PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 2012 tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

PERMEN Nomor 39 Tahun 2012

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan : 1. Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama negara/daerah, menerima, menyimpan dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang- barang negara/daerah. 2. Tuntutan Perbendaharaan yang selanjutnya disingkat TP adalah suatu proses perhitungan dan atau pertanggungjawaban terhadap Bendahara jika dalam pengurusannya terjadi kekurangan perbendaharaan dan diharuskan menggantinya. 3. Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat TGR adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan Bendahara yang karena perbuatannya melanggar hukum dan dituntut dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara. 4. Tim Penyelesaian Kerugian Negara yang selanjutnya disingkat TPKN, adalah tim yang menangani penyelesaian kerugian negara di lingkungan Kementerian Kesehatan yang diangkat oleh Menteri. 5. Kekayaan Negara adalah kekayaan yang dikelola sendiri atau pihak lain berupa surat berharga, piutang, barang serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan. 6. Ahli waris adalah orang yang menggantikan pewaris dalam kedudukannya terhadap warisan, hak maupun kewajiban untuk seluruhnya atau sebagian. 7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah orang yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau diserahi tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. 8. Ganti rugi adalah penggantian kerugian kepada negara yang dapat dinilai dengan uang. 9. Pemeriksaan adalah proses indentifikasi masalah, analisis dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara. 10. Pembebanan kerugian negara adalah tindakan administrasi dari yang berwenang kepada pelaku untuk melakukan penagihan guna menutup atau menyelesaikan kerugian yang diderita oleh negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 11. Kerugian Negara adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. 12. Kekurangan Perbendaharaan adalah selisih kurang antara saldo buku kas dengan saldo uang kas yang sesungguhnya atau selisih kurang antara buku persediaan barang dengan saldo barang yang sesungguhnya terdapat di dalam gudang, dan berada dalam pengurusan Bendahara. 13. Pihak Ketiga adalah orang atau badan yang bukan Bendahara dan bukan Pegawai Negeri. 14. Perhitungan ex-Officio adalah perhitungan perbendaharaan yang dibuat atau dilakukan bukan oleh bendahara, tetapi oleh petugas atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri melalui Pengguna Anggaran (Kepala Kantor/Satuan Kerja) setempat. 15. Pembebanan sementara adalah tindakan administrasi oleh Kepala Kantor/UPT demi kepentingan negara sebagai dasar pemotongan gaji, penyitaan penjagaan atas harta kekayaan pelaku tetapi terhadap barang-barang yang disita belum dapat dilakukan penjualan (executorial). 16. Pembebanan tetap adalah tindakan administrasi oleh BPK/Menteri termasuk penjualan barang-barang jaminan. 17. Upaya damai adalah penyelesaian secara menyeluruh atau sukarela tanpa melalui proses tuntutan perbendaharaan atau tuntutan ganti rugi atau pengadilan yang dilakukan berdasarkan laporan awal atau laporan hasil awal atau laporan hasil penyelesaian pemeriksaan. 18. Surat Keputusan Pembebanan adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang mempunyai kekuatan hukum final tentang pembebanan penggantian kerugian negara terhadap bendahara. 19. Surat Keputusan Pembebasan adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan tentang pembebasan bendahara dari kewajiban untuk mengganti kerugian negara karena tidak ada unsur perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. 20. Surat Keputusan Pembebanan Sementara yang selanjutnya disingkat SKPS adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Menteri tentang pembebanan penggantian sementara atas kerugian negara sebagai dasar untuk melaksanakan sita jaminan. 21. Surat Keputusan Penetapan Batas Waktu yang selanjutnya disingkat SK-PBW adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan tentang pemberian kesempatan kepada Bendahara untuk mengajukan keberatan atau pembelaan diri atas tuntutan penggantian kerugian negara. 22. Surat Keputusan Pencatatan adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan tentang proses penuntutan kasus kerugian negara untuk sementara tidak dapat dilanjutkan. 23. Tanggung jawab renteng adalah kewajiban bertanggungjawab terhadap kerugian negara yang dibebankan kepada dua orang atau lebih. 24. Penghapusan Kekurangan Perbendaharaan adalah penghapusan suatu kekurangan perbendaharaan dari perhitungan Bendahara bilamana kekurangan itu terjadi diluar kesalahan, kelalaian ataupun kealpaan Bendahara yang bersangkutan. 25. Peniadaan selisih antara saldo buku dan saldo kas adalah rangkaian kegiatan dan usaha untuk meniadakan selisih antara saldo buku dan saldo kas yang tidak segera dapat ditutup pada Bendahara Pengeluaran/Penerimaan dari administrasi Bendahara bersangkutan. 26. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat keterangan yang menyatakan kesanggupan dan atau pengakuan bahwa yang bersangkutan bertanggungjawab atas kerugian Negara yang terjadi dan bersedia mengganti kerugian negara dimaksud. 27. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara selanjutnya disingkat SKP2KS adalah surat yang dibuat oleh Menteri dalam hal SKTJM atau tidak dapat menjamin pengembalian kerugian negara yang terjadi, yang ditujukan kepada Pegawai Negeri bukan Bendahara dan pejabat lainnya yang telah melakukan perbuatan merugikan negara. 28. Penghapusan Kekurangan Uang adalah rangkaian kegiatan dan usaha untuk menghapuskan dari perhitungan Bendahara Pengeluaran/Penerimaan terhadap uang yang dicuri atau hilang diluar kesalahan/kelalaian Bendahara bersangkutan. 29. Penghapusan piutang/tagihan negara adalah penghapusan suatu piutang/tagihan negara dari administrasi piutang dan dilakukan karena piutang/tagihan negara itu berdasarkan alasan tertentu tidak dapat ditagih, namun dengan dilakukannya penghapusan itu hak tagih negara masih tetap ada. 30. Pembebasan tagihan negara adalah meniadakan kewajiban seseorang untuk membayar utang kepada negara yang menurut hukum menjadi tanggungannya, tetapi atas dasar pertimbangan keadilan atau alasan piutang tidak layak ditagih dari padanya. 31. Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga negara yang bertugas memeriksa pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 32. Kantor Pusat meliputi Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal dan Badan-badan. 33. Kantor/UPT/Satuan Kerja adalah kantor pelaksana kegiatan Direktorat Jenderal/Badan yang berada di pusat dan daerah. 34. Kementerian adalah Kementerian Kesehatan. 35. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. 36. Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan. 37. Pejabat Eselon I adalah Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal, dan Kepala Badan di lingkungan Kementerian Kesehatan. 38. Pejabat Eselon II adalah Kepala Biro/Kepala Pusat, Sekretaris Jenderal, Sekretaris KKI, Sekretaris Inspektorat Jenderal, Inspektur, Sekretaris Direktorat Jenderal, Direktur, Sekretaris Badan, Kepala Pusat di lingkungan Kementerian Kesehatan.

BAB II

RUANG LINGKUP KERUGIAN NEGARA

Pasal 2

Koreksi

(1) Ruang lingkup pengaturan penyelesaian kerugian negara meliputi : a. Tuntutan Perbendaharan (TP); dan b. Tuntutan Ganti Rugi (TGR). (2) Tuntutan Perbendaharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berlaku bagi bendahara. (3) Tuntutan Ganti Rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku bagi: a. PNS dan CPNS; b. Pegawai bukan PNS yang bekerja di lingkungan Kementerian Kesehatan termasuk di Badan Layanan Umum (BLU); dan c. Pihak ketiga yaitu orang atau badan yang bukan bendahara dan bukan Pegawai Negeri.

Pasal 3

(1) Kerugian Negara dapat diketahui dari berbagai sumber/informasi antara lain: a. pengawasan yang dilaksanakan oleh atasan langsung; b. hasil pemeriksaan BPK; c. hasil pemeriksaan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; d. hasil pemeriksaan oleh Inspektorat Jenderal; e. media massa dan media elektronik; f. pengaduan masyarakat; g. perhitungan ex-officio; dan h. hasil verifikasi. (2) Sumber/Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar bagi Kepala Kantor/UPT/Satuan kerja dalam melakukan tindak lanjut ganti kerugian negara.

