PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pelatihan Kesehatan

PERMEN Nomor 9 Tahun 2025

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB VI

JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA

Pasal 13

(1) Jabatan fungsional dan jabatan pelaksana pada UPT Bidang Pelatihan Kesehatan ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. (3) Jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dibentuk kelompok jabatan fungsional dan kelompok jabatan pelaksana berdasarkan rumpun jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

(1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pimpinan unit organisasi. (2) Kelompok jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) mempunyai tugas memberikan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pimpinan unit organisasi. (3) Jumlah kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan kelompok jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan berdasarkan kebutuhan sesuai dengan hasil analisis jabatan dan beban kerja. (4) Tugas, jenis, dan jenjang kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Tugas dan klasifikasi kelompok jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

(1) Jabatan fungsional dan jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan kelompok jabatan fungsional dan kelompok jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dapat ditugaskan secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi. (2) Penugasan secara individu dan/atau tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pejabat penilai kinerja atau pimpinan unit organisasi. (3) Pelaksanaan tugas dan penugasan jabatan fungsional dan jabatan pelaksana, kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 16

Kepala UPT Bidang Pelatihan Kesehatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, manajemen risiko pembangunan nasional, dan transformasi digital nasional.

Pasal 17

(1) Dalam mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi antarunit organisasi di lingkungan UPT Bidang Pelatihan Kesehatan secara terpadu, perlu didasarkan pada proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan kolaborasi antarunit organisasi di lingkungan UPT Bidang Pelatihan Kesehatan. (2) Proses bisnis antarunit organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri. (3) Pengelolaan data dan proses bisnis UPT Bidang Pelatihan Kesehatan terintegrasi dengan sistem informasi kesehatan nasional.

Pasal 18

Untuk mendukung efektivitas penyelenggaraan dan kontinuitas hasil pemantauan dan evaluasi pelatihan sumber daya manusia kesehatan di luar lingkungan Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), disusun mekanisme proses bisnis antara UPT Bidang Pelatihan Kesehatan, pusat yang mempunyai tugas melaksanakan pengembangan kompetensi aparatur di lingkungan Kementerian, dan direktorat jenderal yang mempunyai tugas di bidang pengelolaan sumber daya manusia kesehatan secara terpadu dan berkesinambungan.

Pasal 19

Dalam hal pelaksanaan pelatihan sumber daya manusia kesehatan di luar lingkungan Kementerian sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2), muatan substansi teknis pelatihan yang diselenggarakan oleh UPT Bidang Pelatihan Kesehatan dikoordinasikan oleh pusat yang mempunyai tugas melaksanakan pengembangan kompetensi aparatur di lingkungan Kementerian bersama dengan direktorat yang mempunyai tugas di bidang peningkatan mutu sumber daya manusia kesehatan.

Pasal 20

Kepala UPT Bidang Pelatihan Kesehatan menyampaikan laporan kepada Kepala Pusat mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 21

UPT Bidang Pelatihan Kesehatan menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan UPT Bidang Pelatihan Kesehatan.

Pasal 22

(1) Setiap unsur di lingkungan UPT Bidang Pelatihan Kesehatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan kolaborasi pada lingkungan UPT Bidang Pelatihan Kesehatan, antarinstansi pemerintah, dan dengan lembaga lain yang terkait. (2) Prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan kolaborasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan melakukan interoperabilitas data dan informasi.

Pasal 23

Semua unsur di lingkungan UPT Bidang Pelatihan Kesehatan menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

(1) Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan UPT Bidang Pelatihan Kesehatan bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan pegawai dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang ditetapkan. (2) Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti dan dipatuhi oleh pegawai secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pelatihan Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2023 Nomor 210), masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diubah atau diganti dengan peraturan baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.

Pasal 32

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pelatihan Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2023 Nomor 210), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Juli 2025 MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, Œ BUDI G. SADIKIN Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA, Ѽ DHAHANA PUTRA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR Ж LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 9 TAHUN 2025. TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BIDANG PELATIHAN KESEHATAN KLASIFIKASI, NAMA, DAN LOKASI UNIT PELAKSANA TEKNIS BIDANG PELATIHAN KESEHATAN No UNIT PELAKSANA TEKNIS BIDANG PELATIHAN KESEHATAN LOKASI 1. Balai Besar Pelatihan Kesehatan Jakarta Jakarta 2. Balai Besar Pelatihan Kesehatan Ciloto Ciloto 3. Balai Besar Pelatihan Kesehatan Makassar Makassar 4. Balai Pelatihan Kesehatan Cikarang Cikarang 5. Balai Pelatihan Kesehatan Semarang Semarang 6. Balai Pelatihan Kesehatan Batam Batam 7. Balai Pelatihan Kesehatan Mataram Mataram MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. BUDI G. SADIKIN LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 9 TAHUN 2025 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BIDANG PELATIHAN KESEHATAN BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS BIDANG PELATIHAN KESEHATAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. BUDI G. SADIKIN KEPALA JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA