PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 42 Tahun 2022 tentang PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK BIDANG KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2023

PERMEN Nomor 42 Tahun 2022

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan yang selanjutnya disebut DAK Nonfisik Bidang Kesehatan adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu mendanai kegiatan operasional bidang kesehatan yang merupakan urusan daerah sesuai dengan prioritas nasional. 2. Bantuan Operasional Kesehatan yang selanjutnya disingkat BOK adalah bantuan DAK Nonfisik bidang Kesehatan yang digunakan untuk pendanaan belanja operasional program prioritas nasional bagi dinas kesehatan dan pusat kesehatan masyarakat sebagai pelaksana program kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Dana Bantuan Operasional Kesehatan yang selanjutnya disebut Dana BOK adalah dana bantuan DAK Nonfisik bidang Kesehatan yang digunakan untuk pendanaan belanja operasional program prioritas nasional bagi dinas kesehatan dan pusat kesehatan masyarakat sebagai pelaksana program kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk kelompok dan masyarakat serta lingkungannya dengan mengutamakan pelayanan kesehatan yang bersifat promotif dan preventif. 5. Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial yang selanjutnya disebut UKM Esensial adalah UKM yang wajib atau harus dilaksanakan oleh pusat kesehatan masyarakat untuk mendukung pencapaian standar pelayanan minimal bidang kesehatan kabupaten/kota, sasaran prioritas rencana pembangunan jangka menengah nasional, rencana strategis Kementerian Kesehatan, dan terdiri dari pelayanan kesehatan ibu anak dan keluarga berencana, pelayanan gizi, pelayanan promosi kesehatan, pelayanan Kesehatan lingkungan, dan pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit. 6. Bahan Habis Pakai yang selanjutnya disingkat BHP adalah peralatan atau bahan yang penggunaannya sekali pakai (single use) yang diperlukan dalam menyelenggarakan upaya kesehatan. 7. Bahan Medis Habis Pakai yang selanjutnya disingkat BMHP adalah alat kesehatan yang ditujukan untuk penggunaan sekali pakai (single use) yang daftar produknya diatur dalam peraturan perundang-undangan. 8. Angka Kematian Ibu yang selanjutnya disingkat AKI adalah angka kematian perempuan yang diakibatkan oleh proses yang berhubungan dengan kehamilan (termasuk kehamilan ektopik), persalinan, abortus (termasuk abortus mola), dan masa dalam kurun waktu 42 hari setelah berakhirnya kehamilan tanpa melihat usia gestasi, dan tidak termasuk di dalamnya sebab kematian akibat kecelakaan atau kejadian insidental. 9. Angka Kematian Bayi yang selanjutnya disingkat AKB adalah kematian bayi usia 0 sampai dengan 11 bulan termasuk neonatal, yang meninggal di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu. 10. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat nonspesialistik untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya. 11. Rencana Kegiatan adalah usulan rencana penggunaan DAK Nonfisik Bidang Kesehatan yang disusun oleh dinas kesehatan dan disetujui oleh Kementerian Kesehatan. 12. Unit Kerja Pimpinan Tinggi Ahli Madya Pengampu DAK Nonfisik Bidang Kesehatan adalah Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan, dan Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan. 13. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan UKM dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi- tingginya di wilayah kerjanya. 14. Data Registrasi Puskesmas yang selanjutnya disingkat Regpus adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Kesehatan yang memuat data nama Puskesmas, alamat, nomor registrasi Puskesmas yang datanya bersumber dari dinas kesehatan kabupaten/kota yang terus menerus diperbaharui secara daring (online). 15. Nomor Registrasi Puskesmas yang selanjutnya disingkat Noregpus adalah kode pengenal puskesmas yang bersifat unik dan membedakan satu puskesmas dengan puskesmas lain yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. 16. Rekening Puskesmas adalah rekening atas nama Puskesmas yang digunakan oleh Puskesmas untuk operasional Dana BOK Puskesmas yang dibuka pada bank umum dan terdaftar dalam Sistem Kliring Nasional Bank INDONESIA (SKNBI) dan/atau Bank INDONESIA Real Time Gross Settlement (BI-RTGS) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 17. Dinas Kesehatan adalah perangkat daerah yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang kesehatan yang menjadi kewenangan daerah. 18. Pemerintah Pusat adalah PRESIDEN Republik INDONESIA yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik INDONESIA yang dibantu oleh Wakil PRESIDEN dan menteri sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 19. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 20. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

BAB II

RUANG LINGKUP DAK NONFISIK BIDANG KESEHATAN

Pasal 3

Koreksi

(1) DAK Nonfisik Bidang Kesehatan terdiri atas: a. BOK Dinas; dan b. BOK Puskesmas. (2) BOK Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: a. BOK Dinas Kesehatan provinsi; b. BOK Dinas Kesehatan kabupaten/kota; dan c. BOK pengawasan obat dan makanan. (3) BOK Dinas Kesehatan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas: a. UKM Esensial tersier; b. kefarmasian dan BMHP; c. akreditasi rumah sakit; dan d. pelatihan/peningkatan kapasitas topik prioritas. (4) BOK Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas: a. UKM Esensial sekunder; b. kefarmasian dan BHP termasuk BMHP; c. akreditasi laboratorium kesehatan daerah; d. akreditasi FKTP; e. pelayanan kesehatan bergerak; dan f. pelatihan/peningkatan kapasitas topik prioritas. (5) BOK Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas: a. UKM Esensial primer; b. pemberian makanan tambahan berbahan pangan lokal; c. insentif UKM; d. manajemen Puskesmas; dan e. kalibrasi.

Pasal 4

(1) UKM Esensial tersier sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a terdiri atas: a. penurunan AKI, AKB, dan percepatan perbaikan gizi masyarakat; b. upaya deteksi dini, preventif, dan respons penyakit; dan c. upaya Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas). (2) Kefarmasian dan BMHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b terdiri atas: a. pengadaan obat program kesehatan ibu dan anak; b. pengadaan obat program gizi; dan c. distribusi obat, BMHP dan vaksin dari provinsi ke kabupaten/kota. (3) Akreditasi rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c terdiri atas pelaksanaan percepatan akreditasi rumah sakit di wilayah Provinsi Maluku dan wilayah seluruh Provinsi di Papua. (4) Pelatihan/peningkatan kapasitas topik prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d terdiri atas pelatihan tenaga kesehatan/petugas Puskesmas sesuai layanan klaster siklus hidup.

Pasal 5

(1) UKM Esensial sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a terdiri atas: a. penurunan AKI, AKB, dan percepatan perbaikan gizi masyarakat; b. upaya deteksi dini, preventif, dan respons penyakit; dan c. upaya Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas). (2) Kefarmasian dan BHP termasuk BMHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf b terdiri atas: a. kefarmasian dan BMHP; dan b. BHP pencegahan dan pengendalian penyakit. (3) Akreditasi laboratorium kesehatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf c berupa peningkatan mutu dan akreditasi laboratorium kesehatan daerah menuju Bio Safety Level Dua (BSL-2). (4) Akreditasi FKTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf d berupa peningkatan mutu pelayanan FKTP. (5) Pelayanan kesehatan bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf e berupa peningkatan akses pelayanan kesehatan di daerah terpencil/sangat terpencil melalui pelayanan kesehatan bergerak. (6) Pelatihan/peningkatan kapasitas topik prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf f diarahkan untuk mendukung peningkatan kapasitas bagi: a. tenaga kesehatan melalui pelatihan; dan b. kader kesehatan melalui workshop.

Pasal 6

(1) UKM Esensial primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf a terdiri atas: a. penurunan AKI, AKB, dan percepatan perbaikan gizi masyarakat; b. upaya deteksi dini, preventif, dan respons penyakit; dan c. upaya Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas). (2) Pemberian makanan tambahan berbahan pangan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf b berupa pemberian makanan tambahan berbahan pangan lokal bagi ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) dan balita gizi kurang. (3) Insentif UKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf c berupa pemberian insentif untuk meningkatkan kinerja petugas Puskesmas dalam melaksanakan UKM di Puskesmas. (4) Manajemen Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf d terdiri atas: a. upaya penguatan perencanaan melalui mini lokakarya; b. paket internet Puskesmas dan Puskesmas pembantu; dan c. persiapan BLUD Puskesmas. (5) Kalibrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf e berupa pelaksanaan kalibrasi alat kesehatan Puskesmas.

Pasal 7

DAK Nonfisik bidang kesehatan untuk menu kegiatan BOK pengawasan obat dan makanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c diatur dengan peraturan badan yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan obat dan makanan.

BAB IV

PENYALURAN DANA

Pasal 10

Koreksi

(1) Dana BOK Dinas Kesehatan provinsi disalurkan dari rekening kas umum negara ke rekening kas umum daerah provinsi. (2) Dana BOK Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota disalurkan dari rekening kas umum negara ke rekening kas umum daerah kabupaten/kota. (3) Dana BOK Puskesmas disalurkan dari rekening kas umum negara ke rekening Puskesmas yang menjadi bagian kas umum daerah. (4) Penyaluran Dana BOK Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan berdasarkan Rencana Kegiatan. (5) Penyaluran Dana BOK Dinas Kesehatan provinsi dan BOK Dinas Kesehatan kabupaten/kota dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 11

(1) Penyaluran Dana BOK Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan setelah mendapat rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. (2) Rekomendasi penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan laporan realisasi penggunaan dana yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah. (3) Laporan realisasi penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan ketentuan: a. penyampaian laporan realisasi penggunaan tahap I paling lambat tanggal 31 Mei tahun anggaran berkenaan; b. penyampaian laporan realisasi penggunaan tahap II paling lambat tanggal 30 September tahun anggaran berkenaan; c. penyampaian laporan realisasi penggunaan tahap III paling lambat tanggal 31 Januari tahun anggaran berikutnya; dan d. penyampaian laporan yang bertepatan dengan hari libur kalender dilaksanakan paling lambat 1 (satu) hari pada hari kerja berikutnya. (4) Laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diverifikasi secara berjenjang oleh Dinas Kesehatan dan organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan keuangan pemerintah daerah. (5) Laporan realisasi penggunaan Dana BOK Puskesmas tahap I dan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b dijadikan sebagai dasar rekomendasi penyaluran tahap III.

Pasal 12

(1) Berdasarkan laporan realisasi penggunaan BOK Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), Dinas Kesehatan melakukan verifikasi pada level menu kegiatan BOK Puskesmas. (2) Hasil verifikasi Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan keuangan pemerintah daerah untuk melakukan verifikasi laporan penggunaan BOK pada level jenis BOK. (3) Berdasarkan verifikasi organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan keuangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan menyusun rekomendasi penyaluran BOK Puskesmas. (4) Rekomendasi penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan c.q Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat 16 (enam belas) hari kalender sebelum batas waktu penyaluran. (5) Verifikasi laporan realisasi penggunaan BOK Puskesmas dilakukan melalui aplikasi e-renggar.

BAB V

REKENING DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK

Pasal 13

Koreksi

(1) Rekening DAK Nonfisik Bidang Kesehatan meliputi: a. rekening kas umum daerah; dan b. rekening Puskesmas. (2) Rekening kas umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk menerima penyaluran Dana BOK Dinas. (3) Rekening Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan bagian dari rekening kas umum daerah yang digunakan untuk operasional Dana BOK Puskesmas. (4) Rekening Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi kriteria: a. atas nama Puskesmas sesuai dengan nama yang terdaftar dalam aplikasi Regpus; dan b. nama rekening diawali dengan Noregpus dan diikuti jenis pendanaan serta nama Puskesmas. (5) Rekening Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bupati/Wali Kota sesuai dengan kewenangannya dan disampaikan oleh Dinas Kesehatan kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan melalui aplikasi e-renggar.

Pasal 14

(1) Rekening Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) dibuka pada bank dengan kriteria: a. mempunyai teknologi informasi yang berkualitas dan handal serta mampu: 1) memenuhi fasilitas pengelolaan Rekening Puskesmas; dan 2) mengembangkan fasilitas interkoneksi data antar server yang terhubung secara langsung (host to host) atas pengelolaan Rekening Puskesmas dengan sistem aplikasi e-renggar. b. sanggup mematuhi ketentuan peraturan perundang undangan; dan c. bersedia bekerja sama dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. (2) Fasilitas pengelolaan Rekening Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 paling sedikit meliputi: a. kemampuan konsolidasi rekening riil; b. menyediakan layanan pengelolaan keuangan dengan sistem manajemen kas (cash management system) yang beroperasi penuh serta mendukung pembayaran dan penyetoran penerimaan daerah; c. bebas biaya administrasi; d. tidak memungut pajak; dan e. menyediakan dasbor (dashboard) yang dapat memonitor aktivitas seluruh rekening. (3) Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan melalui mekanisme kontes sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Dalam melaksanakan mekanisme kontes sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri. (5) Berdasarkan hasil kontes sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan memberikan rekomendasi bank kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 15

(1) Menteri dapat memberikan rekomendasi untuk penundaan atau penghentian penyaluran Dana BOK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENGELOLAAN DAK NONFISIK BIDANG KESEHATAN

Pasal 16

Koreksi

Pengelolaan DAK Nonfisik Bidang Kesehatan meliputi: a. persiapan teknis; b. pelaksanaan kegiatan; c. pelaporan; dan d. pemantauan dan evaluasi.