Pasal 4

Setiap Pegawai atau Pejabat yang karena jabatannya mengetahui bahwa Negara dirugikan atau terdapat sangkaan atau dugaan akan dirugikan karena sesuatu perbuatan melanggar hukum atau melalaikan kewajiban atau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya sehingga mengakibatkan kerugian bagi Negara, wajib segera melaporkan kepada atasannya atau Kepala Kantor/Satuan Kerja secara lisan maupun tulisan.

Pasal 5

(1) Setiap Kepala Kantor/UPT/Satuan Kerja setelah memperoleh laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib melakukan penelitian/pemeriksaan/pembuktian terhadap kebenaran laporan dan melakukan tindakan untuk memastikan: a. peristiwa terjadinya kerugian negara; b. jumlah kerugian negara; c. pihak yang tersangkut (PNS, CPNS, Pegawai Bukan PNS atau pihak ketiga); d. unsur salah (besar/kecilnya kesalahan) dari masing-masing pihak; dan e. keterangan lain yang dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan. (2) Apabila informasi tersebut mengenai/berhubungan dengan kerugian negara yang menjadi tanggung jawabnya, maka Kepala Kantor/UPT/Satuan Kerja wajib meneliti kembali apakah hal tersebut telah memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti dalam rangka proses penyelesaian TP/TGR Negara.

Pasal 6

(1) Kepala Kantor/Satuan Kerja setelah melakukan penelitian/ pemeriksaan/pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib menyampaikan laporan awal paling lambat 7 (tujuh) hari setelah kejadian diketahui tanpa menunggu kelengkapan kepada unit Eselon I tempat terjadinya kerugian negara dengan tembusan kepada: a. Menteri; b. Inspektur Jenderal; c. Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara; d. atasan pejabat yang menemukan kekurangan; dan e. atasan langsung Bendahara dan atau pegawai yang bersangkutan. (2) Dalam hal kerugian negara menyangkut perbendaharaan, maka kepala kantor/satuan kerja melaporkan kepada Menteri dan memberitahukan kepada BPK.

Pasal 7

(1) Dalam hal kantor/UPT/satuan kerja mengalami kerugian negara, unit kerja Eselon I dapat membentuk tim adhoc untuk menyelesaikan kerugian negara yang terjadi pada Kantor/UPT/Satuan Kerja yang bersangkutan dengan mempertimbangkan bobot permasalahan kerugian negara. (2) Tim adhoc sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan pengumpulan data/informasi dan verifikasi kerugian negara berdasarkan penugasan dari unit kerja Eselon I tempat terjadinya kerugian negara. (3) Tim adhoc dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh tim pemeriksa dari Inspektorat Jenderal. (4) Unit kerja Eselon I tempat terjadinya kerugian negara wajib menyimpan bukti-bukti atau berkas-berkas yang berkaitan dengan kerugian Negara tersebut. (5) Unit kerja Eselon I tempat terjadinya kerugian negara melakukan tindakan pengamanan maupun upaya pengembalian kerugian Negara sesuai ketentuan peraturan ini. (6) Unit kerja Eselon I tempat terjadinya kerugian negara melaporkan pelaksanaan tugas tim adhoc kepada Menteri dengan tembusan kepada: a. Inspektur Jenderal; b. Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara; c. atasan pejabat yang menemukan kekurangan; dan d. atasan langsung bendahara dan atau pegawai yang bersangkutan.

Pasal 8

(1) Laporan awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dapat memuat antara lain: a. lokasi kejadian; b. alasan kejadian atau perbuatan tersebut diketahui; c. petugas yang menemukan; d. waktu kejadian atau perbuatan dilakukan atau ditemukan; e. pelaku, penanggungjawab dan para pegawai yang bersangkutan; f. atasan langsung/kepala kantor pada saat terjadinya kasus dimaksud; g. jumlah kerugian negara; h. kronologis kejadian; i. tindakan yang sedang, telah dan akan dilakukan; dan j. usul penyelesaian kasus. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri daftar pertanyaan beserta jawabannya. (3) Contoh Daftar Pertanyaan untuk menyusun laporan kekurangan perbendaharaan guna keperluan proses tuntutan perbendaharaan sebagaimana tercantum dalam Formulir 1 dan Formulir 2 terlampir.

Pasal 9

(1) Dalam hal kerugian Negara terkait dengan perbendaharaan, laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilengkapi sekurang-kurangnya dengan dokumen Berita Acara Pemeriksaan Kas/Barang. (2) Contoh bentuk dan isi surat pemberitahuan kepada Badan Pemeriksa Keuangan tentang kerugian Negara sebagaimana dimaksud Pasal 5 sebagaimana tercantum dalam Formulir 3 terlampir.

Pasal 10

(1) Dalam hal telah diketahui adanya kerugian negara atasan langsung Bendahara dan bukan Bendahara atau kepala satuan kerja wajib melaporkan setiap kerugian negara tersebut kepada Menteri dengan tembusan kepada Eselon I dan memberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah kerugian negara diketahui. (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi sekurang-kurangnya dengan dokumen Berita Acara Pemeriksaan Kas/Barang untuk bendahara atau berita acara kerugian negara untuk bukan bendahara.

BAB Kedua

Pelaporan dan Pemeriksaan

Pasal 3

Koreksi

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB III

TUNTUTAN PERBENDAHARAAN

Pasal 11

Koreksi

Tuntutan Perbendaharaan dilakukan terhadap Bendahara yang : a. telah melakukan perbuatan melawan hukum atau karena kelalaian atau kealpaannya tidak melaksanakan kewajiban, sehingga mengakibatkan kerugian negara; b. karena kesalahannya mengakibatkan kerugian negara; c. telah melalaikan kewajibannya dalam membuat perhitungan pertanggungjawaban yang mengakibatkan kerugian negara.

Pasal 12

Koreksi

Tuntutan Perbendaharaan dapat dilakukan apabila dipenuhinya persyaratan sebagai berikut : a. negara telah dirugikan atau terdapat kekurangan perbendaharaan; b. telah ada kepastian terjadinya kerugian negara; c. kerugian negara terjadi dalam pengurusan Bendahara; d. kerugian negara terjadi sebagai akibat perbuatan melawan hukum atau karena kelalaiannya dan/atau kealpaan atau kesalahan Bendahara; dan e. tidak dapat diselesaikan dengan upaya damai.

Pasal 13

Dalam hal Bendahara dibebaskan dari kewajiban untuk menyampaikan perhitungan pertanggungjawaban kepada Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan ketentuan yang berlaku, maka tuntutan perbendaharaan dilakukan berdasarkan berita acara pemeriksaan atau berdasarkan laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh Inpektorat Jenderal yang menyatakan adanya kekurangan perbendaharaan.

Pasal 14

(1) Dalam hal upaya untuk memperoleh penggantian kekurangan perbendaharaan tidak dapat diselesaikan dengan penyelesaian secara damai, maka dapat dilakukan penyelesaian secara paksa terhadap bendahara yang bersangkutan. (2) Penyelesaian secara paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pembebanan penggantian kerugian sementara, yang dikeluarkan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak Bendahara tidak bersedia menandatangani SKTJM. (3) Pembebanan penggantian kerugian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Pejabat paling rendah Eselon II atas nama Menteri dan diberitahukan kepada BPK. (4) Contoh penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Formulir 8 terlampir. (5) Pembebanan penggantian kerugian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan dasar untuk dapat dilakukan pemotongan atas gaji dan/atau penghasilan lain dari Bendahara yang bersangkutan. (6) Untuk dapat dilaksanakan pemotongan gaji dan atau penghasilan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diperlukan surat perintah pemotongan gaji berdasarkan perintah Kepala Kantor yang bersangkutan.

Pasal 15

(1) Menteri menyampaikan langkah-langkah yang telah dilakukan disertai dengan data dukung lengkap kepada BPK untuk mendapatkan ketetapan. (2) Atas pertimbangan BPK terhadap penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat melakukan tindakan administratif di bidang kepegawaian sesuai dengan tugas dan wewenangnya.

