PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 82 Tahun 2020 tentang PENANGGULANGAN GANGGUAN PENGLIHATAN DAN GANGGUAN PENDENGARAN

PERMEN Nomor 82 Tahun 2020

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Penanggulangan Gangguan Penglihatan dan Gangguan Pendengaran adalah upaya kesehatan yang menggunakan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang ditujukan untuk meningkatkan derajat kesehatan penglihatan dan pendengaran masyarakat serta menurunkan angka disabilitas. 2. Gangguan Penglihatan adalah kondisi yang ditandai dengan penurunan tajam penglihatan dan/atau luas lapangan pandang, yang dapat mengakibatkan kebutaan. 3. Gangguan Pendengaran adalah kondisi yang ditandai dengan penurunan ambang pendengaran, yang dapat menyebabkan gangguan komunikasi dengan derajat yang bervariasi sampai ketulian total. 4. Surveilans Gangguan Penglihatan dan Gangguan Pendengaran yang selanjutnya disebut Surveilans adalah kegiatan pengamatan yang sistematis dan terus menerus terhadap data dan informasi tentang faktor risiko dan kasus serta kondisi yang mempengaruhi terjadinya peningkatan Gangguan Penglihatan dan Gangguan Pendengaran untuk memperoleh dan memberikan informasi guna mengarahkan tindakan penanggulangan secara efektif dan efisien. 5. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat. 6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya. 7. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. 8. Pemerintah Pusat adalah PRESIDEN Republik INDONESIA yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik INDONESIA yang dibantu oleh Wakil PRESIDEN dan menteri sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. 10. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN GANGGUAN PENGLIHATAN DAN GANGGUAN PENDENGARAN

Pasal 8

Koreksi

(1) Penanggulangan Gangguan Penglihatan dan Gangguan Pendengaran diselenggarakan secara terpadu, komprehensif, efektif, efisien, dan berkelanjutan. (2) Penyelenggaraan Penanggulangan Gangguan Penglihatan dan Gangguan Pendengaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan. (3) Upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kegiatan: a. promosi kesehatan; b. Surveilans; c. deteksi dini; dan d. tata laksana kasus.

Pasal 9

(1) Kegiatan promosi kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a ditujukan untuk: a. memberdayakan masyarakat agar mampu berperan aktif dalam mendukung perubahan sikap dan perilaku serta menjaga dan meningkatkan kesehatan untuk mencegah terjadinya Gangguan Penglihatan dan Gangguan Pendengaran; dan b. meningkatkan komitmen dan dukungan pemangku kepentingan terkait dalam rangka penyelenggaraan Penanggulangan Gangguan Penglihatan dan Gangguan Pendengaran. (2) Kegiatan promosi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk: a. memberikan informasi kepada masyarakat tentang faktor risiko serta tanda dan gejala dini Gangguan Penglihatan dan Gangguan Pendengaran; b. membantu individu, keluarga, dan masyarakat untuk berperan aktif dalam deteksi dini Gangguan Penglihatan dan Gangguan Pendengaran; dan c. mempengaruhi pemangku kepentingan terkait untuk memperoleh dukungan kebijakan Penanggulangan Gangguan Penglihatan dan Gangguan Pendengaran. (3) Kegiatan promosi kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan oleh semua tenaga kesehatan yang dikoordinasikan oleh tenaga promosi kesehatan atau pimpinan unit kerja Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang ada, dan/atau pengelola program pada dinas kesehatan daerah kabupaten/kota, dinas kesehatan daerah provinsi, dan Kementerian Kesehatan. (4) Pelaksanaan kegiatan promosi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya masing-masing.

Pasal 10

(1) Kegiatan Surveilans sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b ditujukan untuk mengetahui informasi tentang: a. faktor risiko penyakit; b. prevalensi penyakit; c. angka disabilitas akibat Gangguan Penglihatan dan/atau Gangguan Pendengaran; dan/atau d. kinerja program Penanggulangan Gangguan Penglihatan dan Gangguan Pendengaran. (2) Kegiatan Surveilans sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terintegrasi dengan sistem informasi manajemen penyakit tidak menular. (2) Kegiatan Surveilans sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pengelola program atau unit pengelola sistem informasi kesehatan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan, dinas kesehatan daerah kabupaten/kota, dinas kesehatan daerah provinsi, dan Kementerian Kesehatan.

Pasal 11

(1) Deteksi dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf c ditujukan untuk: a. menemukan faktor risiko dan kasus Gangguan Penglihatan dan/atau Gangguan Pendengaran; dan b. mencegah terjadinya kebutaan dan/atau ketulian. (2) Deteksi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit dalam bentuk: a. stimulasi, deteksi, dan intervensi dini tumbuh kembang anak pada kelompok usia 0 (nol) sampai dengan 72 (tujuh puluh dua) bulan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan rujukan tingkat lanjut; b. penjaringan kesehatan dan pemeriksaan berkala pada kelompok anak usia sekolah dan remaja; dan c. pemeriksaan tajam penglihatan dan pendengaran yang terintegrasi dengan program deteksi dini gangguan penyakit lain. (3) Deteksi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c ditindaklanjuti dengan konseling dan rujukan ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan. (4) Deteksi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tenaga kesehatan atau petugas terlatih/kader pada kelompok berisiko.

Pasal 12

(1) Tata laksana kasus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf d ditujukan untuk intervensi dini dan mencegah atau mengurangi tingkat keparahan akibat Gangguan Penglihatan dan Gangguan Pendengaran. (2) Tata laksana kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk: a. pengobatan atau terapi; dan b. habilitasi atau rehabilitasi. (3) Tata laksana kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tenaga kesehatan sesuai standar yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

(1) Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Penanggulangan Gangguan Penglihatan dan Gangguan Pendengaran, dibangun dan dikembangkan jejaring kerja dan kemitraan antara instansi pemerintah, organisasi disabilitas, dan pemangku kepentingan, baik pusat, daerah, maupun internasional. (2) Jejaring kerja dan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk: a. memperluas cakupan dan jangkauan pelayanan, terutama melalui mobilisasi sumber daya; b. meningkatkan komitmen dan integrasi program Penanggulangan Gangguan Penglihatan dan Gangguan Pendengaran; c. meningkatkan kapasitas sumber daya manusia; dan d. menyelaraskan konsep dan pemahaman dari para pemangku kepentingan. (3) Dalam penyelenggaraan Penanggulangan Gangguan Penglihatan dan Gangguan Pendengaran, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan negara lain dan/atau lembaga internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 14

Pelaksanaan kegiatan Penanggulangan Gangguan Penglihatan dan Gangguan Pendengaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 13 mengacu pada Pedoman Penanggulangan Gangguan Penglihatan dan Gangguan Pendengaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V

PERAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 15

Koreksi

Dalam rangka Penanggulangan Gangguan Penglihatan dan Gangguan Pendengaran, Pemerintah Pusat berperan: a. membuat kebijakan yang mendukung Penanggulangan Gangguan Penglihatan dan Gangguan Pendengaran; b. menjamin ketersediaan sumber daya yang diperlukan; c. melakukan kerja sama dan membentuk jejaring kerja dengan pemangku kepentingan terkait; d. melakukan advokasi dan kerja sama antar lintas program dan lintas sektor, serta dengan masyarakat; e. menyusun materi dalam media komunikasi, informasi, dan edukasi Penanggulangan Gangguan Penglihatan dan Gangguan Pendengaran, dan mendistribusikan ke daerah; f. meningkatkan kemampuan teknis sumber daya manusia; g. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Penanggulangan Gangguan Penglihatan dan Gangguan Pendengaran kepada Pemerintah Daerah provinsi; dan h. melakukan penelitian dan pengembangan.

Pasal 16

Dalam rangka Penanggulangan Gangguan Penglihatan dan Gangguan Pendengaran, Pemerintah Daerah provinsi berperan: a. membuat dan melaksanakan kebijakan Penanggulangan Gangguan Penglihatan dan Gangguan Pendengaran dalam lingkup provinsi sesuai dengan kebijakan nasional; b. menyediakan sumber daya yang diperlukan; c. melakukan kerja sama dan membentuk jejaring kerja dengan pemangku kepentingan terkait; d. melakukan advokasi dan sosialisasi Penanggulangan Gangguan Penglihatan dan Gangguan Pendengaran kepada dinas kesehatan kabupaten/kota, pemangku kepentingan dan lintas sektor terkait di provinsi; e. meningkatkan koordinasi lintas program dan lintas sektor di tingkat daerah provinsi; f. menyediakan dan mengembangkan media komunikasi, informasi, dan edukasi Penanggulangan Gangguan Penglihatan dan Gangguan Pendengaran; g. melakukan bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi; dan h. melakukan penelitian dan pengembangan.

Pasal 17

Dalam rangka Penanggulangan Gangguan Penglihatan dan Gangguan Pendengaran, Pemerintah Daerah kabupaten/kota berperan: a. membuat dan melaksanakan kebijakan Penanggulangan Gangguan Penglihatan dan Gangguan Pendengaran sesuai dengan kebijakan nasional dan kebijakan daerah provinsi; b. menyediakan sumber daya yang diperlukan; c. meningkatkan koordinasi lintas program dan lintas sektor di tingkat daerah kabupaten/kota; d. melakukan advokasi dan sosialiasi Penanggulangan Gangguan Penglihatan dan Gangguan Pendengaran kepada para pemangku kepentingan, lintas sektor terkait dan masyarakat di daerah kabupaten/kota; e. menyediakan dan mengembangkan media komunikasi, informasi, dan edukasi terkait Penanggulangan Gangguan Penglihatan dan Gangguan Pendengaran; dan f. melakukan bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Penanggulangan Gangguan Penglihatan dan Gangguan Pendengaran kepada Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan upaya kesehatan berbasis masyarakat.

Peraturan Menteri Nomor 82 Tahun 2020 tentang PENANGGULANGAN GANGGUAN PENGLIHATAN DAN GANGGUAN PENDENGARAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB III

Pasal 6

Pasal 7

BAB IV

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB V

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB VI

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

BAB VII

Pasal 23

BAB VIII

Pasal 24

BAB IX

Pasal 25

Pasal 26

BAB X

Pasal 27

Pasal 28