PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 45 Tahun 2017 tentang Izin Dan Penyelenggaraan Praktik Psikolog Klinis

PERMEN Nomor 45 Tahun 2017

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Psikolog Klinis adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan psikologi klinis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Pelayanan Psikologi Klinis adalah segala aktivitas pemberian jasa dan praktik psikologi klinis untuk menolong individu dan/atau kelompok yang dimaksudkan untuk pemeriksaan dan intervensi psikologis untuk upaya promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif maupun paliatif pada masalah psikologi klinis. 3. Surat Tanda Registrasi Psikolog Klinis yang selanjutnya disingkat STRPK adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Psikolog Klinis yang telah memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. Surat Izin Praktik Psikolog Klinis yang selanjutnya disingkat SIPPK adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik keprofesian Psikolog Klinis. 5. Standar Profesi adalah batasan kemampuan minimal berupa pengetahuan, keterampilan, dan perilaku profesional yang harus dikuasai dan dimiliki oleh Psikolog Klinis untuk dapat melakukan praktik keprofesiannya pada masyarakat secara mandiri yang dibuat oleh organisasi profesi Psikolog Klinis. 6. Instansi Pemberi Izin adalah instansi atau satuan kerja yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota untuk menerbitkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 7. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. 8. Pemerintah Pusat adalah PRESIDEN Republik INDONESIA yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik INDONESIA yang dibantu oleh Wakil PRESIDEN dan menteri sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 9. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. 11. Organisasi Profesi adalah wadah untuk berhimpunnya tenaga Psikolog Klinis.

BAB II

PERIZINAN

Pasal 2

Koreksi

Kualifikasi pendidikan Psikolog Klinis paling rendah merupakan lulusan program profesi psikologi klinis.

Pasal 3

Koreksi

(1) Setiap Psikolog Klinis harus memiliki STRPK untuk dapat melakukan praktik keprofesiannya. (2) Untuk dapat memperoleh STRPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Psikolog Klinis harus memiliki sertifikat profesi Psikolog Klinis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) STRPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun. (4) STRPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (5) Contoh surat STRPK di Formulir I tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

STRPK yang telah habis masa berlakunya dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1) Psikolog Klinis yang menjalankan praktik keprofesiannya wajib memiliki SIPPK. (2) SIPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Psikolog Klinis yang telah memiliki STRPK. (3) SIPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk 1 (satu) tempat. (4) SIPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sepanjang STRPK masih berlaku dan dapat diperpanjang kembali selama memenuhi persyaratan.

Pasal 6

(1) Psikolog Klinis hanya dapat memiliki paling banyak 3 (tiga) SIPPK. (2) Permohonan SIPPK kedua harus dilakukan dengan menunjukkan SIPPK pertama. (3) Permohonan SIPPK ketiga harus dilakukan dengan menunjukkan SIPPK pertama dan SIPPK kedua. (4) Untuk kepentingan pemenuhan kebutuhan Pelayanan Psikologi Klinis tertentu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi atas nama Menteri dapat memberikan surat tugas kepada Psikolog Klinis yang telah memiliki SIPPK untuk bekerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan atau rumah sakit tertentu tanpa memerlukan SIPPK di tempat tersebut. (5) Surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat diberikan di daerah yang tidak ada Psikolog Klinis untuk memberikan Pelayanan Psikologi Klinis atau dalam kondisi kedaruratan.

Pasal 7

(1) SIPPK diterbitkan oleh Instansi Pemberi Izin yang ditunjuk pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. (2) Penerbitan SIPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditembuskan kepada dinas kesehatan kabupaten/kota. (3) Dalam hal Instansi Pemberi Izin merupakan dinas kesehatan kabupaten/kota, penerbitan SIPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditembuskan.

Pasal 8

(1) Untuk memperoleh SIPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Psikolog Klinis harus mengajukan permohonan kepada Instansi Pemberi Izin dengan melampirkan: a. fotokopi ijazah yang dilegalisasi; b. fotokopi STRPK yang masih berlaku dan dilegalisasi asli; c. surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki surat izin praktik; d. surat pernyataan memiliki tempat praktik atau surat keterangan dari pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan tempat Psikolog Klinis berpraktik; e. pas foto terbaru dan berwarna dengan ukuran 4x6 (empat kali enam) cm sebanyak 3 (tiga) lembar; f. rekomendasi dari kepala dinas kesehatan kabupaten/kota setempat; dan g. rekomendasi dari Organisasi Profesi. (2) Dalam hal Instansi Pemberi Izin merupakan dinas kesehatan kabupaten/kota, persyaratan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f tidak diperlukan. (3) Contoh surat permohonan memperoleh SIPPK di Formulir II tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (4) Contoh SIPPK di Formulir III tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

(1) Dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak berkas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) diterima dan dinyatakan lengkap, Instansi Pemberi Izin harus mengeluarkan SIPPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pernyataan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat tanda penerimaan kelengkapan berkas.

