PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Program Internsip Dokter dan Dokter Gigi Indonesia

PERMEN Nomor 39 Tahun 2017

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB II

PROGRAM INTERNSIP

Pasal 2

(1) Penyelenggaraan program Internsip secara nasional diselenggarakan oleh Menteri. (2) Program Internsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diikuti oleh setiap dokter dan dokter gigi warga negara INDONESIA lulusan program profesi dokter atau dokter gigi dalam negeri dan luar negeri. (3) Program Internsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. program Internsip dokter; dan b. program Internsip dokter gigi. (4) Program Internsip dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan dalam rangka pemahiran dan pemandirian dokter. (5) Ketentuan mengenai program Internsip dokter gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 3

(1) Setiap dokter yang akan mengikuti program Internsip harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. telah disumpah sebagai dokter; dan b. memiliki STR untuk kewenangan Internsip. (2) STR untuk kewenangan Internsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikeluarkan oleh Konsil Kedokteran INDONESIA. (3) STR untuk kewenangan Internsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan persyaratan untuk memperoleh SIP Internsip. (4) STR untuk kewenangan Internsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya berlaku selama melaksanakan program Internsip.

Pasal 4

(1) Setiap dokter yang akan mengikuti program Internsip harus mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Kepala Badan dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1). (2) Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan seleksi terhadap permohonan yang diajukan. (3) Dokter yang lulus seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan diterima sebagai peserta program Internsip. (4) Permohonan dan penerimaan calon peserta Internsip di dilaksanakan sesuai dengan periodesasi yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 5

Program Internsip dokter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dilaksanakan paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 6

(1) Program Internsip dokter dilaksanakan di wahana Internsip. (2) Wahana Internsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi rumah sakit dan pusat kesehatan masyarakat serta jejaringnya yang ditetapkan oleh Menteri. (3) Terhadap wahana Internsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan penilaian, monitoring dan evaluasi.

Pasal 7

(1) Setiap peserta program Internsip wajib mempunyai SIP Internsip. (2) SIP Internsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota atas rekomendasi pejabat kesehatan yang berwenang di kabupaten/kota lokasi penempatan. (3) SIP Internsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya berlaku selama melaksanakan program Internsip.

Pasal 8

(1) Setiap peserta program Internsip wajib didampingi oleh dokter pendamping program Internsip. (2) Dokter pendamping program Internsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan peningkatan pemahaman dan kemampuan mengenai tugas dan fungsi dokter pendamping program Internsip dari fakultas kedokteran.

Pasal 9

(1) Setiap peserta program Internsip yang telah menyelesaikan program Internsip akan mendapatkan surat laporan pelaksanaan program Internsip dari pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan tempat menjalani program Internsip. (2) Surat laporan pelaksanaan program Internsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan persyaratan untuk memperoleh Surat Tanda Selesai Internsip. (3) Surat Tanda Selesai Internsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Menteri.

Pasal 10

Peserta program Internsip mempunyai kewajiban: a. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah INDONESIA; b. bekerja sesuai dengan standar kompetensi, standar pelayanan dan standar profesi; c. mengintegrasikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperoleh selama pendidikan dan mengaplikasikannya dalam pelayanan kesehatan; d. mengembangkan keterampilan praktik kedokteran pelayanan kesehatan primer yang menekankan pada upaya promotif dan preventif; e. bekerja dalam batas kewenangan klinis, mematuhi peraturan internal fasilitas pelayanan kesehatan, serta ketentuan hukum dan etika; dan f. berperan aktif dalam tim pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan.

Pasal 11

(1) Peserta program Internsip mempunyai hak: a. mendapat bantuan biaya hidup dasar, transportasi, dan/atau tunjangan; b. mendapat perlindungan hukum sepanjang mematuhi standar kompetensi, standar profesi, dan standar pelayanan; c. mendapat pendampingan dari dokter yang telah memenuhi kualifikasi sebagai pendamping; d. mendapat fasilitas tempat tinggal; dan e. mendapatkan jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan. (2) Bantuan biaya hidup dasar dan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditanggung oleh Menteri. (3) Komponen dan besaran bantuan biaya hidup dan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang keuangan. (4) Selain bantuan biaya hidup dan transportasi yang diberikan oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan wahana Internsip dapat memberikan insentif, tunjangan dan/atau fasilitas lainnya kepada peserta program Internsip sesuai dengan kemampuan keuangan masing- masing.

BAB III

KIDI

Pasal 12

Koreksi

Dalam rangka menyelenggarakan program Internsip dokter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a, Menteri dapat membentuk KIDI.

Pasal 13

Koreksi

(1) Keanggotaan KIDI berjumlah 11 (sebelas) orang terdiri atas unsur-unsur yang berasal dari: a. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan sebanyak 3 (tiga) orang; b. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi sebanyak 1 (satu) orang; c. Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran INDONESIA sebanyak 2 (dua) orang; d. Ikatan Dokter INDONESIA sebanyak 2 (dua) orang; e. Asosiasi Perumahsakitan sebanyak 2 (dua) orang; dan f. Konsil Kedokteran INDONESIA sebanyak 1 (satu) orang. (2) Unsur kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan sebanyak 3 (tiga) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: a. satu orang sebagai ketua merangkap anggota KIDI; dan b. dua orang sebagai anggota KIDI. (3) Dua orang anggota KIDI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b salah satu di antaranya merupakan ex- officio Kepala Pusat yang membidangi perencanaan dan pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan. (4) Unsur kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari yang membidangi penjaminan mutu. (5) Unsur Ikatan Dokter INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berasal dari bidang yang menangani keprofesian dan bidang yang menangani pendidikan. (6) Unsur Asosiasi Perumahsakitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berasal dari asosiasi rumah sakit pendidikan INDONESIA dan asosiasi perumahsakitan daerah.

Pasal 14

(1) Untuk diangkat menjadi anggota KIDI wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. dokter; b. warga negara INDONESIA; c. sehat jasmani dan rohani; d. telah melakukan praktek kedokteran paling singkat 5 (lima) tahun dan memiliki registrasi sebagai dokter; dan e. memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman yang berkaitan dengan standarisasi, sertifikasi serta pendidikan dan pelatihan profesi. (2) Dikecualikan dari persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf d, unsur dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan ex-officio Kepala Pusat yang membidangi perencanaan dan pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan dan unsur dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.

Pasal 15

Anggota KIDI diberhentikan apabila: a. berakhir masa baktinya; b. mengundurkan diri; c. meninggal dunia; d. tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana mestinya; e. mengalami gangguan kesehatan, sehingga tidak mampu melaksanakan tugasnya; f. melakukan pelanggaran hukum yang dinyatakan oleh pengadilan; dan g. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota KIDI.

Pasal 16

(1) KIDI mempunyai tugas: a. menyusun pedoman pelaksanaan program Internsip dokter untuk ditetapkan oleh Kepala Badan; b. melaksanakan pendataan, pendaftaran, dan MENETAPKAN calon peserta Internsip dokter; c. mempersiapkan wahana program Internsip untuk ditetapkan oleh Menteri; d. mempersiapkan tim pendamping di wahana program Internsip; e. ikut serta dalam pembinaan terhadap penyelenggaraan Internsip dokter bersama lembaga terkait sesuai dengan fungsi masing-masing; f. ikut serta dalam menyelesaikan permasalahan dalam pelaksanaan program Internsip; dan g. mempersiapkan, memantau, dan mengevaluasi sistem pencatatan dan pelaporan penyelenggaraan Internsip dokter. (2) Anggota KIDI ex-officio Kepala Pusat yang membidangi perencanaan dan pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), disamping melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga melaksanakan tugas fasilitasi penyelenggaraan KIDI.

Pasal 17

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, KIDI dibantu oleh Sekretariat. (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur: a. unit kerja yang membidangi urusan perencanaan dan pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan di lingkungan Badan Pemberdayaan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan; b. sekretariat Konsil Kedokteran INDONESIA; dan c. sekretariat uji kompetensi mahasiswa program pendidikan dokter.

Pasal 18

(1) Untuk mengisi kekosongan anggota KIDI yang diberhentikan sebelum masa jabatan keanggotaan yang bersangkutan berakhir, Menteri dapat mengangkat anggota KIDI pengganti atas usul unsur yang digantikan. (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui Kepala Badan. (3) Calon anggota KIDI pengganti harus berasal dari unsur yang sama dengan anggota KIDI yang digantikan. (4) Masa bakti anggota KIDI pengganti selama sisa masa jabatan anggota KIDI yang digantinya.

Pasal 19

Dalam hal masa bakti keanggotaan KIDI telah berakhir dan belum diangkat anggota KIDI pengganti maka keanggotaan KIDI dapat diperpanjang sampai dengan diangkatnya anggota yang baru.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja KIDI ditetapkan oleh Kepala Badan. Pasal 21 (1) Dalam hal dibutuhkan Menteri dapat membentuk KIDI di Provinsi. (2) Pembentukan KIDI di Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Kepala Badan. (3) Keanggotaan KIDI di Provinsi berjumlah paling banyak 5 (lima) orang dokter yang terdiri atas unsur: a. dinas kesehatan provinsi sebanyak 2 (dua) orang; b. Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran INDONESIA sebanyak 1 (satu) orang; c. Asosiasi Perumahsakitan Daerah sebanyak 1 (satu) orang; dan d. Ikatan Dokter INDONESIA sebanyak 1 (satu) orang. (4) KIDI di Provinsi memiliki tugas melaksanakan kebijakan penyelenggaraan program Internsip di provinsi yang bersangkutan.

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai keanggotaan KIDI ditetapkan oleh Menteri.

Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Program Internsip Dokter dan Dokter Gigi Indonesia

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB Kesatu

Pasal 2

BAB Kedua

Pasal 3

BAB Ketiga

Pasal 4

BAB Keempat

Pasal 5

BAB Kelima

Pasal 6

BAB Keenam

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB Ketujuh

Pasal 10

Pasal 11

BAB III

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 22

BAB IV

Pasal 23

BAB V

Pasal 24

Pasal 25

BAB VI

Pasal 26

Pasal 27