PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2020 tentang KONSULTAN MANAJEMEN KESEHATAN WARGA NEGARA ASING

PERMEN Nomor 6 Tahun 2020

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Konsultan Manajemen Kesehatan Warga Negara Asing yang selanjutnya disebut Konsultan Manajemen Kesehatan WNA adalah tenaga kerja asing yang mempunyai kompetensi profesional dalam menyediakan jasa penasihatan/konsultansi keahlian tertentu di bidang manajemen kesehatan. 2. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. 3. Pemberi Kerja Konsultan Manajemen Kesehatan WNA yang selanjutnya disebut Pemberi Kerja adalah Rumah Sakit kelas A atau kelas B yang akan mendayagunakan Konsultan Manajemen Kesehatan WNA untuk melakukan kegiatan konsultansi bidang manajemen kesehatan dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk yang lain. 4. Sertifikat Kompetensi adalah bukti tertulis sebagai tanda pengakuan terhadap kompetensi Konsultan Manajemen Kesehatan WNA untuk dapat menyediakan jasa penasihatan/konsultansi keahlian tertentu di bidang manajemen kesehatan. 5. Surat Keterangan Lulus Evaluasi Kompetensi adalah bukti sementara sebelum diterbitkannya Sertifikat Kompetensi yang diberikan oleh lembaga sertifikasi profesi kepada Konsultan Manajemen Kesehatan WNA. 6. Surat Tanda Registrasi Sementara yang selanjutnya disingkat STRS adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Menteri untuk jangka waktu tertentu kepada Konsultan Manajemen Kesehatan WNA yang telah diregistrasi. 7. Tenaga Pendamping Konsultan Manajemen Kesehatan WNA yang selanjutnya disebut Pendamping adalah warga negara INDONESIA yang menerima alih ilmu pengetahuan dan teknologi dari Konsultan Manajemen Kesehatan WNA. 8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. 9. Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah pejabat eselon I di lingkungan Kementerian Kesehatan yang mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia di bidang kesehatan.

BAB III

SERTIFIKASI DAN REGISTRASI

Pasal 5

Koreksi

(1) Setiap Konsultan Manajemen Kesehatan WNA wajib memiliki Sertifikat Kompetensi yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi yang ditunjuk Menteri. (2) Sertifikat Kompetensi diberikan setelah lulus evaluasi kompetensi yang dilaksanakan oleh lembaga sertifikasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Evaluasi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui proses verifikasi dokumen portofolio disertai dengan komunikasi kepada calon Konsultan Manajemen Kesehatan WNA dan pemberi rekomendasi melalui berbagai media komunikasi. (4) Pemberi rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pemberi kerja dimana calon Konsultan Manajemen Kesehatan WNA terakhir bekerja. (5) Evaluasi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah ada permohonan pengajuan dari calon Konsultan Manajemen Kesehatan WNA kepada lembaga sertifikasi profesi yang ditunjuk Menteri dengan melampirkan dokumen sekurang-kurangnya sebagai berikut: a. formulir aplikasi Sertifikasi Kompetensi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; b. daftar riwayat hidup; c. fotokopi ijazah pendidikan terakhir calon Konsultan Manajemen Kesehatan WNA; d. fotokopi sertifikat pelatihan yang sesuai dengan jabatan calon Konsultan Manajemen Kesehatan WNA; e. surat penawaran kerja dari calon Pemberi Kerja di INDONESIA; dan f. rekomendasi kerja dari pemberi kerja terakhir. (6) Proses evaluasi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak dokumen diterima lengkap, dengan menghasilkan keputusan lulus atau tidak lulus evaluasi kompetensi. (7) Dalam hal calon Konsultan Manajemen Kesehatan WNA dinyatakan lulus evaluasi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Sertifikat Kompetensi diterbitkan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak dinyatakan lulus evaluasi kompetensi. (8) Dalam hal Sertifikat Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) belum dapat diterbitkan, lembaga sertifikasi profesi akan memberikan Surat Keterangan Lulus Evaluasi Kompetensi. (9) Surat Keterangan Lulus Evaluasi Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diterbitkan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak dinyatakan lulus evaluasi kompetensi. (10) Dalam hal lembaga sertifikasi profesi menyatakan calon Konsultan Manajemen Kesehatan WNA tidak lulus, lembaga sertifikasi profesi memberitahukan kepada calon Konsultan Manajemen Kesehatan WNA paling lama 1 (satu) hari sejak dinyatakan tidak lulus.

