PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 77 Tahun 2014 tentang SISTEM INFORMASI PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN

PERMEN Nomor 77 Tahun 2014

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Krisis Kesehatan adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam kesehatan individu atau masyarakat yang disebabkan oleh bencana dan/atau berpotensi bencana. 2. Sistem Informasi Penanggulangan Krisis Kesehatan adalah seperangkat tatanan yang meliputi data, informasi, indikator, prosedur, perangkat, teknologi, dan sumber daya manusia yang saling berkaitan dan dikelola secara terpadu untuk mengarahkan tindakan atau keputusan yang berguna dalam mendukung penanggulangan krisis kesehatan 3. Prakrisis Kesehatan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan pada situasi tidak terjadi bencana atau situasi terdapat potensi terjadinya bencana yang meliputi kegiatan perencanaan penanggulangan krisis kesehatan, pengurangan risiko krisis kesehatan, pendidikan dan pelatihan, penetapan persyaratan standar teknis dan analisis penanggulangan krisis kesehatan, kesiapsiagaan, dan mitigasi kesehatan. 4. Tanggap Darurat Krisis kesehatan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian akibat bencana untuk menangani dampak kesehatan yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan dan pemulihan korban, prasarana serta fasilitas pelayanan kesehatan. 5. Pascakrisis Kesehatan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera untuk memperbaiki, memulihkan, dan/atau membangun kembali prasarana dan fasilitas pelayanan kesehatan. 6. Pemetaan atau Profil Penanggulangan Krisis Kesehatan adalah informasi Prakrisis Kesehatan berisi tentang gambaran keadaan kondisi wilayah, sumber daya serta upaya yang dilakukan. 7. Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan yang selanjutnya disingkat PPKK adalah unsur pendukung pelaksanaan tugas Kementerian Kesehatan di bidang penanggulangan krisis kesehatanyang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan melalui Sekretaris Jenderal. 8. Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan Regional/Sub Regional yang selanjutnya disingkat PPKK Regional/Sub Regional adalah unit fungsional di daerah yang ditunjuk untuk mendekatkan dan mempercepat dukungan bantuan kesehatan secara terkoordinasi pada kejadian bencana dan krisis kesehatan. 9. Pusat Pengendali Operasi Kesehatan yang selanjutnya disebut Pusdalopkes adalah unit teknis yang bertanggungjawab sebagai pengelola informasi kesehatan pada kejadian krisis kesehatandan bencana sekaligus befungsi sebagai pengendali koordinasi lintas program dan lintas sektor terkait kesehatan. 10. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah PRESIDEN Republik INDONESIA yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 11. Menteri Kesehatan yang selanjutnya disebut adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. 12. Institusi Kesehatan adalah Lembaga Pemerintah bidang kesehatan baik di tingkat pusat maupun daerah.

BAB II

DATA DAN INFORMASI KRISIS KESEHATAN

Pasal 3

Koreksi

(1) Data dan informasi pada tahap Prakrisis Kesehatan diperoleh dari Profil Penanggulangan Krisis Kesehatan. (2) Profil Penanggulangan Krisis Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbasis elektronik dan non elektronik. (3) Profil Penanggulangan Krisis Kesehatan disusun dan disampaikan setiap tahun pada bulan Januari sampai dengan bulan April. (4) Contoh format penyusunan Profil Penanggulangan Krisis kesehatan tercantum dalam Formulir I terlampir.

Pasal 4

(1) Profil Penanggulangan Krisis Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) paling sedikit memuat: a. gambaran umum wilayah; b. upaya pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan; c. upaya Tanggap Darurat Krisis Kesehatan dan pemulihan yang pernah dilakukan; dan d. manajemen data dan informasi yang ada. (2) Gambaran umum wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat: a. data demografis dan geografis wilayah; b. gambaran aksesibilitas wilayah; c. data kejadian Krisis Kesehatan; dan d. data fasilitas pelayanan kesehatan. (3) Upaya pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat: a. program kerja atau kegiatan terkait penanggulangan Krisis kesehatan; b. rencana kontinjensi yang pernah disusun terkait penanggulangan Krisis kesehatan; c. peraturan/kebijakan terkait penanggulangan Krisis kesehatan; d. pedoman/prosedur tetap/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis terkait penanggulangan Krisis kesehatan; e. pertemuan koordinasi terkait penanggulangan Krisis kesehatan yang pernah diselenggarakan; f. kegiatan sosialisasi terkait penanggulangan krisis kesehatan yang pernah diselenggarakan; g. kegiatan advokasi terkait penanggulangan krisis kesehatan yang pernah dilaksanakan; h. satuan tugas kesehatan (Tim Reaksi Cepat (TRC), Tim Rapid Health Assesment (RHA), dan tim bantuan kesehatan) terkait penanggulangan Krisis kesehatan; i. tenaga kesehatan terlatih terkait penanggulangan Krisis kesehatan; j. data ketenagaan unit kerja pengelola program terkait penanggulangan Krisis kesehatan; k. pelatihan yang pernah diselenggarakan terkait penanggulangan Krisis kesehatan; l. sarana transportasi kesehatan yang dimiliki dan dapat dioperasionalkan pada saat Krisis kesehatan; m.alat kesehatan dan sarana penunjang yang dimiliki dan dapat dioperasionalkan pada saat Krisis kesehatan; n. ketersediaan obat dan logistik lain yang dimiliki dan dapat digunakan pada saat Krisis kesehatan; o. ketersediaan bahan dan alat sanitasi yang dimiliki dan dapat dioperasionalkan pada saat Krisis kesehatan; dan p. ketersediaan alat pelindung diri dan identitas petugas lapangan yang dimiliki dan dapat digunakan pada saat krisis kesehatan. (4) Upaya Tanggap Darurat Krisis Kesehatan dan pemulihan yang pernah dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit memuat: a. mobilisasi satuan tugas kesehatan pada saat kejadian Krisis Kesehatan; b. gambaran waktu mobilisasi satuan tugas kesehatan pada saat kejadian krisis kesehatan; c. gambaran penilaian cepat kebutuhan kesehatan; d. gambaran koordinasi upaya tanggap darurat dan pemulihan pada saat krisis kesehatan; e. gambaran pelayanan kesehatan pada saat kejadian krisis kesehatan; f. gambaran pelayanan kesehatan darurat lain pada saat kejadian Krisis Kesehatan. g. gambaran bantuan kesehatan yang diterima dari luar wilayah pada saat krisis kesehatan; dan h. gambaran kegiatan pemulihan Pascakrisis Kesehatan. (5) Manajemen data dan informasi yang ada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit memuat: a. gambaran pengolahan data terkait penanggulangan krisis kesehatan; b. gambaran mekanisme penyampaian informasi terkait penanggulangan Krisis kesehatan; c. sarana pengolahan data dan penyampaian informasi terkait penanggulangan Krisis kesehatan; d. gambaran alur informasi saat tanggap darurat krisis kesehatan; e. gambaran koordinasi informasi lintas program dan lintas sektor terkait; dan f. gambaran kegiatan penyebarluasan informasi yang dilakukan terkait penanggulangan krisis kesehatan.

Pasal 5

Profil Penanggulangan Krisis Kesehatan akibat bencana tingkat provinsi dan kabupaten/kota disebarluaskan pada : a. PPKK; b. PPKK Regional/Subregional; c. Gubernur/Sekretaris Daerah Provinsi; d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi; e. badan, lembaga, atau institusi terkait; dan f. masyarakat yang membutuhkan informasi terkait penanggulangan Krisis Kesehatan.

Pasal 6

Data dan informasi pada tahap Tanggap Darurat Krisis Kesehatan diperoleh dari: a. laporan awal Krisis Kesehatan; b. laporan penilaian kebutuhan cepat kejadian Krisis Kesehatan; c. laporan perkembangan Krisis Kesehatan; dan d. laporan perkembangan pasien di fasilitas pelayanan kesehatan.

