PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 86 Tahun 2019 tentang PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK BIDANG KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2020

PERMEN Nomor 86 Tahun 2019

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan yang selanjutnya disebut DAK Nonfisik Bidang Kesehatan adalah dana yang dialokasikan ke daerah untuk membiayai operasional kegiatan program prioritas nasional di bidang kesehatan yang menjadi urusan daerah guna meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan di daerah. 2. Bantuan Operasional Kesehatan yang selanjutnya disebut BOK adalah dana yang digunakan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan bidang kesehatan, khususnya pelayanan di Pusat Kesehatan Masyarakat, penurunan angka kematian ibu, angka kematian bayi, dan malnutrisi. 3. Upaya Kesehatan Masyarakat adalah setiap kegiatan dan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi, dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat. 4. Pemerintah Pusat adalah PRESIDEN Republik INDONESIA yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik INDONESIA yang dibantu oleh Wakil PRESIDEN dan menteri sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. 6. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 7. Dinas Kesehatan adalah perangkat daerah yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Kesehatan yang menjadi kewenangan daerah. 8. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.

BAB II

RUANG LINGKUP DAK NONFISIK BIDANG KESEHATAN

Pasal 3

Koreksi

DAK Nonfisik Bidang Kesehatan terdiri atas: a. BOK; b. jaminan persalinan; c. akreditasi Puskesmas; dan d. pengawasan obat dan makanan.

Pasal 4

Koreksi

(1) BOK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a diutamakan untuk upaya kesehatan bersifat promotif dan preventif,yang meliputi: a. BOK provinsi; b. BOK kabupaten/kota; c. BOK puskesmas; d. BOK stunting; dan e. BOK kefarmasian. (2) BOK provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diarahkan untuk mendukung operasional fungsi rujukan Upaya Kesehatan Masyarakat tersier, yang meliputi: a. pembinaan gizi masyarakat; b. pembinaan kesehatan keluarga; c. penyehatan lingkungan; d. promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat; e. upaya kesehatan kerja dan olahraga; f. upaya pengendalian penyakit; dan g. dukungan manajemen. (3) BOK kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diarahkan untuk mendukung operasional fungsi rujukan Upaya Kesehatan Masyarakat sekunder dan dukungan manajemen, yang meliputi: a. Upaya Kesehatan Masyarakat; b. upaya pengendalian dan pencegahan penyakit; dan c. pengujian kalibrasi alat kesehatan. (4) BOK puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diarahkan untuk mendukung operasional, yang meliputi: a. Upaya Kesehatan Masyarakat primer (Program INDONESIA Sehat - Pendekatan Keluarga (PIS-PK), Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Esensial dan Pengembangan, dan fungsi manajemen Puskesmas); b. pemicuan sanitasi total berbasis masyarakat (STBM) desa lokus; c. dukungan operasional Upaya Kesehatan Masyarakat tim nusantara sehat; dan d. penyediaan tenaga dengan perjanjian kerja. (5) BOK stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diarahkan untuk mendukung program penurunan stunting, yang meliputi: a. penyusunan regulasi tentang stunting; b. penyusunan rencana aksi daerah; c. koordinasi, konvergensi lintas program/lintas sektor; d. penguatan, penggerakan dan pelaksanaan, intervensi spesifikdan sensitif; e. monitoring dan evaluasi; f. pencatatan dan pelaporan; g. orientasi strategi komunikasi perubahan perilaku; dan h. kegiatan lain sesuai kebutuhan daerah. (6) BOK kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi: a. distribusi obat, vaksin, dan bahan medis habis pakai dari provinsi ke instalasi farmasi kabupaten/kota; b. distribusi obat, vaksin, dan bahan medis habis pakai dari instalasi farmasi kabupaten/kota ke puskesmas; dan c. pemanfaatan sistem elektronik logistik obat dan bahan medis habis pakai di intalasi farmasi kabupaten/kota.

Pasal 5

Jaminan persalinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b diarahkan untuk: a. rujukan persalinan; b. sewa dan operasional rumah tunggu kelahiran; c. dukungan biaya persalinan; dan d. manajemen khusus untuk lokus angka kematian ibu- angka kematian bayi (AKI-AKB).

Pasal 6

Akreditasi puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, meliputi: a. workshop pendukung implementasi akreditasi puskesmas; b. pendampingan pra survei; c. pendampingan pasca survei; d. survei perdana; e. survei re-akreditasi.

Pasal 7

Pengawasan obat dan makanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d meliputi: a. pengawasan fasilitas pelayanan kefarmasian; dan b. pengawasan makanan minuman industri rumah tangga.

