Peraturan Menteri Nomor 60 Tahun 2016 tentang Pembinaan Jabatan Fungsional Kesehatan Dan Jabatan Fungsional Nonkesehatan Di Lingkungan Kementerian Kesehatan
PERMEN Nomor 60 Tahun 2016
Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Unit Pembina adalah unit kerja yang membina jabatan fungsional, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
2. Unit Pengelola Kepegawaian adalah unit kerja yang melaksanakan tugas pengelolaan kepegawaian meliputi formasi, pengadaan, kepangkatan dan penggajian, pelatihan, pensiun, analisis dan evaluasi jabatan, kepegawaian dan tata usaha kepegawaian.
3. Unit Pengelola Pelatihan adalah unit kerja yang melaksanakan tugas pengelolaan pelatihan meliputi perencanaan kebutuhan pelatihan, koordinasi program pelatihan fungsional, penyusunan kurikulum dan modul, penyelenggaraan pelatihan, akreditasi pelatihan, sertifikasi pelatihan, monitoring pelatihan dan evaluasi pasca pelatihan.
4. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan layanan fungsional yang berdasar pada keahlian dan keterampilan tertentu.
5. Jabatan Fungsional Kesehatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak tenaga kesehatan yang berstatus sebagai Pegawai
Negeri Sipil dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya yang dilakuan secara mandiri atau berkolaborasi.
6. Jabatan Fungsional Nonkesehatan adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan layanan fungsional nonkesehatan yang berdasar pada keahlian dan keterampilan tertentu yang bekerja di lingkungan Kementerian Kesehatan.
7. Jabatan Fungsional Keahlian adalah Jabatan Fungsional kualifikasi profesional yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang keahlian meliputi pengembangan pengetahuan dan teknologi di bidang keahliannya.
8. Jabatan Fungsional Keterampilan adalah Jabatan Fungsional kualifikasi teknis atau penunjang profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan pengetahuan teknis pada satu bidang ilmu pengetahuan atau lebih.
9. Pengelolaan Kepegawaian adalah proses kegiatan perencanaan, pembinaan, dan ketatausahaan kepegawaian pada unit kerja pemerintah.
10. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh setiap pejabat fungsional dalam rangka pembinaan karier kepangkatan dan jabatannya.
11. Tim Penilai Angka Kredit adalah tim penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas untuk membantu menilai prestasi kerja pejabat fungsional.
12. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
Pengaturan pembinaan Jabatan Fungsional Kesehatan dan Nonkesehatan bertujuan untuk mengoptimalkan:
a. produktivitas unit kerja;
b. produktivitas kerja pemangku jabatan fungsional;
c. karier pemangku jabatan fungsional; dan
d. profesionalisme pemangku jabatan fungsional.
Ruang Lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri ini terdiri atas:
a. Jabatan Fungsional Kesehatan; dan
b. Jabatan Fungsional Nonkesehatan yang bekerja di lingkungan Kementerian Kesehatan
Pembinaan Jabatan Fungsional Kesehatan dan Nonkesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan oleh:
a. unit yang membidangi pengembangan jabatan fungsional;
b. Unit Pembina Jabatan Fungsional;
c. Unit Pengelola Kepegawaian; dan
d. Unit Pengelola Pelatihan.
(1) Unit yang membidangi Pengembangan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a mempunyai tugas untuk:
a. menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang Pengembangan Jabatan Fungsional;
b. menyusun pedoman formasi Jabatan Fungsional;
c. menyusun pedoman uji kompetensi Jabatan Fungsional;
d. menyusun standar kompetensi Jabatan Fungsional;
e. menyusun pedoman Tim Penilai Jabatan Fungsional;
f. menyusun pedoman monitoring dan evaluasi Jabatan Fungsional;
g. mensosialisasikan kebijakan Jabatan Fungsional;
h. mengembangkan sistem informasi Jabatan Fungsional;
i. memfasilitasi usulan penetapan Jabatan Fungsional Kesehatan baru;
j. memfasilitasi penyusunan substansi kebijakan Jabatan Fungsional;
k. melakukan pemantauan dan evaluasi pengembangan Jabatan Fungsional; dan
l. mengoordinasikan hasil laporan pembinaan dan pengawasan Jabatan Fungsional dari Unit Pembina Jabatan Fungsional.
