MANFAAT DAN PELAYANAN KESEHATAN
(1) Jaminan Pemeliharaan Kesehatan yang diberikan kepada Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Hakim Mahkamah Konstitusi, Hakim Agung Mahkamah Agung, Menteri, Wakil Menteri dan Pejabat Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:
a. pelayanan rawat jalan tingkat pertama;
b. pelayanan rawat jalan tingkat lanjutan;
c. pelayanan Rawat Inap;
d. pelayanan gigi dan mulut;
e. pelayanan kehamilan dan persalinan;
f. penggantian alat kesehatan;
g. pelayanan Medical Check Up; dan
h. pelayanan ambulans dan evakuasi medik.
(2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan indikasi medis.
(1) Pelayanan rawat jalan tingkat pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi:
a. penyuluhan atau konsultasi kesehatan;
b. pencegahan penyakit, berupa perawatan kesehatan ibu dan anak serta imunisasi;
c. pemeriksaan dan pengobatan non spesialistik;
d. pemeriksaan penunjang diagnostik sederhana;
e. tindakan medis non spesialistik;
f. pelayanan keluarga berencana;
g. pemberian obat sesuai dengan kebutuhan medis; dan
h. perujukan ke rawat jalan tingkat lanjutan atau Rawat Inap atas indikasi medis.
(2) Pelayanan rawat jalan tingkat lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi:
a. konsultasi, pemeriksaan dan pengobatan spesialistik dan subspesialistik;
b. pemeriksaan penunjang diagnostik;
c. tindakan medis spesialistik dan subspesialistik;
d. pelayanan rehabilitasi medis; dan
e. pemberian obat dan alat kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis.
(3) Pelayanan Rawat Inap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, meliputi:
a. akomodasi di kelas perawatan VVIP atau kelas perawatan lain yang setara VVIP di rumah sakit pemerintah atau swasta;
b. pemeriksaan, pengobatan, dan perawatan oleh dokter spesialis dan subspesialis;
c. pemeriksaan penunjang diagnostik;
d. tindakan medis diagnostik dan terapi, baik spesialistik maupun subspesialistik, termasuk penggunaan alat kesehatan, transplantasi, implan dan teknologi terkini;
e. perawatan intensif;
f. rehabilitasi medis; dan
g. pemberian obat dan alat kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis.
(4) Penggunaan teknologi terkini sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d harus telah dilakukan penilaian dan mendapat rekomendasi dari komite penilaian teknologi kesehatan yang dibentuk oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kesehatan.
(5) Pelayanan gigi dan mulut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, terdiri dari penyuluhan, pemeriksaan, penunjang diagnosa, pengobatan dan tindakan atas indikasi medis, meliputi:
a. konsultasi dan pemeriksaan;
b. perawatan gigi dan mulut;
c. pencabutan gigi;
d. konservasi dan penambalan gigi;
e. pembuatan dan pemasangan protese gigi;
f. kegawatdaruratan orodental; dan
g. bedah mulut.
(6) Pelayanan kehamilan dan persalinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e sampai dengan anak ketiga hidup, meliputi:
a. pemeriksaan kehamilan;
b. pemeriksaan penunjang;
c. persalinan dan gangguan kehamilan;
d. pelayanan pasca persalinan; dan
e. pelayanan pada abortus dan komplikasi kehamilan dan/atau persalinan.
(7) Penggantian alat kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f diberikan dalam 1 (satu) tahun.
(8) Penggantian alat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) meliputi jenis alat kesehatan:
a. kacamata;
b. protese gigi/gigi palsu;
c. protese anggota alat gerak;
d. alat bantu dengar (hearing aid);
e. Intra Ocular Lens (IOL);
f. korset tulang belakang;
g. Penyangga leher (collar neck/cervical collar/neck brace); dan
h. alat bantu gerak.
(9) Pelayanan Medical Check Up sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g diberikan kepada Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Hakim Mahkamah Konstitusi, Hakim Agung Mahkamah Agung, Menteri, Wakil Menteri, dan Pejabat Tertentu sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk Keluarga.
(10) Pelayanan ambulans dan evakuasi medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h diberikan penggantian biaya sesuai kebutuhan pelayanan evakuasi medik yang meliputi transportasi ambulans darat, air, dan udara dari lokasi ke rumah sakit sesuai indikasi medis.
Pelayanan rawat jalan pada pelayanan kesehatan dapat langsung diperoleh Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Hakim Mahkamah Konstitusi, Hakim Agung Mahkamah Agung, Menteri, Wakil Menteri dan Pejabat Tertentu ke fasilitas pelayanan kesehatan lanjutan.
(1) Dalam hal kelas perawatan VVIP atau kelas perawatan lain yang setara VVIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a penuh, maka Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Hakim Mahkamah Konstitusi, Hakim Agung Mahkamah Agung, Menteri, Wakil Menteri dan Pejabat Tertentu dapat dirawat sementara pada kelas perawatan 1 (satu) tingkat di atas kelas perawatan VVIP paling lama 3 (tiga) hari.
(2) Dalam hal kelas perawatan VVIP atau yang setara tidak tersedia, maka Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Hakim Mahkamah Konstitusi, Hakim Agung Mahkamah Agung, Menteri, Wakil Menteri dan Pejabat Tertentu dapat dirawat pada kelas perawatan VIP.
(1) Penggantian biaya pelayanan kesehatan di luar negeri bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Hakim Mahkamah Konstitusi, Hakim Agung Mahkamah Agung dan Menteri, Wakil Menteri dan Pejabat Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 hanya diberikan untuk pelayanan medis, tidak termasuk biaya transportasi dan biaya lain di luar pelayanan medis.
(2) Penggantian biaya pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai nilai kurs yang berlaku pada saat pembayaran ke fasilitas kesehatan.
(1) Dalam hal Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Hakim Mahkamah Konstitusi, Hakim Agung Mahkamah Agung, Menteri, Wakil Menteri dan Pejabat Tertentu diberhentikan dari jabatannya, yang bersangkutan beserta Keluarga tetap memperoleh Jaminan Pemeliharaan Kesehatan sampai dengan 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal surat keputusan pemberhentian dari jabatan ditetapkan.
(2) Sekretariat Jenderal pada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, Kementerian dan lembaga pemerintah non kementerian harus memberitahukan pergantian Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Hakim Mahkamah Konstitusi, Hakim Agung Mahkamah Agung, Menteri, Wakil Menteri dan Pejabat Tertentu kepada Badan Penyelenggara paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah pelantikan pejabat yang baru.