Pasal 7

(1) Laporan awal krisis kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a paling sedikit memuat: a. nama institusi; b. jenis Krisis Kesehatan; c. waktu kejadian krisis kesehatan; d. lokasi kejadian krisis kesehatan; e. deskripsi kejadian krisis kesehatan; f. jumlah korban; g. fasilitas umum; h. kondisi fasilitas kesehatan; i. upaya penanggulangan yang telah dilakukan; j. hambatan pelayanan kesehatan; k. bantuan yang diperlukan segera; dan l. rencana tindak lanjut. (2) Laporan awal krisis kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan disampaikan segera setelah kejadian awal krisis kesehatan diketahui. (3) Contoh format laporan awal krisis kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Formulir II, III, dan IV terlampir.

Pasal 8

(1) Laporan penilaian kebutuhan cepat kejadian Krisis Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b paling sedikit memuat: a. nama institusi; b. jenis Krisis Kesehatan; c. waktu kejadian Krisis Kesehatan; d. lokasi kejadian Krisis Kesehatan; e. deskripsi kejadian Krisis Kesehatan; f. jumlah korban; g. fasilitas kesehatan yang rusak; h. fasilitas umum; i. kondisi sanitasi dan kesehatan lingkungan di lokasi penampungan pengungsi; j. ketersediaan sumber daya; k. upaya penanggulangan yang telah dilakukan; l. bantuan yang diperlukan; dan m.rekomendasi. (2) Laporan penilaian kebutuhan cepat kejadian krisis kesehatan disusun dan disampaikan segera setelah laporan awal krisis kesehatan diterima. (3) Contoh format laporan penilaian kebutuhan cepat kejadian krisis kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Formulir V terlampir.

Pasal 9

(1) Laporan perkembangan Krisis Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c paling sedikit memuat: a. nama institusi; b. jenis krisis kesehatan; c. waktu kejadian krisis kesehatan; d. waktu pelaporan; e. lokasi krisis kesehatan; f. deskripsi Krisis kesehatan g. jumlah korban keadaan terakhir; h. fasilitas kesehatan yang rusak; i. perkembangan kondisi kesehatan korban; j. upaya penanggulangan yang telah dilakukan; k. permasalahan yang ada; l. bantuan segera yang diperlukan; dan m.rencana tindak lanjut. (2) Laporan perkembangan krisis kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan disampaikan setiap kali terjadi perkembangan informasi penanggulangan krisis kesehatan. (3) Contoh format laporan perkembangan krisis kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Formulir VI dan VII terlampir.

Pasal 10

(1) Laporan perkembangan pasien di fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d paling sedikit memuat: a. nama fasilitas pelayanan kesehatan; b. jenis krisis kesehatan; c. waktu kejadian krisis kesehatan; d. waktu pelaporan e. lokasi krisis kesehatan; f. jumlah korban; g. fasilitas pelayanan kesehatan yang rusak; h. perkembangan kondisi kesehatan korban; i. permasalahan saat ini; j. bantuan segera yang diperlukan; dan k. rencana tindak lanjut. (2) Contoh format laporan perkembangan pasien di fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Formulir VIII terlampir.

Pasal 11

(1) Data dan informasi pada tahap Pascakrisis Kesehatan berupa laporan yang memuat : a. hasil penilaian kerusakan, kerugian dan kebutuhan Pascakrisis Kesehatan; b. kesepakatan rencana aksi rehabilitasi rekonstruksi Pascakrisis Kesehatan; dan c. hasil pemantauan dan evaluasi terkait pelaksanaan kegiatan berdasarkan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi yang telah disusun. (2) Laporan penilaian kerusakan, kerugian dan kebutuhan bidang kesehatan Pascakrisis Kesehatan dilakukan oleh Tim Penilai Kerusakan dan Kerugian Pasca bencana. (3) Laporan penilaian kerusakan, kerugian dan kebutuhan bidang kesehatan pascakrisis kesehatan disusun sesuai dengan ketentuan Pedoman Penilaian Kerusakan, Kerugian dan Kebutuhan Bidang Kesehatan Pasca Bencana.