(2) Pembinaan dan Pengawasan Jabatan Fungsional yang dilakukan oleh Unit Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l dengan melihat:
a. bidang administratif;
b. prosedur pelaksanaan tugas; dan
c. pelatihan dalam pelaksanaan Jabatan Fungsional.
Pasal 6
(1) Unit Pembina Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b meliputi:
a. Unit Pembina Jabatan Fungsional Kesehatan; dan
b. Unit Pembina Jabatan Fungsional Nonkesehatan.
(2) Penunjukan unit kerja sebagai Unit Pembina Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) berdasarkan kesesuaian antara tugas dan fungsi unit kerja dengan tugas pokok dari Jabatan Fungsional.
Pasal 7
Dalam melaksanakan tugasnya unit yang melaksanakan pembinaan Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi serta bekerja sama baik lintas program maupun lintas sektor.
Pasal 8
Unit Pembina Jabatan Fungsional Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:
a. mengusulkan materi kebijakan teknis tentang Jabatan Fungsional Kesehatan yang menjadi binaannya untuk disampaikan kepada Unit yang membidangi Pengembangan Jabatan Fungsional;
b. menyusun usulan pedoman formasi Jabatan Fungsional yang menjadi binaannya;
c. melakukan identifikasi dan pengkajian serta pengusulan tunjangan Jabatan Fungsional yang menjadi binaannya;
d. mensosialisasikan kebijakan Jabatan Fungsional yang menjadi binaannya secara berkesinambungan kepada para pemangku kepentingan;
e. mengusulkan bahan kurikulum pelatihan fungsional/teknis Jabatan Fungsional yang menjadi binaannya dengan melibatkan organisasi profesi terkait;
f. mengusulkan jenis dan jumlah peserta pelatihan fungsional/teknis Jabatan Fungsional berdasarkan usulan dari unit kepegawaian Eselon I yang menjadi binaannya;
g. melakukan pembinaan secara berjenjang terhadap pejabat fungsional yang menjadi binaannya;
h. mengusulkan Tim Penilai Pusat Jabatan Fungsional yang akan ditetapkan oleh Pimpinan Unit Utama Jabatan Fungsional yang menjadi binaannya;
i. melakukan pembinaan terhadap Tim Penilai jabatan fungsional yang menjadi binaannya;
j. memfasilitasi pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional yang menjadi binaannya;
k. memfasilitasi penyelenggaraan uji kompetensi Jabatan Fungsional yang menjadi binaannya;
l. melakukan pemutakhiran data Jabatan Fungsional yang menjadi binaannya setiap akhir tahun meliputi variabel nama pemangku, jenis, kategori, jenjang, riwayat pendidikan, riwayat pelatihan Jabatan Fungsional terkait dan variabel lainnya yang diperlukan;
m. melakukan pemantauan, evaluasi Jabatan Fungsional yang menjadi binaannya; dan
n. menyampaikan hasil pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional kepada Unit yang membidangi Pengembangan Jabatan Fungsional, paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
Pasal 9
Pasal 10
Unit Pembina Jabatan Fungsional Nonkesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:
a. mensosialisasikan kebijakan Jabatan Fungsional yang menjadi binaannya secara berkesinambungan;
b. mengusulkan jenis dan jumlah peserta pelatihan fungsional/teknis Jabatan Fungsional yang menjadi binaannya;
c. melakukan pembinaan terhadap pejabat fungsional yang menjadi binaannya;
d. MENETAPKAN Tim Penilai Jabatan Fungsional yang menjadi binaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. melakukan pembinaan terhadap Tim Penilai jabatan fungsional yang menjadi binaannya;
f. mengusulkan peserta uji kompetensi jabatan fungsional yang menjadi binaannya;
g. melakukan pemutakhiran data Jabatan Fungsional yang menjadi binaannya setiap akhir tahun meliputi variabel nama pemangku, jenis, kategori, jenjang, riwayat pendidikan, riwayat pelatihan Jabatan Fungsional terkait dan variabel lainnya yang diperlukan;
h. menyampaikan hasil pelaksanaan pembinaan jabatan fungsional secara berkala sesuai dengan perkembangan pelaksanaan pembinaan kepada Unit yang membidangi Pengembangan Jabatan Fungsional dengan tembusan Instansi Pembina Jabatan Fungsional terkait;
i. memfasilitasi pelaksanaan jabatan fungsional yang menjadi binaannya; dan
j. melakukan pemantauan dan evaluasi jabatan fungsional yang menjadi binaannya.
