIATAN URAIAN SUBKEGIATAN serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya 38 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB 39 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) 40 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP 41 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB 42 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB 43 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB 44 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya 45 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi 46 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak 47 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan 48 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan Kesertaan KB Pria 49 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB 50 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB 51 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB Pembinaan Terpadu Kampung KB 52 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual 53 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Pencegahan COVID-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan 54 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Penanganan COVID -19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
NO.
URAIAN KEGIATAN URAIAN SUBKEGIATAN 55 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Pembinaan Penanganan COVID -19 di Tingkat Desa dan Kelurahan 56 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) 57 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) 58 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat 59 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat 60 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) 61 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) 62 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman 63 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja 64 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja 65 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 66 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD Pelaksanaan Medical Check Up DPRD 67 Pembayaran cicilan pokok dan bunga atas Pinjaman Daerah Pembayaran cicilan pokok dan bunga atas Pinjaman Daerah
C. KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN PRIORITAS SERTA KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN PENDUKUNG YANG DIDANAI DARI DANA ALOKASI UMUM DUKUNGAN BIDANG PEKERJAAN UMUM
Dana alokasi umum dukungan bidang pekerjaan umum dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk mendanai jenis kegiatan/subkegiatan prioritas dan pendukung sebagaimana tersedia dalam tabel berikut.
1. Rincian Kegiatan dan Subkegiatan Prioritas yang Didanai dari Dana Alokasi Umum Dukungan Bidang Pekerjaan Umum untuk Provinsi NO.
URAIAN KEGIATAN URAIAN SUBKEGIATAN 1 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 2 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota
NO.
URAIAN KEGIATAN URAIAN SUBKEGIATAN 3 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 4 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 5 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota 6 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota 7 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 8 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota 9 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota 10 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional Pembinaan Pengembangan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kabupaten/Kota 11 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional Peningkatan TPA/TPST/SPA 12 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional Optimalisasi TPA/TPST/SPA 13 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Persampahan Lintas Kabupaten/Kota 14 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional Pembangunan TPA/TPST/SPA 15 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan 16 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Persampahan 17 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan 18 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA 19 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Kabupaten/Kota 20 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat 21 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat
NO.
URAIAN KEGIATAN URAIAN SUBKEGIATAN 22 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat 23 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) 24 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) 25 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Lintas Kabupaten/Kota 26 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) 27 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
2. Rincian Kegiatan dan Subkegiatan Pendukung yang Didanai dari Dana Alokasi Umum Dukungan Bidang Pekerjaan Umum untuk Provinsi NO.
URAIAN KEGIATAN URAIAN SUBKEGIATAN 1 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya 2 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku 3 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku 4 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota Pembangunan Unit Air Baku 5 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya 6 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota Rehabilitasi Sumur Air Tanah untuk Air Baku 7 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota Rehabilitasi Unit Air Baku 8 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya 9 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota Operasi dan Pemeliharaan Sumur Air Tanah Untuk Air Baku 10 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota Operasi dan Pemeliharaan Embung Air Baku 11 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha- 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa 12 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha- 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan 13 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha- 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota Rehabilitasi Bendung Irigasi 14 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha- 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa 15 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha- 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tambak 16 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha- 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota Rehabilitasi Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah
NO.
URAIAN KEGIATAN URAIAN SUBKEGIATAN 17 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha- 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota Rehabilitasi Jaringan Irigasi Air Tanah 18 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha- 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan 19 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha- 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi 20 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha- 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa 21 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha- 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tambak 22 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha- 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota Operasi dan Pemeliharaan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah 23 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha- 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Air Tanah 24 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar dan Pengaman Pantai 25 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi 26 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota Pembangunan Bendungan 27 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota Pembangunan Tanggul Sungai 28 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing 29 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir 30 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota Pembangunan Kanal Banjir 31 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota Pembangunan Stasiun Pompa Banjir 32 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota Pembangunan Polder/Kolam Retensi 33 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota Pembangunan Bangunan Sabo
NO.
URAIAN KEGIATAN URAIAN SUBKEGIATAN 34 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota Pembangunan Check Dam 35 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota Pembangunan Breakwater 36 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya 37 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota Pembangunan Flood Forecasting And Warning System (FFWS) 38 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota Rehabilitasi Bendungan 39 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota Rehabilitasi Tanggul Sungai 40 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing 41 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir 42 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota Rehabilitasi Kanal Banjir 43 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota Rehabilitasi Stasiun Pompa Banjir 44 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota Rehabilitasi Polder/Kolam Retensi 45 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota Rehabilitasi Bangunan Sabo 46 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota Rehabilitasi Check Dam 47 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota Rehabilitasi Breakwater 48 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota Rehabilitasi Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya 49 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan Tanggul Sungai 50 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing 51 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir 52 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan Kanal Banjir
NO.
URAIAN KEGIATAN URAIAN SUBKEGIATAN 53 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan Stasiun Pompa Banjir 54 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan Polder/Kolam Retensi 55 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan Bangunan Sabo 56 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan Check Dam 57 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan Breakwater 58 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya 59 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan Flood Forecasting And Warning System (FFWS) 60 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota Revitalisasi Danau 61 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota Normalisasi/Restorasi Sungai 62 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota Pembangunan Insfrastruktur untuk Melindungi Mata Air 63 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota Operasi dan Pemeliharaan Bendungan 64 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai 65 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir 66 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir 67 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota Operasi dan Pemeliharaan Polder/Kolam Retensi
NO.
URAIAN KEGIATAN URAIAN SUBKEGIATAN 68 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota Operasi dan Pemeliharaan Bangunan Sabo 69 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota Operasi dan Pemeliharaan Check Dam 70 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota Operasi dan Pemeliharaan Breakwater/Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya 71 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi 72 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi 73 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi 74 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi 75 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota Operasi dan Pemeliharaan Danau 76 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota Operasi dan Pemeliharaan Sungai 77 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota Operasi dan Pemeliharaan Insfrastruktur untuk Melindungi Mata Air 78 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha- 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan 79 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha- 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota Pembangunan Bendung Irigasi 80 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha- 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa 81 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha- 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota Pembangunan Jaringan Irigasi Tambak 82 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha- 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah 83 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha- 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan
NO.
URAIAN KEGIATAN URAIAN SUBKEGIATAN 84 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha- 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan Bendung Irigasi 85 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha- 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa 86 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha- 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah 87 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha- 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Konservasi Kawasan Rawa 88 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha- 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi 89 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha- 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air di Daerah Irigasi 90 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha- 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemeliharaan Kawasan Rawa 91 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi Penyediaan Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan 92 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase 93 Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Provinsi 94 Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi 95 Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi 96 Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi 97 Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi 98 Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi Pemberian Kompensasi, Insentif dan Disinsentif kepada Pemilik, Pengguna, dan/atau Pengelola Bangunan Gedung Cagar Budaya untuk Kepentimgan Strategis Daerah Provinsi
NO.
URAIAN KEGIATAN URAIAN SUBKEGIATAN 99 Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi Pendaftaran Huruf Daftar Nomor (HDNo) Bangunan Gedung Negara 100 Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi Pelaksanaan Pengelolaan Rumah Negara 101 Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi Penyelenggaraan Penerbitan dan Perpanjangan Lisensi Arsitek 102 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 103 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Supervisi Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya 104 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan 105 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Pembinaan Penataan Bangunan dan Lingkungan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota 106 Penyelenggaraan Jalan Provinsi Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan 107 Penyelenggaraan Jalan Provinsi Pengelolaan Leger Jalan 108 Penyelenggaraan Jalan Provinsi Survey Kondisi Jalan/Jembatan 109 Penyelenggaraan Jalan Provinsi Pembangunan Jalan 110 Penyelenggaraan Jalan Provinsi Pelebaran Jalan Menuju Standar 111 Penyelenggaraan Jalan Provinsi Pelebaran Jalan Menambah Lajur 112 Penyelenggaraan Jalan Provinsi Rekonstruksi Jalan 113 Penyelenggaraan Jalan Provinsi Rehabilitasi Jalan 114 Penyelenggaraan Jalan Provinsi Pemeliharaan Berkala Jalan 115 Penyelenggaraan Jalan Provinsi Pemeliharaan Rutin Jalan 116 Penyelenggaraan Jalan Provinsi Pembangunan Jembatan 117 Penyelenggaraan Jalan Provinsi Pembangunan Flyover 118 Penyelenggaraan Jalan Provinsi Pembangunan Underpass 119 Penyelenggaraan Jalan Provinsi Pembangunan Terowongan/Tunnel 120 Penyelenggaraan Jalan Provinsi Penggantian Jembatan 121 Penyelenggaraan Jalan Provinsi Pelebaran Jembatan 122 Penyelenggaraan Jalan Provinsi Rehabilitasi Jembatan 123 Penyelenggaraan Jalan Provinsi Pemeliharaan Rutin Jembatan 124 Penyelenggaraan Jalan Provinsi Pemeliharaan Berkala Jembatan 125 Penyelenggaraan Jalan Provinsi Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan 126 Penyelenggaraan Jalan Provinsi Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Provinsi 127 Pembayaran cicilan pokok dan bunga atas Pinjaman Daerah Pembayaran cicilan pokok dan bunga atas Pinjaman Daerah
3. Rincian Kegiatan dan Subkegiatan Prioritas yang Didanai dari Dana Alokasi Umum Dukungan Bidang Pekerjaan Umum untuk Kabupaten/Kota NO.
