PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 76 Tahun 2020 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA

PERMEN Nomor 76 Tahun 2020

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Konsil Kedokteran INDONESIA yang selanjutnya disingkat KKI adalah suatu badan otonom, mandiri, nonstruktural, dan bersifat independen, yang terdiri atas Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi. 2. Sekretariat KKI adalah unsur pendukung teknis dan administrasi pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang KKI. 3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

BAB V

TATA KERJA

Pasal 10

Koreksi

Sekretaris dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Pasal 11

Koreksi

(1) Sekretariat KKI harus menyusun proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antarunit organisasi di lingkungan sekretariat KKI. (2) Proses bisnis antarunit organisasi di lingkungan sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 12

(1) Sekretaris menyampaikan laporan mengenai hasil pelaksanaan kegiatan dukungan teknis tugas KKI kepada ketua KKI. (2) Sekretaris menyampaikan laporan mengenai hasil pelaksanaan kegiatan dukungan administrasi sekretariat kepada jabatan pimpinan tinggi madya yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang sumber daya manusia kesehatan.

Pasal 13

Sekretariat harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungannya.

Pasal 14

Setiap unsur di lingkungan sekretariat KKI dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan sekretariat KKI maupun dalam hubungan dengan instansi lain yang terkait.

Pasal 15

Semua unsur di lingkungan sekretariat KKI harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

(1) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan. (2) Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.

Peraturan Menteri Nomor 76 Tahun 2020 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB III

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB Kesatu

Pasal 3

Pasal 4

BAB Kedua

Pasal 5

Pasal 6

BAB IV

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB V

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB VI

Pasal 18

Pasal 19

BAB VII

Pasal 20

BAB VIII

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

BAB IX

Pasal 24

BAB VIII

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27