Pasal 11
Pasal 12
(1) Unit Pengelola Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi:
a. biro yang membidangi kepegawaian; dan
b. bagian yang membidangi kepegawaian.
(2) Biro yang membidangi kepegawaian mempunyai tugas:
a. mengusulkan formasi Calon Aparatur Sipil Negara berdasarkan kebutuhan Jabatan Fungsional dari unit Eselon I kepada Kementerian yang membidangi Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi;
b. MENETAPKAN pengangkatan Aparatur Sipil Negara dalam Jabatan Fungsional atas usulan kebutuhan formasi unit Eselon I;
c. MENETAPKAN pembebasan sementara dari Jabatan Fungsional atas usulan unit Eselon I;
d. MENETAPKAN pengangkatan kembali ke dalam Jabatan Fungsional atas usulan unit Eselon I;
e. MENETAPKAN pemberhentian dari Jabatan Fungsional atas usulan unit Eselon I; dan
f. melaksanakan sharing data kepegawaian dari sistem informasi kepegawaian dengan sistem informasi Jabatan Fungsional yang dikembangkan.
(3) Bagian yang membidangi kepegawaian pada unit Eselon I dari unit Pembina Jabatan Fungsional mempunyai tugas:
a. menyusun rancangan usulan formasi Jabatan Fungsional Kesehatan atas usulan Unit Kerja terkait;
b. mengusulkan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional terkait;
c. mengusulkan pembebasan sementara dari Jabatan Fungsional terkait;
d. mengusulkan pengangkatan kembali ke dalam Jabatan Fungsional terkait;
e. mengusulkan pemberhentian dari Jabatan Fungsional terkait;
f. melakukan sosialisasi, pemantauan dan evaluasi administrasi Jabatan Fungsional Terkait;
g. menyusun usulan jenis dan jumlah kebutuhan pelatihan Jabatan Fungsional terkait;
h. menyusun usulan mutasi Jabatan Fungsional terkait;
dan
i. menyusun laporan dan menyampaikan hasil pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun kepada Unit yang membidangi Pengembangan Jabatan Fungsional.
Pasal 13
Pasal 14
(1) Pelatihan bagi Jabatan Fungsional Kesehatan dan Nonkesehatan terdiri dari :
a. pelatihan untuk pengangkatan pertama;
b. pelatihan untuk kenaikan jenjang Jabatan Fungsional;
c. Pelatihan untuk alih jenjang Jabatan Fungsional; dan
d. Pelatihan dasar Jabatan Fungsional.
(2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilaksanakan berdasarkan usulan dari unit pembina Jabatan Fungsional.
(3) Pusat yang membidangi pelatihan SDM Kesehatan mengoordinasikan pelaksanaan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk diselenggarakan oleh Balai Besar Pelatihan Kesehatan dan Balai Pelatihan Kesehatan.
Pembinaan Jabatan Fungsional Kesehatan dan Nonkesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan oleh:
a. unit yang membidangi pengembangan jabatan fungsional;
b. Unit Pembina Jabatan Fungsional;
c. Unit Pengelola Kepegawaian; dan
d. Unit Pengelola Pelatihan.