Pasal 10

SIPPK dinyatakan tidak berlaku dalam hal: a. tempat praktik tidak sesuai lagi dengan SIPPK; b. masa berlaku STRPK telah habis dan tidak diperpanjang; c. dicabut oleh pejabat yang berwenang memberikan izin; atau d. Psikolog Klinis meninggal dunia.

Pasal 11

(1) Psikolog Klinis warga negara INDONESIA lulusan luar negeri yang akan melakukan Pelayanan Psikologi Klinis di INDONESIA harus memiliki STRPK dan SIPPK. (2) STRPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh setelah melakukan proses evaluasi kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Untuk memperoleh SIPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Psikolog Klinis warga negara INDONESIA lulusan luar negeri harus melakukan permohonan kepada Instansi Pemberi Izin dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).

Pasal 12

(1) Psikolog Klinis warga negara asing yang akan melakukan Pelayanan Psikologi Klinis di INDONESIA harus memiliki sertifikat profesi, STR sementara, dan SIPPK. (2) Sertifikat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh Psikolog Klinis warga negara asing setelah lulus evaluasi kompetensi. (3) Evaluasi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh STR sementara. (4) Untuk memperoleh SIPPK, Psikolog Klinis warga negara asing harus melakukan permohonan kepada Instansi Pemberi Izin dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1). (5) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Psikolog Klinis warga negara asing harus: a. memiliki kemampuan berbahasa INDONESIA dan memahami serta menghormati tata nilai budaya INDONESIA; dan b. memenuhi persyaratan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

STR sementara dan SIPPK bagi Psikolog Klinis warga negara asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang hanya untuk 1 (satu) tahun berikutnya.

Pasal 14

Psikolog Klinis, Psikolog Klinis warga negara INDONESIA lulusan luar negeri, dan Psikolog Klinis warga negara asing yang akan memperpanjang SIPPK harus melakukan permohonan kepada Instansi Pemberi Izin dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).

Pasal 15

(1) Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dilarang mempekerjakan Psikolog Klinis yang tidak memiliki SIPPK. (2) Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib melaporkan Psikolog Klinis yang bekerja dan berhenti bekerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatannya pada tiap triwulan kepada kepala dinas kesehatan kabupaten/kota dengan tembusan kepada Organisasi Profesi.

BAB Ketiga

SIPPK

Pasal 5

Koreksi

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

STR sementara dan SIPPK bagi Psikolog Klinis warga negara asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang hanya untuk 1 (satu) tahun berikutnya.

Pasal 14

Pasal 15

BAB III

PENYELENGGARAAN PRAKTIK KEPROFESIAN PSIKOLOG KLINIS

Pasal 16

Koreksi

(1) Psikolog Klinis dapat menjalankan praktik keprofesiannya secara mandiri dan/atau bekerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan. (2) Psikolog Klinis yang menjalankan praktik keprofesiannya secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memasang papan nama praktik. (3) Papan nama praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat nama Psikolog Klinis, nomor STRPK, dan nomor SIPPK. (4) Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. praktik perseorangan Psikolog Klinis; b. klinik; c. puskesmas; dan/atau d. rumah sakit. (5) Selain Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Psikolog Klinis dapat menjalankan praktik keprofesiannya di instansi pemerintah maupun lembaga swasta yang bergerak di bidang sosial.

Pasal 17

Pasal 18

Dalam hal melakukan pemeriksaan yang berkenaan dengan kepentingan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf f dan penentuan dan pelaksanaan intervensi psikologi klinis yang dilaksanakan untuk kepentingan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5), Psikolog Klinis harus memperoleh pengetahuan khusus paling sedikit meliputi: a. pemahaman hukum pidana dan perdata; dan b. pemahaman keterkaitan antara praktik psikologi klinis untuk kepentingan hukum pidana dan perdata.

Pasal 19

(1) Dalam keadaan tertentu, Psikolog Klinis dapat memberikan pertolongan pertama sesuai dengan kompetensinya. (2) Pertolongan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk mengurangi rasa sakit atau penderitaan dan menstabilkan kondisi psikologis pasien dengan cara memberikan intervensi psikologis berdasarkan kondisi pasien. (3) Psikolog Klinis wajib merujuk pasien sesuai dengan indikasi kepada tenaga kesehatan lainnya setelah pertolongan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selesai dilakukan.

