PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2019 tentang PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN

PERMEN Nomor 8 Tahun 2019

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB III

PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pasal 5

(1) Masyarakat menyelenggarakan Pemberdayaan Masyarakat dengan didampingi oleh Tenaga Pendamping. (2) Tenaga Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, lembaga kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan, swasta, perguruan tinggi, dan/atau anggota masyarakat. (3) Tenaga Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memiliki kemampuan sebagai Tenaga Pendamping yang didapat melalui pelatihan. (4) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah atau masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Tenaga pendamping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) berperan sebagai: a. katalisator dalam proses Pemberdayaan Masyarakat; b. pemberi dukungan dalam proses penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat; c. penghubung dengan sumber daya yang dapat dimanfaatkan; d. pendamping dalam penyelesaian masalah kesehatan; e. pendamping dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi; dan f. pendamping masyarakat dan/atau melakukan pendekatan kepada pemangku kepentingan terkait.

Pasal 7

(1) Selain Tenaga Pendamping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dalam Pemberdayaan Masyarakat diperlukan keterlibatan Kader. (2) Kader sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berperan sebagai: a. penggerak masyarakat untuk berperan serta dalam upaya kesehatan sesuai kewenangannya; b. penggerak masyarakat agar memanfaatkan UKBM dan pelayanan kesehatan dasar; c. pengelola UKBM; d. penyuluh kesehatan kepada masyarakat; e. pencatat kegiatan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan; dan f. pelapor jika ada permasalahan atau kasus kesehatan setempat pada tenaga kesehatan.

Pasal 8

Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dilakukan dengan tahap: a. pengenalan kondisi desa/kelurahan; b. survei mawas diri; c. musyawarah di desa/kelurahan; d. perencanaan partisipatif; e. pelaksanaan kegiatan; dan f. pembinaan kelestarian.

Pasal 9

(1) Tahap pengenalan kondisi desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf a, dilakukan oleh masyarakat dengan dibantu oleh Kader dan pemerintah desa/kelurahan. (2) Pengenalan kondisi desa/kelurahan dilakukan dengan mengkaji: a. data profil desa/kelurahan; b. hasil analisis situasi permasalahan kesehatan; dan/atau c. data lain yang diperlukan. (3) Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar pelaksanaan tahap survei mawas diri.

Pasal 10

(1) Survei mawas diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilakukan untuk mengetahui: a. masalah kesehatan yang ada di masyarakat dan urutan prioritas penanganannya; b. faktor penyebab masalah kesehatan, termasuk perilaku berisiko, non-perilaku/lingkungan, dan kebijakan yang ada di masyarakat; dan c. potensi yang dimiliki desa/kelurahan untuk mengatasi masalah kesehatan termasuk keberadaan UKBM. (2) Pelaksanaan survei mawas diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan instrumen yang disusun bersama oleh masyarakat, Kader, dan pemerintah desa/kelurahan dengan dibantu oleh Tenaga Pendamping.

Pasal 11

(1) Tahap musyawarah di desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf c diikuti oleh pemerintah desa/kelurahan, badan permusyawaratan desa, dan unsur masyarakat sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat. (2) Musyawarah di desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk: a. menyosialisasikan program kesehatan dan hasil survei mawas diri; b. menyepakati urutan prioritas masalah kesehatan yang hendak ditangani; c. menyepakati kegiatan yang akan dilaksanakan melalui UKBM atau kegiatan lain yang memberdayakan masyarakat; d. memetakan data/informasi potensi dan sumber daya desa/kelurahan; dan e. menggalang partisipasi warga desa/kelurahan untuk mendukung Pemberdayaan Masyarakat.

Pasal 12

(1) Tahap perencanaan partisipatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah desa/kelurahan, dan Kader. (2) Perencanaan partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup: a. UKBM yang akan dibentuk atau diaktifkan kembali, dan/atau kegiatan lain yang memberdayakan masyarakat yang akan dilaksanakan; b. sarana prasarana yang diperlukan untuk Pemberdayaan Masyarakat; dan c. rencana anggaran, jadwal pelaksanaan, sasaran kegiatan, dan penanggung jawab. (3) Hasil perencanaan partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang termasuk kewenangan lokal berskala desa, menjadi pedoman bagi pemerintah desa/kelurahan untuk menyusun rancangan rencana kerja pemerintah desa/kelurahan dan daftar usulan rencana kerja pemerintah desa/kelurahan. (4) Hasil perencanaan partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memerlukan dukungan puskesmas dapat menjadi pedoman bagi puskesmas dalam menyusun rencana usulan kegiatan puskesmas.

Pasal 13

(1) Tahap pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e, dilakukan melalui kegiatan UKBM atau kegiatan lain yang memberdayakan masyarakat secara swakelola. (2) Pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan pencatatan dan pelaporan.

Pasal 14

(1) Tahap pembinaan kelestarian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f diarahkan untuk menjamin pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat dapat berlangsung secara berkesinambungan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. (2) Tahap pembinaan kelestarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui kegiatan: a. pertemuan berkala; b. orientasi bagi Kader; c. sosialisasi; d. penerbitan peraturan lokal; dan/atau e. pemantauan serta evaluasi. (3) Kegiatan pembinaan kelestarian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai kebutuhan masyarakat desa/kelurahan. (4) Kegiatan pembinaan kelestarian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah desa/kelurahan dan pendamping teknis. (5) Pertemuan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan melibatkan kader, pemerintah desa, dan pemangku kepentingan terkait di desa dengan waktu yang disepakati bersama sesuai dengan kebutuhan. (6) Orientasi bagi Kader sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan Kader, pemerintah desa, dan pemangku kepentingan terkait dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat. (7) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan untuk memberikan informasi kepada masyarakat terkait perkembangan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan kegiatan kesehatan lainnya. (8) Penerbitan peraturan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan melalui peraturan tertulis di desa/kelurahan atau institusi terkait, dan/atau peraturan tidak tertulis seperti hukum adat atau norma sosial yang disepakati oleh masyarakat. (9) Pemantauan serta evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilakukan secara berkala dengan melibatkan unsur masyarakat, pemerintah desa dan Pembina teknis.

BAB V

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 19

Koreksi

Dalam penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Pusat bertanggung jawab: a. MENETAPKAN dan menyosialisasikan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis terkait Pemberdayaan Masyarakat; b. membentuk dan/atau mengaktifkan wadah koordinasi Pemberdayaan Masyarakat dengan lintas sektor dan pemangku kepentingan lain yang terkait secara terintegrasi; c. mengembangkan sistem informasi terintegrasi terkait Pemberdayaan Masyarakat; d. meningkatkan kapasitas penyelenggara Pemberdayaan Masyarakat di tingkat pusat dan provinsi; e. melakukan pembinaan dan pendampingan penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat kepada provinsi; f. melakukan penelitian terkait Pemberdayaan Masyarakat; dan g. melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat di tingkat nasional secara berkala.

Pasal 20

Dalam penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Daerah provinsi bertanggung jawab: a. MENETAPKAN dan melaksanakan kebijakan, peraturan, pedoman dan petunjuk teknis terkait Pemberdayaan Masyarakat di wilayah provinsi; b. membentuk dan/atau mengaktifkan wadah koordinasi Pemberdayaan Masyarakat tingkat provinsi dengan lintas sektor dan pemangku kepentingan lain yang terkait, secara terintegrasi; c. mengembangkan sistem informasi terintegrasi terkait Pemberdayaan Masyarakat di wilayah provinsi; d. melakukan pembinaan dan pendampingan penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat kepada daerah kabupaten/kota; e. menyelenggarakan peningkatan kapasitas bagi penyelenggara pemberdayaan masyarakat di tingkat provinsi dan kabupaten/kota; dan f. melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat di tingkat provinsi secara berkala.

Pasal 21

Dalam penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Daerah kabupaten/kota bertanggung jawab: a. MENETAPKAN dan melaksanakan kebijakan, peraturan, pedoman dan petunjuk teknis terkait Pemberdayaan Masyarakat di wilayah kabupaten/kota; b. membentuk dan/atau mengaktifkan wadah koordinasi Pemberdayaan Masyarakat tingkat kabupaten/kota dengan lintas sektor dan pemangku kepentingan lain yang terkait secara terintegrasi; c. mengembangkan sistem informasi terintegrasi terkait Pemberdayaan Masyarakat; d. melakukan pembinaan dan pendampingan Pemberdayaan Masyarakat tingkat kecamatan, desa/kelurahan, dan puskesmas; e. menyelenggarakan peningkatan kapasitas bagi penyelenggara Pemberdayaan Masyarakat di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan; dan f. melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat di tingkat kabupaten/kota secara berkala.

Pasal 22

(1) Selain Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, puskesmas juga bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat. (2) Tanggung jawab puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. melaksanakan advokasi dan sosialisasi kepada masyarakat, pemangku kepentingan, dan mitra terkait untuk mendukung pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah kerja puskesmas; b. melakukan pendampingan dan pembinaan teknis dalam tahapan penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat; c. melakukan koordinasi dengan lintas sektor dan pemangku kepentingan di wilayah kerja puskesmas dalam pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat; d. membangun kemitraan dengan organisasi kemasyarakatan dan swasta di wilayah kerja puskesmas dalam pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat; e. mengembangkan media komunikasi, informasi, dan edukasi kesehatan terkait Pemberdayaan Masyarakat dengan memanfaatkan potensi dan sumber daya berbasis kearifan lokal; f. melakukan peningkatan kapasitas Tenaga Pendamping Pemberdayaan Masyarakat dan Kader; g. melakukan dan memfasilitasi edukasi kesehatan kepada masyarakat; h. menggerakan masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan Pemberdayaan Masyarakat; i. melakukan pencatatan dan pelaporan pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat di tingkat kecamatan dan kabupaten/kota secara berkala; dan j. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah kerja puskesmas secara berkala.

Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2019 tentang PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB IV

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB V

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

BAB VI

Pasal 23

BAB VII

Pasal 24

BAB VIII

Pasal 25

Pasal 26