PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 77 Tahun 2020 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR KESEHATAN PELABUHAN

PERMEN Nomor 77 Tahun 2020

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi induknya. 2. Kantor Kesehatan Pelabuhan yang selanjutnya disingkat KKP adalah UPT yang melaksanakan tugas di bidang cegah tangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan. 3. Wilayah Kerja KKP yang selanjutnya disebut Wilker KKP adalah unit kerja fungsional KKP di lingkungan bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara. 4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. 5. Direktur Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Kesehatan yang melaksanakan tugas di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 6. Direktorat Jenderal adalah unit organisasi yang dipimpin oleh pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Kesehatan yang melaksanakan tugas di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

Koreksi

KKP mempunyai tugas melaksanakan pencegahan masuk dan keluarnya penyakit, penyakit potensial wabah, surveilans epidemiologi, kekarantinaan, pengendalian dampak risiko kesehatan lingkungan, pelayanan kesehatan, pengawasan obat, makanan, kosmetika, dan alat kesehatan serta bahan adiktif (OMKABA) serta pengamanan terhadap penyakit baru, dan penyakit yang muncul kembali, bioterorisme, unsur biologi, kimia dan pengamanan radiasi di wilayah kerja bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, KKP menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan kekarantinaan; b. pelaksanaan pelayanan kesehatan; c. pelaksanaan pengendalian risiko lingkungan di bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara; d. pelaksanaan pengamatan penyakit potensial wabah, penyakit baru, dan penyakit yang muncul kembali; e. pelaksanaan pengamatan radiasi pengion dan nonpengion, biologi, dan kimia; f. pelaksanaan sentra/simpul jejaring surveilans epidemiologi sesuai penyakit yang berkaitan dengan lalu lintas nasional, regional, dan internasional; g. pelaksanaan fasilitasi dan advokasi kesiapsiagaan dan penanggulangan kejadian luar biasa dan bencana bidang kesehatan, serta kesehatan matra termasuk penyelenggaraan kesehatan haji dan perpindahan penduduk; h. pelaksanaan fasilitasi dan advokasi kesehatan kerja; i. pelaksanaan pemberian sertifikat kesehatan OMKABA ekspor dan mengawasi persyaratan dokumen kesehatan OMKABA impor; j. pelaksanaan kesehatan alat angkut dan muatannya; k. pelaksanaan pemberian pelayanan kesehatan di wilayah kerja bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara; l. pelaksanaan jejaring informasi dan teknologi di bidang kesehatan bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara; m. pelaksanaan jejaring kerja dan kemitraan di bidang kesehatan di bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara; n. pelaksanaan kajian kekarantinaan, pengendalian risiko lingkungan, dan surveilans kesehatan pelabuhan; o. pelaksanaan pelatihan teknis bidang kesehatan bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara; p. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan q. pelaksanaan urusan administrasi KKP.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

Koreksi

KKP dipimpin oleh kepala.

Pasal 7

Koreksi

(1) Susunan organisasi KKP kelas I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a terdiri atas: a. subbagian administrasi umum; b. instalasi; c. wilayah kerja; dan d. kelompok jabatan fungsional. (2) Subbagian administrasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, dan hubungan masyarakat, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, kearsipan, persuratan, dan kerumahtanggaan KKP kelas I.

Pasal 8

(1) Susunan organisasi KKP kelas II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b terdiri atas: a. subbagian administrasi umum; b. instalasi; c. wilayah kerja; dan d. kelompok jabatan fungsional. (2) Subbagian administrasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, dan hubungan masyarakat, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, kearsipan, persuratan, dan kerumahtanggaan KKP kelas II.

Pasal 9

(1) Susunan organisasi KKP kelas III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c terdiri atas: a. subbagian administrasi umum; b. instalasi; c. wilayah kerja; dan d. kelompok jabatan fungsional. (2) Subbagian administrasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, dan hubungan masyarakat, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, kearsipan, persuratan, dan kerumahtanggaan KKP kelas III.