Pasal 16

(1) Berdasarkan pertimbangan BPK terhadap penyampaian tentang terdapatnya kekurangan perbendaharaan dalam pengurusan Bendahara dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dapat dilakukan tuntutan perbendaharaan kepada Bendahara yang bersangkutan. (2) Tuntutan Perbendaharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dan disertai dengan penerbitan surat keputusan penetapan batas waktu melalui Menteri dengan tanda terima dari Bendahara yang bersangkutan. (3) Bendahara yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan dengan mengajukan bukti-bukti bahwa ia bebas dari kesalahan, kelalaian dan/atau kelolaan atas kekurangan perbendaharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterima keputusan penetapan batas waktu.

Pasal 17

(1) Badan Pemeriksa Keuangan mengeluarkan surat keputusan pembebanan apabila : a. jangka waktu untuk mengajukan keberatan telah terlampaui dan bendahara tidak mengajukan keberatan; b. bendahara mengajukan keberatan tetapi ditolak; c. telah melampaui jangka waktu 40 (empat puluh) hari sejak ditandatangani SKTJM namun kerugian Negara belum diganti sepenuhnya. (2) Surat Keputusan Pembebanan disampaikan kepada bendahara melalui atasan langsung bendahara atau kepala satuan kerja dengan tembusan kepada Menteri dengan tanda terima bendahara. (3) Dalam hal keberatan dari Bendahara yang bersangkutan diterima oleh BPK, maka keputusan pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada Menteri sebagai dasar melakukan penghapusan. (4) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri. (5) Contoh penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Formulir 5 terlampir.

Pasal 18

(1) Berdasarkan surat keputusan pembebanan dari BPK, Bendahara wajib mengganti kerugian negara dengan cara menyetorkan secara tunai ke kas negara/daerah dalam jangka waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah menerima surat keputusan pembebanan. (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan Bendahara tidak mengganti kerugian negara secara tunai, instansi yang bersangkutan mengajukan permintaan kepada TPKN dan berkoordinasi dengan Inspektorat Jenderal serta instansi yang bersangkutan untuk melakukan penyitaan dan penjualan lelang atas harta kekayaan Bendahara. (3) Pelaksanaan keputusan pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Kantor/UPT/Satuan Kerja yang bersangkutan. (4) Dalam hal terjadi kemacetan kecuali ditetapkan lain oleh Menteri, pelaksanaan keputusan pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )dapat dilaksanakan oleh Kepala Kantor/UPT/Satuan Kerja dengan perantaraan Pengadilan Negeri atau Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

Pasal 19

(1) Dalam hal Bendahara diketahui melarikan diri, berada di bawah pengampuan, atau meninggal dunia dan tidak dapat segera dilakukan pengujian dan/atau pemeriksaan kas atau persediaan barang-barang di gudang, maka untuk menjamin kepentingan negara, atasan langsung Bendahara yang bersangkutan segera melakukan tindakan sebagai berikut : a. buku-buku yang berkaitan dengan pengurusan uang atau barang diberi garis penutup; b. semua buku, uang, surat-surat dan barang-barang berharga serta bukti-bukti dimasukkan ke dalam lemari besi dan atau lemari lainnya dan disegel; dan c. gudang tempat penyimpanan barang-barang disegel. (2) Tindakan-tindakan untuk menjamin kepentingan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Berita Acara Penyegelan yang ditandatangani oleh atasan langsung Bendahara yang bersangkutan dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.

Pasal 20

(1) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah penyegelan, atasan langsung dari Bendahara sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2), menunjuk pegawai yang ditugaskan membuat perhitungan ex- officio untuk melakukan pengujian kas dan atau persediaan barang- barang di gudang dengan membuka segel dan dibuat Berita Acara Pembukaan Segel. (2) Dalam melakukan pengujian dan/atau pemeriksaan kas atau persediaan barang-barang di gudang, semua orang atau barang berharga dan barang-barang di gudang dihitung dan di tuangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Kas atau Persediaan. (3) Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan kepada Menteri melalui Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 21

Penutupan buku, penyegelan, pembukuan segel serta pengujian dan/atau pemeriksaan kas atau persediaan barang sebagaimana dimaksud Pasal 19 disaksikan oleh keluarga terdekat, pengampu atau ahli waris dari Bendahara yang melarikan diri, berada di bawah pengampuan, atau meninggal dunia dan sekurang-kurangnya 2 (dua) pejabat setempat atas permintaan atasan langsung Bendahara yang bersangkutan.

Pasal 22

(1) Dalam hal Bendahara terlambat atau lalai membuat dan menyampaikan perhitungan pertanggungjawaban sesuai ketentuan, maka Bendahara yang bersangkutan diberikan surat peringatan oleh pejabat yang ditunjuk dengan MENETAPKAN batas waktu untuk segera memenuhi kewajibannya kepada instansi yang bersangkutan. (2) Jika dalam batas waktu yang telah ditetapkan Bendahara yang bersangkutan masih melalaikan kewajibannya, Menteri atau pejabat yang ditunjuk menunjuk seorang atau beberapa pejabat untuk membuat perhitungan ex-officio. (3) Jika dari perhitungan ex-officio terdapat kekurangan perbendaharaan dan/atau kerugian, maka terhadap Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tuntutan perbendaharaan. (4) Menteri menyampaikan kelalaian Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada BPK untuk mendapat keputusan.

Pasal 23

(1) Kepala Kantor/UPT/Satuan Kerja yang bersangkutan atas nama Menteri melaksanakan, membuat dan menyelesaikan pertanggungjawaban/perhitungan ex-officio terhadap Bendahara yang lalai, melarikan diri, berada dibawah pengampuan atau meninggal dunia. (2) Penyusunan pertanggungjawaban/perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memeriksa bukti-bukti dan buku-buku atau jika dipandang perlu dilengkapi dan/atau dibetulkan sehingga dapat ditetapkan saldo buku yang sesungguhnya. (3) Keluarga terdekat, pengampu atau ahli waris dari Bendahara yang melarikan diri, berada di bawah pengampuan, meninggal dunia atau mereka yang memperoleh hak, diberi kesempatan untuk melihat atau memeriksa bukti-bukti dan buku-buku dan dalam pelaksanaan penyusunan pertanggungjawaban atau perhitungan ex-officio sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Apabila terdapat kerugian negara kepada keluarga terdekat, pengampu atau ahli waris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan salinan pertanggung jawaban perhitungan ex-officio disertai tanda bukti penerimaan dan batas waktu untuk mengajukan keberatan atau sanggahan dalam waktu 14 (empat belas) hari. (5) Diterima atau tidaknya surat keberatan atau sanggahan, dan telah lewat dari batas waktu yang telah ditetapkan, maka dengan atau tanpa surat keberatan atau sanggahan dari yang bersangkutan, pertanggungjawaban atau perhitungan ex-officio disampaikan oleh Menteri kepada BPK untuk diambil Keputusan. (6) Terhadap Keputusan BPK pihak yang bersangkutan tidak dapat mengajukan permohonan naik banding.

Pasal 24

(1) Apabila pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris bersedia mengganti kerugian negara secara suka rela, maka yang bersangkutan membuat dan menandatangani surat pernyataan bersedia mengganti kerugian negara sebagai pengganti SKTJM. (2) Nilai kerugian negara yang dapat dibebankan kepada pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris terbatas pada kekayaan yang dikelola atau diperolehnya yang berasal dari bendahara.

Pasal 25

Tanggungjawab ahli waris atas kekurangan perbendaharaan yang terdapat dalam pengurusan Bendahara yang melarikan diri, berada di bawah pengampuan atau meninggal dunia dianggap gugur apabila : a. 3 (tiga) tahun setelah lewat sejak Bendahara yang bersangkutan melarikan diri, berada dibawah pengampuan atau meninggal dunia, kepada pengampu atau ahli waris Bendahara yang bersangkutan atau mereka yang memperoleh hak daripadanya, tidak diberitahukan tentang perhitungan yang dibuat secara ex-officio; b. 3 (tiga) tahun sejak batas waktu untuk mengajukan pembelaan telah lewat dan BPK tidak mengambil Keputusan.

