PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 100-pmk-04-2018 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 157/PMK.04/2017 tentang Tata Cara Pemberitahuan dan Pengawasan, Indikator yang Mencurigakan, Pembawaan Uang Tunai dan/atau Instrumen Pembayaran Lain, Serta Pengenaan Sanksi Administratif dan Penyetoran Ke Kas Negara

PERMEN Nomor 100-pmk-04-2018 Tahun 2018

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal 5

(1) Pembawaan Uang Tunai dan/atau Instrumen Pembayaran Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), wajib diberitahukan dengan: a. menyampaikan pemberitahuan pabean; dan b. mengisi formulir Pembawaan Uang Tunai dan/atau Instrumen Pembayaran Lainnya, kemudian diserahkan kepada Pejabat Bea dan Cukai. (2) Formulir Pembawaan Uang Tunai dan/atau Instrumen Pembayaran Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan pernyataan tambahan sebagai dokumen pelengkap pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. (3) Dalam hal Pembawaan Uang Tunai dan/atau Instrumen Pembayaran Lain dilakukan dengan cara dibawa sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, formulir Pembawaan Uang Tunai dan/atau Instrumen Pembayaran Lain paling sedikit harus memuat informasi mengenai: a. identitas pembawa, meliputi: 1. nama lengkap; 2. tempat dan tanggal lahir; 3. nomor identitas kependudukan, surat izin mengemudi, atau paspor; 4. alamat tempat tinggal sesuai dengan KTP/SIM/ KITAS/Paspor/kartu identitas lainnya; 5. alamat, tempat tinggal terkini, dan nomor telepon; 6. pekerjaan; dan 7. kewarganegaraan; b. tanggal pemberitahuan masuk ke dalam Daerah Pabean atau ke luar Daerah Pabean; c. tujuan perjalanan dan tujuan pembawaan; d. rute (daerah asal dan tujuan) dan sarana transportasi; e. jumlah dan jenis mata uang tunai atau Instrumen Pembayaran Lain; f. sumber dan tujuan pembawaan uang tunai dan/atau penggunaan Instrumen Pembayaran Lain; g. informasi pemilik atau penerima manfaat sebenarnya (beneficial owner), dalam hal pembawa menyatakan bahwa uang tunai dan/atau Instrumen Pembayaran Lain bukan miliknya; dan h. penjelasan mengenai jenis Instrumen Pembayaran Lain termasuk informasi yang tertera pada Instrumen Pembayaran Lain, yang dapat berupa nomor referensi, jumlah/nilai uang yang tertera, dan nama lengkap dari penerbit dan sejenisnya (issuer/drawer), dalam hal yang dibawa sendiri oleh orang perseorangan dan/atau orang perseorangan yang melakukan pembawaan atas nama korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a berupa Instrumen Pembayaran Lain. (4) Dalam hal Pembawaan Uang Tunai dan/atau Instrumen Pembayaran Lain dilakukan melalui jasa kargo komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, formulir Pembawaan Uang Tunai dan/atau Instrumen Pembayaran Lain harus memuat informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan identitas mengenai: a. nama dan alamat pengirim (shipper); b. nama dan alamat penerima (consignee); dan c. nama jasa pengangkutan. (5) Dalam hal Pembawaan Uang Tunai dan/atau Instrumen Pembayaran Lain dilakukan melalui jasa kiriman penyelenggara pos sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, formulir Pembawaan Uang Tunai dan/atau Instrumen Pembayaran Lain harus memuat informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan identitas mengenai: a. nama dan alamat pengirim (shipper); b. nama dan alamat penerima (consignee); dan c. nama jasa kiriman penyelenggara pos. (6) Tata cara penyampaian pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai pemberitahuan pabean. (7) Terhadap pemberitahuan pabean atas Pembawaan Uang Tunai dan/atau Instrumen Pembayaran Lain yang belum diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemberitahuan pabean, penyampaian pemberitahuan pabean dimaksud dilakukan secara lisan kepada Pejabat Bea dan Cukai. (7a) Formulir Pembawaan Uang Tunai dan/atau Instrumen Pembayaran Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dalam bentuk cetak disediakan oleh Kepala Kantor Pabean di tempat penyampaian pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. (8) Bentuk dan format formulir Pembawaan Uang Tunai dan/atau Instrumen Pembayaran Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, menggunakan format yang tercantum dalam Lampiran Huruf A Peraturan Menteri Keuangan Nomor 157/PMK.04/2017 tentang Tata Cara Pemberitahuan dan Pengawasan, Indikator yang Mencurigakan, Pembawaan Uang Tunai dan/atau Instrumen Pembayaran Lain, serta Pengenaan Sanksi Administratif dan Penyetoran ke Kas Negara. 6. Ketentuan ayat (2) Pasal 6 diubah dan ditambahkan 3 (tiga) ayat yakni ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15A