Pasal 7

(1) Perpanjangan STRS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (8) dilakukan melalui proses registrasi ulang. (2) Dalam rangka registrasi ulang setiap Konsultan Manajemen Kesehatan WNA melalui Pemberi Kerja harus mengajukan permohonan kepada Menteri paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa STRS berakhir. (3) Pengajuan permohonan perpanjangan STRS dilakukan oleh Pemberi Kerja dengan melampirkan: a. STRS lama; b. surat keterangan sehat fisik dan mental dari dokter yang memiliki surat izin praktik; c. rekomendasi kerja dari Pemberi Kerja; dan d. pas foto ukuran 4x6 cm (empat kali enam sentimeter). (4) Menteri menerbitkan perpanjangan STRS bagi Konsultan Manajemen Kesehatan WNA yang telah memenuhi persyaratan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima lengkap.

BAB Kesatu

Sertifikasi

Pasal 5

Koreksi

BAB IV

PENDAYAGUNAAN

Pasal 8

Koreksi

Pendayagunaan Konsultan Manajemen Kesehatan WNA hanya dapat dilakukan jika terdapat kebutuhan di Rumah Sakit kelas A atau Rumah Sakit kelas B.

Pasal 9

Koreksi

(1) Pendayagunaan Konsultan Manajemen Kesehatan WNA harus memperhatikan: a. alih teknologi, ilmu pengetahuan, dan keahlian; b. ketersediaan sumber daya manusia kesehatan warga negara INDONESIA; dan c. kualifikasi Konsultan Manajemen Kesehatan WNA yang akan didayagunakan. (2) Pendayagunaan Konsultan Manajemen Kesehatan WNA hanya dapat dilaksanakan oleh Pemberi Kerja di Rumah Sakit kelas A atau Rumah Sakit kelas B. (3) Pendayagunaan Konsultan Manajemen Kesehatan WNA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sepanjang terdapat komitmen dalam perjanjian bilateral antarnegara, kesepakatan perundingan regional, atau multilateral yang bersifat mengikat dengan persetujuan Menteri. (4) Dalam rangka pendayagunaan Konsultan Manajemen Kesehatan WNA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri melalui Kepala Badan MENETAPKAN rencana kebutuhan Konsultan Manajemen Kesehatan WNA atas dasar permintaan kebutuhan Pemberi Kerja. (5) Permintaan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan daftar jumlah, jenis, dan kualifikasi Konsultan Manajemen Kesehatan WNA yang dibutuhkan oleh Pemberi Kerja. (6) Format permintaan kebutuhan dari Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (7) Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyusun uraian kewenangan Konsultan Manajemen Kesehatan WNA di Rumah Sakit.

Pasal 10

(1) Pendayagunaan Konsultan Manajemen Kesehatan WNA hanya dapat dilaksanakan setelah memenuhi persyaratan teknis bidang kesehatan dan persyaratan ketenagakerjaan. (2) Persyaratan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Pemberi Kerja kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang ketenagakerjaan. (3) Persyaratan teknis bidang kesehatan menjadi syarat yang harus dipenuhi sebelum mengajukan permohonan persyaratan ketenagakerjaan. (4) Persyaratan teknis bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. memiliki Sertifikat Kompetensi yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi yang ditunjuk oleh Menteri; dan b. memiliki STRS; (5) Persyaratan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan.

Pasal 11

Setiap Konsultan Manajemen Kesehatan WNA harus didampingi oleh Pendamping.

Pasal 12

(1) Pendamping harus memiliki kualifikasi pendidikan minimal S2 (strata dua) bidang manajerial. (2) Pendamping yang akan melakukan pendampingan terhadap Konsultan Manajemen Kesehatan WNA harus memenuhi persyaratan: a. memiliki latar belakang pendidikan yang serumpun dengan pendidikan Konsultan Manajemen Kesehatan WNA; b. merupakan karyawan atau staf tetap dari Pemberi Kerja; dan c. bekerja di lokasi yang sama dengan lokasi pendayagunaan Konsultan Manajemen Kesehatan WNA.

