PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 92 Tahun 2014 tentang PENYELENGGARAAN KOMUNIKASI DATA DALAM SISTEM INFORMASI KESEHATAN TERINTEGRASI

PERMEN Nomor 92 Tahun 2014

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Sistem Informasi Kesehatan adalah seperangkat tatanan yang meliputi data, informasi, indikator, prosedur, perangkat, teknologi, dan sumber daya manusia yang saling berkaitan dan dikelola secara terpadu untuk mengarahkan tindakan atau keputusan yang berguna dalam mendukung pembangunan kesehatan. 2. Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi adalah Sistem Informasi Kesehatan yang ada telah mampu menyediakan mekanisme saling hubung antar subsistem informasi dengan berbagai cara yang sesuai dengan yang dibutuhkan, sehingga data dari satu sistem atau subsistem secara rutin dapat melintas, menuju atau diambil oleh satu atau lebih sistem atau subsistem yang lain. 3. Data Kesehatan adalah angka dan fakta kejadian berupa keterangan dan tanda-tanda yang secara relatif belum bermakna bagi pembangunan kesehatan. 4. Muatan Data adalah sekumpulan data yang dipertukarkan antara dinas kesehatan kabupaten/kota, dinas kesehatan provinsi, dan Kementerian dalam penyelenggaraan Komunikasi Data. 5. Informasi Kesehatan adalah Data Kesehatan yang telah diolah atau diproses menjadi bentuk yang mengandung nilai dan makna yang berguna untuk meningkatkan pengetahuan dalam mendukung pembangunan kesehatan. 6. Komunikasi Data adalah tukar-menukar data atau data transfer secara online untuk mengoptimalkan aliran data dari dan ke kabupaten/kota dan provinsi ke pusat, sehingga di tingkat pusat tersedia Data Kesehatan prioritas dan Data Kesehatan tertentu lainnya untuk memenuhi kebutuhan pimpinan dan pengelola program kesehatan. 7. Aplikasi Komunikasi Data adalah suatu aplikasi Sistem Informasi Kesehatan yang digunakan untuk tukar menukar data dalam rangka konsolidasi/integrasi Data Kesehatan prioritas yang dikirimkan dari dinas kesehatan kabupaten/kota dan/atau dinas kesehatan provinsi dalam rangka penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi. 8. Jaringan Sistem Informasi Kesehatan Nasional yang selanjutnya disebut Jaringan SIKNAS adalah jaringan komputer WAN untuk menghubungkan kantor dinas kesehatan kabupaten/kota, kantor dinas kesehatan provinsi, dan institusi kesehatan lainnya, serta kantor Kementerian Kesehatan yang digunakan dalam penyelenggaraan Komunikasi Data. 9. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 10. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah yang memegang kekuasaan pemerintahan negara sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 11. Kementerian Kesehatan yang selanjutnya disebut Kementerian adalah perangkat Pemerintah yang membidangi urusan kesehatan dalam pemerintahan.

BAB II

MUATAN DATA

Pasal 4

Koreksi

(1) Muatan Data dalam penyelenggaraan Komunikasi Data terdiri atas: a. Data Kesehatan prioritas; dan b. Muatan Data lainnya. (2) Muatan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Muatan Data dari Aplikasi Komunikasi Data.

Pasal 5

Koreksi

(1) Data Kesehatan prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a bersumber dari dinas kesehatan kabupaten/kota. (2) Dinas kesehatan kabupaten/kota memperoleh Data Kesehatan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari puskesmas, rumah sakit, dan/atau instansi terkait lainnya melalui penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Daerah (SIKDA) kabupaten/kota. (3) Muatan Data lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b bersumber dari fasilitas pelayanan kesehatan, dinas kesehatan kabupaten/kota, dan dinas kesehatan provinsi.

Pasal 6

(1) Data Kesehatan prioritas merupakan sekumpulan data kesehatan yang menjadi prioritas kebutuhan informasi bidang kesehatan berdasarkan kriteria tertentu serta sesuai indikator strategis nasional dan global bidang kesehatan. (2) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keterkaitan antar elemen data dan antar program kesehatan. (3) Data Kesehatan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari sekumpulan data kesehatan provinsi dan sekumpulan data kesehatan kabupaten/kota.

Pasal 7

(1) Data Kesehatan prioritas terdiri atas sejumlah elemen data yang dikelompokkan menjadi: a. data derajat kesehatan; b. data upaya kesehatan; c. data sumber daya kesehatan; dan d. data determinan kesehatan atau terkait lainnya. (2) Jumlah elemen data dalam Data Kesehatan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkembang sesuai dengan perkembangan kebutuhan informasi bidang kesehatan. (3) Elemen data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 8

(1) Muatan Data lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b merupakan sekumpulan Data Kesehatan dan data terkait kesehatan yang menjadi muatan Aplikasi Komunikasi Data selain Data Kesehatan prioritas. (2) Muatan Data lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

BAB III

PENYELENGGARAAN KOMUNIKASI DATA

Pasal 9

Koreksi

(1) Sumber data wajib menyampaikan Muatan Data melalui penyelenggaraan Komunikasi Data. (2) Penyelenggaraan Komunikasi Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kegiatan: a. pengumpulan, pengisian, dan pelaporan Muatan Data; b. pengelolaan database; dan c. penggunaan data dan informasi.

Pasal 10

Koreksi

(1) Pengumpulan Data Kesehatan prioritas dilakukan oleh dinas kesehatan kabupaten/kota. (2) Pengisian dan pengajuan Data Kesehatan prioritas ke dalam Aplikasi Komunikasi Data dilakukan oleh dinas kesehatan kabupaten/kota. (3) Pengisian dan pengajuan Data Kesehatan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat: a. tanggal 10 pada bulan berikutnya untuk pelaporan data bulanan; b. tanggal 10 pada bulan pertama triwulan berikutnya untuk pelaporan data triwulanan; atau c. tanggal 10 pada bulan pertama tahun berikutnya untuk pelaporan data tahunan.

Pasal 11

(1) Data Kesehatan prioritas yang telah diisi ke dalam Aplikasi Komunikasi Data harus divalidasi dan diverifikasi. (2) Validasi Data Kesehatan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh dinas kesehatan provinsi untuk melihat kualitas Muatan Data dalam rangka menyetujui atau tidak menyetujui. (3) Validasi Data Kesehatan prioritas dilakukan paling lambat: a. tanggal 15 pada bulan berikutnya untuk pelaporan data bulanan; b. tanggal 15 pada bulan pertama triwulan berikutnya untuk pelaporan data triwulanan; atau c. tanggal 15 pada bulan pertama tahun berikutnya untuk pelaporan data tahunan. (4) Dalam hal validasi Data Kesehatan prioritas disetujui, Data Kesehatan prioritas akan tersimpan dalam server database Kementerian. (5) Dalam hal validasi Data Kesehatan prioritas tidak disetujui, dinas kesehatan kabupaten/kota melakukan perbaikan Data Kesehatan prioritas. (6) Perbaikan Data Kesehatan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan untuk memperbaiki ketidakakuratan, ketidakkonsistenan, dan/atau kesalahan lain dari Muatan Data yang telah diajukan dalam Aplikasi Komunikasi Data. (7) Perbaikan Data Kesehatan prioritas dapat dilakukan sebelum atau sesudah validasi oleh dinas kesehatan provinsi.

Pasal 12

(1) Verifikasi Data Kesehatan prioritas dilakukan oleh pengelola program kesehatan di Kementerian. (2) Verifikasi Data Kesehatan prioritas dilakukan paling lambat: a. tanggal 18 pada bulan berikutnya untuk pelaporan data bulanan; b. tanggal 18 pada bulan pertama triwulan berikutnya untuk pelaporan data triwulanan; atau c. tanggal 18 pada bulan pertama tahun berikutnya untuk pelaporan data tahunan. (3) Dalam hal verifikasi Data Kesehatan prioritas yang telah disetujui, Data Kesehatan prioritas menjadi data resmi Kementerian. (4) Dalam hal verifikasi Data Kesehatan prioritas tidak disetujui, dinas kesehatan kabupaten/kota melakukan perbaikan Data Kesehatan prioritas.

Pasal 13

(1) Kegiatan pengumpulan, pengisian, dan pelaporan Data Kesehatan prioritas dilakukan secara rutin sesuai periodisasi pelaporan data. (2) Periodisasi pelaporan Data Kesehatan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas bulanan, triwulanan, dan tahunan.

Pasal 14

Ketentuan mengenai pengumpulan, pengisian, dan pelaporan Muatan Data lainnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 15

(1) Model arsitektur database yang dikembangkan dalam Aplikasi Komunikasi Data adalah sentralisasi database. (2) Sentralisasi database sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan database untuk menampung data yang dikelola Aplikasi Komunikasi Data terpusat pada server database di Kementerian.

Pasal 16

(1) Pengelolaan database dari Aplikasi Komunikasi Data dilakukan melalui: a. updating; b. kompilasi atau rekapitulasi; c. penyiapan data aktif (data update/mutakhir) yang mudah diakses; dan d. pemeliharaan database. (2) Pemeliharaan database sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dengan cara: a. membuat cadangan data atau melakukan back-up data secara rutin; dan b. menjaga keamanan dan integritas data.

Pasal 17

(1) Muatan Data dapat digunakan secara terbuka dan tertutup. (2) Muatan Data yang dapat digunakan secara terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan data yang telah diolah dan dapat diakses oleh masyarakat. (3) Muatan Data yang dapat digunakan secara tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan data mentah yang hanya dapat diakses oleh Kementerian, dinas kesehatan provinsi dan dinas kesehatan kabupaten/kota; (4) Dalam keadaan tertentu, Muatan Data yang dapat digunakan secara tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat digunakan oleh masyarakat setelah mendapat izin dari pengelola Komunikasi Data di Kementerian dengan mempertimbangkan aspek kerahasiaan informasi dan kepentingan bagi pengguna data. (5) Izin penggunaan Muatan Data tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan setelah pengguna data mengajukan surat permohonan resmi ke pengelola Komunikasi Data di Kementerian dengan menjelaskan alasan kebutuhan penggunaan data.

Pasal 18

(1) Dalam rangka meningkatkan penggunaan data dan informasi yang berasal dari Aplikasi Komunikasi Data, dibangun modul penyajian data dan informasi. (2) Modul penyajian data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari sistem pendukung keputusan.

Pasal 19

(1) Penggunaan informasi oleh publik yang bersumber dari Muatan Data harus mencantumkan sumber data. (2) Penggunaan informasi oleh publik yang bersumber dari Muatan Data harus menaati ketentuan mengenai kerahasiaan informasi dan hak atas kekayaan intelektual, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB Kedua

Pengumpulan, Pengisian, dan Pelaporan Muatan Data

Pasal 10

Koreksi

(1) Pengumpulan Data Kesehatan prioritas dilakukan oleh dinas kesehatan kabupaten/kota. (2) Pengisian dan pengajuan Data Kesehatan prioritas ke dalam Aplikasi Komunikasi Data dilakukan oleh dinas kesehatan kabupaten/kota. (3) Pengisian dan pengajuan Data Kesehatan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat: a. tanggal 10 pada bulan berikutnya untuk pelaporan data bulanan; b. tanggal 10 pada bulan pertama triwulan berikutnya untuk pelaporan data triwulanan; atau c. tanggal 10 pada bulan pertama tahun berikutnya untuk pelaporan data tahunan.

Pasal 11

(1) Data Kesehatan prioritas yang telah diisi ke dalam Aplikasi Komunikasi Data harus divalidasi dan diverifikasi. (2) Validasi Data Kesehatan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh dinas kesehatan provinsi untuk melihat kualitas Muatan Data dalam rangka menyetujui atau tidak menyetujui. (3) Validasi Data Kesehatan prioritas dilakukan paling lambat: a. tanggal 15 pada bulan berikutnya untuk pelaporan data bulanan; b. tanggal 15 pada bulan pertama triwulan berikutnya untuk pelaporan data triwulanan; atau c. tanggal 15 pada bulan pertama tahun berikutnya untuk pelaporan data tahunan. (4) Dalam hal validasi Data Kesehatan prioritas disetujui, Data Kesehatan prioritas akan tersimpan dalam server database Kementerian. (5) Dalam hal validasi Data Kesehatan prioritas tidak disetujui, dinas kesehatan kabupaten/kota melakukan perbaikan Data Kesehatan prioritas. (6) Perbaikan Data Kesehatan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan untuk memperbaiki ketidakakuratan, ketidakkonsistenan, dan/atau kesalahan lain dari Muatan Data yang telah diajukan dalam Aplikasi Komunikasi Data. (7) Perbaikan Data Kesehatan prioritas dapat dilakukan sebelum atau sesudah validasi oleh dinas kesehatan provinsi.

Pasal 12

(1) Verifikasi Data Kesehatan prioritas dilakukan oleh pengelola program kesehatan di Kementerian. (2) Verifikasi Data Kesehatan prioritas dilakukan paling lambat: a. tanggal 18 pada bulan berikutnya untuk pelaporan data bulanan; b. tanggal 18 pada bulan pertama triwulan berikutnya untuk pelaporan data triwulanan; atau c. tanggal 18 pada bulan pertama tahun berikutnya untuk pelaporan data tahunan. (3) Dalam hal verifikasi Data Kesehatan prioritas yang telah disetujui, Data Kesehatan prioritas menjadi data resmi Kementerian. (4) Dalam hal verifikasi Data Kesehatan prioritas tidak disetujui, dinas kesehatan kabupaten/kota melakukan perbaikan Data Kesehatan prioritas.

Pasal 13

(1) Kegiatan pengumpulan, pengisian, dan pelaporan Data Kesehatan prioritas dilakukan secara rutin sesuai periodisasi pelaporan data. (2) Periodisasi pelaporan Data Kesehatan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas bulanan, triwulanan, dan tahunan.

Pasal 14

Ketentuan mengenai pengumpulan, pengisian, dan pelaporan Muatan Data lainnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

BAB IV

PENGORGANISASIAN

Pasal 20

Koreksi

(1) Penyelenggara Komunikasi Data di kabupaten/kota adalah dinas kesehatan kabupaten/kota. (2) Dalam rangka penyelenggaraan Komunikasi Data, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota membentuk tim pengelola Komunikasi Data tingkat kabupaten/kota. (3) Tim pengelola Komunikasi Data tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: a. penanggung jawab adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota; b. koordinator adalah sekretaris/kepala bagian/kepala bidang dinas kesehatan kabupaten/kota yang memiliki tugas dan fungsi pengelolaan data dan informasi; c. sekretaris adalah kepala subbagian/subbidang pada bagian/bidang dinas kesehatan kabupaten/kota yang memiliki tugas dan fungsi pengelolaan data dan informasi; dan d. anggota: 1. unsur teknis adalah staf yang berasal dari masing-masing bagian/bidang pada dinas kesehatan kabupaten/kota; dan 2. 2 (dua) orang operator yang terdiri dari staf yang berasal dari masing-masing bagian/bidang pada dinas kesehatan kabupaten/kota. (4) Tim pengelola Komunikasi Data tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut: a. penanggung jawab bertugas dan bertanggung jawab atas keseluruhan penyelenggaraan Komunikasi Data di tingkat kabupaten/kota; b. koordinator bertugas dan bertanggung jawab dalam mengoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan Komunikasi Data di tingkat kabupaten/kota; c. sekretaris bertugas dan bertanggung jawab dalam memberikan dukungan administrasi penyelenggaraan Komunikasi Data; dan d. anggota: 1. unsur teknis bertugas dan bertanggung jawab dalam menyiapkan data, melakukan pengolahan, dan analisis data, serta telaahan hasil analisis; dan 2. operator bertugas dan bertanggung jawab dalam melakukan pengisian dan mengunduh data.

Pasal 21

(1) Penyelenggara Komunikasi Data di provinsi adalah dinas kesehatan provinsi. (2) Dalam rangka penyelenggaraan Komunikasi Data, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi membentuk tim pengelola Komunikasi Data tingkat provinsi. (3) Tim pengelola Komunikasi Data tingkat provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: a. penanggung jawab adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi; b. koordinator adalah kepala bagian/bidang dinas kesehatan kabupaten/kota yang memiliki tugas dan fungsi pengelolaan data dan informasi; c. sekretaris adalah kepala subbagian/subbidang pada bagian/bidang dinas kesehatan kabupaten/kota yang memiliki tugas dan fungsi pengelolaan terhadap data dan informasi; dan d. anggota: 1. unsur teknis adalah staf yang berasal dari masing-masing bagian/bidang pada dinas kesehatan provinsi; dan 2. (dua) orang operator yang terdiri dari staf yang berasal dari masing-masing bagian/bidang pada dinas kesehatan provinsi. (4) Tim pengelola Komunikasi Data tingkat provinsi dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut: a. penanggung jawab bertugas dan bertanggung jawab atas keseluruhan penyelenggaraan Komunikasi Data di tingkat provinsi; b. koordinator bertugas dan bertanggung jawab dalam mengoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan Komunikasi Data di tingkat provinsi; c. sekretaris bertugas dan bertanggung jawab dalam memberikan dukungan administrasi penyelenggaraan Komunikasi Data; dan d. anggota: 1. unsur teknis bertugas dan bertanggung jawab dalam menyiapkan data, melakukan pengolahan dan analisis data serta telaahan hasil analisis; dan 2. operator bertugas dan bertanggung jawab melakukan pengisian dan mengunduh data.

Pasal 22

(1) Penyelenggaraan Komunikasi Data di Kementerian dikoordinasikan dan difasilitasi oleh satuan kerja di Kementerian yang bertanggung jawab dalam pengelolaan data dan informasi. (2) Penyelenggaraan Komunikasi Data di Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh seluruh pengelola program kesehatan di Kementerian sesuai dengan peran dan tanggung jawabnya masing-masing.

Pasal 23

(1) Untuk meningkatkan kompetensi tenaga operator Komunikasi Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) huruf d angka 2 dan Pasal 21 ayat (4) huruf d angka 2, dilakukan pelatihan. (2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Dinas kesehatan kabupaten/kota bertanggung jawab sebagai berikut: a. membentuk tim pengelola Komunikasi Data tingkat kabupaten/kota; b. menyusun dan MENETAPKAN mekanisme kerja tim pengelola Komunikasi Data di internal dinas kesehatan kabupaten/kota; c. menyediakan dukungan pembiayaan untuk penyelenggaraan Komunikasi Data; d. melakukan sosialisasi dan advokasi internal kepada para pimpinan di dinas kesehatan kabupaten/kota, rumah sakit, unit pelaksana teknis daerah lainnya, dan puskesmas di wilayah kerjanya, serta melakukan sosialisasi dan advokasi eksternal kepada jajaran pemerintah kabupaten/kota termasuk sektor lain; e. melakukan pembinaan pengumpulan data kepada fasilitas pelayanan kesehatan; f. melakukan pengelolaan data di tingkat kabupaten/kota mulai dari pengumpulan, pengisian, dan pengajuan data, serta perbaikan data; g. mengoperasikan dan memelihara infrastruktur jaringan komputer dan peralatan pendukung lainnya; dan h. mengoptimalkan pemanfaatan Jaringan SIKNAS.

Pasal 25

Dinas Kesehatan Provinsi bertanggung jawab dalam hal: a. membentuk tim pengelola Komunikasi Data tingkat provinsi; b. menyusun dan MENETAPKAN mekanisme kerja tim pengelola Komunikasi Data di internal dinas kesehatan provinsi; c. menyediakan dukungan pembiayaan untuk penyelenggaraan Komunikasi Data; d. melakukan sosialisasi dan advokasi internal kepada para pimpinan di dinas kesehatan provinsi, rumah sakit, unit pelaksana teknis daerah lainnya, dan dinas kesehatan kabupaten/kota di wilayahnya, serta melakukan sosialisasi dan advokasi eksternal kepada jajaran pemerintah provinsi termasuk sektor lain utamanya yang berkaitan dengan sumber data di tingkat provinsi; e. melakukan pelatihan bagi petugas pengelola Komunikasi Data dinas kesehatan kabupaten/kota; f. mengoperasikan dan memelihara infrastruktur jaringan komputer dan peralatan pendukung lainnya; g. melakukan pengelolaan data di tingkat provinsi berupa validasi, umpan balik, dan pemantauan/monitoring pengelolaan data di tingkat kabupaten/kota; h. melakukan bimbingan teknis kepada kabupaten/kota di wilayah kerjanya; dan i. mengoptimalkan pemanfaatan Jaringan SIKNAS.

Pasal 26

Satuan kerja di Kementerian yang bertanggungjawab dalam pengelolaan data dan informasi bertanggung jawab: a. menyusun rencana pengembangan Komunikasi Data dan Jaringan SIKNAS; b. membangun dan mengembangkan Komunikasi Data dan Jaringan SIKNAS; dan c. menyelenggarakan Komunikasi Data.

Pasal 27

Pengelola program kesehatan di Kementerian bertanggung jawab: a. merumuskan Muatan Data untuk Komunikasi Data; b. melakukan verifikasi dan umpan balik data yang diisi ke dalam Aplikasi Komunikasi Data; c. melakukan pembinaan dan pengawasan kepada pengelola program kesehatan di provinsi dan kabupaten/kota sesuai jenis program kesehatan yang menjadi binaannya; d. melakukan analisis data sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan e. melakukan koordinasi dengan unit terkait.

BAB Kesatu

Penyelenggara Komunikasi Data

Pasal 20

Koreksi

(1) Penyelenggara Komunikasi Data di kabupaten/kota adalah dinas kesehatan kabupaten/kota. (2) Dalam rangka penyelenggaraan Komunikasi Data, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota membentuk tim pengelola Komunikasi Data tingkat kabupaten/kota. (3) Tim pengelola Komunikasi Data tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: a. penanggung jawab adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota; b. koordinator adalah sekretaris/kepala bagian/kepala bidang dinas kesehatan kabupaten/kota yang memiliki tugas dan fungsi pengelolaan data dan informasi; c. sekretaris adalah kepala subbagian/subbidang pada bagian/bidang dinas kesehatan kabupaten/kota yang memiliki tugas dan fungsi pengelolaan data dan informasi; dan d. anggota: 1. unsur teknis adalah staf yang berasal dari masing-masing bagian/bidang pada dinas kesehatan kabupaten/kota; dan 2. 2 (dua) orang operator yang terdiri dari staf yang berasal dari masing-masing bagian/bidang pada dinas kesehatan kabupaten/kota. (4) Tim pengelola Komunikasi Data tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut: a. penanggung jawab bertugas dan bertanggung jawab atas keseluruhan penyelenggaraan Komunikasi Data di tingkat kabupaten/kota; b. koordinator bertugas dan bertanggung jawab dalam mengoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan Komunikasi Data di tingkat kabupaten/kota; c. sekretaris bertugas dan bertanggung jawab dalam memberikan dukungan administrasi penyelenggaraan Komunikasi Data; dan d. anggota: 1. unsur teknis bertugas dan bertanggung jawab dalam menyiapkan data, melakukan pengolahan, dan analisis data, serta telaahan hasil analisis; dan 2. operator bertugas dan bertanggung jawab dalam melakukan pengisian dan mengunduh data.

Pasal 21

(1) Penyelenggara Komunikasi Data di provinsi adalah dinas kesehatan provinsi. (2) Dalam rangka penyelenggaraan Komunikasi Data, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi membentuk tim pengelola Komunikasi Data tingkat provinsi. (3) Tim pengelola Komunikasi Data tingkat provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: a. penanggung jawab adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi; b. koordinator adalah kepala bagian/bidang dinas kesehatan kabupaten/kota yang memiliki tugas dan fungsi pengelolaan data dan informasi; c. sekretaris adalah kepala subbagian/subbidang pada bagian/bidang dinas kesehatan kabupaten/kota yang memiliki tugas dan fungsi pengelolaan terhadap data dan informasi; dan d. anggota: 1. unsur teknis adalah staf yang berasal dari masing-masing bagian/bidang pada dinas kesehatan provinsi; dan 2. (dua) orang operator yang terdiri dari staf yang berasal dari masing-masing bagian/bidang pada dinas kesehatan provinsi. (4) Tim pengelola Komunikasi Data tingkat provinsi dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut: a. penanggung jawab bertugas dan bertanggung jawab atas keseluruhan penyelenggaraan Komunikasi Data di tingkat provinsi; b. koordinator bertugas dan bertanggung jawab dalam mengoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan Komunikasi Data di tingkat provinsi; c. sekretaris bertugas dan bertanggung jawab dalam memberikan dukungan administrasi penyelenggaraan Komunikasi Data; dan d. anggota: 1. unsur teknis bertugas dan bertanggung jawab dalam menyiapkan data, melakukan pengolahan dan analisis data serta telaahan hasil analisis; dan 2. operator bertugas dan bertanggung jawab melakukan pengisian dan mengunduh data.

Pasal 22

(1) Penyelenggaraan Komunikasi Data di Kementerian dikoordinasikan dan difasilitasi oleh satuan kerja di Kementerian yang bertanggung jawab dalam pengelolaan data dan informasi. (2) Penyelenggaraan Komunikasi Data di Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh seluruh pengelola program kesehatan di Kementerian sesuai dengan peran dan tanggung jawabnya masing-masing.

Pasal 23

(1) Untuk meningkatkan kompetensi tenaga operator Komunikasi Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) huruf d angka 2 dan Pasal 21 ayat (4) huruf d angka 2, dilakukan pelatihan. (2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB Kedua

Tanggung Jawab Penyelenggara Komunikasi Data

Pasal 24

Koreksi

Dinas kesehatan kabupaten/kota bertanggung jawab sebagai berikut: a. membentuk tim pengelola Komunikasi Data tingkat kabupaten/kota; b. menyusun dan MENETAPKAN mekanisme kerja tim pengelola Komunikasi Data di internal dinas kesehatan kabupaten/kota; c. menyediakan dukungan pembiayaan untuk penyelenggaraan Komunikasi Data; d. melakukan sosialisasi dan advokasi internal kepada para pimpinan di dinas kesehatan kabupaten/kota, rumah sakit, unit pelaksana teknis daerah lainnya, dan puskesmas di wilayah kerjanya, serta melakukan sosialisasi dan advokasi eksternal kepada jajaran pemerintah kabupaten/kota termasuk sektor lain; e. melakukan pembinaan pengumpulan data kepada fasilitas pelayanan kesehatan; f. melakukan pengelolaan data di tingkat kabupaten/kota mulai dari pengumpulan, pengisian, dan pengajuan data, serta perbaikan data; g. mengoperasikan dan memelihara infrastruktur jaringan komputer dan peralatan pendukung lainnya; dan h. mengoptimalkan pemanfaatan Jaringan SIKNAS.

Pasal 25

Dinas Kesehatan Provinsi bertanggung jawab dalam hal: a. membentuk tim pengelola Komunikasi Data tingkat provinsi; b. menyusun dan MENETAPKAN mekanisme kerja tim pengelola Komunikasi Data di internal dinas kesehatan provinsi; c. menyediakan dukungan pembiayaan untuk penyelenggaraan Komunikasi Data; d. melakukan sosialisasi dan advokasi internal kepada para pimpinan di dinas kesehatan provinsi, rumah sakit, unit pelaksana teknis daerah lainnya, dan dinas kesehatan kabupaten/kota di wilayahnya, serta melakukan sosialisasi dan advokasi eksternal kepada jajaran pemerintah provinsi termasuk sektor lain utamanya yang berkaitan dengan sumber data di tingkat provinsi; e. melakukan pelatihan bagi petugas pengelola Komunikasi Data dinas kesehatan kabupaten/kota; f. mengoperasikan dan memelihara infrastruktur jaringan komputer dan peralatan pendukung lainnya; g. melakukan pengelolaan data di tingkat provinsi berupa validasi, umpan balik, dan pemantauan/monitoring pengelolaan data di tingkat kabupaten/kota; h. melakukan bimbingan teknis kepada kabupaten/kota di wilayah kerjanya; dan i. mengoptimalkan pemanfaatan Jaringan SIKNAS.

Pasal 26

Satuan kerja di Kementerian yang bertanggungjawab dalam pengelolaan data dan informasi bertanggung jawab: a. menyusun rencana pengembangan Komunikasi Data dan Jaringan SIKNAS; b. membangun dan mengembangkan Komunikasi Data dan Jaringan SIKNAS; dan c. menyelenggarakan Komunikasi Data.

Pasal 27

Pengelola program kesehatan di Kementerian bertanggung jawab: a. merumuskan Muatan Data untuk Komunikasi Data; b. melakukan verifikasi dan umpan balik data yang diisi ke dalam Aplikasi Komunikasi Data; c. melakukan pembinaan dan pengawasan kepada pengelola program kesehatan di provinsi dan kabupaten/kota sesuai jenis program kesehatan yang menjadi binaannya; d. melakukan analisis data sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan e. melakukan koordinasi dengan unit terkait.

Peraturan Menteri Nomor 92 Tahun 2014 tentang PENYELENGGARAAN KOMUNIKASI DATA DALAM SISTEM INFORMASI KESEHATAN TERINTEGRASI

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB III

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB Kesatu

Pasal 9

BAB Kedua

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB Ketiga

Pasal 15

Pasal 16

BAB Keempat

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB IV

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

BAB Kesatu

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

BAB Kedua

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

BAB V

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

BAB VI

Pasal 31

BAB VII

Pasal 32

Pasal 33

BAB VIII

Pasal 34

Pasal 35

BAB IX

Pasal 36

Pasal 37