(1) Unit yang membidangi Pengembangan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a mempunyai tugas untuk:
a. menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang Pengembangan Jabatan Fungsional;
b. menyusun pedoman formasi Jabatan Fungsional;
c. menyusun pedoman uji kompetensi Jabatan Fungsional;
d. menyusun standar kompetensi Jabatan Fungsional;
e. menyusun pedoman Tim Penilai Jabatan Fungsional;
f. menyusun pedoman monitoring dan evaluasi Jabatan Fungsional;
g. mensosialisasikan kebijakan Jabatan Fungsional;
h. mengembangkan sistem informasi Jabatan Fungsional;
i. memfasilitasi usulan penetapan Jabatan Fungsional Kesehatan baru;
j. memfasilitasi penyusunan substansi kebijakan Jabatan Fungsional;
k. melakukan pemantauan dan evaluasi pengembangan Jabatan Fungsional; dan
l. mengoordinasikan hasil laporan pembinaan dan pengawasan Jabatan Fungsional dari Unit Pembina Jabatan Fungsional.
(2) Pembinaan dan Pengawasan Jabatan Fungsional yang dilakukan oleh Unit Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l dengan melihat:
a. bidang administratif;
b. prosedur pelaksanaan tugas; dan
c. pelatihan dalam pelaksanaan Jabatan Fungsional.
Pasal 6
(1) Unit Pembina Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b meliputi:
a. Unit Pembina Jabatan Fungsional Kesehatan; dan
b. Unit Pembina Jabatan Fungsional Nonkesehatan.
(2) Penunjukan unit kerja sebagai Unit Pembina Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) berdasarkan kesesuaian antara tugas dan fungsi unit kerja dengan tugas pokok dari Jabatan Fungsional.
Pasal 7
Dalam melaksanakan tugasnya unit yang melaksanakan pembinaan Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi serta bekerja sama baik lintas program maupun lintas sektor.
Unit Pembina Jabatan Fungsional Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:
a. mengusulkan materi kebijakan teknis tentang Jabatan Fungsional Kesehatan yang menjadi binaannya untuk disampaikan kepada Unit yang membidangi Pengembangan Jabatan Fungsional;
b. menyusun usulan pedoman formasi Jabatan Fungsional yang menjadi binaannya;
c. melakukan identifikasi dan pengkajian serta pengusulan tunjangan Jabatan Fungsional yang menjadi binaannya;
d. mensosialisasikan kebijakan Jabatan Fungsional yang menjadi binaannya secara berkesinambungan kepada para pemangku kepentingan;
e. mengusulkan bahan kurikulum pelatihan fungsional/teknis Jabatan Fungsional yang menjadi binaannya dengan melibatkan organisasi profesi terkait;
f. mengusulkan jenis dan jumlah peserta pelatihan fungsional/teknis Jabatan Fungsional berdasarkan usulan dari unit kepegawaian Eselon I yang menjadi binaannya;
g. melakukan pembinaan secara berjenjang terhadap pejabat fungsional yang menjadi binaannya;
h. mengusulkan Tim Penilai Pusat Jabatan Fungsional yang akan ditetapkan oleh Pimpinan Unit Utama Jabatan Fungsional yang menjadi binaannya;
i. melakukan pembinaan terhadap Tim Penilai jabatan fungsional yang menjadi binaannya;
j. memfasilitasi pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional yang menjadi binaannya;
k. memfasilitasi penyelenggaraan uji kompetensi Jabatan Fungsional yang menjadi binaannya;
l. melakukan pemutakhiran data Jabatan Fungsional yang menjadi binaannya setiap akhir tahun meliputi variabel nama pemangku, jenis, kategori, jenjang, riwayat pendidikan, riwayat pelatihan Jabatan Fungsional terkait dan variabel lainnya yang diperlukan;
m. melakukan pemantauan, evaluasi Jabatan Fungsional yang menjadi binaannya; dan
n. menyampaikan hasil pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional kepada Unit yang membidangi Pengembangan Jabatan Fungsional, paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
Unit Pembina Jabatan Fungsional Nonkesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:
a. mensosialisasikan kebijakan Jabatan Fungsional yang menjadi binaannya secara berkesinambungan;
b. mengusulkan jenis dan jumlah peserta pelatihan fungsional/teknis Jabatan Fungsional yang menjadi binaannya;
c. melakukan pembinaan terhadap pejabat fungsional yang menjadi binaannya;
d. MENETAPKAN Tim Penilai Jabatan Fungsional yang menjadi binaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. melakukan pembinaan terhadap Tim Penilai jabatan fungsional yang menjadi binaannya;
f. mengusulkan peserta uji kompetensi jabatan fungsional yang menjadi binaannya;
g. melakukan pemutakhiran data Jabatan Fungsional yang menjadi binaannya setiap akhir tahun meliputi variabel nama pemangku, jenis, kategori, jenjang, riwayat pendidikan, riwayat pelatihan Jabatan Fungsional terkait dan variabel lainnya yang diperlukan;
h. menyampaikan hasil pelaksanaan pembinaan jabatan fungsional secara berkala sesuai dengan perkembangan pelaksanaan pembinaan kepada Unit yang membidangi Pengembangan Jabatan Fungsional dengan tembusan Instansi Pembina Jabatan Fungsional terkait;
i. memfasilitasi pelaksanaan jabatan fungsional yang menjadi binaannya; dan
j. melakukan pemantauan dan evaluasi jabatan fungsional yang menjadi binaannya.
