PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 82 Tahun 2019 tentang PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL BIDANG KESEHATAN

PERMEN Nomor 82 Tahun 2019

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bidang Kesehatan yang selanjutnya disebut PPNS Bidang Kesehatan adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Kementerian Kesehatan yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Penyidik Kepolisian Negara Republik INDONESIA yang selanjutnya disebut Penyidik Polri adalah pejabat Kepolisian Negara yang diberi wewenang oleh UNDANG-UNDANG untuk melakukan penyidikan. 3. Tindak Pidana Bidang Kesehatan adalah setiap perbuatan masyarakat yang diancam dengan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG di bidang kesehatan. 4. Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam UNDANG-UNDANG untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. 5. Sekretariat PPNS Bidang Kesehatan adalah Biro yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang hukum untuk memfasilitasi dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan wewenang PPNS Bidang Kesehatan. 6. Satuan Kerja adalah bagian dari organisasi pada Kementerian Kesehatan yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program Kementerian Kesehatan serta memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran. 7. Pengawasan, Pengamatan, Penelitian atau Pemeriksaan yang selanjutnya disebut Wasmatlitrik adalah serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana di Bidang Kesehatan guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan Penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 8. Tenaga Pengawas Kesehatan adalah aparatur sipil negara yang diangkat dan ditugaskan untuk melakukan pengawasan di bidang kesehatan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 9. Atasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bidang Kesehatan yang selanjutnya disebut Atasan PPNS Bidang Kesehatan adalah PPNS Bidang Kesehatan yang ditunjuk oleh sekretariat PPNS Bidang Kesehatan sebagai ketua tim yang ditugasi menangani perkara tindak pidana tertentu yang menjadi kewenangannya. 10. Atasan Tenaga Pengawas Kesehatan adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Kementerian Kesehatan yang membawahi langsung Tenaga Pengawas Kesehatan. 11. Laporan Kejadian adalah laporan tertulis tentang adanya suatu peristiwa dugaan Tindak Pidana Bidang Kesehatan yang sedang atau telah terjadi, baik yang ditemukan sendiri maupun melalui pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak dan kewajiban berdasarkan UNDANG-UNDANG. 12. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku Tindak Pidana Bidang Kesehatan. 13. Pemeriksaan adalah kegiatan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan dan identitas Tersangka, Saksi, dan/atau barang bukti maupun tentang unsur-unsur Tindak Pidana Bidang Kesehatan yang telah terjadi, sehingga kedudukan atau peranan seseorang maupun barang bukti di dalam Tindak Pidana Bidang Kesehatan tersebut menjadi jelas dan dituangkan di dalam berita acara pemeriksaan. 14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

BAB II

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 3

Koreksi

(1) PPNS Bidang Kesehatan diangkat dan diberhentikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan usulan dari Menteri.

Pasal 4

Koreksi

(1) Untuk dapat diusulkan menjadi PPNS Bidang Kesehatan, calon harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Kesehatan; b. masa kerja sebagai Pegawai Negeri Sipil paling sedikit selama 3 (tiga) tahun; c. berpangkat paling rendah penata muda/golongan III/a; d. berpendidikan formal paling rendah strata 1 (S-1)/ diploma IV (D-IV); e. memiliki sertifikat pendidikan dan pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil; f. bertugas di teknis operasional bidang kesehatan; g. tidak dalam masa menjalani hukuman disiplin tingkat sedang maupun tingkat berat yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari atasan langsung; h. sehat secara fisik dan mental yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pada fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah; i. penilaian prestasi kinerja Pegawai Negeri Sipil paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan j. bersedia mengundurkan diri dari PPNS Bidang Kesehatan yang dibuktikan dengan surat pernyataan pengunduran diri. (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk tenaga pengawas kesehatan dapat menyertakan persyaratan tambahan berupa surat keputusan pengangkatan sebagai prioritas untuk diusulkan sebagai PPNS bidang kesehatan. (3) Pendidikan dan pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diselenggarakan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 5

Pengusulan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil, pengangkatan PPNS Bidang Kesehatan, dan pemberhentian PPNS Bidang Kesehatan dikoordinasikan oleh Sekretariat PPNS Bidang Kesehatan.

