Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7…

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2013 Nomor 1400) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2017 Nomor 510), diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan ayat (2) Pasal 2 diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal I

Pasal 6

Koreksi

(1) Persyaratan yang harus dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), bagi Fasilitas Kesehatan tingkat pertama terdiri atas: a. untuk praktik dokter, praktik dokter gigi, dan praktik dokter layanan primer harus memiliki: 1. Surat Ijin Praktik; 2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 3. perjanjian kerja sama dengan laboratorium, apotek, dan jejaring lainnya; dan 4. surat pernyataan kesediaan mematuhi ketentuan yang terkait dengan Jaminan Kesehatan nasional. b. untuk puskesmas atau yang setara harus memiliki: 1) Surat Ijin Operasional; 2) Surat Ijin Praktik (SIP) bagi dokter/dokter gigi, Surat Ijin Praktik Apoteker (SIPA) bagi apoteker, dan Surat Ijin Praktik atau Surat Ijin Kerja (SIP/SIK) bagi tenaga kesehatan lain; 3) perjanjian kerja sama dengan jejaring, jika diperlukan; dan 4) surat pernyataan kesediaan mematuhi ketentuan yang terkait dengan Jaminan Kesehatan nasional. c. untuk Klinik Pratama atau yang setara harus memiliki: 1) Surat Ijin Operasional; 2) Surat Ijin Praktik (SIP) bagi dokter/dokter gigi dan Surat Ijin Praktik atau Surat Ijin Kerja (SIP/SIK) bagi tenaga kesehatan lain; 3) Surat Ijin Praktik Apoteker (SIPA) bagi Apoteker dalam hal klinik menyelenggarakan pelayanan kefarmasian; 4) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) badan; 5) perjanjian kerja sama dengan jejaring, jika diperlukan; dan 6) surat pernyataan kesediaan mematuhi ketentuan yang terkait dengan Jaminan Kesehatan nasional. d. untuk Rumah Sakit Kelas D Pratama atau yang setara harus memiliki : 1) Surat Ijin Operasional; 2) Surat Ijin Praktik (SIP) tenaga kesehatan yang berpraktik; 3) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) badan; 4) perjanjian kerja sama dengan jejaring, jika diperlukan; dan 5) surat pernyataan kesediaan mematuhi ketentuan yang terkait dengan Jaminan Kesehatan Nasional. (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Fasilitas Kesehatan tingkat pertama juga harus telah terakreditasi. 3. Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

Koreksi

(1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, seluruh Fasilitas Kesehatan tingkat pertama milik Kementerian Pertahanan/Tentara Nasional INDONESIA dan milik Kepolisian Negara Republik INDONESIA dinyatakan sebagai klinik pratama. (2) Fasilitas Kesehatan tingkat pertama milik Kementerian Pertahanan/Tentara Nasional INDONESIA dan milik Kepolisian Negara Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini. (3) Fasilitas Kesehatan tingkat pertama milik Kementerian Pertahanan/Tentara Nasional INDONESIA dan milik Kepolisian Negara Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menyesuaikan dengan ketentuan perizinan klinik pratama paling lambat pada 1 Januari 2021.

Pasal II

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut 1 Januari 2018. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Februari 2018 MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, ttd NILA FARID MOELOEK Diundangkan di Jakarta pada tanggal 13 Maret 2018 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA

Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional

Pasal I

Pasal 2

Pasal I

Pasal 2

Pasal 6

Pasal 40

Pasal II