Pasal 17

Koreksi

(1) Pemerintah Daerah melakukan persiapan teknis dengan menyusun dan menyampaikan usulan Rencana Kegiatan DAK Nonfisik Bidang Kesehatan melalui aplikasi e- renggar. (2) Pemerintah Daerah dalam menyusun dan menyampaikan usulan Rencana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendahulukan komponen wajib yang merupakan bagian dari menu dan rincian menu. (3) Penyusunan Rencana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang ditetapkan setiap tahun oleh PRESIDEN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. menu kegiatan; dan b. rincian pendanaan menu kegiatan. (5) Pemerintah Daerah dapat mengusulkan perubahan rencana kegiatan DAK Nonfisik Bidang Kesehatan kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan pada minggu keempat bulan Februari sampai dengan minggu pertama bulan Maret tahun anggaran berjalan. (6) Usulan perubahan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diajukan dengan menyertakan: a. surat usulan perubahan yang ditandatangani oleh kepala daerah; b. surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang ditandatangani oleh kepala daerah; c. telaah usulan perubahan yang ditandatangani oleh kepala Dinas Kesehatan provinsi atau kepala Dinas Kesehatan kabupaten/kota; dan d. data pendukung lainnya.

Pasal 18

(1) Dalam rangka persiapan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, Pemerintah Daerah menganggarkan DAK Nonfisik Bidang Kesehatan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan mengacu pada informasi resmi rincian alokasi DAK Nonfisik Bidang Kesehatan yang disampaikan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. (2) Dalam menginformasikan rincian alokasi DAK Nonfisik Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan mengacu pada rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang ditetapkan setiap tahun oleh PRESIDEN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

(1) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, dilaksanakan oleh: a. Dinas Kesehatan provinsi; b. Dinas Kesehatan kabupaten/kota; c. Puskesmas; dan d. laboratorium kesehatan daerah/laboratorium kesehatan masyarakat. (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan: a. dapat dilaksanakan oleh masing-masing program atau lintas program; b. alokasi per menu kegiatan dapat menyesuaikan dengan prioritas masing-masing daerah; c. dikoordinasikan oleh kepala dinas kesehatan provinsi, kepala dinas kesehatan kabupaten/kota atau kepala puskesmas; dan d. berpedoman pada klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan, dan keuangan daerah. (3) Pelaksanaan kegiatan DAK Nonfisik Bidang Kesehatan untuk menu kegiatan BOK pengawasan obat dan makanan dilakukan sesuai dengan petunjuk operasional penggunaan dana alokasi khusus nonfisik yang ditetapkan oleh badan yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan.

Pasal 20

(1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c, disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan. (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa laporan DAK Nonfisik Bidang Kesehatan per menu kegiatan yang terdiri atas: a. realisasi penyerapan anggaran; b. realisasi pelaksanaan kegiatan; dan c. permasalahan dalam pelaksanaan dan saran perbaikan. (3) Laporan DAK Nonfisik Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara daring melalui aplikasi e-renggar.

Pasal 21

(1) Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d dilakukan terhadap: a. ketepatan waktu penyampaian laporan; b. kelengkapan dokumen laporan; c. realisasi penyerapan anggaran setiap kegiatan DAK Nonfisik Bidang Kesehatan; d. realisasi pelaksanaan kegiatan DAK Nonfisik Bidang Kesehatan (output); e. capaian indikator prioritas nasional; f. permasalahan pelaksanaan DAK Nonfisik Bidang Kesehatan di daerah dan tindak lanjut yang diperlukan; g. dampak dan manfaat pelaksanaan; dan h. permasalahan lain yang dihadapi dan tindak lanjut yang diperlukan. (2) Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas Kesehatan.

Pasal 22

(1) Dinas Kesehatan provinsi sesuai kewenangan, tugas dan fungsi melakukan pembinaan kepada Dinas Kesehatan kabupaten/kota pengelola BOK Dinas. (2) Dinas Kesehatan kabupaten/kota sesuai kewenangan, tugas, dan fungsi melakukan pembinaan kepada Puskesmas pengelola BOK Puskesmas. (3) Dinas Kesehatan kabupaten/kota pengelola DAK Nonfisik Bidang Kesehatan sesuai dengan kewenangan, tugas, dan fungsinya dapat melakukan koordinasi dan konsultasi terkait pengelolaan Dana BOK dengan Dinas Kesehatan provinsi pengelola DAK Nonfisik Bidang Kesehatan. (4) Puskesmas pengelola BOK Puskesmas sesuai dengan kewenangan, tugas, dan fungsinya dapat melakukan koordinasi dan konsultasi terkait pengelolaan Dana BOK dengan Dinas Kesehatan kabupaten/kota.

Pasal 23

Pengelolaan keuangan DAK Nonfisik Bidang Kesehatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah.

Peraturan Menteri Nomor 42 Tahun 2022 tentang PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK BIDANG KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2023

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB III

Pasal 8

Pasal 9

BAB IV

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB V

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB VI

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

BAB VII

Pasal 24

Pasal 25

BAB VIII

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

BAB IX

Pasal 29

Pasal 30