URAIAN KEGIATAN URAIAN SUBKEGIATAN 1 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan 2 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 3 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 4 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 5 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan 6 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa 7 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan 8 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 9 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota 10 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) jaringan Perpipaan 11 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan 12 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan 13 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota 14 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS 15 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan 16 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Infrastruktur Persampahan 17 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS 18 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan Desa
NO.
URAIAN KEGIATAN URAIAN SUBKEGIATAN 19 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan 20 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota Optimalisasi TPA/TPST/SPA/TPS 3R/TPS 21 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS 22 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu 23 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) 24 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat 25 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) 26 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman 27 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat 28 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan 29 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan 30 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) di Daerah Kabupaten/Kota 31 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat 32 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan 33 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman 34 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu 35 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu 36 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman 37 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja 38 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Desa 39 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) 40 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)
NO.
URAIAN KEGIATAN URAIAN SUBKEGIATAN 41 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja 42 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) 43 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat 44 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) 45 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
4. Rincian Kegiatan dan Subkegiatan Pendukung yang Didanai dari Dana Alokasi Umum Dukungan Bidang Pekerjaan Umum untuk Kabupaten/Kota NO.
URAIAN KEGIATAN URAIAN SUBKEGIATAN 1 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya 2 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku 3 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya 4 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku 5 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Pembangunan Unit Air Baku 6 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya 7 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Rehabilitasi Sumur Air Tanah untuk Air Baku 8 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Rehabilitasi Unit Air Baku 9 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya 10 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Operasi dan Pemeliharaan Sumur Air Tanah untuk Air Baku 11 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Operasi dan Pemeliharaan Embung Air Baku 12 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Operasi dan Pemeliharaan Unit Air Baku
NO.
URAIAN KEGIATAN URAIAN SUBKEGIATAN (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 13 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai 14 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota 15 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Pembangunan Bendungan 16 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Pembangunan Tanggul Sungai 17 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing 18 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir 19 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Pembangunan Kanal Banjir 20 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Pembangunan Stasiun Pompa Banjir 21 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Pembangunan Polder/Kolam Retensi 22 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Pembangunan Bangunan Sabo 23 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Pembangunan Check Dam 24 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Pembangunan Breakwater 25 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya 26 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Pembangunan Flood Forecasting And Warning System (FFWS) 27 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Rehabilitasi Bendungan 28 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Rehabilitasi Tanggul Sungai 29 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing
NO.
URAIAN KEGIATAN URAIAN SUBKEGIATAN 30 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir 31 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Rehabilitasi Kanal Banjir 32 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Rehabilitasi Stasiun Pompa Banjir 33 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Rehabilitasi Polder/Kolam Retensi 34 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Rehabilitasi Bangunan Sabo 35 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Rehabilitasi Check Dam 36 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Rehabilitasi Breakwater 37 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Rehabilitasi Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya 38 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan Tanggul Sungai 39 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing 40 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir 41 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan Kanal Banjir 42 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan Stasiun Pompa Banjir 43 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan Polder/Kolam Retensi 44 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan Bangunan Sabo 45 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan Check Dam 46 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan Breakwater 47 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Peningkatan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya
NO.
