PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 03-pmk-011-2012 Tahun 2012 tentang TATA CARA PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN FASILITAS DANA GEOTHERMAL

PERMEN Nomor 03-pmk-011-2012 Tahun 2012

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Badan Usaha Penyedia Jasa Penyiapan Proyek KPS adalah badan usaha yang menyediakan jasa penyusunan studi kelayakan, penyusunan dokumen pelelangan, dan asistensi dalam melakukan pengadaan badan usaha untuk penyediaan infrastruktur melalui skema kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha. 2. Dana Geothermal adalah dana yang dialokasikan untuk pembiayaan dalam rangka mitigasi risiko eksplorasi dan meningkatkan kelayakan proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi. 3. Fasilitas Dana Geothermal adalah dukungan fasilitas yang diberikan Pemerintah untuk mengurangi risiko usaha panas bumi dalam rangka mendukung usaha pemanfaatan panas bumi bagi pengembangan pembangkit listrik. 4. Pusat Investasi Pemerintah yang selanjutnya disingkat PIP adalah satuan kerja di lingkungan Kementerian Keuangan yang melaksanakan kewenangan operasional dalam pengelolaan investasi pemerintah pusat sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 5. Izin Usaha Pertambangan Panas Bumi yang selanjutnya disebut IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan panas bumi. 6. Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi KPS yang selanjutnya disebut Proyek PLTP KPS adalah proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi yang diadakan berdasarkan Peraturan PRESIDEN Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan PRESIDEN Nomor 56 Tahun 2011. 7. Survei Pendahuluan adalah kegiatan yang meliputi pengumpulan, analisis, dan penyajian data yang berhubungan dengan informasi kondisi geologi, geofisika, dan geokimia untuk memperkirakan letak dan adanya sumber daya panas bumi serta wilayah kerja. 8. Kuasa Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi adalah pihak yang diberikan wilayah kuasa pengusahaan panas bumi sebagaimana dimaksud dalam Keputusan PRESIDEN Nomor 22 Tahun 1981 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan PRESIDEN Nomor 45 Tahun 1991. 9. Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi yang selanjutnya disebut Wilayah Kerja adalah wilayah kerja yang ditetapkan dalam IUP.

BAB II

TUJUAN, PRINSIP, BENTUK, DAN RUANG LINGKUP FASILITAS DANA GEOTHERMAL

Pasal 2

Koreksi

Pengelolaan Fasilitas Dana Geothermal bertujuan untuk: a. meningkatkan kecukupan data dari hasil Survei Pendahuluan guna menurunkan risiko eksplorasi dalam rangka pemanfaatan panas bumi untuk pembangkit listrik; b. menyediakan data pendukung guna menyusun dokumen pelelangan dalam rangka penawaran Wilayah Kerja untuk pengadaan Proyek PLTP KPS kepada badan usaha; dan/atau c. mendukung pembiayaan kegiatan eksplorasi dalam rangka percepatan pengembangan proyek PLTP.

Pasal 3

Fasilitas Dana Geothermal dilaksanakan berdasarkan prinsip tata kelola yang baik (good governance) yang antara lain meliputi: a. kepastian hukum, yakni bahwa pengelolaan Fasilitas Dana Geothermal dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan; b. akuntabel, yakni bahwa pengelolaan Fasilitas Dana Geothermal dapat dipertanggungjawabkan; dan c. transparan, yakni bahwa informasi yang berkaitan dengan pengelolaan dan pertanggungjawaban fasilitas Dana Geothermal dimuat dalam laporan tahunan dan website yang dapat diakses.

Pasal 4

(1) Fasilitas Dana Geothermal diberikan dalam bentuk penyediaan data/informasi dan pinjaman. (2) Penyediaan data/informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa data/informasi mengenai cadangan panas bumi, yang diverifikasi oleh konsultan geothermal dengan reputasi internasional. (3) Biaya penyediaan data/informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhitungkan belanja pengadaan dan margin sebesar 5% (lima perseratus). (4) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pelaksanaan kegiatan eksplorasi dalam rangka percepatan pengembangan proyek PLTP. (5) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan bunga sebesar suku bunga Bank INDONESIA (BI Rate) pada waktu perjanjian pinjaman ditandatangani.

