PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 61 Tahun 2020 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BIDANG PENGAMANAN FASILITAS KESEHATAN

PERMEN Nomor 61 Tahun 2020

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi induknya. 2. UPT Bidang Pengamanan Fasilitas Kesehatan adalah UPT yang melaksanakan tugas di bidang pengamanan fasilitas kesehatan. 3. Balai pengamanan fasilitas kesehatan yang selanjutnya disingkat BPFK adalah UPT yang melaksanakan tugas di bidang pengamanan fasilitas kesehatan. 4. Loka pengamanan fasilitas kesehatan yang selanjutnya disingkat LPFK adalah UPT yang melaksanakan tugas di bidang pengamanan fasilitas kesehatan. 5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. 6. Direktur Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Kesehatan yang melaksanakan tugas di bidang pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 7. Direktorat Jenderal adalah unit organisasi yang dipimpin oleh jabatan pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Kesehatan yang melaksanakan tugas di bidang pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Koreksi

BPFK mempunyai tugas melaksanakan pengamanan fasilitas kesehatan meliputi sarana, prasarana dan peralatan kesehatan melalui pengujian, kalibrasi dan proteksi radiasi di lingkungan pemerintah dan swasta.

Pasal 5

Koreksi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, BPFK menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana, program, dan anggaran; b. pengujian dan kalibrasi alat kesehatan; c. pengujian dan kalibrasi sarana dan prasarana kesehatan; d. pengamanan dan pengukuran paparan radiasi; e. pelayanan monitoring dosis radiasi personal; f. pengukuran luaran radiasi terapi; g. pengendalian mutu dan pengembangan teknologi pengamanan fasilitas kesehatan; h. pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi pengujian, kalibrasi, proteksi radiasi, sarana dan prasarana kesehatan; i. pelaksanaan jejaring kerja dan kemitraan; j. pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengamanan fasilitas kesehatan; k. pengelolaan data dan sistem informasi; l. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan m. pelaksanaan urusan administrasi BPFK.

Pasal 6

BPFK dipimpin oleh kepala.

Pasal 7

Susunan organisasi BPFK terdiri atas: a. subbagian administrasi umum; dan b. kelompok jabatan fungsional.

Pasal 8

Subbagian administrasi umum mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, kearsipan, persuratan, dan kerumahtanggaan BPFK.

Pasal 9

LPFK mempunyai tugas melaksanakan pengamanan fasilitas kesehatan meliputi sarana, prasarana, dan peralatan kesehatan melalui pengujian, kalibrasi, dan proteksi radiasi di lingkungan pemerintah dan swasta.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, LPFK menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana, program, dan anggaran; b. pengujian dan kalibrasi alat kesehatan; c. pengujian dan kalibrasi sarana dan prasarana kesehatan; d. pengamanan dan pengukuran paparan radiasi; e. pelayanan monitoring dosis radiasi personal; f. pengelolaan data dan sistem informasi; g. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan h. pelaksanaan urusan administrasi LPFK.

Pasal 11

LPFK dipimpin oleh kepala.

Pasal 12

Susunan organisasi LPFK terdiri atas: a. urusan administrasi umum; dan b. kelompok jabatan fungsional.

Pasal 13

Urusan administrasi umum mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, kearsipan, persuratan, dan kerumahtanggaan LPFK.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 19

Koreksi

Kepala UPT Bidang Pengamanan Fasilitas Kesehatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, harus menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Pasal 20

Koreksi

(1) UPT Bidang Pengamanan Fasilitas Kesehatan harus menyusun proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antarunit organisasi di lingkungan UPT Bidang Pengamanan Fasilitas Kesehatan. (2) Proses bisnis antarunit organisasi di lingkungan UPT bidang pengamanan fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 21

Kepala UPT Bidang Pengamanan Fasilitas Kesehatan menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi UPT Bidang Pengamanan Fasilitas Kesehatan secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 22

UPT Bidang Pengamanan Fasilitas Kesehatan harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungannya.

Pasal 23

Setiap unsur di lingkungan UPT Bidang Pengamanan Fasilitas Kesehatan dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan UPT Bidang Pengamanan Fasilitas Kesehatan maupun dalam hubungan dengan instansi lain yang terkait.

Pasal 24

Semua unsur di lingkungan UPT Bidang Pengamanan Fasilitas Kesehatan harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

(1) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan. (2) Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.

Peraturan Menteri Nomor 61 Tahun 2020 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BIDANG PENGAMANAN FASILITAS KESEHATAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

BAB III

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB Kesatu

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB Kedua

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB IV

Pasal 14

Pasal 15

BAB V

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB VI

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

BAB VII

Pasal 27

BAB VIII

Pasal 28

Pasal 29

BAB IX

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

BAB X

Pasal 33

BAB XI

Pasal 34

Pasal 35

Pasal 36