Pasal 13

Pendamping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 bertugas mendampingi Konsultan Manajemen Kesehatan WNA dalam rangka alih ilmu pengetahuan, teknologi, dan keahlian sesuai dengan uraian pekerjaan Konsultan Manajemen Kesehatan WNA.

BAB V

HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Pasal 14

Koreksi

Konsultan Manajemen Kesehatan WNA yang didayagunakan mempunyai hak: a. memperoleh hak yang terkait dengan ketenagakerjaan dan keimigrasian sesuai perjanjian atau kontrak; dan b. mendapatkan pelindungan hukum dalam melaksanakan kegiatan bidang manajemen kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Koreksi

Pemberi Kerja mempunyai hak mendayagunakan Konsultan Manajemen Kesehatan WNA sesuai dengan jabatan dan masa berlaku STRS Konsultan Manajemen Kesehatan WNA.

Pasal 16

Konsultan Manajemen Kesehatan WNA yang didayagunakan mempunyai kewajiban: a. memperhatikan, menghormati, dan mematuhi hukum serta kebijakan Pemerintah INDONESIA; b. menghormati kedaulatan negara kesatuan Republik INDONESIA dan tidak mendukung gerakan separatis apapun; c. menghormati adat istiadat, budaya, tradisi, agama dan kepercayaan masyarakat lokal; d. menaati dan melaksanakan peraturan perundang- undangan yang berlaku di INDONESIA; e. menaati kode etik profesi Konsultan Manajemen Kesehatan; f. melaksanakan kegiatan sesuai tugas dan fungsi dalam jabatannya; dan g. membuat laporan hasil kegiatan termasuk pelaksanan alih teknologi, ilmu pengetahuan dan keahlian kepada Pemberi Kerja.

Pasal 17

Pemberi Kerja, mempunyai kewajiban: a. mendayagunakan Konsultan Manajemen Kesehatan WNA sesuai tugas dan fungsi pada jabatan yang tercantum dalam STRS; b. menyampaikan laporan pendayagunaan Konsultan Manajemen Kesehatan WNA kepada kepala dinas kesehatan daerah kabupaten/kota setempat sesuai dengan lokasi kerja dengan tembusan kepada Menteri dan kepala dinas kesehatan daerah provinsi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Konsultan Manajemen Kesehatan WNA mulai ditugaskan; c. menyampaikan laporan hasil kegiatan termasuk pelaksanaan alih teknologi, ilmu pengetahuan, dan keahlian Konsultan Manajemen Kesehatan WNA kepada Menteri melalui Kepala Badan dengan tembusan kepada kepala dinas kesehatan provinsi dan dinas kesehatan kabupaten/kota paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum masa kerja berakhir; d. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas Konsultan Manajemen Kesehatan WNA; dan e. memenuhi seluruh kewajiban terkait dengan ketentuan ketenagakerjaan dan keimigrasian.

Pasal 18

Konsultan Manajemen Kesehatan WNA dilarang: a. bekerja di luar jabatan dan fasilitas pelayanan kesehatan yang tercantum dalam STRS dan izin ketenagakerjaan; b. melakukan praktik kedokteran dan/atau pelayanan kesehatan; c. terlibat dalam kegiatan politik, intelijen, dan terorisme dalam bentuk apapun; dan/atau d. melakukan kegiatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan.

Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2020 tentang KONSULTAN MANAJEMEN KESEHATAN WARGA NEGARA ASING

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

BAB Kesatu

Pasal 3

BAB Kedua

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

Pasal 7

BAB Kesatu

Pasal 5

BAB Kedua

BAB Ketiga

Pasal 7

BAB IV

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB Kesatu

Pasal 8

BAB Kedua

Pasal 9

BAB Ketiga

Pasal 10

BAB Keempat

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB V

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB Kesatu

Pasal 14

Pasal 15

BAB Kedua

Pasal 16

Pasal 17

BAB Ketiga

Pasal 18

BAB VI

Pasal 19

Pasal 20

BAB VII

Pasal 21