Pasal 5

(1) Fasilitas Dana Geothermal dapat diberikan kepada: a. Pemerintah Daerah yang akan menerbitkan IUP melalui lelang Wilayah Kerja dalam rangka pengadaan Proyek PLTP KPS; b. pemegang IUP; dan c. pemegang Kuasa Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi. (2) Proyek yang dapat memperoleh Fasilitas Dana Geothermal meliputi: a. proyek yang telah dikoordinasikan dan/atau dinyatakan prospektif oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral cq. Badan Geologi; dan b. proyek yang tercantum dalam dokumen Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik.

BAB IV

FASILITAS DANA GEOTHERMAL

Pasal 8

Koreksi

(1) Fasilitas Dana Geothermal untuk Pemerintah Daerah berupa penyediaan data/informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1). (2) Penyediaan data/informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan kegiatan sebagai berikut: a. studi rinci geosains (geologi, geofisika dan geokimia); b. Magnetotelluric (MT); c. pengeboran landaian suhu; dan d. pengeboran eksplorasi. (3) Penyediaan data/informasi yang dapat diberikan kepada Pemerintah Daerah adalah penyediaan data/informasi dengan nilai paling tinggi sebesar USD 30,000,000 (tiga puluh juta dollar amerika serikat), sesuai kurs tengah Bank INDONESIA rata-rata yang berlaku pada 3 (tiga) bulan terakhir saat pengajuan usulan penggunaan Fasilitas Dana Geothermal oleh Kepala Daerah.

Pasal 9

Prosedur pemberian Fasilitas Dana Geothermal untuk Pemerintah Daerah diatur dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Kepala Daerah menyampaikan usulan penggunaan Fasilitas Dana Geothermal kepada Kepala PIP sesuai dengan prosedur yang diatur lebih lanjut oleh PIP. 2. Usulan sebagaimana dimaksud pada angka 1 paling kurang dilampiri dengan: a. surat pernyataan kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha Penyedia Jasa Penyiapan Proyek KPS; b. surat pernyataan dari Kepala Daerah bahwa telah dicapai kesepahaman dengan PT PLN (Persero) mengenai: 1) pembelian listrik oleh PT PLN (Persero) dari Proyek PLTP KPS yang akan diadakan apabila harga jual listrik dari Proyek PLTP KPS tersebut lebih rendah daripada biaya pokok penyediaan listrik setempat; dan 2) formula perhitungan harga jual listrik Proyek PLTP KPS. 3. Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan rekomendasi tenaga dan/atau lembaga profesional, PIP MENETAPKAN tahapan kegiatan pengadaan data dan batas atas pinjaman untuk Pemerintah Daerah. 4. Kepala Daerah dan Kepala PIP menandatangani perjanjian pinjaman data/informasi yang paling kurang berisi hal-hal sebagai berikut: a. PIP akan menyediakan data/informasi melalui pelaksanaan tahapan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2); b. Komitmen Pemerintah Daerah untuk mencantumkan: 1) biaya penyediaan data/informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) sebagai salah satu biaya yang akan dibayarkan oleh badan usaha pemenang lelang; dan 2) pelunasan pembayaran biaya penyediaan data/informasi sebagaimana dimaksud pada butir 1) sebagai syarat penerbitan IUP, di dalam dokumen pelelangan Wilayah Kerja Wilayah Kerja dalam rangka pengadaan proyek PLTP KPS. c. Pemerintah Daerah akan memberikan konsep dokumen lelang sebagaimana dimaksud pada huruf b, yang disampaikan pada saat penyerahan salinan data/informasi oleh PIP; dan d. kesepakatan mengenai mekanisme pembayaran biaya penyediaan data/informasi. 5. PIP menyediakan data/informasi dengan menggunakan jasa: a. perusahaan yang bergerak di bidang eksplorasi Geothermal, untuk melaksanakan tahapan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan menghasilkan data/informasi; dan b. konsultan geothermal dengan reputasi internasional, untuk mengawasi kegiatan dan memverifikasi data/informasi sebagaimana dimaksud pada huruf a. 6. PIP menyerahkan salinan data/informasi yang telah dihasilkan kepada Pemerintah Daerah untuk keperluan lelang Wilayah Kerja dalam rangka pengadaan proyek PLTP KPS. 7. Dokumen asli yang berisi data/informasi diserahkan kepada badan usaha pemenang lelang setelah biaya penyediaan data/informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dilunasi.

Pasal 10

(1) Dalam rangka pelaksanaan setiap tahapan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), tenaga dan/atau lembaga profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) melakukan evaluasi kelayakan data/informasi yang dihasilkan pada setiap tahapan. (2) Dalam hal hasil evaluasi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa data/informasi layak dibiayai, PIP akan membiayai tahap berikutnya. (3) Dalam hal hasil kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa data/informasi tidak layak dibiayai, PIP tidak membiayai tahapan berikutnya. (4) Data/informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat sebagai aset (persediaan) PIP. (5) Aset (persediaan) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) akan dihapusbukukan menurut waktu yang lebih cepat terpenuhi dari salah satu ketentuan berikut: a. setelah 5 (lima) tahun pencatatan PIP; atau b. setelah dilakukan 3 (tiga) kali lelang dan Pemerintah Daerah tidak dapat MENETAPKAN pemenang lelang. (6) Penghapusbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak menghilangkan hak kepemilikan PIP terhadap aset (persediaan) yang telah dihapusbukukan tersebut. (7) Biaya yang telah dikeluarkan untuk menghasilkan data/informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicatat sebagai belanja habis/beban PIP.

Pasal 11

Dalam hal biaya pelaksanaan tahapan kegiatan penyediaan data/informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) telah mencapai biaya penyediaan data/informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), PIP tidak membiayai sisa tahapan kegiatan penyediaan data/informasi.

Pasal 12

(1) Fasilitas Dana Geothermal yang disediakan untuk Pemegang IUP adalah berupa pinjaman yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan eksplorasi dalam rangka percepatan pengembangan proyek PLTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (4). (2) Pinjaman yang dapat diberikan bagi satu perjanjian adalah dalam bentuk rupiah dengan nilai paling tinggi sebesar USD 30,000,000 (tiga puluh juta dollar amerika serikat), sesuai kurs tengah Bank INDONESIA rata-rata yang berlaku pada 3 (tiga) bulan terakhir saat pengajuan usulan penggunaan Fasilitas Dana Geothermal oleh pemegang IUP.

Pasal 13

Pasal 14

(1) Pengembalian pinjaman Fasilitas Dana Geothermal untuk pemegang IUP dilakukan menurut waktu yang lebih cepat terpenuhi dari salah satu ketentuan berikut: a. paling lambat 48 (empat puluh delapan) bulan; atau b. saat tercapainya financial closing date proyek PLTP yang dilaksanakan oleh pemegang IUP. (2) Financial closing date sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggal pada saat pinjaman ditarik untuk pertama kalinya oleh pemegang IUP dari bank/lembaga keuangan untuk pembangunan PLTP.

Pasal 15

Fasilitas Dana Geothermal yang disediakan untuk pemegang Kuasa Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi berupa pinjaman yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan eksplorasi dalam rangka percepatan pengembangan proyek PLTP oleh pemilik Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (4).

Pasal 16

Pasal 17

Pengembalian pinjaman Fasilitas Dana Geothermal oleh pemegang Kuasa Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi dilakukan paling lambat 5 (lima) tahun sejak dimulainya Commercial Operation Date PLTP KPS.

Pasal 18

Atas perjanjian pinjaman Dana Geothermal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 angka 5, PIP dapat melakukan Anjak Piutang.

BAB Kesatu

Fasilitas Dana Geothermal untuk Pemerintah Daerah

Pasal 8

Koreksi

(1) Fasilitas Dana Geothermal untuk Pemerintah Daerah berupa penyediaan data/informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1). (2) Penyediaan data/informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan kegiatan sebagai berikut: a. studi rinci geosains (geologi, geofisika dan geokimia); b. Magnetotelluric (MT); c. pengeboran landaian suhu; dan d. pengeboran eksplorasi. (3) Penyediaan data/informasi yang dapat diberikan kepada Pemerintah Daerah adalah penyediaan data/informasi dengan nilai paling tinggi sebesar USD 30,000,000 (tiga puluh juta dollar amerika serikat), sesuai kurs tengah Bank INDONESIA rata-rata yang berlaku pada 3 (tiga) bulan terakhir saat pengajuan usulan penggunaan Fasilitas Dana Geothermal oleh Kepala Daerah.