BAB Kesatu

Prakrisis kesehatan

Pasal 3

Koreksi

Pasal 4

Pasal 5

BAB Kedua

Tanggap Darurat Krisis kesehatan

Pasal 6

Koreksi

Pasal 7

Koreksi

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB 1

Prakrisis kesehatan

Pasal 14

Koreksi

(1) Profil Penanggulangan Krisis Kesehatan disampaikan secara berjenjang mulai dari fasilitas pelayanan kesehatan yang berada di wilayah dinas kesehatan kabupaten/kota, dinas kesehatan provinsi, PPKK Sub Regional, PPKK Regional, sampai dengan PPKK. (2) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan Profil Penanggulangan Krisis Kesehatan kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dengan tembusan kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten/Kota setempat. (3) Kepala Dinas Kesehatan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan Profil Penanggulangan Krisis kesehatan kepada Kepala PPKK Regional/Sub Regional dengan tembusan kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi setempat. (4) Kepala Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan Profil Penanggulangan Krisis kesehatan kepada Menteri Kesehatan melalui Sekretaris Jenderal dengan tembusan kepada pejabat Eselon I dan Eselon II di lingkungan Kementerian Kesehatan yang terkait dan Kepala Badan Nasional

Pasal 15

(1) Laporan awal Krisis Kesehatan dapat disampaikan oleh masyarakat, institusi kesehatan dan lintas sektor terkait yang pertama kali mengetahui terjadinya Krisis kesehatan. (2) Laporan awal Krisis Kesehatan dilakukan secara berjenjang. (3) Dalam hal laporan awal Krisis Kesehatan tidak dilakukan secara berjenjang, institusi kesehatan yang menerima laporan awal krisis kesehatan melakukan hal sebagai berikut: a. konfirmasi laporan awal Krisis kesehatan; dan b. menyampaikan laporan awal Krisis Kesehatan secara berjenjang. (4) Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota menyampaikan laporan awal Krisis kesehatankepada Dinas Kesehatan Provinsi dengan tembusan kepada Pos Komando Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten/Kota setempat. (5) Dinas Kesehatan Provinsi menyampaikan laporan awal Krisis kesehatan kepada Pusat Penanggulangan Krisis kesehatanRegional/ Sub Regional dengan tembusan kepada Pos Komando Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi setempat. (6) Kepala PPKK menyampaikan laporan awal krisis kesehatan kepada Menteri Kesehatan melalui Sekretaris Jenderal dengan tembusan kepada pejabat Eselon I dan Eselon II di lingkungan Kementerian Kesehatan yang terkait dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Pasal 16

(1) Penilaian kebutuhan cepat kejadian krisis kesehatan dilaksanakan sesegera mungkin oleh Tim Reaksi Cepat. (2) Hasil penilaian kebutuhan cepat kejadian Krisis Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berjenjang. (3) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota menyampaikan hasil penilaian kebutuhan cepat kejadian Krisis Kesehatan kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dengan tembusan kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten/Kota setempat. (4) Kepala Dinas Kesehatan Provinsi menyampaikan hasil penilaian kebutuhan cepat kejadian Krisis Kesehatan kepada Kepala PPKK Regional/Sub Regional dengan tembusan kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi setempat. (5) Kepala PPKK menyampaikan laporan hasil penilaian kebutuhan cepat kejadian Krisis Kesehatan kepada Menteri Kesehatan melalui Sekretaris Jenderal dengan tembusan kepada pejabat Eselon I dan Eselon II di lingkungan Kementerian Kesehatan yang terkait dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (6) Dalam hal hasil penilaian kebutuhan cepat kejadian Krisis Kesehatan disampaikan langsung kepada PPKK, PPKK melakukan hal sebagai berikut: a. mengonfirmasi hasil penilaian kebutuhan cepat kejadian Krisis Kesehatan ke dinas kesehatan provinsi; dan b. menindaklanjuti secara berjenjang permintaan kebutuhan berdasarkan hasil penilaian kebutuhan cepat kejadian Krisis Kesehatan.