Pasal 26

Jumlah yang dapat dibebankan kepada keluarga pengampu, ahli waris atau keluarga terdekat dari Bendahara yang melarikan diri, berada dibawah pengampuan, atau mereka yang memperoleh hak atau meninggal dunia beralih kepada Pengampu, yang memperoleh hak, atau ahli waris, terbatas pada kekayaan yang diperolehnya yang berasal dari bendahara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

(1) Kekurangan perbendaharaan dianggap telah diganti apabila: a. bendahara yang bersangkutan melarikan diri dan alamatnya tidak diketahui; b. bendahara yang bersangkutan meninggal dunia tanpa ada ahli waris atau ahli warisnya tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban; atau c. polisi atau kejaksaan telah menyita barang-barang dari Bendahara yang bersangkutan dan oleh Hakim telah diputuskan bahwa hasil penjualan barang-barang tersebut untuk negara. (2) Jika masih terdapat sisa kerugian negara, Menteri Keuangan melakukan penghapusan atas sisa tersebut sesuai ketentuan yang berlaku. (3) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri. (4) Contoh penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Formulir 9 terlampir. (5) Penyelesaian kekurangan perbendaharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Menteri kepada BPK untuk penerbitan surat keputusan pencatatan.

Pasal 28

Jika Bendahara setelah membuat pertanggungjawaban, melarikan diri atau meninggal dunia dan ternyata setelah diperiksa terdapat kekurangan perbendaharaan, maka Menteri menyampaikan kepada BPK untuk mendapatkan Keputusan.

BAB IV

TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 29

Koreksi

(1) Tuntutan Ganti Rugi dilakukan terhadap pegawai negeri yang pada waktu menjalankan tugas jabatannya telah melakukan perbuatan langsung atau tidak langsung mengakibatkan Kerugian Negara. (2) Perbuatan pegawai negeri yang mengakibatkan Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa : a. penyalahgunaan wewenang; b. korupsi; c. pencurian; d. penggelapan; e. penipuan; f. menaikkan harga; g. mengubah kualitas atau mutu; h. uang untuk dipertanggungjawabkan yang tidak dipertanggungjawabkan pada waktunya; i. merusak barang milik negara; j. menghilangkan uang atau barang milik negara; atau k. kelalaian/kealpaan.

Pasal 30

Tuntutan Ganti Rugi dapat dilakukan apabila dipenuhi persyaratan sebagai berikut: a. negara telah dirugikan; b. telah ada kepastian kerugian negara; c. kerugian negara sebagai akibat tindakan langsung atau tidak langsung dari Pegawai Negeri bukan Bendahara; d. perbuatan dilakukan oleh pegawai negeri bukan Bendahara karena tugas jabatannya; dan e. tidak dapat diselesaikan secara damai.

Pasal 31

Pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) didahului dengan laporan awal.

Pasal 32

(1) Jika upaya damai untuk memperoleh penggantian kerugian negara tidak dapat terlaksana, kepada pegawai negeri bukan Bendahara yang bersangkutan dikenakan pembebanan penggantian sementara. (2) Keputusan pembebanan pengganti sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar untuk dilakukan pemotongan gaji dan atau penghasilan lain dari pegawai negeri bukan Bendahara yang bersangkutan. (3) Untuk dapat dilaksanakan pemotongan gaji dan atau penghasilan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperlukan surat perintah pemotongan gaji berdasarkan perintah Kepala Kantor/UPT/Satuan Kerja yang bersangkutan.

Pasal 33

(1) Kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan pegawai negeri bukan Bendahara, penuntutan ganti rugi dan keputusan pembebanan ganti rugi dilakukan oleh Menteri. (2) Keputusan pembebanan penggantian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pejabat paling rendah Eselon II atas nama Menteri pada unit kerja yang bersangkutan. (3) Contoh penetapan pembebanan penggantian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam formulir 8 terlampir.

Pasal 34

Jika dari hasil penelitian diperoleh bukti-bukti yang kuat untuk melaksanakan tuntutan ganti rugi dan tidak dapat diselesaikan dengan upaya damai, maka Menteri memberitahukan kepada pegawai yang bersangkutan atau ahli waris atau mereka yang memperoleh hak dari padanya tentang : a. jumlah kerugian yang diderita negara yang harus diganti; b. sebab dan alasan dibebani ganti rugi; c. tenggang waktu untuk mengajukan keberatan atau pembelaan diri yaitu 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima surat pemberitahuan.

Pasal 35

Pegawai Negeri bukan Bendahara setelah menerima pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dapat : (1) Pegawai Negeri bukan Bendahara yang terbukti melakukan perbuatan yang mengakibatkan Kerugian Negara, dapat memilih ketentuan sebagai berikut : a. menyatakan bersedia mengganti kerugian secara damai; b. mengajukan keberatan atau pembelaan diri atas pembebanan ganti rugi yang akan dikenakan kepadanya; atau c. tidak memberikan jawaban sama sekali. (2) Pernyataan bersedia mengganti kerugian secara damai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara: a. Pembayaran secara tunai; atau b. pembayaran secara angsur dengan jangka waktu selambat- lambatnya 2 (dua) tahun. (3) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disertai dengan menyerahkan SKTJM.

Pasal 36

Jika pembayaran ganti rugi yang dijanjikan terjamin dan akan lunas dalam batas waktu paling lambat 2 (dua) tahun, tidak perlu dilakukan proses tuntutan ganti rugi.

Pasal 37

Jika pembayaran ganti rugi yang dijanjikan tidak terjamin pelaksanaannya dan akan melebihi waktu 2 (dua) tahun, harus dilakukan proses tuntutan ganti rugi.

Pasal 38

(1) Jika tenggang waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 sudah dilampaui tetapi pegawai negeri bukan Bendahara, ahli waris atau mereka yang memperoleh hak dari padanya tidak mengajukan keberatan atau pembelaannya ditolak, Menteri MEMUTUSKAN untuk membebankan penggantian kerugian kepada yang bersangkutan dengan MENETAPKAN yang harus diganti dalam surat keputusan pembebanan. (2) Contoh surat keputusan pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam formulir 10 terlampir. (3) Keputusan pembebanan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat ditetapkan dalam tenggang waktu terbatas yaitu 5 (lima) tahun setelah tahun kerugian negara tersebut diketahui atau 8 (delapan) tahun setelah tahun terakhir perbuatan dilakukan. (4) Setelah tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui, tuntutan ganti rugi dilakukan melalui Pengadilan Negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 39

(1) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah menerima keputusan, pegawai negeri bukan Bendahara, ahli waris atau mereka yang memperoleh hak dari padanya dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali kepada PRESIDEN dalam hal ini Menteri Keuangan. (2) PRESIDEN dalam hal ini Menteri Keuangan dapat memeriksa kembali dan MEMUTUSKAN dalam tingkat banding Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Jika permohonan peninjauan kembali diterima PRESIDEN dalam hal ini Menteri Keuangan, Menteri melakukan penghapusan sesuai dengan ketentuan peraturan ini. (4) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri. (5) Contoh penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat(4) sebagaimana tercantum dalam formulir 5 terlampir.

Pasal 40

(1) Pelaksanaan Keputusan pembebanan oleh Menteri baru dapat dilaksanakan setelah: a. tenggang waktu dilampaui tanpa ada permohonan peninjauan kembali yang bersangkutan kepada PRESIDEN dalam hal ini Menteri Keuangan; atau b. permohonan peninjauan kembali ditolak, kecuali jika dalam keputusan dimaksud ditetapkan bahwa pembebanan harus segera dijalankan untuk sementara. (2) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dilaksanakan berdasarkan keputusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. (3) Pelaksanaan Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Kantor/UPT/Satuan Kerja yang bersangkutan. (4) Dalam hal terjadi kemacetan kecuali ditetapkan lain oleh Menteri, pelaksanaan Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Kantor/UPT/Satuan Kerja dengan perantaraan Pengadilan Negeri atau Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

Pasal 41

(1) Jika kerugian negara disebabkan oleh lebih dari 1 (satu) orang, pembebanan ganti kerugian dilakukan secara tanggung jawab renteng sebesar kerugian negara yang ditimbulkan dengan ketentuan tidak dibagi-bagi. (2) Apabila negara telah menerima ganti rugi sejumlah besarnya kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pelaksanaan penuntutan ganti rugi dinyatakan selesai.

