PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 78 Tahun 2020 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BIDANG TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

PERMEN Nomor 78 Tahun 2020

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi induknya. 2. UPT Bidang Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit adalah UPT yang melaksanakan tugas di teknik kesehatan lingkungan dan pengendalian penyakit. 3. Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit yang selanjutnya disingkat BBTKLPP adalah UPT yang melaksanakan tugas di bidang teknik kesehatan lingkungan dan pengendalian penyakit. 4. Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit yang selanjutnya disingkat BTKLPP adalah UPT yang melaksanakan tugas di bidang teknik kesehatan lingkungan dan pengendalian penyakit. 5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. 6. Direktur Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Kesehatan yang melaksanakan tugas di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 7. Direktorat Jenderal adalah unit organisasi yang dipimpin oleh pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Kesehatan yang melaksanakan tugas di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

Koreksi

BBTKLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a dipimpin oleh kepala.

Pasal 7

Koreksi

(1) Susunan organisasi BBTKLPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a terdiri atas: a. subbagian administrasi umum; b. instalasi; dan c. kelompok jabatan fungsional. (2) Subbagian administrasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, dan hubungan masyarakat, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, kearsipan, persuratan, dan kerumahtanggaan BBTKLPP.

Pasal 8

BTKLPP kelas I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf a dipimpin oleh kepala.

Pasal 9

(1) Susunan organisasi BTKLPP kelas I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf a terdiri atas: a. subbagian administrasi umum; b. instalasi; dan c. kelompok jabatan fungsional. (2) Subbagian administrasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, dan hubungan masyarakat, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, kearsipan, persuratan, dan kerumahtanggaan BTKLPP kelas I.

Pasal 10

BTKLPP kelas II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf b dipimpin oleh kepala.

Pasal 11

(1) Susunan organisasi BTKLPP kelas II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf b terdiri atas: a. subbagian administrasi umum; b. instalasi; dan c. kelompok jabatan fungsional. (2) Subbagian administrasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, dan hubungan masyarakat, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, kearsipan, persuratan, dan kerumahtanggaan BTKLPP kelas II.

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 17

Koreksi

Kepala UPT Bidang Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit dalam melaksanakan tugas dan fungsi, harus menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Pasal 18

Koreksi

(1) UPT Bidang Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit harus menyusun proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antarunit organisasi di lingkungan UPT. (2) Proses bisnis antarunit organisasi di lingkungan UPT Bidang Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 19

Kepala UPT Bidang Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi UPT secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 20

UPT Bidang Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungannya.

Pasal 21

Setiap unsur di lingkungan UPT Bidang Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan UPT maupun dalam hubungan dengan instansi lain yang terkait.

Pasal 22

Semua unsur di lingkungan UPT Bidang Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing- masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 23

(1) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan. (2) Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.

Peraturan Menteri Nomor 78 Tahun 2020 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BIDANG TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

BAB III

Pasal 4

Pasal 5

BAB IV

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB V

Pasal 12

Pasal 13

BAB VI

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB VII

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

BAB VIII

Pasal 25

BAB IX

Pasal 26

Pasal 27

BAB X

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

BAB XI

Pasal 31

BAB XII

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34