PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 42 Tahun 2018 tentang Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit

PERMEN Nomor 42 Tahun 2018

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB II

ORGANISASI

Pasal 4

(1) Komite Etik dan Hukum dibentuk oleh Kepala atau Direktur Rumah Sakit melalui surat keputusan. (2) Komite Etik dan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala atau Direktur Rumah Sakit. (3) Pembentukan Komite Etik dan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan sumber daya yang dimiliki oleh Rumah Sakit.

Pasal 5

Koreksi

(1) Susunan organisasi Komite Etik dan Hukum paling sedikit terdiri atas: a. ketua; b. sekretaris; dan c. anggota. (2) Ketua dan sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merangkap sebagai anggota. (3) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak merangkap jabatan lain di Rumah Sakit. (4) Selain susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk subkomite etik penelitian sesuai dengan kebutuhan Rumah Sakit.

Pasal 6

(1) Keanggotaan Komite Etik dan Hukum paling sedikit terdiri atas: a. tenaga medis; b. tenaga keperawatan; c. tenaga kesehatan lain; d. unsur yang membidangi mutu dan keselamatan pasien; e. unsur administrasi umum dan keuangan, pengelola pelayanan hukum; dan f. unsur administrasi umum dan keuangan, pengelola sumber daya manusia. (2) Jumlah personil keanggotaan Komite Etik dan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan Rumah Sakit. (3) Keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d diusulkan oleh masing-masing komite. (4) Keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f diusulkan oleh pimpinan unit sumber daya manusia di rumah sakit. (5) Dalam hal dibutuhkan, keanggotaan Komite Etik dan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan unsur masyarakat.

Pasal 7

Keanggotaan Komite Etik dan Hukum diangkat dan diberhentikan oleh Kepala atau Direktur Rumah Sakit.

Pasal 8

(1) Untuk diangkat menjadi anggota Komite Etik dan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 harus dipenuhi persyaratan: a. tidak pernah melakukan perbuatan tercela; b. sehat jasmani dan jiwa; c. memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman bekerja di bidang etik dan/atau hukum; d. mengikuti pelatihan etik dan hukum rumah sakit; e. bersedia bekerja sebagai anggota Komite Etik dan Hukum; dan f. memiliki kepedulian dan kepekaan terhadap masalah etik, hukum, sosial lingkungan dan kemanusiaan. (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat dipenuhi paling lambat 1 (satu) tahun setelah diangkat menjadi anggota Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit.

Pasal 9

(1) Kepala atau Direktur Rumah sakit dapat memberhentikan anggota Komite Etik dan Hukum sebelum habis masa kerjanya disertai dengan alasan pemberhentian. (2) Alasan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. tidak melaksanakan tugas dan fungsi Komite Etik dan Hukum; b. melanggar Panduan Etika dan Perilaku (Code of Conduct); c. terlibat dalam tindakan yang merugikan Rumah Sakit; dan/atau d. dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. (3) Pemberhentian anggota Komite Etik dan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis oleh Kepala atau Direktur Rumah Sakit kepada ketua dan/atau anggota yang diberhentikan.

Pasal 10

Ketentuan mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota Komite Etik dan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 9 dan masa kerja keanggotaan Komite Etik dan Hukum ditetapkan oleh Kepala atau Direktur Rumah Sakit.

Pasal 11

(1) Komite Etik dan Hukum bertugas meningkatkan dan menjaga kepatuhan penerapan etika dan hukum di Rumah Sakit, dengan cara: a. menyusun Panduan Etik dan Perilaku (Code of Conduct); b. menyusun pedoman Etika Pelayanan; c. membina penerapan Etika Pelayanan, Etika Penyelenggaraan, dan hukum perumahsakitan; d. mengawasi pelaksanaan penerapan Etika Pelayanan dan Etika Penyelenggaraan; e. memberikan analisis dan pertimbangan etik dan hukum pada pembahasan internal kasus pengaduan hukum; f. mendukung bagian hukum dalam melakukan pilihan penyelesaian sengketa (alternative dispute resolution) dan/atau advokasi hukum kasus pengaduan hukum; dan g. menyelesaikan kasus pelanggaran etika pelayanan yang tidak dapat diselesaikan oleh komite etika profesi terkait atau kasus etika antar profesi di Rumah Sakit. (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komite Etik dan Hukum bertugas: a. memberikan pertimbangan kepada Kepala atau Direktur Rumah Sakit mengenai kebijakan, peraturan, pedoman, dan standar yang memiliki dampak etik dan/atau hukum; dan b. memberikan pertimbangan dan/atau rekomendasi terkait pemberian bantuan hukum dan rehabilitasi bagi sumber daya manusia rumah sakit.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Komite Etik dan Hukum memiliki fungsi: a. pengelolaan data dan informasi terkait etika Rumah Sakit; b. pengkajian etika dan hukum perumahsakitan, termasuk masalah profesionalisme, interkolaborasi, pendidikan, dan penelitian serta nilai-nilai bioetika dan humaniora; c. sosialisasi dan promosi Panduan Etik dan Perilaku (Code of Conduct) dan pedoman etika pelayanan; d. pencegahan penyimpangan Panduan Etik dan Perilaku (Code of Conduct) dan pedoman Etika Pelayanan; e. monitoring dan evaluasi terhadap penerapan Panduan Etik dan Perilaku (Code of Conduct) dan pedoman Etika Pelayanan; f. pembimbingan dan konsultasi dalam penerapan Panduan Etik dan Perilaku (Code of Conduct) dan pedoman Etika Pelayanan; g. penelusuran dan penindaklanjutan kasus terkait Etika Pelayanan dan Etika Penyelenggaraan sesuai dengan peraturan internal Rumah Sakit; dan h. penindaklanjutan terhadap keputusan etik profesi yang tidak dapat diselesaikan oleh komite profesi yang bersangkutan atau kasus etika antar profesi.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 , Komite Etik dan Hukum berwenang: a. menghadirkan pihak terkait untuk menyelesaikan masalah etik Rumah Sakit; b. melakukan klarifikasi dengan pihak terkait sebagai penyusunan bahan rekomendasi; dan c. memberikan rekomendasi kepada Kepala atau Direktur Rumah Sakit mengenai sanksi terhadap pelaku pelanggaran Panduan Etik dan Perilaku (Code of Conduct) dan pedoman Etika Pelayanan.

Pasal 14

(1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 Komite Etik dan Hukum dapat membentuk panitia adhoc. (2) Panitia adhoc sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala atau Direktur Rumah Sakit berdasarkan usulan ketua Komite Etik dan Hukum. (3) Panitia adhoc sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit lain.

Pasal 15

Komite Etik dan Hukum harus melaporkan kegiatannya secara berkala kepada Kepala atau Direktur Rumah Sakit paling sedikit setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu bila diperlukan.

BAB Kedua

Susunan Organisasi dan Keanggotaan

Pasal 5

Koreksi

Pasal 6

Pasal 7

Keanggotaan Komite Etik dan Hukum diangkat dan diberhentikan oleh Kepala atau Direktur Rumah Sakit.

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB Ketiga

Tugas, Fungsi, dan Kewenangan

Pasal 11

Koreksi

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Komite Etik dan Hukum harus melaporkan kegiatannya secara berkala kepada Kepala atau Direktur Rumah Sakit paling sedikit setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu bila diperlukan.

BAB III

PENYELENGGARAAN

Pasal 16

Koreksi

(1) Kepala/direktur rumah sakit MENETAPKAN kebijakan, prosedur dan sumber daya yang diperlukan untuk menjalankan tugas dan fungsi Komite Etik dan Hukum. (2) Komite Etik dan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala atau Direktur Rumah Sakit.

Pasal 17

Koreksi

(1) Komite Etik dan Hukum merupakan unit yang bersifat memberikan kajian, pertimbangan, dan rekomendasi. (2) Kajian, pertimbangan, dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipergunakan Kepala atau Direktur Rumah Sakit dalam menyusun perencanaan dan pengambilan keputusan.

Pasal 18

(1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Komite Etik dan Hukum dapat berkoordinasi dengan unsur komite medik, komite keperawatan, atau komite/unit lain di rumah sakit. (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tata hubungan kerja penyelenggaraan etika dan hukum di rumah sakit yang ditetapkan oleh Kepala atau Direktur Rumah Sakit. (3) Tata hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. tata hubungan kerja dalam penerapan etika pelayanan dan etika penyelenggaraan; dan b. tata hubungan kerja dalam penerapan hukum perumahsakitan.

Pasal 19

(1) Pengaduan dan pelaporan terhadap persoalan etik dan hukum Rumah Sakit dapat disampaikan secara langsung melalui tatap muka atau secara tertulis/surat kepada unit pelayanan pengaduan yang terdapat di Rumah Sakit. (2) Pengaduan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat dipertanggungjawabkan dan dilakukan penanganan secara tepat. (3) Penanganan pengaduan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pencatatan, penelaahan, penanganan lebih lanjut, pelaporan, dan pengarsipan.

Pasal 20

(1) Unit pelayanan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) melakukan pemilahan terhadap pengaduan dan pelaporan yang meliputi persoalan: a. etika profesi; b. etika nonprofesi; atau c. di luar etika profesi dan/atau etika nonprofesi. (2) Hasil pemilahan yang dilakukan oleh unit pelayanan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada unit terkait di Rumah Sakit untuk ditindaklanjuti. (3) Persoalan etika profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditindaklanjuti oleh komite masing-masing tenaga kesehatan di Rumah Sakit sesuai dengan bidangnya. (4) Persoalan etika nonprofesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditindaklanjuti oleh bagian sumber daya manusia dan/atau Komite Etik dan Hukum. (5) Persoalan di luar etika profesi dan/atau etika nonprofesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditindaklanjuti oleh Komite Etik dan Hukum. (6) Dalam hal persoalan etika profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melibatkan antar profesi di Rumah Sakit, ditindaklanjuti oleh Komite Etik dan Hukum.

Pasal 21

(1) Setiap Rumah Sakit harus memiliki Panduan Etik dan Perilaku (Code of Conduct) dan Pedoman Etika Pelayanan. (2) Panduan Etik dan Perilaku (Code of Conduct) dan Pedoman Etika Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mampu mengatur dan mendorong seluruh sumber daya manusia di Rumah Sakit bekerja sesuai etika umum, etika profesi, Etika Pelayanan, dan Etika Penyelenggaraan. (3) Panduan Etik dan Perilaku (Code of Conduct) dan Pedoman Etika Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Komite Etik dan Hukum dan ditetapkan oleh Kepala atau Direktur Rumah Sakit. (4) Dalam hal rumah sakit memiliki keterbatasan sumber daya manusia, penyusunan Panduan Etik dan Perilaku (Code of Conduct) dan Pedoman Etika Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat disusun oleh tim yang ditetapkan oleh Kepala atau Direktur Rumah Sakit.

Pasal 22

Panduan Etik dan Perilaku (Code of Conduct) dan Pedoman Etika Pelayanan harus dilakukan pengkajian dan peninjauan ulang secara berkala paling lama setiap 2 (dua) tahun sekali disesuaikan dengan perkembangan, kebutuhan pelayanan, dan dinamika Rumah Sakit.

Pasal 23

(1) Rumah Sakit harus melakukan sosialisasi kepada pengelola dan seluruh sumber daya manusia Rumah Sakit dalam rangka penegakan Panduan Etik dan Perilaku (Code of Conduct) dan Pedoman Etika Pelayanan. (2) Sumber daya manusia Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pegawai Rumah Sakit, mitra, peserta didik, dan tenaga alih daya (outsourcing). (3) Sosialisasi dan promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan: a. mewujudkan rasa memiliki terhadap Panduan Etik dan Perilaku (Code of Conduct) dan Pedoman Etika Pelayanan sehingga melahirkan kesadaran dari seluruh sumber daya manusia rumah sakit untuk melaksanakannya; b. meningkatkan pengetahuan dan wawasan seluruh sumber daya manusia Rumah Sakit mengenai arti penting Panduan Etik dan Perilaku (Code of Conduct) dan Pedoman Etika Pelayanan bagi pelayanan etik yang baik (good ethical practice); dan c. memberikan kesadaraan kepada seluruh sumber daya manusia Rumah Sakit bahwa Panduan Etik dan Perilaku (Code of Conduct) dan Pedoman Etika Pelayanan merupakan bagian tak terpisahkan dari pelayanan kesehatan dan penilaian kinerja.

Pasal 24

(1) Setiap sumber daya manusia Rumah Sakit yang mengetahui terjadinya pelanggaran Panduan Etik dan Perilaku (Code of Conduct) dan Pedoman Etika Pelayanan wajib melaporkan kepada Komite Etik dan Hukum, komite lain yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan etika profesi, dan/atau atasan langsung. (2) Komite Etik dan Hukum atau komite yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan etika Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melindungi identitas pengadu atau pelapor sepanjang pengaduan atau pelaporannya dapat dipertanggungjawabkan.

Peraturan Menteri Nomor 42 Tahun 2018 tentang Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB Kesatu

Pasal 4

BAB Kedua

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB Ketiga

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB III

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

BAB Kesatu

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB Kedua

Pasal 19

Pasal 20

BAB Ketiga

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

BAB IV

Pasal 25

BAB V

Pasal 26

Pasal 27

BAB VI

Pasal 28

BAB VII

Pasal 29