URAIAN KEGIATAN URAIAN SUBKEGIATAN (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 48 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan Flood Forecasting And Warning System (FFWS) 49 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Revitalisasi Danau 50 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Normalisasi/Restorasi Sungai 51 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Pembangunan Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air 52 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Operasi dan Pemeliharaan Bendungan 53 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai 54 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir 55 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir 56 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Operasi dan Pemeliharaan Polder/Kolam Retensi 57 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Operasi dan Pemeliharaan Bangunan Sabo 58 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Operasi dan Pemeliharaan Check Dam 59 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Operasi dan Pemeliharaan Breakwater/Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya 60 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Kabupaten/Kota 61 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota 62 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota 63 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota 64 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Operasi dan Pemeliharaan Danau
NO.
URAIAN KEGIATAN URAIAN SUBKEGIATAN 65 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Operasi dan Pemeliharaan Sungai 66 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Operasi dan Pemeliharaan Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air 67 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa 68 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan 69 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Rehabilitasi Bendung Irigasi 70 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa 71 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tambak 72 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Rehabilitasi Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah 73 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Rehabilitasi Jaringan Irigasi Air Tanah 74 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan 75 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi 76 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa 77 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tambak 78 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Operasi dan Pemeliharaan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah 79 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Air Tanah 80 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan 81 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Pembangunan Bendung Irigasi 82 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa
NO.
URAIAN KEGIATAN URAIAN SUBKEGIATAN Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 83 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Pembangunan Jaringan Irigasi Tambak 84 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Pembangunan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah 85 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah 86 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan 87 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan Bendung Irigasi 88 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa 89 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan Jaringan Irigasi Tambak 90 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah 91 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan Jaringan Irigasi Air Tanah 92 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Konservasi Kawasan Rawa 93 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi 94 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi 95 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemeliharaan Kawasan Rawa 96 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan 97 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota Penyusunan Outline Plan pada Kawasan Genangan 98 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota Pembinaan Teknis Sistem Drainase Perkotaan 99 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan
NO.
URAIAN KEGIATAN URAIAN SUBKEGIATAN 100 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan 101 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan 102 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan 103 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan 104 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan 105 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan 106 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota Optimalisasi Sistem Drainase Lingkungan 107 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Sarana Pendukung Sistem Drainase Lingkungan 108 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan 109 Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Optimalisasi TPA/TPST/SPA/TPS 3R/TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota 110 Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS 3R/TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota 111 Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota 112 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG 113 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota 114 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung 115 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota
NO.
URAIAN KEGIATAN URAIAN SUBKEGIATAN 116 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung 117 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota 118 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Pemberian Kompensasi, Insentif dan Disinsentif kepada Pemilik, Pengguna, dan/atau Pengelola Bangunan Gedung Cagar Budaya untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota 119 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Pendaftaran Huruf Daftar Nomor (HDNo) Bangunan Gedung Negara 120 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota 121 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota 122 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota 123 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota Supervisi Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya 124 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Gagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya 125 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan 126 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Pengelolaan Leger Jalan 127 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Survey Kondisi Jalan/Jembatan 128 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Pembangunan Jalan 129 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Pelebaran Jalan Menuju Standar 130 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Pelebaran Jalan Menambah Lajur 131 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Rekonstruksi Jalan 132 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Rehabilitasi Jalan 133 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Pemeliharaan Berkala Jalan 134 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Pemeliharaan Rutin Jalan 135 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Pembangunan Jembatan 136 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Pembangunan Flyover 137 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Pembangunan Underpass 138 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Pembangunan Terowongan/Tunnel
NO.
URAIAN KEGIATAN URAIAN SUBKEGIATAN 139 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Penggantian Jembatan 140 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Pelebaran Jembatan 141 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Rehabilitasi Jembatan 142 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Pemeliharaan Rutin Jembatan 143 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan 144 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Pemeliharaan Berkala Jembatan 145 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa 146 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa 147 Pembayaran cicilan pokok dan bunga atas Pinjaman Daerah Pembayaran cicilan pokok dan bunga atas Pinjaman Daerah
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI