PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 48 Tahun 2017 tentang Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Bidang Kesehatan

PERMEN Nomor 48 Tahun 2017

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal 1

Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Bidang Kesehatan bertujuan untuk memberikan acuan bagi pelaku perencana kesehatan di lingkungan Kementerian Kesehatan (satuan kerja kantor pusat dan kantor daerah), dinas kesehatan provinsi, dan dinas kesehatan kabupaten/kota, serta rumah sakit daerah.

Pasal 2

Ruang lingkup Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Bidang Kesehatan meliputi perencanaan dan penganggaran yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan sumber dana dari Rupiah Murni (RM), Pinjaman/Hibah Luar Negeri (P/HLN), Pinjaman/Hibah Dalam Negeri (P/HDN) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), termasuk yang digunakan untuk dekonsentrasi, tugas pembantuan, dan dana alokasi khusus.

Pasal 3

Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Bidang Kesehatan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Menteri Kesehatan, kepala dinas kesehatan provinsi, dan kepala dinas kesehatan kabupaten/kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini dengan melibatkan lintas sektor dan pemangku kepentingan terkait.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perencanaan dan Penganggaran Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2014 Nomor 246), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 November 2017 MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, ttd NILA FARID MOELOEK Diundangkan di Jakarta pada tanggal 14 November 2017 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA

Pasal 1

Koreksi

Pasal 2

Pasal 3

Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Bidang Kesehatan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.