PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 74 Tahun 2015 tentang UPAYA PENINGKATAN KESEHATAN DAN PENCEGAHAN PENYAKIT

PERMEN Nomor 74 Tahun 2015

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Peningkatan Kesehatan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang bersifat promotif, dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan, yang ditujukan untuk mengoptimalkan derajat kesehatan masyarakat. 2. Pencegahan Penyakit adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang bersifat preventif, dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan, yang ditujukan untuk menghindari atau mengurangi risiko dan dampak buruk akibat penyakit. 3. Promosi Kesehatan adalah proses untuk memberdayakan masyarakat melalui kegiatan menginformasikan, mempengaruhi dan membantu masyarakat agar berperan aktif untuk mendukung perubahan perilaku dan lingkungan serta menjaga dan meningkatkan kesehatan menuju derajat kesehatan yang optimal. 4. Pemerintah Pusat adalah PRESIDEN Republik INDONESIA yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik INDONESIA yang dibantu oleh Wakil PRESIDEN dan menteri sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 5. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 6. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kesehatan.

BAB II

PENINGKATAN KESEHATAN

Pasal 6

Koreksi

Upaya Peningkatan Kesehatan diselenggarakan melalui kegiatan Promosi Kesehatan untuk mendukung: a. perbaikan gizi; b. peningkatan kesehatan lingkungan; c. peningkatan kesehatan kerja dan olahraga; d. peningkatan kesehatan keluarga; dan e. penanggulangan penyakit.

Pasal 7

Koreksi

Promosi Kesehatan harus dilaksanakan dalam bentuk: a. pengembangan kebijakan publik yang berwawasan kesehatan; b. penciptaan lingkungan yang kondusif; c. penguatan gerakan masyarakat; d. pengembangan kemampuan individu; dan e. penataan kembali arah pelayanan kesehatan.

Pasal 8

Pengembangan kebijakan publik berwawasan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan agar para penentu kebijakan dalam MENETAPKAN kebijakan mempertimbangkan dampaknya terhadap kesehatan masyarakat.

Pasal 9

Penciptaan lingkungan yang kondusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilakukan agar semua pihak mewujudkan lingkungan fisik dan sosial yang mendukung terciptanya derajat kesehatan yang optimal.

Pasal 10

Penguatan gerakan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dilakukan agar semua pihak memberikan dukungan terhadap kegiatan masyarakat untuk mengendalikan faktor yang mempengaruhi kesehatan.

Pasal 11

Pengembangan kemampuan individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d dilakukan agar setiap individu tahu, mau, dan mampu membuat keputusan yang efektif dalam upaya memelihara, meningkatkan, dan mewujudkan derajat kesehatan yang optimal.

Pasal 12

Penataan kembali arah pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e dilakukan untuk mengubah pola pikir serta sistem pelayanan kesehatan masyarakat agar lebih mengutamakan aspek promotif dan preventif, tanpa mengesampingkan aspek kuratif dan rehabilitatif.

Pasal 13

Promosi Kesehatan diselenggarakan dengan strategi pemberdayaan masyarakat, advokasi, dan kemitraan.

Pasal 14

(1) Pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk menciptakan kesadaran, kemauan, serta kemampuan individu, keluarga, dan kelompok masyarakat dalam rangka meningkatkan kepedulian dan peran aktif di berbagai upaya kesehatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan. (2) Pemberdayaan masyarakat dilaksanakan dengan cara fasilitasi proses pemecahan masalah melalui pendekatan edukatif dan partisipatif. (3) Pemberdayaan masyarakat dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan, potensi, dan sosial budaya setempat.

Pasal 15

(1) Advokasi dilakukan kepada para penentu kebijakan dan pemangku kepentingan guna mendapatkan dukungan dalam bentuk kebijakan dan sumber daya yang diperlukan. (2) Hasil advokasi di setiap jenjang pemerintahan dapat diinformasikan dan dijadikan bahan advokasi ke jenjang pemerintahan yang lain secara timbal balik.

Pasal 16

(1) Kemitraan dilaksanakan untuk mendukung pemberdayaan masyarakat dan advokasi dalam rangka memelihara dan meningkatkan kesehatan. (2) Kemitraan dilaksanakan dengan prinsip kesamaan kepentingan, kejelasan tujuan, kesetaraan kedudukan, dan transparansi di bidang kesehatan.

Pasal 17

Penyelenggaraan Promosi Kesehatan harus didukung dengan metode dan media yang tepat, data dan informasi yang valid/akurat, serta sumber daya yang optimal termasuk sumber daya manusia yang profesional.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan Promosi Kesehatan dan kegiatan perbaikan gizi, peningkatan kesehatan lingkungan, peningkatan kesehatan kerja dan olahraga, peningkatan kesehatan keluarga, dan penanggulangan penyakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a sampai dengan huruf e diatur dengan atau dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Menteri Nomor 74 Tahun 2015 tentang UPAYA PENINGKATAN KESEHATAN DAN PENCEGAHAN PENYAKIT

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB II

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB III

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

BAB IV

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

BAB V

Pasal 26

BAB VI

Pasal 27

BAB VII

Pasal 28

BAB VIII

Pasal 29

Pasal 30