Pasal 20

(1) Dalam menjalankan praktik dan kewenangan klinisnya, Psikolog Klinis dapat dibantu oleh tenaga sarjana psikologi. (2) Pekerjaan tenaga sarjana psikologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di bawah supervisi dan tanggung jawab Psikolog Klinis.

Pasal 21

(1) Dalam melakukan praktik keprofesiannya Psikolog Klinis wajib melakukan pencatatan. (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan dan disimpan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Dalam melaksanakan praktik keprofesiannya, Psikolog Klinis mempunyai hak sebagai berikut: a. memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan Standar Profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional; b. memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari pasien dan/atau keluarga pasien; c. melaksanakan tugas sesuai dengan kompetensi dan kewenangan; d. menerima imbalan jasa profesi; dan e. memperoleh jaminan perlindungan terhadap risiko kerja yang berkaitan dengan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

(1) Dalam melaksanakan praktik keprofesiannya, Psikolog Klinis mempunyai kewajiban sebagai berikut: a. menghormati hak pasien; b. menyimpan rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. memberikan informasi tentang masalah kesehatan dan pelayanan yang dibutuhkan; d. memperoleh persetujuan tindakan yang akan dilaksanakan kepada pasien; e. melakukan rujukan untuk kasus di luar kompetensi dan kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan f. mematuhi Standar Profesi, standar pelayanan, standar prosedur operasional, dan kode etik profesi. (2) Psikolog Klinis dalam menjalankan praktik keprofesiannya harus senantiasa meningkatkan mutu pelayanan dengan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan dan pelatihan sesuai dengan bidang tugasnya, yang diselenggarakan oleh Organisasi Profesi atau pemerintah.

BAB Kesatu

Kewenangan

Pasal 16

Koreksi

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

(1) Dalam menjalankan praktik keprofesiannya, Psikolog Klinis memiliki wewenang untuk melakukan Pelayanan Psikologi Klinis meliputi: a. pelaksanaan asesmen psikologi klinis; b. penegakan diagnosis dan prognosis psikologi klinis; c. penentuan dan pelaksanaan intervensi psikologi klinis; d. melakukan rujukan; dan e. pelaksanaan evaluasi proses asesmen dan intervensi psikologi klinis. (2) Pelaksanaan asesmen psikologi klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup pemeriksaan yang berkenaan dengan: a. kondisi psikologis; b. permasalahan atau gangguan psikologis/kejiwaan yang terjadi; c. dinamika psikologis, intrapsikis, dan sosial sebagai penyebab masalah atau gangguan psikologis; d. kepribadian dan gangguan kepribadian; e. potensi kemampuan psikologis dan manifestasinya; dan f. kepentingan hukum. (3) Pelaksanaan asesmen psikologi klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara wawancara klinis, observasi klinis, psikotes formal dan informal. (4) Pelaksanaan penegakan diagnosis dan prognosis psikologi klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. evaluasi terhadap dinamika psikologis yang terjadi; b. menentukan diagnosis berdasarkan Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM), International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems (ICD) atau Pedoman Penggolongan Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ) yang berlaku; dan c. menyusun manifestasi fungsi psikologis dan perilaku. (5) Penentuan dan pelaksanaan intervensi psikologi klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan kepada individu, kelompok, komunitas maupun untuk kepentingan hukum sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan psikologis yang terjadi, dalam bentuk: a. psikoedukasi; b. konseling; c. psikoterapi; dan d. rekomendasi intervensi. (6) Rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan secara lisan maupun tertulis dari dan kepada psikolog lain atau profesi lain yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan. (7) Pelaksanaan evaluasi proses asesmen dan intervensi psikologi klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan dengan cara memantau efektivitas proses intervensi psikologis, memahami keterbatasan proses intervensi, menentukan terminasi layanan psikologis, dan memberikan rekomendasi langkah tindak lanjut. (8) Psikoterapi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c dilakukan dengan pendekatan psikologi klinis.

Peraturan Menteri Nomor 45 Tahun 2017 tentang Izin Dan Penyelenggaraan Praktik Psikolog Klinis

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB Kesatu

Pasal 2

BAB Kedua

Pasal 3

Pasal 4

BAB Ketiga

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB III

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

BAB Kesatu

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB Kedua

Pasal 21

BAB Ketiga

Pasal 22

Pasal 23

BAB IV

Pasal 24

Pasal 25

BAB V

Pasal 26

BAB VI

Pasal 27