PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 49 Tahun 2013 tentang KOMITE KEPERAWATAN RUMAH SAKIT

PERMEN Nomor 49 Tahun 2013

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB II

KOMITE KEPERAWATAN

Pasal 5

(1) Dalam rangka mewujudkan tata kelola klinis yang baik, setiap Rumah Sakit harus membentuk Komite Keperawatan. (2) Komite Keperawatan merupakan organisasi non struktural yang dibentuk di Rumah Sakit yang keanggotaannya terdiri dari tenaga keperawatan. www.djpp.kemenkumham.go.id (3) Komite Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan wadah perwakilan dari staf keperawatan.

Pasal 6

Koreksi

Komite Keperawatan dibentuk oleh kepala/direktur Rumah Sakit.

Pasal 7

(1) Susunan organisasi Komite Keperawatan sekurang-kurangnya terdiri dari: a. ketua Komite Keperawatan; b. sekretaris Komite Keperawatan; dan c. subkomite. (2) Dalam keadaan keterbatasan sumber daya, susunan organisasi Komite Keperawatan sekurang-kurangnya dapat terdiri dari ketua dan sekretaris merangkap subkomite.

Pasal 8

(1) Keanggotaan Komite Keperawatan ditetapkan oleh kepala/direktur Rumah Sakit dengan mempertimbangkan sikap profesional, kompetensi, pengalaman kerja, reputasi, dan perilaku. (2) Jumlah personil keanggotaan Komite Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan jumlah tenaga keperawatan di Rumah Sakit.

Pasal 9

(1) Ketua Komite Keperawatan ditetapkan oleh kepala/direktur Rumah Sakit dengan memperhatikan masukan dari tenaga keperawatan yang bekerja di Rumah Sakit. (2) Sekretaris Komite Keperawatan dan ketua subkomite ditetapkan oleh kepala/direktur Rumah Sakit berdasarkan rekomendasi dari ketua Komite Keperawatan dengan memperhatikan masukan dari tenaga keperawatan yang bekerja di Rumah Sakit.

Pasal 10

(1) Subkomite sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) terdiri dari: a. subkomite Kredensial; b. subkomite mutu profesi; dan c. subkomite etik dan disiplin profesi. www.djpp.kemenkumham.go.id (2) Subkomite Kredensial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertugas merekomendasikan Kewenangan Klinis yang adekuat sesuai kompetensi yang dimiliki setiap tenaga keperawatan. (3) Subkomite mutu profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertugas melakukan audit keperawatan dan merekomendasikan kebutuhan pengembangan profesional berkelanjutan bagi tenaga keperawatan. (4) Subkomite etik dan disiplin profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertugas merekomendasikan pembinaan etik dan disiplin profesi.

Pasal 11

(1) Komite Keperawatan mempunyai fungsi meningkatkan profesionalisme tenaga keperawatan yang bekerja di Rumah Sakit dengan cara: a. melakukan Kredensial bagi seluruh tenaga keperawatan yang akan melakukan pelayanan keperawatan dan kebidanan di Rumah Sakit; b. memelihara mutu profesi tenaga keperawatan; dan c. menjaga disiplin, etika, dan perilaku profesi perawat dan bidan. (2) Dalam melaksanakan fungsi Kredensial, Komite Keperawatan memiliki tugas sebagai berikut: a. menyusun daftar rincian Kewenangan Klinis dan Buku Putih; b. melakukan verifikasi persyaratan Kredensial; c. merekomendasikan Kewenangan Klinis tenaga keperawatan; d. merekomendasikan pemulihan Kewenangan Klinis; e. melakukan Kredensial ulang secara berkala sesuai waktu yang ditetapkan; f. melaporkan seluruh proses Kredensial kepada Ketua Komite Keperawatan untuk diteruskan kepada kepala/direktur Rumah Sakit; (3) Dalam melaksanakan fungsi memelihara mutu profesi, Komite Keperawatan memiliki tugas sebagai berikut: a. menyusun data dasar profil tenaga keperawatan sesuai area praktik; www.djpp.kemenkumham.go.id b. merekomendasikan perencanaan pengembangan profesional berkelanjutan tenaga keperawatan; c. melakukan audit keperawatan dan kebidanan; dan d. memfasilitasi proses pendampingan sesuai kebutuhan. (4) Dalam melaksanakan fungsi menjaga disiplin dan etika profesi tenaga keperawatan, Komite Keperawatan memiliki tugas sebagai berikut: a. melakukan sosialisasi kode etik profesi tenaga keperawatan; b. melakukan pembinaan etik dan disiplin profesi tenaga keperawatan; c. merekomendasikan penyelesaian masalah pelanggaran disiplin dan masalah etik dalam kehidupan profesi dan pelayanan asuhan keperawatan dan kebidanan; d. merekomendasikan pencabutan Kewenangan Klinis; dan e. memberikan pertimbangan dalam mengambil keputusan etis dalam asuhan keperawatan dan kebidanan.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Komite Keperawatan berwenang: a. memberikan rekomendasi rincian Kewenangan Klinis; b. memberikan rekomendasi perubahan rincian Kewenangan Klinis; c. memberikan rekomendasi penolakan Kewenangan Klinis tertentu; d. memberikan rekomendasi surat Penugasan Klinis; e. memberikan rekomendasi tindak lanjut audit keperawatan dan kebidanan; f. memberikan rekomendasi pendidikan keperawatan dan pendidikan kebidanan berkelanjutan; dan g. memberikan rekomendasi pendampingan dan memberikan rekomendasi pemberian tindakan disiplin.

Pasal 13

(1) Kepala/direktur Rumah Sakit MENETAPKAN kebijakan, prosedur dan sumber daya yang diperlukan untuk menjalankan fungsi dan tugas Komite Keperawatan. (2) Komite Keperawatan bertanggung jawab kepada kepala/direktur Rumah Sakit. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 14

(1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Komite Keperawatan dapat dibantu oleh panitia adhoc. (2) Panitia adhoc sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala/direktur Rumah Sakit berdasarkan usulan ketua Komite Keperawatan. (3) Panitia adhoc sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari tenaga keperawatan yang tergolong sebagai Mitra Bestari. (4) Tenaga keperawatan yang tergolong sebagai Mitra Bestari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berasal dari Rumah Sakit lain, organisasi profesi perawat, organisasi profesi bidan, dan/atau institusi pendidikan keperawatan dan institusi pendidikan kebidanan.

Peraturan Menteri Nomor 49 Tahun 2013 tentang KOMITE KEPERAWATAN RUMAH SAKIT

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB II

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB Kesatu

Pasal 5

BAB Kedua

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB Ketiga

Pasal 11

Pasal 12

BAB Keempat

Pasal 13

BAB Kelima

Pasal 14

BAB III

Pasal 15

BAB IV

Pasal 16

BAB V

Pasal 17

Pasal 18

BAB VI

Pasal 19

BAB VII

Pasal 20

Pasal 21