Peraturan Menteri Nomor 48 Tahun 2018 tentang Perubahan K…

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2015 Nomor 1717) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2016 Nomor 395) diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi:

Pasal I

Pasal 14

Koreksi

(1) Pegawai yang terlambat hadir di tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a angka 2 dalam batas waktu 1 (satu) menit sampai dengan 30 (tiga puluh) menit dapat mengganti sebanyak jumlah menit waktu keterlambatan pada hari yang sama dan kepada yang bersangkutan tidak dikenakan pengurangan tunjangan kinerja. (2) Terhadap Pegawai yang mengganti jumlah menit waktu keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diakumulasi sebagai dasar pengenaan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Ketentuan ayat (3) Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi:

Pasal 23

Koreksi

(1) Tunjangan Kinerja setiap Pegawai dibayarkan berdasarkan: a. kelas jabatan sesuai hasil evaluasi jabatan; b. penetapan daftar penerima tunjangan kinerja; dan c. pola perhitungan Tunjangan Kinerja sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini. (2) Besaran Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu yang merangkap jabatan struktural di lingkungan Kementerian Kesehatan diberikan Tunjangan Kinerja yang lebih menguntungkan. (4) Pembayaran Tunjangan Kinerja dilaksanakan pada tanggal 20 (dua puluh) setiap bulan. 4. Ketentuan huruf b Pasal 26 diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi:

Pasal 26

Koreksi

Tunjangan Kinerja bagi: a. Calon Pegawai Negeri Sipil dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh perseratus) dari jumlah Tunjangan Kinerja sesuai kelas jabatan yang akan diduduki. b. Pegawai yang: 1. melaksanakan tugas dinas sesuai penugasan dibayarkan sebesar 100% (seratus perseratus) dari jumlah Tunjangan Kinerja sesuai kelas jabatan yang diduduki; 2. berasal dari instansi di luar Kementerian Kesehatan yang diperbantukan atau dipekerjakan di Kementerian Kesehatan dibayarkan sebesar 100% (seratus perseratus) dari jumlah Tunjangan Kinerja sesuai kelas jabatan yang diduduki; 3. melaksanakan tugas belajar bagi yang menjabat jabatan struktural, jabatan fungsional, dan/atau jabatan pelaksana dibayarkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah Tunjangan Kinerja sesuai kelas jabatan terakhir yang diduduki; atau 4. melaksanakan pendidikan dan pelatihan lebih dari 6 (enam) bulan dibayarkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah Tunjangan Kinerja sesuai kelas jabatan terakhir yang diduduki. 5. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi:

Pasal 32

Koreksi

(1) Besaran Tunjangan kinerja bagi Pegawai selain Menteri sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini dibayarkan terhitung mulai bulan Mei 2018. (2) Besaran Tunjangan kinerja bagi Menteri sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III Peraturan Menteri ini dibayarkan terhitung mulai bulan Januari 2017. 6. Ketentuan dalam Lampiran III diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 November 2018 MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, ttd NILA FARID MOELOEK Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 November 2018 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA

Peraturan Menteri Nomor 48 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Kesehatan

Pasal I

Pasal 3

Pasal I

Pasal 3

Pasal 14

Pasal 23

Pasal 26

Pasal 32

Pasal II