Pasal 10

(1) Susunan organisasi KKP kelas IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d terdiri atas: a. urusan administrasi umum; b. instalasi; c. wilayah kerja; dan d. kelompok jabatan fungsional. (2) Urusan administrasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, dan hubungan masyarakat, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, kearsipan, persuratan, dan kerumahtanggaan KKP kelas IV.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Oktober 2020 MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. TERAWAN AGUS PUTRANTO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 Desember 2020 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. WIDODO EKATJAHJANA LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 77 TAHUN 2020 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR KESEHATAN PELABUHAN STRUKTUR ORGANISASI KKP KELAS I, II, DAN III KEPALA SUBBAGIAN ADMINISTRASI KELOMPOK JABATAN WILAYAH INSTALASI STRUKTUR ORGANISASI KKP KELAS IV MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. TERAWAN AGUS PUTRANTO KEPALA URUSAN ADMINISTRASI INSTALASI WILAYAH KELOMPOK JABATAN LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 77 TAHUN 2020 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR KESEHATAN PELABUHAN NAMA, KELAS, DAN TEMPAT KEDUDUKAN KANTOR KESEHATAN PELABUHAN No Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas Tempat Kedudukan 1 Tanjung Priok I DKI Jakarta 2 Denpasar I Bali 3 Surabaya I Jawa Timur 4 Soekarno Hatta I Banten 5 Medan I Sumatera Utara 6 Makassar I Sulawesi Selatan 7 Batam I Kepulauan Riau 8 Tanjung Pinang II Kepulauan Riau 9 Banjarmasin II Kalimantan Selatan 10 Kendari II Sulawesi Tenggara 11 Tarakan II Kalimantan Timur 12 Mataram II Nusa Tenggara Barat 13 Padang II Sumatera Barat 14 Semarang II Jawa Tengah 15 Palembang II Sumatera Selatan 16 Probolinggo II Jawa Timur 17 Ambon II Maluku 18 Pekanbaru II Riau No Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas Tempat Kedudukan 19 Balikpapan II Kalimantan Timur 20 Manado II Sulawesi Utara 21 Bandung II Jawa Barat 22 Banten II Banten 23 Pontianak II Kalimantan Barat 24 Samarinda II Kalimantan Timur 25 Cilacap II Jawa Tengah 26 Panjang II Bandar Lampung 27 Jayapura II Papua 28 Tanjung Balai Karimun II Kepulauan Riau 29 Pangkal Pinang III Kepulauan Bangka Belitung 30 Bitung III Sulawesi Utara 31 Tembilahan III Riau 32 Jambi III Jambi 33 Dumai III Riau 34 Palu III Sulawesi Tengah 35 Kupang III Nusa Tenggara Timur 36 Biak III Papua 37 Sorong III Papua Barat 38 Manokwari III Papua Barat 39 Sampit III Kalimantan Tengah 40 Banda Aceh III Aceh 41 Merauke III Papua 42 Lhokseumawe III Aceh 43 Bengkulu III Bengkulu 44 Poso III Sulawesi Tengah 45 Palangkaraya III Kalimantan Tengah 46 Gorontalo III Gorontalo 47 Ternate III Maluku Utara 48 Sabang III Aceh No Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas Tempat Kedudukan 49 Yogyakarta IV DI Yogyakarta MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. TERAWAN AGUS PUTRANTO

Peraturan Menteri Nomor 77 Tahun 2020 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR KESEHATAN PELABUHAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

BAB III

Pasal 4

Pasal 5

BAB IV

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB V

Pasal 11

Pasal 12

BAB VI

Pasal 13

Pasal 14

BAB VII

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB VIII

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

BAB IX

Pasal 26

Pasal 27

BAB X

Pasal 28

Pasal 29

BAB XI

Pasal 30

Pasal 31

BAB XII

Pasal 32

BAB XIII

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 35