Pasal 9

Pasal 10

(1) Dalam rangka pelaksanaan setiap tahapan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), tenaga dan/atau lembaga profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) melakukan evaluasi kelayakan data/informasi yang dihasilkan pada setiap tahapan. (2) Dalam hal hasil evaluasi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa data/informasi layak dibiayai, PIP akan membiayai tahap berikutnya. (3) Dalam hal hasil kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa data/informasi tidak layak dibiayai, PIP tidak membiayai tahapan berikutnya. (4) Data/informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat sebagai aset (persediaan) PIP. (5) Aset (persediaan) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) akan dihapusbukukan menurut waktu yang lebih cepat terpenuhi dari salah satu ketentuan berikut: a. setelah 5 (lima) tahun pencatatan PIP; atau b. setelah dilakukan 3 (tiga) kali lelang dan Pemerintah Daerah tidak dapat MENETAPKAN pemenang lelang. (6) Penghapusbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak menghilangkan hak kepemilikan PIP terhadap aset (persediaan) yang telah dihapusbukukan tersebut. (7) Biaya yang telah dikeluarkan untuk menghasilkan data/informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicatat sebagai belanja habis/beban PIP.

Pasal 11

Dalam hal biaya pelaksanaan tahapan kegiatan penyediaan data/informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) telah mencapai biaya penyediaan data/informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), PIP tidak membiayai sisa tahapan kegiatan penyediaan data/informasi.

BAB Kedua

Fasilitas Dana Geothermal untuk Pemegang IUP

Pasal 12

Koreksi

(1) Fasilitas Dana Geothermal yang disediakan untuk Pemegang IUP adalah berupa pinjaman yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan eksplorasi dalam rangka percepatan pengembangan proyek PLTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (4). (2) Pinjaman yang dapat diberikan bagi satu perjanjian adalah dalam bentuk rupiah dengan nilai paling tinggi sebesar USD 30,000,000 (tiga puluh juta dollar amerika serikat), sesuai kurs tengah Bank INDONESIA rata-rata yang berlaku pada 3 (tiga) bulan terakhir saat pengajuan usulan penggunaan Fasilitas Dana Geothermal oleh pemegang IUP.

Pasal 13

Prosedur pemberian Fasilitas Dana Geothermal untuk pemegang IUP diatur dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Pemegang IUP menyampaikan usulan penggunaan Fasilitas Dana Geothermal kepada Kepala PIP sesuai dengan prosedur yang diatur lebih lanjut oleh PIP. 2. Usulan sebagaimana dimaksud pada angka 1 paling kurang dilampiri dengan: a. Proposal pinjaman, yang paling kurang memuat latar belakang, tujuan, sasaran, skema pengembalian dana pinjaman, dan agunan. b. Dokumen yang meliputi: 1) Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga; 2) perizinan (salinan IUP yang dilegalisir oleh lembaga penerbitnya); 3) laporan keuangan yang telah diaudit untuk 2 (dua) tahun terakhir; 4) proyeksi arus kas; 5) rencana penggunaan dana dan waktu pencairan; dan 6) bukti kepemilikan agunan. 3. PIP menyampaikan usulan penggunaan Fasilitas Dana Geothermal kepada tenaga dan/atau lembaga profesional untuk dievaluasi, termasuk untuk mengkaji besaran pinjaman yang dapat diberikan kepada pemegang IUP. 4. Berdasarkan rekomendasi tenaga dan/atau lembaga profesional, PIP MENETAPKAN besaran pinjaman untuk pemegang IUP. 5. Pemegang IUP dan Kepala PIP menandatangani perjanjian pemberian pinjaman yang paling kurang berisi hal-hal sebagai berikut: a. identitas para pihak; b. hak dan kewajiban para pihak; c. tujuan pinjaman; d. nilai pinjaman; e. jadwal dan tata cara pencairan pinjaman; f. tata cara pelaporan dan pertanggungjawaban; g. sanksi; h. jangka waktu; dan i. mekanisme pembayaran kembali pokok pinjaman, bunga dan kewajiban lainnya. 6. PIP menggunakan jasa konsultan geothermal yang memiliki reputasi internasional untuk mengawasi kegiatan dan memverifikasi pelaksanaan kegiatan eksplorasi yang tercantum dalam perjanjian pinjaman. 7. PIP menyalurkan dana pinjaman sesuai dengan pelaksanaan kegiatan eksplorasi yang tercantum dalam perjanjian pinjaman berdasarkan pengawasan dan hasil verifikasi konsultan geothermal yang memiliki reputasi internasional. 8. Dari hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 7, PIP memberikan biaya penggantian yang telah dikeluarkan oleh pemegang IUP (reimbursement).

Pasal 14

(1) Pengembalian pinjaman Fasilitas Dana Geothermal untuk pemegang IUP dilakukan menurut waktu yang lebih cepat terpenuhi dari salah satu ketentuan berikut: a. paling lambat 48 (empat puluh delapan) bulan; atau b. saat tercapainya financial closing date proyek PLTP yang dilaksanakan oleh pemegang IUP. (2) Financial closing date sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggal pada saat pinjaman ditarik untuk pertama kalinya oleh pemegang IUP dari bank/lembaga keuangan untuk pembangunan PLTP.

BAB Ketiga

Fasilitas Dana Geothermal untuk Pemegang Kuasa Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi

Pasal 15

Koreksi

Fasilitas Dana Geothermal yang disediakan untuk pemegang Kuasa Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi berupa pinjaman yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan eksplorasi dalam rangka percepatan pengembangan proyek PLTP oleh pemilik Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (4).

Pasal 16

Koreksi

Prosedur pemberian Fasilitas Dana Geothermal untuk pemegang Kuasa Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi diatur dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Pemegang Kuasa Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi menyampaikan usulan penggunaan Fasilitas Dana Geothermal kepada Kepala PIP sesuai dengan prosedur yang diatur lebih lanjut oleh PIP. 2. Usulan sebagaimana dimaksud pada angka 1 paling kurang dilampiri dengan: a. Proposal pinjaman (paling kurang memuat latar belakang, tujuan, sasaran, skema pengembalian dana pinjaman, dan adanya agunan). b. Dokumen yang meliputi: 1) Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga; 2) Penetapan sebagai pemegang Kuasa Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi; 3) laporan keuangan yang telah diaudit untuk 2 (dua) tahun terakhir; 4) proyeksi arus kas; 5) rencana penggunaan dana dan waktu pencairan; dan 6) bukti kepemilikan agunan. 3. PIP menyampaikan usulan penggunaan Fasilitas Dana Geothermal kepada tenaga dan/atau lembaga profesional untuk dievaluasi, termasuk untuk mengkaji besaran pinjaman yang dapat diberikan kepada Kuasa Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi. 4. Berdasarkan rekomendasi tenaga dan/atau lembaga profesional, PIP MENETAPKAN besaran pinjaman untuk pemegang Kuasa Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi. 5. Pemegang Kuasa Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi dan Kepala PIP menandatangani perjanjian pinjaman yang paling kurang berisi hal-hal sebagai berikut: a. identitas para pihak; b. hak dan kewajiban para pihak; c. tujuan pinjaman; d. nilai pinjaman; e. jadwal dan tata cara pencairan pinjaman; f. tata cara pelaporan dan pertanggungjawaban; g. sanksi; h. jangka waktu; dan i. mekanisme pembayaran kembali pokok pinjaman, bunga, dan kewajiban lainnya. 6. PIP menggunakan jasa konsultan geothermal yang memiliki reputasi internasional untuk mengawasi kegiatan dan memverifikasi pelaksanaan kegiatan eksplorasi yang tercantum dalam perjanjian pinjaman. 7. PIP menyalurkan dana pinjaman sesuai dengan pelaksanaan kegiatan eksplorasi yang tercantum dalam perjanjian pinjaman berdasarkan pengawasan dan hasil verifikasi konsultan geothermal yang memiliki reputasi internasional.

Pasal 17

Pengembalian pinjaman Fasilitas Dana Geothermal oleh pemegang Kuasa Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi dilakukan paling lambat 5 (lima) tahun sejak dimulainya Commercial Operation Date PLTP KPS.

Pasal 18

Atas perjanjian pinjaman Dana Geothermal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 angka 5, PIP dapat melakukan Anjak Piutang.

Prosedur pemberian Fasilitas Dana Geothermal untuk pemegang IUP diatur dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Pemegang IUP menyampaikan usulan penggunaan Fasilitas Dana Geothermal kepada Kepala PIP sesuai dengan prosedur yang diatur lebih lanjut oleh PIP. 2. Usulan sebagaimana dimaksud pada angka 1 paling kurang dilampiri dengan: a. Proposal pinjaman, yang paling kurang memuat latar belakang, tujuan, sasaran, skema pengembalian dana pinjaman, dan agunan. b. Dokumen yang meliputi: 1) Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga; 2) perizinan (salinan IUP yang dilegalisir oleh lembaga penerbitnya); 3) laporan keuangan yang telah diaudit untuk 2 (dua) tahun terakhir; 4) proyeksi arus kas; 5) rencana penggunaan dana dan waktu pencairan; dan 6) bukti kepemilikan agunan. 3. PIP menyampaikan usulan penggunaan Fasilitas Dana Geothermal kepada tenaga dan/atau lembaga profesional untuk dievaluasi, termasuk untuk mengkaji besaran pinjaman yang dapat diberikan kepada pemegang IUP. 4. Berdasarkan rekomendasi tenaga dan/atau lembaga profesional, PIP MENETAPKAN besaran pinjaman untuk pemegang IUP. 5. Pemegang IUP dan Kepala PIP menandatangani perjanjian pemberian pinjaman yang paling kurang berisi hal-hal sebagai berikut: a. identitas para pihak; b. hak dan kewajiban para pihak; c. tujuan pinjaman; d. nilai pinjaman; e. jadwal dan tata cara pencairan pinjaman; f. tata cara pelaporan dan pertanggungjawaban; g. sanksi; h. jangka waktu; dan i. mekanisme pembayaran kembali pokok pinjaman, bunga dan kewajiban lainnya. 6. PIP menggunakan jasa konsultan geothermal yang memiliki reputasi internasional untuk mengawasi kegiatan dan memverifikasi pelaksanaan kegiatan eksplorasi yang tercantum dalam perjanjian pinjaman. 7. PIP menyalurkan dana pinjaman sesuai dengan pelaksanaan kegiatan eksplorasi yang tercantum dalam perjanjian pinjaman berdasarkan pengawasan dan hasil verifikasi konsultan geothermal yang memiliki reputasi internasional. 8. Dari hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 7, PIP memberikan biaya penggantian yang telah dikeluarkan oleh pemegang IUP (reimbursement).

Prosedur pemberian Fasilitas Dana Geothermal untuk pemegang Kuasa Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi diatur dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Pemegang Kuasa Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi menyampaikan usulan penggunaan Fasilitas Dana Geothermal kepada Kepala PIP sesuai dengan prosedur yang diatur lebih lanjut oleh PIP. 2. Usulan sebagaimana dimaksud pada angka 1 paling kurang dilampiri dengan: a. Proposal pinjaman (paling kurang memuat latar belakang, tujuan, sasaran, skema pengembalian dana pinjaman, dan adanya agunan). b. Dokumen yang meliputi: 1) Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga; 2) Penetapan sebagai pemegang Kuasa Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi; 3) laporan keuangan yang telah diaudit untuk 2 (dua) tahun terakhir; 4) proyeksi arus kas; 5) rencana penggunaan dana dan waktu pencairan; dan 6) bukti kepemilikan agunan. 3. PIP menyampaikan usulan penggunaan Fasilitas Dana Geothermal kepada tenaga dan/atau lembaga profesional untuk dievaluasi, termasuk untuk mengkaji besaran pinjaman yang dapat diberikan kepada Kuasa Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi. 4. Berdasarkan rekomendasi tenaga dan/atau lembaga profesional, PIP MENETAPKAN besaran pinjaman untuk pemegang Kuasa Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi. 5. Pemegang Kuasa Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi dan Kepala PIP menandatangani perjanjian pinjaman yang paling kurang berisi hal-hal sebagai berikut: a. identitas para pihak; b. hak dan kewajiban para pihak; c. tujuan pinjaman; d. nilai pinjaman; e. jadwal dan tata cara pencairan pinjaman; f. tata cara pelaporan dan pertanggungjawaban; g. sanksi; h. jangka waktu; dan i. mekanisme pembayaran kembali pokok pinjaman, bunga, dan kewajiban lainnya. 6. PIP menggunakan jasa konsultan geothermal yang memiliki reputasi internasional untuk mengawasi kegiatan dan memverifikasi pelaksanaan kegiatan eksplorasi yang tercantum dalam perjanjian pinjaman. 7. PIP menyalurkan dana pinjaman sesuai dengan pelaksanaan kegiatan eksplorasi yang tercantum dalam perjanjian pinjaman berdasarkan pengawasan dan hasil verifikasi konsultan geothermal yang memiliki reputasi internasional.

Prosedur pemberian Fasilitas Dana Geothermal untuk Pemerintah Daerah diatur dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Kepala Daerah menyampaikan usulan penggunaan Fasilitas Dana Geothermal kepada Kepala PIP sesuai dengan prosedur yang diatur lebih lanjut oleh PIP. 2. Usulan sebagaimana dimaksud pada angka 1 paling kurang dilampiri dengan: a. surat pernyataan kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha Penyedia Jasa Penyiapan Proyek KPS; b. surat pernyataan dari Kepala Daerah bahwa telah dicapai kesepahaman dengan PT PLN (Persero) mengenai: 1) pembelian listrik oleh PT PLN (Persero) dari Proyek PLTP KPS yang akan diadakan apabila harga jual listrik dari Proyek PLTP KPS tersebut lebih rendah daripada biaya pokok penyediaan listrik setempat; dan 2) formula perhitungan harga jual listrik Proyek PLTP KPS. 3. Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan rekomendasi tenaga dan/atau lembaga profesional, PIP MENETAPKAN tahapan kegiatan pengadaan data dan batas atas pinjaman untuk Pemerintah Daerah. 4. Kepala Daerah dan Kepala PIP menandatangani perjanjian pinjaman data/informasi yang paling kurang berisi hal-hal sebagai berikut: a. PIP akan menyediakan data/informasi melalui pelaksanaan tahapan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2); b. Komitmen Pemerintah Daerah untuk mencantumkan: 1) biaya penyediaan data/informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) sebagai salah satu biaya yang akan dibayarkan oleh badan usaha pemenang lelang; dan 2) pelunasan pembayaran biaya penyediaan data/informasi sebagaimana dimaksud pada butir 1) sebagai syarat penerbitan IUP, di dalam dokumen pelelangan Wilayah Kerja Wilayah Kerja dalam rangka pengadaan proyek PLTP KPS. c. Pemerintah Daerah akan memberikan konsep dokumen lelang sebagaimana dimaksud pada huruf b, yang disampaikan pada saat penyerahan salinan data/informasi oleh PIP; dan d. kesepakatan mengenai mekanisme pembayaran biaya penyediaan data/informasi. 5. PIP menyediakan data/informasi dengan menggunakan jasa: a. perusahaan yang bergerak di bidang eksplorasi Geothermal, untuk melaksanakan tahapan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan menghasilkan data/informasi; dan b. konsultan geothermal dengan reputasi internasional, untuk mengawasi kegiatan dan memverifikasi data/informasi sebagaimana dimaksud pada huruf a. 6. PIP menyerahkan salinan data/informasi yang telah dihasilkan kepada Pemerintah Daerah untuk keperluan lelang Wilayah Kerja dalam rangka pengadaan proyek PLTP KPS. 7. Dokumen asli yang berisi data/informasi diserahkan kepada badan usaha pemenang lelang setelah biaya penyediaan data/informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dilunasi.

Peraturan Menteri Nomor 03-pmk-011-2012 Tahun 2012 tentang TATA CARA PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN FASILITAS DANA GEOTHERMAL

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB Kesatu

Pasal 2

BAB Kedua

Pasal 3

BAB Ketiga

Pasal 4

BAB Keempat

Pasal 5

BAB III

Pasal 6

Pasal 7

BAB IV

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB Kesatu

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB Kedua

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB Ketiga

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB V

Pasal 19

Pasal 20

BAB VI

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

BAB Kesatu

Pasal 21

BAB Kedua

Pasal 22

BAB Ketiga

Pasal 23

BAB VII

Pasal 24

Pasal 25

BAB VIII

Pasal 26