Pasal 17

(1) Laporan perkembangan Krisis Kesehatan dapat disampaikan oleh masyarakat, institusi kesehatan, dan lintas sektor terkait. (2) Laporan perkembangan Krisis Kesehatan disampaikan secara berjenjang. (3) Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota menyampaikan laporan perkembangan krisis kesehatan kepada Dinas Kesehatan Provinsi dengan tembusan kepada Pos Komando Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten/Kota setempat. (4) Dinas Kesehatan Provinsi menyampaikan laporan perkembangan krisis kesehatan kepada Pusat Penanggulangan Krisis kesehatan Regional/ Sub Regional dengan tembusan kepada Pos Komando Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi setempat. (5) Kepala PPKK menyampaikan laporan perkembangan kejadian Krisis kesehatan kepada Menteri Kesehatan melalui Sekretaris Jenderal dengan tembusan kepada pejabat Eselon I dan Eselon II di lingkungan Kementerian Kesehatan yang terkait dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (6) Dalam hal unit Eselon I dan Eselon II di lingkungan Kementerian Kesehatan telah melakukan upaya penanggulangan Krisis kesehatan, Unit Eselon I dan Eselon II di lingkungan Kementerian Kesehatan yang bersangkutan menyampaikan laporan ke PPKK.

BAB 2

Tanggap Darurat Krisis kesehatan

Pasal 15

Koreksi

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

(1) Laporan Pascakrisis Kesehatan dapat disampaikan oleh masyarakat, institusi kesehatan dan lintas sektor terkait. (2) Laporan Pascakrisis Kesehatan disampaikan secara berjenjang. (3) Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota menyampaikan laporan Pascakrisis Kesehatan kepada Dinas Kesehatan Provinsi dengan tembusan kepada Pos Komando Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten/Kota setempat (4) Dinas Kesehatan Provinsi menyampaikan laporan Pascakrisis Kesehatan kepada Pusat Penanggulangan Krisis kesehatan Regional/ Sub Regional dengan tembusan kepada Pos Komando Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi setempat (5) Kepala PPKK menyampaikan laporan pasca krisis kesehatan kepada Menteri Kesehatan melalui Sekretaris Jenderal dengan tembusan kepada pejabat Eselon I dan Eselon II di lingkungan Kementerian Kesehatan yang terkait dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (6) Dalam hal unit Eselon I dan Eselon II di lingkungan Kementerian Kesehatan telah melakukan upaya Pascakrisis Kesehatan, unit Eselon I dan Eselon II di lingkungan Kementerian Kesehatan yang bersangkutan menyampaikan laporan ke PPKK.

Pasal 19

Bagan alur penyampaian laporan awal Krisis Kesehatan, laporan penilaian kebutuhan cepat kejadian Krisis Kesehatan, laporan perkembangan Krisis Kesehatan, laporan perkembangan pasien di klinik dan rumah sakit, laporan kegiatan lintas program, dan laporan penilaian kerusakan, kerugian dan kebutuhan bidang kesehatan Pascakrisis Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 18 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Peraturan Menteri Nomor 77 Tahun 2014 tentang SISTEM INFORMASI PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB Kesatu

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB Kedua

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB Ketiga

Pasal 11

BAB III

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 20

BAB Kesatu

Pasal 12

Pasal 13

BAB Kedua

Pasal 14

BAB 1

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB 2

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB 3

Pasal 18

Pasal 19

BAB Ketiga

Pasal 20

BAB IV

Pasal 21

BAB V

Pasal 22

BAB VI

Pasal 23

BAB VII

Pasal 24

BAB VIII

Pasal 25

BAB IX

Pasal 26

Pasal 27