(1) Unit Pengelola Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi:
a. biro yang membidangi kepegawaian; dan
b. bagian yang membidangi kepegawaian.
(2) Biro yang membidangi kepegawaian mempunyai tugas:
a. mengusulkan formasi Calon Aparatur Sipil Negara berdasarkan kebutuhan Jabatan Fungsional dari unit Eselon I kepada Kementerian yang membidangi Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi;
b. MENETAPKAN pengangkatan Aparatur Sipil Negara dalam Jabatan Fungsional atas usulan kebutuhan formasi unit Eselon I;
c. MENETAPKAN pembebasan sementara dari Jabatan Fungsional atas usulan unit Eselon I;
d. MENETAPKAN pengangkatan kembali ke dalam Jabatan Fungsional atas usulan unit Eselon I;
e. MENETAPKAN pemberhentian dari Jabatan Fungsional atas usulan unit Eselon I; dan
f. melaksanakan sharing data kepegawaian dari sistem informasi kepegawaian dengan sistem informasi Jabatan Fungsional yang dikembangkan.
(3) Bagian yang membidangi kepegawaian pada unit Eselon I dari unit Pembina Jabatan Fungsional mempunyai tugas:
a. menyusun rancangan usulan formasi Jabatan Fungsional Kesehatan atas usulan Unit Kerja terkait;
b. mengusulkan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional terkait;
c. mengusulkan pembebasan sementara dari Jabatan Fungsional terkait;
d. mengusulkan pengangkatan kembali ke dalam Jabatan Fungsional terkait;
e. mengusulkan pemberhentian dari Jabatan Fungsional terkait;
f. melakukan sosialisasi, pemantauan dan evaluasi administrasi Jabatan Fungsional Terkait;
g. menyusun usulan jenis dan jumlah kebutuhan pelatihan Jabatan Fungsional terkait;
h. menyusun usulan mutasi Jabatan Fungsional terkait;
dan
i. menyusun laporan dan menyampaikan hasil pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun kepada Unit yang membidangi Pengembangan Jabatan Fungsional.
(1) Unit Pengelola Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d sebagai berikut:
a. pusat yang membidangi pelatihan SDM Kesehatan;
b. Balai Besar Pelatihan Kesehatan; dan
c. Balai Pelatihan Kesehatan.
(2) Unit pengelola pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dalam penyelenggaraan pelatihan dapat bekerja sama dengan Kementerian dan/atau Lembaga Negara lainnya.
(3) Pusat yang membidangi pelatihan SDM Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai tugas:
a. melakukan perencanaan kebutuhan pelatihan dan pengembangan program pelatihan Jabatan Fungsional Kesehatan dan Nonkesehatan;
b. melakukan pengembangan program pelatihan Jabatan Fungsional Kesehatan dan Nonkesehatan;
c. mengkoordinasikan program pelatihan Jabatan Fungsional Kesehatan dan Nonkesehatan;
d. menyusun kurikulum dan modul pelatihan Jabatan Fungsional Kesehatan;
e. melakukan akreditasi dan sertifikasi pelatihan Jabatan Fungsional Kesehatan;
f. melakukan pemantauan pelatihan Jabatan Fungsional Kesehatan dan Nonkesehatan;
g. melakukan evaluasi pelaksanaan pelatihan Jabatan Fungsional Kesehatan yang diselenggarakan oleh Balai Besar Pelatihan Kesehatan, Balai Pelatihan Kesehatan dan unit Eselon I; dan
h. melakukan evaluasi pasca pelatihan Jabatan Fungsional Kesehatan terhadap peserta yang telah mengikuti pelatihan Jabatan Fungsional Kesehatan.
(4) Balai Besar Pelatihan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai tugas:
a. menyelenggarakan pelatihan Training of Trainer (ToT) Jabatan Fungsional Kesehatan dan Nonkesehatan;
b. menyelenggarakan TOT Tim penilai Jabatan Fungsional Kesehatan;
c. menyelenggarakan pelatihan Tim penilai Jabatan Fungsional Kesehatan dan Nonkesehatan;
d. menyelenggarakan pelatihan Jabatan Fungsional Kesehatan dan Nonkesehatan; dan
e. mengusulkan akreditasi dan sertifikasi pelatihan Jabatan Fungsional Kesehatan kepada Pusat Pelatihan SDM Kesehatan;
(5) Balai Pelatihan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mempunyai tugas untuk:
a. menyelenggarakan pelatihan Jabatan Fungsional Kesehatan dan Nonkesehatan; dan
b. mengusulkan akreditasi dan sertifikasi pelatihan Jabatan Fungsional Kesehatan kepada Pusat Pelatihan SDM Kesehatan;
Pasal 14
(1) Pelatihan bagi Jabatan Fungsional Kesehatan dan Nonkesehatan terdiri dari :
a. pelatihan untuk pengangkatan pertama;
b. pelatihan untuk kenaikan jenjang Jabatan Fungsional;
c. Pelatihan untuk alih jenjang Jabatan Fungsional; dan
d. Pelatihan dasar Jabatan Fungsional.
(2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilaksanakan berdasarkan usulan dari unit pembina Jabatan Fungsional.
(3) Pusat yang membidangi pelatihan SDM Kesehatan mengoordinasikan pelaksanaan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk diselenggarakan oleh Balai Besar Pelatihan Kesehatan dan Balai Pelatihan Kesehatan.
Pembiayaan pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Kesehatan dan Jabatan Fungsional Nonkesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan dibebankan kepada:
a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Pembinaan Jabatan Fungsional di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2014 Nomor 1877) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 November 2016
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
NILA FARID MOELOEK
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 22 Desember 2016
DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
ttd
WIDODO EKATJAHJANA
(1) Unit Pembina Jabatan Fungsional Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a terdiri atas:
a. Pusat Analisis Determinan Kesehatan, Sekretariat Jenderal membina Jabatan Fungsional administrator kesehatan;
b. Sekretariat Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan membina Jabatan Fungsional apoteker dan asisten apoteker;
c. Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan, Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan membina Jabatan Fungsional dokter, dokter gigi, dokter pendidik klinis, fisioterapis, okupasi terapis, ortotis prostetis, perawat, perawat gigi, perekam medis, teknisi gigi, refraksionis optisien, dan terapis wicara;
d. Direktorat Pelayanan Kesehatan Primer, Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan membina Jabatan Fungsional bidan dan teknisi transfusi darah;
e. Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan membina Jabatan Fungsional fisikawan medis, pranata laboratorium
kesehatan, radiografer, dan teknisi elektromedis;
f. Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit membina Jabatan Fungsional entomolog kesehatan;
g. Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan NAPZA, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit membina Jabatan Fungsional psikolog klinis;
h. Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit membina Jabatan Fungsional epidemiolog kesehatan;
i. Direktorat Kesehatan Lingkungan, Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat membina Jabatan Fungsional sanitarian;
j. Direktorat Gizi Masyarakat, Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat membina Jabatan Fungsional nutrisionis;
k. Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga, Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat membina Jabatan Fungsional pembimbing kesehatan kerja; dan
l. Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat membina Jabatan Fungsional penyuluh kesehatan masyarakat.
