PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 59 Tahun 2013 tentang PENYELENGGARAAN PEMERIKSAAN LABORATORIUM UNTUK IBU HAMIL, BERSALIN DAN NIFAS

PERMEN Nomor 59 Tahun 2013

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Buka PDF Asli

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB II

PEMERIKSAAN LABORATORIUM

Pasal 3

Koreksi

(1) Pemeriksaan laboratorium yang diperlukan untuk ibu hamil, bersalin, dan nifas meliputi: www.djpp.kemenkumham.go.id a. pemeriksaan rutin; b. pemeriksaan rutin pada daerah/situasi tertentu; atau c. pemeriksaan rutin atas indikasi penyakit. (2) Pemeriksaan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jenis pemeriksaan laboratorium yang harus dilakukan untuk ibu hamil, bersalin dan nifas yang meliputi pemeriksaan hemoglobin dan golongan darah. (3) Pemeriksaan rutin pada daerah/situasi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pemeriksaan laboratorium yang harus dilakukan atau ditawarkan untuk ibu hamil, bersalin, dan nifas yang meliputi pemeriksaan anti HIV, malaria, dan/atau pemeriksaan lain tergantung pada kondisi daerah/situasi tertentu tersebut. (4) Pemeriksaan rutin atas indikasi penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pemeriksaan laboratorium yang harus dilakukan untuk ibu hamil, bersalin dan nifas jika ditemukan indikasi penyakit tertentu.

Pasal 4

Pemeriksaan laboratorium yang diperlukan untuk ibu hamil, bersalin dan nifas dilaksanakan atas 3 (tiga) tahap: a. pra analitik; b. analitik; dan c. pasca analitik.

Pasal 5

Tahap pra analitik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi: a. persiapan pasien; b. pengambilan spesimen; dan c. pengolahan spesimen.

Pasal 6

Tahap analitik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi: a. pemeriksaan hematologi; b. pemeriksaan kimia klinik; c. pemeriksaan hemostasis; d. pemeriksaan serologi/imunologi; e. pemeriksaan mikrobiologi/parasitologi; dan f. pemeriksaan urin. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 7

Tahap pasca analitik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi: a. verifikasi hasil; b. validasi hasil; dan c. penulisan hasil pemeriksaan.

Pasal 8

Alat dan metode yang digunakan pada pemeriksaan laboratorium untuk ibu hamil, bersalin dan nifas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

(1) Tenaga teknis laboratorium yang dapat melaksanakan pemeriksaan laboratorium untuk ibu hamil, bersalin, dan nifas paling rendah memiliki kualifikasi pendidikan diploma tiga analis kesehatan. (2) Untuk Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) dan Pondok Bersalin Desa (Polindes), pemeriksaan laboratorium untuk ibu hamil, bersalin dan nifas dapat dilakukan oleh bidan atau perawat. (3) Bidan atau perawat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus telah mendapatkan pelatihan pemeriksaan laboratorium yang dilaksanakan oleh institusi dan/atau organisasi profesi terkait. (4) Kepala dinas kesehatan kabupaten/kota MENETAPKAN bidan atau perawat yang dapat melaksanakan pemeriksaan laboratorium untuk ibu hamil, bersalin dan nifas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).

Pasal 10

(1) Fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pemeriksaan laboratorium untuk ibu hamil, bersalin dan nifas wajib melaksanakan kegiatan pemantapan mutu. (2) Kegiatan Pemantapan Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. Pemantapan Mutu Internal; dan b. Pemantapan Mutu Eksternal. (3) Kegiatan Pemantapan Mutu Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh setiap laboratorium secara rutin dan berkelanjutan untuk memperoleh hasil pemeriksaan yang tepat dan akurat. www.djpp.kemenkumham.go.id (4) Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib mengikuti kegiatan Pemantapan Mutu Eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yang diakui oleh pemerintah.

Pasal 11

(1) Setiap tenaga kesehatan yang melaksanakan pemeriksaan laboratorium untuk ibu hamil, bersalin dan nifas harus: a. memahami Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) di laboratorium; b. mempunyai sikap dan kemampuan untuk melakukan pengamanan sehubungan dengan pekerjaannya sesuai standar operasional prosedur; dan c. mengontrol bahan atau spesimen secara baik menurut praktik laboratorium yang benar. (2) Pelaksanaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) di laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merujuk pada Pedoman Kesehatan dan Keselamatan Kerja Laboratorium, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

(1) Untuk meningkatkan mutu pelayanan laboratorium kesehatan, perlu dilaksanakan sistem rujukan pelayanan laboratorium untuk ibu hamil, bersalin dan nifas. (2) Sistem rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeriksaan laboratorium untuk ibu hamil, bersalin dan nifas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Peraturan Menteri Nomor 59 Tahun 2013 tentang PENYELENGGARAAN PEMERIKSAAN LABORATORIUM UNTUK IBU HAMIL, BERSALIN DAN NIFAS

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB III

Pasal 14

BAB VI

Pasal 15

BAB VIII

Pasal 16