(1) Setiap Orang yang tidak memiliki persetujuan atas pembawaan uang tunai berupa Uang Kertas Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 10% (sepuluh persen) dari seluruh jumlah uang tunai yang dibawa dengan jumlah paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah). (2) Setiap Orang yang telah memiliki persetujuan atas pembawaan uang tunai berupa Uang Kertas Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, tetapi jumlah Uang Kertas Asing yang dibawa lebih besar dari jumlah yang diberikan persetujuan, dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 10% (sepuluh persen) dari kelebihan jumlah Uang Kertas Asing yang dibawa dengan jumlah paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah). (3) Setiap Orang yang telah memberitahukan pembawaan uang tunai berupa Uang Kertas Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), tetapi tidak memiliki persetujuan atas pembawaan uang tunai berupa Uang Kertas Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, dikenai sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (4) Setiap Orang yang: a. telah memberitahukan pembawaan uang tunai berupa Uang Kertas Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1); dan b. telah memiliki persetujuan atas pembawaan uang tunai berupa Uang Kertas Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, tetapi jumlah Uang Kertas Asing yang dibawa lebih besar dari jumlah yang diberikan persetujuan, dikenai sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (5) Setiap Orang yang tidak memberitahukan pembawaan uang tunai berupa Uang Kertas Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) tetapi memiliki persetujuan atas pembawaan uang tunai berupa Uang Kertas Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, dikenai sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1). (6) Setiap Orang yang: a. telah memberitahukan pembawaan uang tunai berupa Uang Kertas Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1); dan b. telah memiliki persetujuan atas pembawaan uang tunai berupa Uang Kertas Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, tetapi jumlah Uang Kertas Asing yang dibawa lebih besar dari jumlah yang diberitahukan atas Uang Kertas Asing yang dibawa, dikenai sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2). (7) Setiap Orang yang: a. tidak memberitahukan pembawaan uang tunai berupa Uang Kertas Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1); dan b. tidak memiliki persetujuan atas pembawaan uang tunai berupa Uang Kertas Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, dikenai sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1). (8) Setiap Orang yang: a. telah memberitahukan pembawaan uang tunai berupa Uang Kertas Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1); dan b. telah memiliki persetujuan atas pembawaan uang tunai berupa Uang Kertas Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, tetapi jumlah Uang Kertas Asing yang dibawa lebih besar dari jumlah yang diberitahukan dan jumlah Uang Kertas Asing yang dibawa lebih besar dari jumlah yang diberikan persetujuan, dikenai sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2). (9) Setiap Orang yang: a. tidak memberitahukan pembawaan uang tunai berupa Uang Kertas Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1); dan b. telah memiliki persetujuan atas pembawaan uang tunai berupa Uang Kertas Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, tetapi jumlah Uang Kertas Asing yang dibawa lebih besar dari jumlah yang diberikan persetujuan, dikenai sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1). (10) Setiap Orang yang: a. telah memberitahukan pembawaan uang tunai berupa Uang Kertas Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), tetapi jumlah Uang Kertas Asing yang dibawa lebih besar dari jumlah yang diberitahukan; dan b. tidak memiliki persetujuan atas pembawaan uang tunai berupa Uang Kertas Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, dikenai sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2). (11) Terhadap pembawaan uang tunai melalui jasa kargo komersial atau melalui jasa kiriman penyelenggara pos yang tidak diberitahukan atau diberitahukan secara tidak benar, dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.