BAB III

PENGELOLAAN DAK NONFISIK BIDANG KESEHATAN

Pasal 8

Koreksi

Pengelolaan DAK Nonfisik Bidang Kesehatan di daerah meliputi: a. penyusunan rencana kegiatan; b. penganggaran; c. pelaksanaan kegiatan; d. pelaporan; dan e. monitoring dan evaluasi.

Pasal 9

Koreksi

(1) Dalam rangka penyusunan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, Pemerintah Daerah penerima DAK Nonfisik Bidang Kesehatan mengacu pada rincian APBN yang ditetapkan setiap tahun oleh PRESIDEN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat: a. menu kegiatan; b. rincian alokasi DAK Nonfisik Bidang Kesehatan; dan c. keterangan. (3) Pemerintah Daerah dapat mengusulkan perubahan rencana kegiatan DAK Nonfisik Bidang Kesehatan kepada Kementerian Kesehatan pada minggu keempat bulan Februari sampai minggu pertama bulan Maret tahun berjalan. (4) Usulan perubahan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan dengan menyertakan: a. surat pengantar dari kepala daerah; b. surat pernyataan tanggungjawab mutlak; c. surat rekomendasi dari Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah provinsi bagi kabupaten/kota; d. telaah perubahan dari kepala Dinas Kesehatan; dan e. data pendukung lainnya.

Pasal 10

(1) Dalam rangka penganggaran DAK Nonfisik Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, Pemerintah Daerah menganggarkan DAK Nonfisik Bidang Kesehatan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan yang mengacu pada rincian alokasi DAK Nonfisik Bidang Kesehatan yang ditetapkan oleh Menteri. (2) Dalam MENETAPKAN rincian alokasi DAK Nonfisik Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri mengacu pada rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang ditetapkan setiap tahun oleh PRESIDEN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

(1) Pelaksanaan kegiatan DAK Nonfisik Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai kegiatan DAK Nonfisik Bidang Kesehatan masing-masing. (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh masing-masing program maupun lintas program, menu alokasi perjenis kegiatan dapat menyesuaikan dengan prioritas daerah masing- masing dan untuk pelaksanaannya dikoordinasikan oleh kepala atau sekretaris Dinas KesehatanPemerintah Daerah provinsi atau kabupaten/kota. (3) Pelaksanaan kegiatan DAK Nonfisik Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah usulan rencana kegiatan DAK Nonfisik Bidang Kesehatan mendapat persetujuan dari Kementerian Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (4) Pelaksanaan kegiatan DAK Non Fisik Bidang Kesehatan untuk jenis kegiatan pengawasan obat dan makanan dilakukan sesuai dengan Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan.

Pasal 12

(1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal. (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa laporan DAK Nonfisik per jenis kegiatan, yang terdiri atas: a. realisasi penyerapan anggaran; b. realisasi kegiatan; c. permasalahan dalam pelaksanaan. (3) Laporan DAK Nonfisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui aplikasi e-renggar. (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap triwulan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah akhir triwulan berjalan.

Pasal 13

(1) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e dilakukan terhadap: a. ketepatan waktu penyampaian laporan b. realisasi penyerapan anggaran setiap kegiatan DAK Nonfisik; c. kesesuaian antara DPA APBD dengan rencana kegiatan yang telah disetujui oleh Kementerian Kesehatan d. permasalahan pelaksanaan DAK Nonfisik di daerah. e. dampak dan manfaat pelaksanaan f. permasalahan lain yang dihadapi dan tindak lanjut yang diperlukan. (2) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan DAK Nonfisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

Pasal 14

Pengelolaan keuangan DAK Nonfisik Bidang Kesehatan dalam APBD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 15

(1) Selain monitoring dan evaluasi yang dikoordinasikan oleh Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), Kementerian Kesehatan melakukan monitoring dan evaluasi secara mandiri atau terpadu terhadap pelaksanaan DAK Nonfisik Bidang Kesehatan. (2) Monitoring dan evaluasi DAK Nonfisik Bidang Kesehatan secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh masing-masing Unit Eselon I pengampu DAK. (3) Monitoring dan evaluasi DAK Nonfisik Bidang Kesehatan secara terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal melalui Biro Perencanaan dan Anggaran bersama Unit Eselon I pengampu DAK dan/atau inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan dan/atau Kementerian/Lembaga terkait DAK Nonfisik.

Pasal 16

Pengelolaan DAK Nonfisik Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 13 dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis penggunaan DAK Nonfisik Bidang Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Peraturan Menteri Nomor 86 Tahun 2019 tentang PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK BIDANG KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2020

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB III

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB V

Pasal 17

Pasal 18

BAB I

BAB II

BAB III