Pasal 42

Dalam hal yang bersangkutan karena perbuatannya berkaitan dengan tindak pidana yang sedang diproses atau telah diputuskan oleh pengadilan dan keputusan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka proses penyelesaian atau putusan tindak pidana tersebut tidak menghentikan proses tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi.

Pasal 43

(1) Pegawai bukan PNS dan Pihak ketiga yang langsung atau tidak langsung telah merugikan negara wajib mengganti kerugian negara. (2) Perbuatan Pegawai bukan PNS dan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa : a. menaikkan harga terlalu tinggi atas dasar permufakatan dengan pejabat yang bersangkutan; b. tidak menepati perjanjian (wanprestasi); c. pengiriman yang mengalami kerusakan karena kesalahannya; atau d. perbuatan lain-lain yang mengakibatkan kerugian negara (3) Penggantian kerugian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan dengan upaya damai. (4) Jika upaya damai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dilaksanakan, penyelesaian dilimpahkan kepada Kepala Kantor/UPT/Satuan Kerja dengan Perantaraan Pengadilan Negeri atau Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

Pasal 44

(1) Apabila gugatan dikabulkan dan Keputusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pelaksanaan keputusan dapat dijalankan dengan ketentuan sebagai berikut : a. Jika pengganti kerugian negara tersebut berupa uang, maka uang dimaksud harus disetor ke rekening Kas Negara; b. Jika pengganti kerugian negara tersebut berupa barang, perbaikan barang atau barang pengganti maka instansi pemakai barang harus mencatat sebagai inventaris negara berdasarkan berita acara penerimaan dan atau pemeriksaan barang. (2) Prosedur penggantian kerugian negara berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sebagai berikut: a. Kepala Kantor/UPT/Satuan Kerja mengajukan permohonan penghapusan dikarenakan perampokan, pencurian atau hilang diluar kesalahan/kealpaan bendahara melalui unit Eselon I yang ditujukan kepada Menteri dengan melampirkan bukti/data sebagai berikut: 1) surat Keterangan dari Kepolisian setempat mengenai terjadinya perampokan, pencurian atau kehilangan; 2) identitas barang yang hilang; 3) lokasi tempat kejadian; 4) biaya perolehan; 5) penilaian sementara mengenai adanya kesalahan/kelalaian pada bendahara yang bersangkutan; b. Menteri melalui Sekretaris Jenderal mengajukan usul penghapusan sesuai dengan ketentuan. (3) Prosedur penggantian kerugian negara berupa barang atas dasar perhitungan atau kompensasi dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut : a. jenis barang dan bahan harus sama; b. nama, bentuk dan bahan hampir tidak berbeda; c. jika terjadi keuntungan dalam kompensasi barang maka keuntungan tersebut menjadi hak negara dan harus dicatat; dan d. Jika barang yang sama seperti yang disyaratkan sudah tidak diproduksi lagi, dapat dilakukan penggantian dengan uang sesuai dengan nilai jual pada saat barang hilang. (4) Apabila gugatan tidak dikabulkan dan putusan pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kerugian negara menjadi beban Negara sepenuhnya.

Pasal 45

Jika kerugian negara merupakan tanggung jawab lebih dari 1 (satu) penanggung jawab, berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41.

BAB Kesatu

Tuntutan Ganti Rugi Terhadap Pegawai Negeri

Pasal 29

Koreksi

Pasal 30

Pasal 31

Pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) didahului dengan laporan awal.

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 35

Pasal 36

Jika pembayaran ganti rugi yang dijanjikan terjamin dan akan lunas dalam batas waktu paling lambat 2 (dua) tahun, tidak perlu dilakukan proses tuntutan ganti rugi.

Pasal 37

Jika pembayaran ganti rugi yang dijanjikan tidak terjamin pelaksanaannya dan akan melebihi waktu 2 (dua) tahun, harus dilakukan proses tuntutan ganti rugi.

Pasal 38

Pasal 39

Pasal 40

Pasal 41

Pasal 42

BAB Kedua

Tuntutan Ganti Rugi Terhadap Pegawai Bukan PNS dan Pihak Ketiga

Pasal 43

Koreksi

Pasal 44

Pasal 45

Jika kerugian negara merupakan tanggung jawab lebih dari 1 (satu) penanggung jawab, berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41.

BAB V

PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA

Pasal 46

Koreksi

(1) Untuk menindaklanjuti setiap informasi mengenai kerugian negara di lingkungan Kementerian Kesehatan, Menteri membentuk TPKN. (2) TPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas : a. Sekretaris Jenderal sebagai ketua; b. Inspektur Jenderal sebagai wakil ketua; c. Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara sebagai sekretaris; d. Anggota terdiri dari : Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran, Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi, Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Sesditjen Bina Upaya Kesehatan, Sesditjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Sesditjen Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak, Sesditjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, Sekretaris Inspektorat Jenderal, Sekretaris Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Inspektur Investigasi Inspektorat Jenderal; dan e. Sekretariat. (3) Dalam melaksanakan pembahasan penyelesaian kerugian negara, anggota TPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d disesuaikan dengan unit kerja tempat terjadinya kerugian negara. (4) Susunan Keanggotaan Sekretariat TPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e ditetapkan dengan Keputusan Ketua TPKN. (5) TPKN menindaklanjuti laporan adanya Kerugian Negara yang ditemukan oleh Inpektorat Jenderal dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang di derita oleh negara. (6) Dalam pelaksanaan penyelesaian kerugian Negara, TPKN berkoordinasi dengan Inspektorat Jenderal dan Tim Ad hoc.

Pasal 47

(1) TPKN bertugas membantu Menteri dalam memproses penyelesaian kerugian negara terhadap: a. bendahara yang pembebanannya akan ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan; dan/atau b. PNS/CPNS, Pegawai bukan PNS dan pihak ketiga. (2) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), TPKN menyelenggarakan fungsi untuk : a. menginventarisasi kasus kerugian negara yang diterima; b. menghitung jumlah kerugian negara; c. mengumpulkan dan melakukan verifikasi bukti-bukti pendukung bahwa bendahara, PNS/CPNS, bukan PNS atau pihak ketiga telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian negara; d. menginventarisasi harta kekayaan yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian kerugian negara; e. menyelesaikan kerugian negara melalui SKTJM; f. memberikan pertimbangan kepada Menteri tentang kerugian negara sebagai bahan pengambilan keputusan dalam MENETAPKAN pembebanan sementara; g. menatausahakan penyelesaian kerugian negara; dan h. menyampaikan laporan perkembangan penyelesaian kerugian negara kepada Menteri dengan tembusan disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan. (3) Apabila dipandang perlu TPKN dapat ditugaskan ke unit kerja tempat terjadinya kerugian negara untuk proses penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2). (4) Dalam hal terjadi kerugian negara, TPKN dapat ditugaskan ke unit kerja tempat terjadinya kerugian negara untuk proses penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

Pasal 48

Menteri menugaskan TPKN untuk menindaklanjuti setiap kasus kerugian negara paling lambat 7 (tujuh) hari sejak menerima laporan sebagaimana dimaksud Pasal 47 ayat (2).

Pasal 49

(1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus disertai kelengkapan data dan barang bukti guna penyelesaian kerugian negara. (2) Kelengkapan data dan barang bukti guna penyelesaian kerugian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu merupakan bahan pertimbangan dalam penyelesaian kasus meliputi : a. sebab-sebab kerugian negara; b. jumlah kerugian negara yang pasti; c. nama para pelaku yang terlibat; d. tingkatan kesalahan, kelalaian atau kealpaan dari masing-masing pelaku atau yang terlibat; e. bukti penyelesaian secara damai apabila sudah dilakukan; f. surat pengakuan atau Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM ); g. usul penyelesaian kasus dimaksud; h. lain-lain keterangan yang dapat dipergunakan.

Pasal 50

(1) Dalam hal kerugian negara disebabkan oleh Bendahara, TPKN mengumpulkan dan melakukan verifikasi dokumen. (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain: a. surat keputusan pengangkatan sebagai bendahara atau sebagai pejabat yang melaksanakan fungsi kebendaharaan; b. berita acara pemeriksaan kas/barang; c. register penutupan buku kas/barang; d. surat keterangan tentang sisa uang yang belum dipertanggungjawabkan dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran; e. surat keterangan bank tentang saldo kas di bank bersangkutan; f. fotokopi/rekaman buku kas umum bulan yang bersangkutan yang memuat adanya kekurangan kas; g. surat tanda lapor dari kepolisian dalam hal kerugian negara mengandung indikasi tindak pidana; h. berita acara pemeriksaan tempat kejadian perkara dari kepolisian dalam hal kerugian negara terjadi karena pencurian atau perampokan; dan i. surat keterangan ahli waris dari kelurahan atau pengadilan.

Pasal 51

(1) Dalam hal kerugian negara disebabkan oleh pegawai bukan bendahara, TPKN melakukan penelitian terhadap dokumen sesuai dengan jenis kejadian kerugian negara. (2) Kejadian kerugian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. penyalahgunaan wewenang; b. korupsi; c. pencurian; d. penggelapan; e. penipuan; f. menaikan harga; g. mengubah kualitas atau mutu; h. uang untuk dipertanggungjawabkan yang dipertanggungjawabkan pada waktunya; i. merusak barang milik negara; j. menghilangkan uang atau barang milik negara; dan atau k. Kelalaian.

Pasal 52

(1) Dalam hal kerugian negara disebabkan oleh pihak ketiga, TPKN melakukan penelitian terhadap dokumen sesuai dengan jenis kejadian kerugian negara. (2) Kejadian kerugian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa : a. menaikan harga terlalu tinggi atas dasar permufakatan dengan pejabat yang bersangkutan; b. tidak menepati perjanjian (wanprestasi); c. pengiriman yang mengalami kerusakan karena kesalahannya; dan/atau d. perbuatan lain yang menyebabkan kerugian negara.

Pasal 53

(1) TPKN mencatat kerugian negara dalam daftar kerugian Negara. (2) Contoh bentuk pencatatan daftar kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam formulir 4.

Pasal 54

(1) Bendahara atau pegawai bukan bendahara dibebastugaskan sementara dari jabatannya selama proses penelitian. (2) Mekanisme pembebastugasan dan penunjukkan bendahara atau pegawai bukan bendahara pengganti ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 55

(1) TPKN harus menyelesaikan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak memperoleh penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49. (2) TPKN melaporkan dan menyampaikan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri dalam bentuk laporan hasil verifikasi kerugian negara. (3) Dalam hal Kerugian Negara disebabkan oleh Bendahara, Menteri menyampaikan laporan hasil verifikasi kerugian negara kepada BPK paling lambat 7 (tujuh) hari sejak Laporan Hasil Verifikasi Kerugian Negara diterima dari TPKN. (4) Penyampaian Laporan Hasil Verifikasi Kerugian Negara kepada BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50.

Pasal 56

Berdasarkan surat BPK yang menyatakan bahwa hasil pemeriksaan terhadap laporan hasil verifikasi kerugian negara tidak terdapat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, Menteri memerintahkan TPKN untuk menghapus dan mengeluarkan kerugian Negara dimaksud dari daftar kerugian negara Kementerian.

Pasal 57

Dalam hal hasil pemeriksaan terhadap kerugian negara yang dilakukan BPK terbukti terdapat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, Menteri memerintahkan TPKN untuk mengupayakan agar Bendahara bersedia membuat dan menandatangani SKTJM paling lambat 7 (tujuh) hari sejak menerima surat dari BPK.

Pasal 58

Terhadap hasil penelitian terhadap pegawai yang diduga menyebabkan kerugian negara dapat mengajukan bukti bahwa ia bebas dari kesalahan, kelalaian dan/atau kealpaan atas kekurangan perbendaharaan dan/atau kerugian negara tersebut.

Pasal 59

(1) Apabila dalam penelitian atau pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, terbukti kerugian negara dilakukan oleh beberapa pegawai secara langsung atau tidak langsung, maka kepada yang bersangkutan dikenakan tanggung jawab renteng sesuai bobot keterlibatan dan tanggungjawabnya, urutan inisiatif dan kelalaian atau kesalahannya. (2) Jika pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bebas dari kesalahan, kelalaian dan/atau kealpaan atas kekurangan perbendaharaan dan/atau kerugian negara, Menteri melakukan penghapusan berdasarkan ketentuan yang berlaku. (3) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri. (4) Contoh penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam formulir 5 terlampir.

Pasal 60

(1) Penyelesaian kerugian negara dapat dilaksanakan dengan cara sebagai berikut: a. penyelesaian secara damai; atau b. penyelesaian secara paksa. (2) Penyelesaian secara paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilaksanakan dengan cara sebagai berikut: a. melalui penerbitan SKP2KS; b. melalui proses hukum perdata; dan/atau c. melalui proses hukum pidana.

BAB Kesatu

Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN)

Pasal 46

Koreksi

Pasal 47

Pasal 48

Menteri menugaskan TPKN untuk menindaklanjuti setiap kasus kerugian negara paling lambat 7 (tujuh) hari sejak menerima laporan sebagaimana dimaksud Pasal 47 ayat (2).

Pasal 49

Pasal 50

Pasal 51

Pasal 52

Pasal 53

(1) TPKN mencatat kerugian negara dalam daftar kerugian Negara. (2) Contoh bentuk pencatatan daftar kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam formulir 4.

Pasal 54

Pasal 55

Pasal 56

Pasal 57

Pasal 58

Pasal 59

BAB Kedua

Penyelesaian Kerugian Negara Paragaf 1 Umum

Pasal 60

Koreksi

Pasal 61

Koreksi

(1) Penyelesaian TP/TGR secara damai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf a dilakukan oleh pegawai/ahli waris/pengampu. (2) Penyelesaian TP/TGR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengganti kerugian negara berupa uang yang dapat dibayar secara tunai dan seketika maupun angsur. (3) Penggantian kerugian negara secara tunai dan seketika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan selambat-lambatnya 40 (empat puluh) hari sejak SKTJM ditandatangani. (4) Penyelesaian secara damai dilaksanakan dengan meminta pernyataan bersedia bertanggung jawab berupa SKTJM kepada bendahara, pegawai yang bersangkutan atau pihak ketiga yang sekurang- kurangnya memuat: a. pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa kerugian negara menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti; b. jumlah kerugian negara yang harus dibayar; c. cara penggantian secara tunai dan seketika; d. jangka waktu pembayaran; e. pernyataan penyerahan barang jaminan; f. tempat dan tanggal surat; dan g. tanda tangan pegawai yang bersangkutan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris. (5) Contoh SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagaimana tercantum dalam formulir 6 terlampir. (6) Contoh surat pernyataan penyerahan jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e sebagaimana tercantum dalam formulir 7 terlampir (7) Pada saat pegawai atau pihak ketiga menandatangani SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib menyerahkan dokumen sebagai berikut : a. daftar barang jaminan; b. bukti kepemilikan barang atas nama penanggung jawab; dan c. surat kuasa menjual. (8) SKTJM dibuat rangkap 4 (empat) dengan bermaterai cukup dan ditandatangani oleh yang bersangkutan serta diketahui 2 (dua) orang saksi. (9) SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diserahkan masing- masing kepada: a. Menteri u.p Sekretaris Jenderal; b. Kepala Kantor/ Satker yang bersangkutan; c. Bendahara yang ditunjuk untuk melaksanakan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM); dan d. Pelaku yang bersangkutan. (10) Kepala kantor/Satuan Kerja menyampaikan SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada : a. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK); b. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP); c. Inspektur Jenderal; d. Pejabat Eselon I terkait; dan e. Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara. (11) Penggantian kerugian negara secara angsur dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun sejak SKTJM ditandatangani. (12) Penggantian kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (11) harus disertai dengan jaminan yang nilainya sepadan dengan jumlah kerugian negara. (13) Jika penggantian kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dilakukan dengan cara angsur melalui potongan gaji dan/atau penghasilan lain dari yang bersangkutan, pimpinan instansi yang bersangkutan mengupayakan pengembalian kerugian negara melalui pemotongan paling rendah 50% (lima puluh persen) dari penghasilan tiap bulan sampai dengan lunas. (14) Apabila pegawai tidak dapat melaksanakan pembayaran secara angsur dalam waktu yang ditetapkan dalam SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (11), jaminan pembayaran angsur dapat dijual sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (15) Apabila terdapat kekurangan dari hasil penjualan jaminan sebagaimana dimaksud dalam ayat (12), kekurangan tersebut tetap menjadi kewajiban bendahara, pegawai, atau pihak ketiga yang bersangkutan. (16) Apabila terdapat kelebihan dari penjualan jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (12), kelebihan akan dikembalikan kepada bendahara, pegawai, atau pihak ketiga yang bersangkutan.

Pasal 62

(1) Pelaksanaan penyelesaian secara damai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf a dilakukan oleh Kepala Kantor/Satuan Kerja dan/atau TPKN pada tempat terjadinya kekurangan perbendaharaan dan/atau kerugian negara. (2) Apabila penyelesaian secara damai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh TPKN, penyelesaiannya harus diinformasikan kepada Kepala Kantor/Satuan Kerja. (3) Apabila penyelesaian secara damai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh TPKN dan melibatkan Kepala Kantor/Satuan Kerja yang bersangkutan, penyelesaian harus diinformasikan kepada atasan langsung dari Kepala Kantor/UPT/Satuan Kerja tersebut. (4) Atasan langsung atau Kepala Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dapat sekaligus bertindak sebagai penerima kuasa dari pegawai yang menyebabkan kerugian negara.

Pasal 63

(1) Daftar barang jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (6) huruf a ditulis dalam surat bermaterai yang mencakup: a. jenis barang jaminan; b. lokasi barang jaminan; dan c. surat-surat pemilikan atau surat bukti hak atas barang jaminan dengan nilai perkiraan yang lebih besar nilainya dari kerugian negara atau dapat berupa pendapatan yang sudah pasti akan diterima oleh yang bersangkutan. (2) Apabila jaminan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (4) huruf e tidak cukup, dapat ditutup dengan jaminan harta kekayaan orang lain sehingga nilai kerugian negara dapat dipenuhi. (3) Jaminan harta kekayaan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dengan surat kesanggupan dari pemilik harta kekayaan tersebut. (4) Surat kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disertai: a. kuasa kepada pegawai atau pihak ketiga yang menandatangani SKTJM; dan b. daftar barang-barang yang dijaminkan dalam pernyataan kesanggupan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa kerugian negara menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti.

Pasal 64

(1) Pelaksanaan penyerahan benda jaminan dapat dilakukan dengan cara : a. penyerahan penuh; atau b. penyerahan surat bukti hak kepemilikan. (2) Penyerahan penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara menyerahkan benda lengkap dengan surat bukti hak kepemilikan. (3) penyerahan surat bukti hak kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara menyerahkan surat bukti hak kepemilikan, namun benda masih dikuasai oleh pemilik. (4) penyerahan surat bukti hak kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disertai surat kuasa penyerahan hak sebagai jaminan. (5) Apabila benda jaminan berupa surat berharga atau benda berharga yang dapat disimpan dalam brankas, penyimpanan diserahkan kepada Bendahara Penerimaan yang telah ditunjuk oleh Kepala Kantor. (6) Apabila benda jaminan berupa benda bergerak lainnya, penyimpanan diserahkan kepada Bendahara Materiil yang ditunjuk oleh Kepala Kantor. (7) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) bertanggung jawab atas penyimpanan benda-benda jaminan untuk menjaga nilai benda tersebut tidak menurun.

Pasal 65

Bendahara atau pejabat penerima wajib menyelenggarakan administrasi terhadap penyimpanan benda-benda atau uang tunai dengan cara sebagai berikut : a. membuat Berita Acara penerimaan; b. membukukan penyimpanannya; dan c. melaporkan penerimaan dan penyimpanan serta keadaan benda-benda jaminan tersebut kepada atasan langsungnya dengan dilampiri Berita Acara.

Pasal 66

(1) Bendahara yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (9) huruf c wajib melakukan tagihan-tagihan sesuai dengan syarat- syarat yang ditentukan dalam SKTJM dan harus melaporkannya kepada Menteri melalui atasannya secara berjenjang dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal u.p. Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara. (2) Dalam hal pegawai yang menandatangani SKTJM tidak memenuhi kesanggupan, Bendahara melaporkan secara tertulis tentang ketidaksanggupan tersebut disertai dengan sebab dan alasannya kepada Menteri melalui atasannya secara berjenjang dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal u.p. Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara.

Pasal 67

(1) Apabila janji atau kesediaan yang telah dinyatakan dalam SKTJM tidak dipenuhi dalam waktu yang telah ditentukan, penjualan benda jaminan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) Hasil penjualan barang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikompensasi dengan kewajiban yang bersangkutan. (3) Apabila terdapat kelebihan kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kelebihan tersebut dapat dikembalikan.

Pasal 68

Apabila pegawai yang menyebabkan kerugian negara sampai tiga kali penagihan belum memenuhi kewajibannya, pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 membatalkan SKTJM yang telah dibuat dan terhadap pegawai yang bersangkutan dilakukan proses upaya paksa.

Pasal 69

(1) Apabila kerugian negara yang dibebankan pada pegawai yang menyebabkan kerugian negara yang menandatangani SKTJM belum lunas, sedangkan yang bersangkutan akan menjalani pensiun, Bendahara memberitahukan kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), Kas Negara dan PT. TASPEN agar dapat dilakukan penagihan/pemotongan atas sisa hutang tersebut. (2) Apabila kerugian negara yang dibebankan kepada pegawai yang menyebabkan kerugian negara belum lunas, sedangkan yang bersangkutan meninggal dunia, pejabat yang menandatangani SKTJM segera memberitahukan kepada ahli waris tentang masih adanya sisa hutang tersebut berikut persyaratannya.

BAB 2

Penyelesaian Secara Damai

Pasal 61

Koreksi

Pasal 62

Pasal 63

Pasal 64

Pasal 65

Pasal 66

Pasal 67

Pasal 68

Pasal 69

Pasal 70

(1) Penyelesaian dengan upaya paksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf b, dilakukan apabila: a. SKTJM tidak dapat diperoleh; dan/atau b. SKTJM dapat diperoleh namun yang bersangkutan tidak dapat menjamin pengembalian kerugian negara. (2) Dalam hal penyelesaian upaya paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, pelaksanaannya dilakukan dengan pembebanan sementara. (3) Dalam hal penyelesaian upaya paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, maka pelaksanaannya dilakukan dengan menjual jaminan. (4) Dalam hal penyelesaian upaya paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dapat dilaksanakan, Kepala Kantor/UPT menyerahkan kepada penegak hukum setelah berkonsultasi dengan TPKN.

Pasal 71

Pasal 72

(1) SKPS mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita jaminan. (2) Sita jaminan dilaksanakan oleh Kepala Kantor/Satuan Kerja yang bersangkutan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah terbitnya SKPS dengan meminta bantuan instansi yang berwenang. (3) Pelaksanaan sita jaminan diatur lebih lanjut dengan peraturan Menteri Keuangan.