BAB IV

MEKANISME PENYIDIKAN

Pasal 10

Koreksi

(1) Penyidikan Tindak Pidana Bidang Kesehatan dilaksanakan setelah dilakukan Wasmatlitrik. (2) Wasmatlitrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tenaga Pengawas Kesehatan yang ditunjuk sesuai bidang tugasnya.

Pasal 11

Koreksi

(1) Wasmatlitrik dilaksanakan atas dasar: a. adanya laporan atau pengaduan dugaan Tindak Pidana Bidang Kesehatan dari masyarakat secara tertulis atau lisan; atau b. temuan oleh Tenaga Pengawas Kesehatan. (2) Laporan atau pengaduan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditujukan kepada: a. Pimpinan Kementerian Kesehatan; b. Unit Pengaduan Masyarakat Terpadu; c. Sekretariat PPNS Bidang Kesehatan; atau d. langsung kepada Tenaga Pengawas Kesehatan atau PPNS Bidang Kesehatan; (3) Pimpinan Kementerian Kesehatan, unit pengaduan masyarakat terpadu, atau Sekretariat PPNS Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c meneruskan laporan atau pengaduan yang diterima dari masyarakat kepada Atasan Tenaga Pengawas Kesehatan terkait. (4) Laporan atau pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat identitas pelapor, waktu pelaporan, hal yang dilaporkan yaitu kejadian dugaan Tindak Pidana Bidang Kesehatan, waktu kejadian, tempat kejadian dan terlapor. (5) Indentitas pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dirahasiakan.

Pasal 12

(1) Hasil Wasmatlitrik harus dilaporkan kepada Atasan Tenaga Pengawas Kesehatan atau pejabat yang menugaskan. (2) Dalam hal hasil Wasmatlitrik yang dilaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan dugaan Tindak Pidana Bidang Kesehatan, Tenaga Pengawas Kesehatan atau PPNS Bidang Kesehatan yang bersangkutan harus membuat Laporan Kejadian untuk selanjutnya disampaikan kepada Sekretariat PPNS Bidang Kesehatan.

Pasal 13

(1) Sekretariat PPNS Bidang Kesehatan setelah menerima Laporan Kejadian harus mencatat dalam buku registrasi laporan atau pengaduan dugaan Tindak Pidana Bidang Kesehatan. (2) Berdasarkan Laporan Kejadian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat PPNS Bidang Kesehatan dapat meminta kepada PPNS Bidang Kesehatan terkait untuk melakukan gelar perkara. (3) Apabila berdasarkan gelar perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan laik sidik, maka Sekretariat PPNS Bidang Kesehatan membentuk Tim Penyidik untuk menindaklanjuti ke proses Penyidikan. (4) Pembentukan Tim Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit harus memperhatikan: a. personel yang ditunjuk mempunyai moral baik, integritas, dedikasi, loyalitas dan profesional; b. personil yang ditunjuk tidak memiliki potensi konflik kepentingan dengan obyek penyidikan; dan c. jumlah PPNS Bidang Kesehatan yang ditunjuk disesuaikan dengan kompleksitas kasus yang ditangani. (5) Anggota Tim Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berasal dari PPNS Bidang Kesehatan di luar Satuan Kerja yang bersangkutan. (6) Penetapan laik sidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada kajian yang komprehensif.

Pasal 14

PPNS Bidang Kesehatan dalam melaksanakan Penyidikan harus membuat perencanaan dengan menentukan: a. sasaran Penyidikan; b. sumber daya yang dilibatkan dan digunakan; c. cara bertindak; d. waktu yang akan digunakan; dan e. pengendalian Penyidikan.

Pasal 15

(1) Penentuan sasaran Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, meliputi: a. Orang dan/atau badan hukum yang diduga terkait Tindak Pidana Bidang Kesehatan; b. wilayah atau lokasi Penyidikan; c. jenis perbuatan pidana; d. unsur-unsur pasal yang akan diterapkan; dan e. alat bukti. (2) Penentuan sumber daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, meliputi: a. PPNS Bidang Kesehatan yang akan melakukan Penyidikan; b. penyiapan sarana dan prasarana disesuaikan dengan kebutuhan penanganan kasus yang ditangani; c. anggaran yang diperlukan yang disesuaikan dengan kebutuhan penanganan kasus yang ditangani; dan d. kelengkapan piranti lunak yang disesuaikan dengan kebutuhan penanganan kasus yang ditangani. (3) Penentuan cara bertindak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c meliputi teknis dan prosedur dari bentuk kegiatan Penyidikan. (4) Penentuan waktu yang akan digunakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d mempertimbangkan kegiatan Penyidikan. (5) Penentuan pengendalian Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e, meliputi: a. penyiapan administrasi Penyidikan; dan b. penyiapan buku kontrol Penyidikan oleh PPNS Bidang Kesehatan.