(2) Unit pembina Jabatan Fungsional Kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam melakukan pembinaan dan penetapan angka kredit bagi Jabatan Fungsional Kesehatan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(1) Unit Pembina Jabatan Fungsional Nonkesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b terdiri atas:
a. Sekretariat Inspektorat Jenderal membina Jabatan Fungsional auditor dan auditor kepegawaian;
b. Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan membina Jabatan Fungsional peneliti, perekayasa dan teknisi litkayasa;
c. Sekretariat Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan membina Jabatan Fungsional dosen dan pranata laboratorium pendidikan;
d. Pusat Pelatihan SDM Kesehatan, Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya membina Jabatan Fungsional widyaiswara dan assesor sumber daya manusia aparatur;
e. Biro Perencanaan dan Anggaran, Sekretariat Jenderal membina Jabatan Fungsional perencana;
f. Biro Kepegawaian, Sekretariat Jenderal membina Jabatan Fungsional analis kepegawaian;
g. Biro Keuangan dan Barang Milik Negara, Sekretariat Jenderal membina Jabatan Fungsional pengelola pengadaan barang/jasa;
h. Biro Umum, Sekretariat Jenderal membina Jabatan Fungsional arsiparis;
i. Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal membina Jabatan Fungsional perancang peraturan perundang-undangan;
j. Pusat Data dan Informasi, Sekretariat Jenderal membina Jabatan Fungsional pranata komputer dan statistisi;
k. Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat, Sekretariat Jenderal membina Jabatan Fungsional pustakawan dan pranata hubungan masyarakat;
l. Pusat Analisis Determinan Kesehatan, Sekretariat Jenderal membina Jabatan Fungsional analis
kebijakan;
m. Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan NAPZA, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit membina Jabatan Fungsional pekerja sosial;
n. Pusat Pendidikan SDM Kesehatan, Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan membina Jabatan Fungsional pengembang teknologi pembelajaran;
(2) Unit pembina Jabatan Fungsional Nonkesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melakukan pembinaan dan penetapan angka kredit bagi Jabatan Fungsional Nonkesehatan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(1) Unit Pengelola Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d sebagai berikut:
a. pusat yang membidangi pelatihan SDM Kesehatan;
b. Balai Besar Pelatihan Kesehatan; dan
c. Balai Pelatihan Kesehatan.
(2) Unit pengelola pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dalam penyelenggaraan pelatihan dapat bekerja sama dengan Kementerian dan/atau Lembaga Negara lainnya.
(3) Pusat yang membidangi pelatihan SDM Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai tugas:
a. melakukan perencanaan kebutuhan pelatihan dan pengembangan program pelatihan Jabatan Fungsional Kesehatan dan Nonkesehatan;
b. melakukan pengembangan program pelatihan Jabatan Fungsional Kesehatan dan Nonkesehatan;
c. mengkoordinasikan program pelatihan Jabatan Fungsional Kesehatan dan Nonkesehatan;
d. menyusun kurikulum dan modul pelatihan Jabatan Fungsional Kesehatan;
e. melakukan akreditasi dan sertifikasi pelatihan Jabatan Fungsional Kesehatan;
f. melakukan pemantauan pelatihan Jabatan Fungsional Kesehatan dan Nonkesehatan;
g. melakukan evaluasi pelaksanaan pelatihan Jabatan Fungsional Kesehatan yang diselenggarakan oleh Balai Besar Pelatihan Kesehatan, Balai Pelatihan Kesehatan dan unit Eselon I; dan
h. melakukan evaluasi pasca pelatihan Jabatan Fungsional Kesehatan terhadap peserta yang telah mengikuti pelatihan Jabatan Fungsional Kesehatan.
