PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 40 Tahun 2019 tentang PENATAAN JABATAN PELAKSANA DAN JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

PERMEN Nomor 40 Tahun 2019

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Penataan adalah suatu proses yang sistematis dan berkelanjutan untuk memperoleh kualitas, kuantitas, komposisi, dan distribusi pegawai yang tepat sesuai dengan kebutuhan organisasi. 2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG tentang Aparatur Sipil Negara yang bekerja di Lingkungan Kementerian Kesehatan. 3. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang PNS dalam suatu satuan organisasi. 4. Jabatan Pelaksana adalah bagian dari kelompok jabatan administrasi dan berkedudukan di bawah jabatan pengawas. 5. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. 6. Satuan Kerja adalah bagian dari organisasi pada Kementerian Kesehatan yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program Kementerian Kesehatan serta memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran. 7. Unit Kerja adalah bagian organisasi dari Satuan Kerja. 8. Pejabat Pelaksana adalah PNS yang menduduki Jabatan Pelaksana di lingkungan Kementerian Kesehatan. 9. Pejabat Fungsional adalah PNS yang menduduki Jabatan Fungsional di lingkungan Kementerian Kesehatan. 10. Informasi Jabatan adalah penyajian data jabatan yang didapatkan melalui proses pengumpulan dan analisis dengan menggunakan metode tertentu yang akan digunakan sebagai fondasi/dasar bagi program manajemen kepegawaian, kelembagaan, ketatalaksanaan, dan pengawasan. 11. Analisis Beban Kerja adalah metode untuk menghasilkan perhitungan kebutuhan sumber daya manusia yang sesuai dengan kualifikasi yang dipersyaratkan pada masing-masing jabatan. 12. Peta Jabatan adalah bentangan nama jabatan yang dibutuhkan oleh suatu unit kerja dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya. 13. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan MENETAPKAN pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 14. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 15. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. 16. Kepala Biro adalah kepala biro yang menyelenggarakan urusan di bidang kepegawaian.

BAB III

TINDAK LANJUT PEMETAAN

Pasal 8

Koreksi

(1) Dalam hal hasil pemetaan menunjukkan kesesuaian jumlah, jenis Jabatan, dan syarat Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, maka dilakukan tindak lanjut penetapan terhadap masing- masing PNS ke dalam Jabatan Pelaksana atau Jabatan Fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Dalam hal hasil pemetaan menunjukkan ketidaksesuaian antara jumlah, jenis Jabatan, dan/atau syarat Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, maka dilakukan tindak lanjut: a. perpindahan Unit Kerja atau Satuan Kerja; b. perpindahan Jabatan; c. penyesuaian/inpassing; d. pengembangan kompetensi; atau e. pemberhentian.

Pasal 9

(1) Penetapan terhadap PNS ke dalam Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) bertujuan untuk: a. memberikan kejelasan dalam pelaksanaan tugas PNS pada Satuan Kerja; b. menentukan besaran tunjangan kinerja yang diberikan; dan c. pemenuhan sumber daya manusia sesuai kebutuhan organisasi. (2) Penetapan PNS dalam Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam bentuk Surat Keputusan Pejabat yang Berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1) Perpindahan Unit Kerja atau Satuan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dilakukan dalam hal terdapat kelebihan atau kekurangan jumlah dan/atau jenis Jabatan dalam Unit Kerja, tanpa mengubah nama Jabatan. (2) Perpindahan Unit Kerja atau Satuan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemindahan PNS ke Unit Kerja lain dalam Satuan Kerja atau pemindahan PNS antar Satuan Kerja, sesuai Peta Jabatan yang tersedia. (3) Perpindahan PNS ke Unit Kerja lain dalam Satuan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh pimpinan Satuan Kerja, serta dilaporkan kepada: a. Sekretaris unit eselon I untuk PNS di lingkungan Direktorat Jenderal, Inspektorat Jenderal, atau Badan, dengan tembusan kepada Kepala Biro; atau b. Kepala Biro untuk PNS di lingkungan Sekretariat Jenderal. (4) Perpindahan PNS antar Satuan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan Kepala Biro berdasarkan usulan pimpinan Satuan Kerja. (5) Perpindahan Unit Kerja atau Satuan Kerja dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 11

(1) Perpindahan Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b dilakukan dalam hal terdapat kelebihan atau kekurangan jumlah dan/atau jenis Jabatan dengan mengubah nama Jabatan sesuai dengan formasi yang tersedia. (2) Perpindahan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. perpindahan Jabatan antar Jabatan Pelaksana; b. perpindahan Jabatan dari Jabatan Fungsional menjadi Jabatan Pelaksana; c. perpindahan Jabatan dari Jabatan Pelaksana menjadi Jabatan Fungsional; d. perpindahan Jabatan dari Jabatan Fungsional menjadi Jabatan Fungsional lain; e. perpindahan Jabatan dari Jabatan Administrator/ Pengawas menjadi Jabatan Pelaksana; dan f. perpindahan Jabatan dari Jabatan Administrator/ Pengawas menjadi Jabatan Fungsional. (3) Perpindahan Jabatan dalam Jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh menyebabkan penurunan kelas jabatan, kecuali: a. untuk PNS yang prestasi kerjanya bernilai cukup atau bernilai buruk selama 2 (dua) tahun berturut- turut; b. untuk PNS yang sebelumnya telah ditetapkan dalam Jabatan di atas kualifikasi pendidikan; dan/atau c. atas permintaan PNS yang bersangkutan. (4) Dalam hal perpindahan Jabatan dalam Jabatan Pelaksana menyebabkan Penurunan kelas Jabatan sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf b dan huruf c, harus disertai dengan surat pernyataan bersedia pindah Jabatan dengan kelas lebih rendah bermaterai dan ditandatangani oleh PNS yang bersangkutan dan diketahui oleh kepala Satuan Kerja. (5) Perpindahan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala Biro berdasarkan usulan pimpinan Satuan Kerja.

Pasal 12

(1) Penyesuaian/inpassing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c untuk Jabatan Pelaksana dilakukan dalam hal terdapat ketidaksesuaian syarat Jabatan namun memiliki pengalaman. (2) Pelaksanaan penyesuaian/Inpassing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c bagi Jabatan Fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Penyesuaian/inpassing untuk Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan: a. adanya ketidaksesuaian syarat Jabatan di Unit Kerja berdasarkan data ketersediaan pegawai yang dibuktikan dengan Peta Jabatan; dan b. telah melaksanakan tugas dalam jabatan tersebut paling sedikit 2 (dua) tahun dan masih menjalankan tugas di bidang Jabatan yang akan diduduki, dibuktikan dengan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT); dan c. mendapatkan penilaian prestasi kerja paling rendah dengan nilai Baik dalam 2 (dua) tahun berturut- turut. (4) Penyesuaian/Inpassing bagi Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilaksanakan satu tingkat di atas kualifikasi pendidikan yang dimiliki, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

(1) Pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d dilakukan dalam hal terdapat ketidaksesuaian syarat Jabatan. (2) Pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memenuhi syarat Jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 14

(1) Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e dilakukan bagi PNS yang tidak memenuhi syarat Jabatan dan tidak dapat dilakukan Perpindahan Unit Kerja, Perpindahan Jabatan, Penyesuaian/inpassing, atau pengembangan kompetensi. (2) Pemberhentian bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme pemberhentian karena kebijakan pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Menteri Nomor 40 Tahun 2019 tentang PENATAAN JABATAN PELAKSANA DAN JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB II

Pasal 6

Pasal 7

BAB III

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB IV

Pasal 15

BAB V

Pasal 16

BAB V

Pasal 17

Pasal 18

BAB VI

Pasal 19

Pasal 20