Pasal 16

(1) Administrasi Penyidikan terdiri atas: a. Surat perintah tugas; b. Surat perintah Penyidikan; c. Surat pemberitahuan dimulainya Penyidikan; dan d. Dokumen Penyidikan yang akan dipergunakan dalam kelengkapan berkas perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Administrasi Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Atasan PPNS Bidang Kesehatan diketahui oleh pimpinan Satuan Kerja yang membawahi PPNS Bidang Kesehatan yang bersangkutan sebagai laporan.

Pasal 17

(1) Bentuk kegiatan dalam proses Penyidikan terdiri atas: a. Pemberitahuan dimulainya Penyidikan; b. Pemanggilan; c. Penangkapan; d. Penahanan; e. Penggeledahan; f. Penyitaan; g. Pemeriksaan; h. Bantuan hukum; i. Penyelesaian berkas perkara; j. Pelimpahan perkara; k. Penghentian penyidikan; l. Administrasi Penyidikan; dan/atau m. Pelimpahan Penyidikan. (2) Kegiatan dalam proses Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PPNS Bidang Kesehatan sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam UNDANG-UNDANG bidang kesehatan. (3) Dalam hal PPNS Bidang Kesehatan tidak memiliki kewenangan untuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPNS Bidang Kesehatan dapat meminta bantuan Penyidik Polri.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas, PPNS Bidang Kesehatan harus: a. berlandaskan pada UNDANG-UNDANG bidang kesehatan, Kitab UNDANG-UNDANG Hukum Acara Pidana, Kitab UNDANG-UNDANG Hukum Pidana, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya; b. memperhatikan asas-asas hukum yang berlaku, antara lain: 1. asas praduga tak bersalah, yaitu bahwa setiap orang yang disangka, dituntut dan/atau dihadapkan di muka siding pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; dan 2. asas persamaan di muka hukum, yaitu bahwa setiap orang mempunyai hak dan kewajiban yang sama di muka hukum tanpa ada perbedaan; c. memelihara sikap terpuji sejalan dengan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya; d. menunjukkan Kartu Tanda Pengenal dan surat perintah Penyidikan kepada pihak yang terkait pada saat melakukan Penyidikan; dan e. membuat berita acara dalam melakukan kegiatan dalam proses Penyidikan, antara lain pemeriksaan, penahanan, penyitaan, dan penggeledahan, penyerahan tersangka atau barang bukti.

Pasal 19

(1) PPNS Bidang Kesehatan dalam melaksanakan Penyidikan mempunyai kewajiban sebagai berikut: a. memberitahukan/melaporkan tentang Penyidikan yang dilakukan kepada Penyidik Polri (Laporan dimulainya penyidikan). b. memberitahukan perkembangan Penyidikan yang dilakukannya kepada Penyidik Polri. c. memberitahukan penghentian Penyidikan yang dilakukannya kepada Penyidik Polri. d. menyerahkan berkas perkara, Tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polri. (2) Dalam melaksanakan tugas Penyidikan PPNS Bidang Kesehatan dapat meminta petunjuk dan bantuan Penyidikan kepada Penyidik Polri sesuai kebutuhan. (3) Dalam hal Penyidikan yang dilakukan terkait dengan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, atau Psikotropika, PPNS Bidang Kesehatan dapat berkoordinasi dengan PPNS Badan Narkotika Nasional, PPNS Bea Cukai dan PPNS terkait lainnya.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Wasmatlitrik dan Penyidikan mengacu pada pedoman manajemen penyidikan oleh penyidik pegawai negeri sipil yang diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik INDONESIA.

Peraturan Menteri Nomor 82 Tahun 2019 tentang PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL BIDANG KESEHATAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB III

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB IV

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB Kesatu

Pasal 10

BAB Kedua

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB Ketiga

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB V

Pasal 21

BAB VI

Pasal 22

BAB VII

Pasal 23

BAB VIII

Pasal 24

BAB IX

Pasal 25