(4) Balai Besar Pelatihan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai tugas:
a. menyelenggarakan pelatihan Training of Trainer (ToT) Jabatan Fungsional Kesehatan dan Nonkesehatan;
b. menyelenggarakan TOT Tim penilai Jabatan Fungsional Kesehatan;
c. menyelenggarakan pelatihan Tim penilai Jabatan Fungsional Kesehatan dan Nonkesehatan;
d. menyelenggarakan pelatihan Jabatan Fungsional Kesehatan dan Nonkesehatan; dan
e. mengusulkan akreditasi dan sertifikasi pelatihan Jabatan Fungsional Kesehatan kepada Pusat Pelatihan SDM Kesehatan;
(5) Balai Pelatihan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mempunyai tugas untuk:
a. menyelenggarakan pelatihan Jabatan Fungsional Kesehatan dan Nonkesehatan; dan
b. mengusulkan akreditasi dan sertifikasi pelatihan Jabatan Fungsional Kesehatan kepada Pusat Pelatihan SDM Kesehatan;
(1) Unit Pembina Jabatan Fungsional Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a terdiri atas:
a. Pusat Analisis Determinan Kesehatan, Sekretariat Jenderal membina Jabatan Fungsional administrator kesehatan;
b. Sekretariat Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan membina Jabatan Fungsional apoteker dan asisten apoteker;
c. Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan, Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan membina Jabatan Fungsional dokter, dokter gigi, dokter pendidik klinis, fisioterapis, okupasi terapis, ortotis prostetis, perawat, perawat gigi, perekam medis, teknisi gigi, refraksionis optisien, dan terapis wicara;
d. Direktorat Pelayanan Kesehatan Primer, Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan membina Jabatan Fungsional bidan dan teknisi transfusi darah;
e. Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan membina Jabatan Fungsional fisikawan medis, pranata laboratorium
kesehatan, radiografer, dan teknisi elektromedis;
f. Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit membina Jabatan Fungsional entomolog kesehatan;
g. Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan NAPZA, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit membina Jabatan Fungsional psikolog klinis;
h. Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit membina Jabatan Fungsional epidemiolog kesehatan;
i. Direktorat Kesehatan Lingkungan, Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat membina Jabatan Fungsional sanitarian;
j. Direktorat Gizi Masyarakat, Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat membina Jabatan Fungsional nutrisionis;
k. Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga, Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat membina Jabatan Fungsional pembimbing kesehatan kerja; dan
l. Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat membina Jabatan Fungsional penyuluh kesehatan masyarakat.
(2) Unit pembina Jabatan Fungsional Kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam melakukan pembinaan dan penetapan angka kredit bagi Jabatan Fungsional Kesehatan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(1) Unit Pembina Jabatan Fungsional Nonkesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b terdiri atas:
a. Sekretariat Inspektorat Jenderal membina Jabatan Fungsional auditor dan auditor kepegawaian;
b. Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan membina Jabatan Fungsional peneliti, perekayasa dan teknisi litkayasa;
c. Sekretariat Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan membina Jabatan Fungsional dosen dan pranata laboratorium pendidikan;
d. Pusat Pelatihan SDM Kesehatan, Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya membina Jabatan Fungsional widyaiswara dan assesor sumber daya manusia aparatur;
e. Biro Perencanaan dan Anggaran, Sekretariat Jenderal membina Jabatan Fungsional perencana;
f. Biro Kepegawaian, Sekretariat Jenderal membina Jabatan Fungsional analis kepegawaian;
g. Biro Keuangan dan Barang Milik Negara, Sekretariat Jenderal membina Jabatan Fungsional pengelola pengadaan barang/jasa;
h. Biro Umum, Sekretariat Jenderal membina Jabatan Fungsional arsiparis;
i. Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal membina Jabatan Fungsional perancang peraturan perundang-undangan;
j. Pusat Data dan Informasi, Sekretariat Jenderal membina Jabatan Fungsional pranata komputer dan statistisi;
k. Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat, Sekretariat Jenderal membina Jabatan Fungsional pustakawan dan pranata hubungan masyarakat;
l. Pusat Analisis Determinan Kesehatan, Sekretariat Jenderal membina Jabatan Fungsional analis
kebijakan;
m. Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan NAPZA, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit membina Jabatan Fungsional pekerja sosial;
n. Pusat Pendidikan SDM Kesehatan, Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan membina Jabatan Fungsional pengembang teknologi pembelajaran;
(2) Unit pembina Jabatan Fungsional Nonkesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melakukan pembinaan dan penetapan angka kredit bagi Jabatan Fungsional Nonkesehatan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.