PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 57 Tahun 2016 tentang Rencana Aksi Nasional Pengendalian Dampak Kesehatan Akibat Pajanan Merkuri Tahun 2016-2020

PERMEN Nomor 57 Tahun 2016

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal 1

Pengaturan rencana aksi nasional pengendalian dampak kesehatan akibat pajanan merkuri tahun 2016-2020 bertujuan untuk memberikan acuan bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lain berupa langkah-langkah konkrit yang harus dilaksanakan secara berkesinambungan dalam rangka mengendalikan risiko dan dampak merkuri terhadap kesehatan.

Pasal 2

Ruang lingkup rencana aksi nasional pengendalian dampak kesehatan akibat pajanan merkuri tahun 2016-2020 meliputi: a. analisa situasi; b. kebijakan dan strategi; dan c. kegiatan dan target pencapaian.

Pasal 3

(1) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi nasional pengendalian dampak kesehatan akibat pajanan merkuri tahun 2016-2020 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini. (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menggunakan instrumen yang disusun berdasarkan strategi, tujuan, kegiatan, serta indikator pencapaian.

Pasal 4

Pendanaan pelaksanaan rencana aksi nasional pengendalian dampak kesehatan akibat pajanan merkuri tahun 2016-2020 dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana aksi nasional pengendalian dampak kesehatan akibat pajanan merkuri tahun 2016-2020 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 November 2016 MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, ttd NILA FARID MOELOEK Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 November 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA