PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 54 Tahun 2013 tentang PENYELENGGARAAN TUGAS BELAJAR SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

PERMEN Nomor 54 Tahun 2013

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Sumber Daya Manusia Kesehatan yang selanjutnya disingkat SDM Kesehatan adalah tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang mendukung, menunjang, terlibat, bekerja dan mengabdikan dirinya dalam upaya dan manajemen kesehatan. 2. Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada Pegawai Negeri untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau yang setara baik di dalam maupun di luar negeri, bukan atas biaya sendiri, dan meninggalkan tugas sehari- hari sebagai Pegawai Negeri. 3. Peserta Tugas Belajar yang selanjutnya disebut Peserta adalah SDM Kesehatan yang mengikuti tugas belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. www.djpp.kemenkumham.go.id 4. Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang selanjutnya di singkat BPPSDMK adalah unsur pendukung yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan, yang mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan. 5. Unit Utama adalah satuan organisasi eselon I Kementerian Kesehatan yang terdiri atas Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan, Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak, Dirjen Bina Farmasi dan Alkes, Inspektorat Jenderal, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan dan BPPSDMK. 6. Sekretariat Unit Utama adalah satuan kerja eselon II yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kepegawaian di masing-masing unit utama di lingkungan Kementerian Kesehatan. 7. Pegawai Negeri adalah setiap warga negara Republik INDONESIA yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 8. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang kesehatan.

BAB II

PENYELENGGARAAN

Pasal 3

Koreksi

Penyelenggaraan Tugas Belajar SDM Kesehatan harus melalui proses perencanaan kebutuhan, seleksi penerimaan peserta secara administrasi dan akademik, penetapan peserta, pelaksanaan pendidikan, monitoring dan evaluasi serta pendayagunaan pasca pendidikan. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 4

Koreksi

(1) Penyelenggaraan Tugas Belajar SDM Kesehatan merupakan tanggung jawab BPPSDMK. (2) Dalam menyelenggarakan Tugas Belajar SDM Kesehatan, BPPSDMK berkoordinasi dengan: a. Sekretariat unit utama; b. Dinas Kesehatan Provinsi; c. Institusi pendidikan; dan/atau d. Instansi terkait lainnya yang diperlukan.

Pasal 5

(1) Sekretariat Unit Utama dan Dinas Kesehatan Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dan huruf b, mempunyai tugas dan tanggung jawab: a. Menyusun rencana kebutuhan tugas belajar lima tahunan dan tahunan sesuai kebutuhan organisasi masing-masing; b. Melakukan seleksi administrasi dan mengusulkan calon peserta dari satuan kerja masing-masing kepada Kepala BPPSDMK menggunakan formulir sebagaimana terlampir sesuai dengan kewenangan masing-masing; c. Melakukan monitoring dan evaluasi sesuai dengan kewenangan masing-masing; dan d. mendayagunakan dan menempatkan kembali peserta tugas belajar pada unit/instansi pengusul masing-masing. (2) Institusi Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, mempunyai tugas dan tanggung jawab: a. Melaksanakan seleksi akademik; dan b. Melaksanakan proses belajar mengajar; (3) Koordinasi dengan instansi terkait lainnya yang diperlukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1) Rencana kebutuhan tugas belajar disusun oleh masing-masing Unit Utama dan Dinas Kesehatan Provinsi berdasarkan rencana kebutuhan Tugas Belajar 5 (lima) tahunan dan dirinci ke dalam rencana kebutuhan Tugas Belajar tahunan. www.djpp.kemenkumham.go.id (2) Penyusunan rencana kebutuhan Tugas Belajar sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan peta jabatan dan pola karier pegawai. (3) Rencana kebutuhan tugas belajar harus memuat: a. jenjang pendidikan dan program studi disesuaikan dengan kebutuhan organisasi dan kualifikasi akademik calon peserta; b. jangka waktu; c. sumber pembiayaan; d. penempatan kembali peserta tugas belajar; dan e. prioritas pembangunan kesehatan. (4) Rencana kebutuhan Tugas Belajar SDM Kesehatan disampaikan kepada BPPSDMK.

Pasal 7

(1) Penyelenggaraan Tugas Belajar SDM Kesehatan diselenggarakan di institusi pendidikan yang meliputi: a. perguruan tinggi negeri; b. perguruan tinggi swasta; dan c. perguruan tinggi di luar negeri. (2) Perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b harus terakreditasi paling rendah B dari lembaga yang berwenang. (3) Tugas belajar pada perguruan tinggi swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diizinkan dalam hal perguruan tinggi negeri tidak memiliki program studi yang dipilih. (4) Perguruan Tinggi di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus diakui oleh negara yang bersangkutan dan Pemerintah INDONESIA. (5) Penyelenggaraan tugas belajar luar negeri dapat dilakukan apabila terdapat hubungan bilateral antara Pemerintah INDONESIA dengan Pemerintah negara yang bersangkutan. (6) Penyelenggaraan tugas belajar luar negeri dapat dilakukan sepanjang mendapat pembiayaan dari anggaran pendapatan dan belanja Negara dan sumber pembiayaan lain yang tidak mengikat yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 8

(1) Jenis pendidikan Tugas belajar meliputi: a. pendidikan vokasi; b. pendidikan akademik; dan c. pendidikan profesi. (2) Pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: a. Program Diploma Tiga; dan b. Program Diploma Empat atau Sarjana Terapan. c. Program Magister Terapan; dan d. Program Doktor Terapan. (3) Pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan program kesehatan nasional. (4) Pendidikan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas: a. Program Sarjana; b. Program Magister; dan c. Program Doktor. (5) Pendidikan Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas: a. Pendidikan Profesi di bidang kesehatan; b. Pendidikan Profesi Non Kesehatan.

Pasal 9

(1) Jangka waktu pelaksanaan tugas belajar sebagai berikut: a. Program Diploma Tiga paling lama 3 (tiga) tahun; b. Program Diploma Empat atau sarjana terapan paling lama 4 (empat) tahun; c. Program Magister atau setara, paling lama 2 (dua) tahun; dan d. Program Doktor atau setara, paling lama 4 (empat) tahun; (2) Jangka waktu pelaksanaan pendidikan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) disesuaikan dengan kurikulum pendidikannya. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 10

(1) Jangka waktu pelaksanaan tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun atau 2 (dua) semester sesuai kebutuhan dan persetujuan instansi dan/atau sponsor. (2) Apabila jangka waktu pelaksanaan tugas belajar belum dapat diselesaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan perpanjangan kembali paling lama 1 (satu) tahun atau 2 (dua) semester dengan perubahan status menjadi izin belajar. (3) Dalam hal pelaksanaan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, dapat diberikan perpanjangan kembali dengan perubahan status menjadi izin belajar. (4) Dalam melaksanakan izin belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), peserta tugas belajar dapat meninggalkan tugasnya sebagaimana berlaku bagi tugas belajar.

Pasal 11

(1) Peserta Tugas Belajar terdiri atas: a. PNS Kementerian Kesehatan; dan b. PNS Daerah yang bertugas di bidang kesehatan. (2) Untuk kepentingan program nasional di bidang kesehatan, peserta Tugas Belajar dapat berasal dari SDM Kesehatan Kementerian/Lembaga lainnya. (3) Peserta Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri berdasarkan usulan Kepala Badan PPSDMK.

Pasal 12

(1) Calon peserta tugas belajar diusulkan oleh sekretariat unit utama, dinas kesehatan provinsi atau kementerian/lembaga lainnya. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengusulan calon peserta Tugas Belajar diatur oleh Kepala Badan.

Pasal 13

(1) PNS yang akan mengikuti tugas belajar harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: www.djpp.kemenkumham.go.id a. mendapatkan izin tertulis dari atasan langsung; b. PNS yang telah memiliki masa kerja paling kurang 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS; c. untuk bidang ilmu yang langka serta diperlukan oleh organisasi dapat diberikan sejak diangkat sebagai PNS sesuai kriteria kebutuhan yang ditetapkan oleh masing-masing instansi; d. program studi di dalam negeri yang akan diikuti telah mendapatkan persetujuan/akreditasi minimal B dari lembaga yang berwenang; e. lulus seleksi administrasi dari Sekretariat Unit Utama dan seleksi akademik dari institusi pendidikan tempat tugas belajar dilaksanakan; f. bagi PNS yang menduduki jabatan struktural dibebaskan dari jabatannya; g. bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional dibebaskan sementara dari jabatannya; h. sehat jasmani dan rohani serta bebas narkoba menurut surat keterangan dokter sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; i. menandatangani surat perjanjian tugas belajar sesuai dengan peraturan perundang-undangan; j. bagi peserta tubel luar negeri harus mendapat persetujuan dari Kementerian Sekretariat Negara untuk tugas belajar diluar negeri; k. melampirkan daftar riwayat hidup singkat sesuai dengan format terlampir; dan l. melampirkan surat pernyataan kesediaan ditugaskan kembali yang dibuat oleh peserta tugas belajar. (2) Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) huruf f, peserta tugas belajar di dalam negeri masih dapat mengikuti tugas belajar dan menduduki jabatan struktural sepanjang tidak meninggalkan tugas jabatannya, mengikuti tugas belajar di luar jam kedinasan atau mengikuti kursus kedinasan dan tidak sepenuhnya meninggalkan tugas pokoknya. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan kepesertaan tugas belajar diatur oleh Kepala BPPSDMK.

Pasal 14

(1) Seleksi calon peserta tugas belajar SDM Kesehatan terdiri atas 2 (dua) tahap yaitu: www.djpp.kemenkumham.go.id a. seleksi administrasi; dan b. seleksi akademik. (2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh: a. sekretariat unit utama; dan b. dinas kesehatan provinsi; (3) Pelaksanaan seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memperhatikan: a. rencana kebutuhan tugas belajar; dan b. persyaratan calon peserta tugas belajar. (4) Hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikaji kembali oleh Tim Pengelola Program Tugas Belajar SDM Kesehatan Kementerian Kesehatan BPPSDMK. (5) Seleksi akademik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Institusi Pendidikan setelah calon peserta lulus seleksi administrasi.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan tugas belajar diatur dalam perjanjian kerjasama antara Kementerian Kesehatan dengan institusi pendidikan.

BAB Keempat

Jenis dan Jangka Waktu

Pasal 8

Koreksi

Pasal 9

Pasal 10

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 16

Koreksi

(1) Peserta tugas belajar mempunyai hak: a. memperoleh biaya pendidikan dan biaya non pendidikan selama jangka waktu pelaksanaan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan b. memperoleh hak-hak kepegawaian lainnya di luar ketentuan mengenai tugas belajar, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Institusi Pendidikan mempunyai hak menerima dana penyelenggaraan pendidikan bagi peserta tugas belajar. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 17

(1) Peserta tugas belajar mempunyai kewajiban: a. menyerahkan tugas dan tanggung jawab sehari-hari kepada atasan langsung atau pejabat lain yang ditunjuk sebelum melaksanakan tugas belajar; b. mentaati dan mengikuti semua ketentuan program tugas belajar termasuk ketentuan yang berlaku di institusi pendidikan; c. melaporkan perkembangan tugas belajar setiap semester kepada pimpinan unit kerja yang bersangkutan, sponsor dan pemberi beasiswa dengan tembusan kepada: 1. Kepala BPPSDMK; 2. Kepala dinas kesehatan provinsi; dan/atau 3. Kepala dinas kesehatan kab/kota. d. melaksanakan ikatan dinas pada unit kerjanya paling sedikit (2N) tahun yang dinyatakan dengan surat pernyataan bermaterai; e. melaporkan secara tertulis kepada Kepala BPPSDMK dan unit pengusul paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah menyelesaikan program pendidikan, dengan melampirkan surat keterangan lulus; dan f. mengirimkan fotokopi ijazah dan transkip nilai legalisir kepada Kepala BPPSDMK dan instansi pengusul setelah selesai masa pendidikan. (2) Bagi peserta tugas belajar luar negeri, selain harus memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga mempunyai kewajiban: a. melaporkan keberadaannya kepada perwakilan Republik INDONESIA di negara tempat tugas belajar; b. melaporkan penilaian prestasi akademik kepada perwakilan Republik INDONESIA di negara yang bersangkutan belajar, sebagai bahan penilaian prestasi kerja; c. menjaga nama baik bangsa, instansi, dan negara INDONESIA; d. melaporkan kepada Kementerian Sekretariat Negara paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah menyelesaikan program pendidikan; dan e. Melaporkan secara tertulis kepada Kepala BPPSDMK dan instansi www.djpp.kemenkumham.go.id pengusul paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah menyelesaikan program pendidikan, disertai penyerahan fotokopi ijazah, transkrip dan surat pengembalian dari institusi pendidikan dan tembusan kepada: 1. Kepala Biro Kepegawaian; 2. Kepala Pusat Kerjasama Luar Negeri bagi peserta di luar negeri; dan 3. Pimpinan unit kerja yang bersangkutan. (3) Institusi pendidikan mempunyai Kewajiban: a. Melaporkan hasil seleksi akademik; b. Melaporkan perkembangan dan hasil studi peserta tugas belajar ke BPPSDMK; c. Melaporkan pengelolaan keuangan program tugas belajar; dan d. Mengembalikan peserta tugas belajar yang telah menyelesaikan pendidikannya kepada Kepala BPPSDMK, yang disertai dengan surat keterangan telah menyelesaikan pendidikan.

BAB Kedua

Kewajiban

Pasal 17

Koreksi

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 18

Koreksi

(1) Pembiayaan penyelenggaraan tugas belajar bersumber dari: a. Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN); b. biaya pemerintah negara asing; atau c. biaya lain yang tidak mengikat. (2) Komponen dan besaran biaya tugas belajar yang pembiayannya bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara Kementerian Kesehatan diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (3) Besaran biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang diberikan disesuaikan dengan alokasi anggaran yang tersedia pada tahun anggaran berjalan.

Pasal 19

(1) Biaya penyelenggaraan tugas belajar diberikan kepada peserta dan institusi pendidikan. (2) Biaya yang diberikan penyelenggaraan tugas belajar kepada peserta meliputi: a. biaya hidup dan biaya operasional; www.djpp.kemenkumham.go.id b. buku dan referensi; dan c. biaya lain. (3) Biaya yang diberikan kepada peserta sebagaimana di maksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Biaya yang diberikan kepada institusi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan besaran yang ditetapkan oleh rektor dan/atau masing-masing institusi pendidikan. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya penyelenggaraan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan perjanjian kerja sama/kontrak antara BPPSDMK dengan institusi pendidikan.

Pasal 20

(1) Pemberian biaya penyelenggaraan tugas belajar dihentikan apabila: a. telah lulus; b. berhenti dari pendidikan; c. terdapat bukti peserta tidak memenuhi persyaratan tugas belajar; d. Peserta dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat; e. tidak melaporkan perkembangan tugas belajarnya meskipun telah diberi peringatan; f. tidak sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan oleh tim penguji kesehatan tersendiri yang mengakibatkan peserta tidak mungkin menyelesaikan program tugas belajar sesuai dengan waktu yang ditentukan; g. peserta diangkat dalam jabatan struktural; h. pindah institusi pendidikan, dan/atau peminatan yang ditentukan; dan/atau i. tidak dapat menyelesaikan pendidikan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan. (2) Hal-hal yang menyebabkan dihentikannya pemberian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf i dibuktikan dengan keterangan tertulis dari institusi pendidikan. (3) Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) huruf g, bagi peserta tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2).

Peraturan Menteri Nomor 54 Tahun 2013 tentang PENYELENGGARAAN TUGAS BELAJAR SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB Kesatu

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB Kedua

Pasal 6

BAB Ketiga

Pasal 7

BAB Keempat

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB Kelima

Pasal 11

Pasal 12

BAB Keenam

Pasal 13

BAB Ketujuh

Pasal 14

Pasal 15

BAB III

Pasal 16

Pasal 17

BAB Kesatu

Pasal 16

BAB Kedua

Pasal 17

BAB IV

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB V

Pasal 21

Pasal 22

BAB VI

Pasal 23

BAB VII

Pasal 24

BAB VIII

Pasal 25

Pasal 26