BAB 3

Penyelesaian Secara Paksa

Pasal 70

Koreksi

Pasal 71

(1) Dalam hal penyelesaian secara paksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf b, Menteri segera mengeluarkan SKP2KS/SKPS kepada yang bersangkutan. (2) Pegawai yang diberikan SKP2KS/SKPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan keberatan/pembelaan diri secara tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya SKP2KS/SKPS dengan disertai bukti-bukti yang kuat. (3) Apabila pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mengajukan keberatan/pembelaan diri dalam waktu 14 (empat belas) hari atau keberatan/pembelaan diri ditolak, Menteri MENETAPKAN Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K). (4) Berdasarkan SKP2K, Menteri/Kepala Kantor/Satuan Kerja berkewajiban : a. memerintahkan pegawai yang bersangkutan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris untuk melakukan pembayaran tunai dan seketika; b. memerintahkan pegawai yang bersangkutan/pengampu/ yang memperoleh hak/ahli waris untuk menyerahkan kekayaan yang dilengkapi dengan surat kuasa untuk menjual; c. meminta instansi yang berwenang untuk menjual barang bergerak maupun tidak bergerak milik pegawai yang bersangkutan/pengampu/ yang memperoleh hak/ahli waris; atau d. melakukan pemotongan gaji/pensiun/penghasilan lainnya sesuai ketentuan apabila pembayaran tunai dan seketika sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dapat dilaksanakan atau tidak mencukupi. (5) Apabila keberatan/pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, Menteri menerbitkan surat keputusan tentang peninjauan kembali. (6) Pelaksanaan keputusan pembebanan penggantian kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan cara pembayaran tunai dan seketika. (7) Apabila pembayaran tunai dan seketika sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat dilaksanakan atau tidak mencukupi, dapat dilakukan hal sebagai berikut: a. pemotongan gaji dan/atau penghasilan lain pegawai negeri yang bersangkutan; b. memberi ijin untuk mengangsur dan dilunaskan paling lambat 2 (dua) tahun; atau c. apabila dianggap perlu dapat meminta bantuan kepada yang berwajib untuk dilakukan penagihan paksa. (8) Pegawai negeri yang ditetapkan dengan Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengajukan permohonan banding. (9) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diajukan kepada kepada pejabat yang berwenang dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya keputusan pembebanan oleh pegawai negeri yang bersangkutan. (10) Keputusan tingkat banding dari pejabat yang berwenang dapat berupa memperkuat atau membatalkan surat keputusan pembebanan, atau menambah/mengurangi besarnya jumlah kerugian yang harus dibayar oleh pegawai negeri yang bersangkutan. (11) Apabila permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diterima, Menteri menerbitkan surat keputusan tentang peninjauan kembali.

Pasal 72

Pasal 73

(1) Dalam hal penyelesaian kerugian negara telah melewati masa kadaluwarsa, penyelesaian kerugian dilaksanakan sesuai ketentuan hukum acara perdata. (2) Dalam hal terdapat unsur tindak pidana, penyelesaian kerugian negara dilaksanakan sesuai ketentuan hukum acara pidana.

BAB VI

PENGHAPUSAN KERUGIAN NEGARA

Pasal 76

Koreksi

(1) Dalam hal terjadi pencurian, perampokan, atau kehilangan uang yang tidak disebabkan oleh kesalahan/kelalaian Bendarahara, dapat dilakukan penghapusan kekurangan uang dari perhitungan Bendahara. (2) Penghapusan kekurangan uang dari perhitungan Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada pembuktian atau Berita Acara yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Penghapusan kekurangan uang dari perhitungan Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan keputusan Menteri setelah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan. (4) Penghapusan kekurangan uang dari perhitungan Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara : a. Kepala Kantor/UPT/Satuan Kerja mengajukan usulan penghapusan kekurangan uang dari perhitungan Bendahara kepada Sekretaris Jenderal paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak terjadinya kerugian Negara; b. usulan penghapusan kekurangan uang dari perhitungan Bendahara disertai surat keterangan penyidikan Polisi di Tempat Kejadian Perkara (TKP), Laporan Hasil Audit (LHA) oleh Inspektur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk untuk itu, dan surat keterangan dari unit-unit penyalur dana atau surat keterangan dari atasan langsung Bendahara; c. Setelah menerima usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, Sekretaris Jenderal memberi penilaian dan/atau pendapat untuk diajukan usul penghapusan kepada Direktur Jenderal yang bertanggung jawab dihidang kekayaan negara. (5) Setelah diterima usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Sekretaris Jenderal memberi penilaian dan/atau pendapat untuk diajukan usul penghapusan kepada Direktur Jenderal yang bertanggung jawab dihidang kekayaan negara.

Pasal 77

(1) Selisih kurang antara saldo buku dan saldo kas disebabkan oleh kesalahan/kelalaian Bendahara, dan/atau tidak segera ditutup dapat ditiadakan dari administrasi Bendahara. (2) Peniadaan selisih dari administrasi Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan keputusan Menteri setelah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan. (3) Peniadaan selisih dari administrasi Bendahara dilakukan dengan cara: a. Kepala Kantor/UPT/ Satuan Kerja mengajukan usulan peniadaan selisih dari administrasi Bendahara kepada Sekretaris Jenderal paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak terjadi kerugian Negara; b. usulan peniadaan selisih dari administrasi Bendahara disertai Berita Acara Pemeriksaan Kas dan rekaman lembar BKU bulan yang bersangkutan yang memuat adanya kekurangan kas (SKTJM) atau SKPS, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang dilakukan oleh Inspektur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk, surat keterangan dari unit pemberi dana atau surat keterangan dari atasan langsung Bendahara. c. Setelah menerima usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, Sekretaris Jenderal memberi penilaian dan/atau pendapat untuk diajukan usul peniadaan selisih kurang kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan. (4) Setelah diterima usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Sekretaris Jenderal memberi penilaian dan/ atau pendapat untuk diajukan usul peniadaan selisih kurang kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan.

Pasal 78

Salinan dari semua keputusan penghapusan dan/atau peniadaan selisih kurang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 dan Pasal 77 disampaikan kepada : a. BPK; b. Menteri Keuangan; c. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP); d. Inspektur Jenderal; e. Direktur Jenderal/Kepala Badan; dan f. Kepala Kantor/UPT/Satuan Kerja.

BAB Kesatu

Penghapusan Kekurangan Uang dan Peniadaan Selisih Dari Perhitungan Bendahara

Pasal 76

Koreksi

Pasal 77

Pasal 78

BAB 1

Pembebasan dan Penghapusan Tagihan Negara

Pasal 79

Koreksi

(1) Pembebasan tagihan negara ditetapkan oleh Menteri atas dasar permohonan pihak yang bersangkutan setelah mendapat pertimbangan dari BPK. (2) Pembebasan tagihan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam formulir 9

Pasal 80

Koreksi

(1) Piutang-piutang negara yang tidak dapat ditagih dihapuskan dengan pembukuan tersendiri. (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri setelah mendapat pertimbangan Menteri Keuangan. (3) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan apabila dipenuhi ketentuan sebagai berikut: a. tagihan telah lewat 5 (lima) tahun sejak dari tahun piutang sudah dapat ditagih; b. yang berhutang meninggal dunia tanpa meninggalkan harta benda atau ahli waris dan tidak ada penjamin atau kawan berhutang (debitur); c. yang berhutang tidak mampu dan tidak ada kemungkinan dilakukan pemotongan-pemotongan berupa uang yang akan dibayar kepada negara; d. penagihan dengan jalan damai tidak dapat dilakukan; atau e. mempunyai tagihan uang pajak yang telah diterima oleh penagih pajak tetapi tidak dipertanggungjawabkan oleh mereka.

Pasal 81

(1) Pegawai atau ahli warisnya/pengampu yang tidak mampu membayar piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (3) huruf c, harus mengajukan permohonan penghapusan secara tertulis kepada Menteri. (2) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diteliti oleh tim yang ditunjuk. (3) Dalam hal hasil peneltian membuktikan yang bersangkutan tidak mampu, dapat diberi Surat Keputusan Penghapusan Tuntutan Ganti Rugi baik sebagian atau seluruhnya. (4) Dalam hal yang berhutang masih ada dan telah mampu serta tagihan tidak kadaluarsa, piutang-piutang negara yang telah dihapus dapat ditagih kembali.

Pasal 82

(1) Kadaluwarsa terdiri atas; a. kadaluwarsa kewajiban untuk membayar ganti rugi; dan b. kadaluwarsa tanggung jawab ahli waris, pengampu, atau pihak lain yang memperoleh hak (2) Kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dipenuhi dengan ketentuan sebagai berikut: a. dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya kerugian negara; atau b. dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya kerugian negara tidak dilakukan penuntutan ganti rugi. (3) Kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dipenuhi dengan ketentuan sebagai berikut: a. 3 (tiga) tahun telah lewat sejak keputusan pengadilan yang MENETAPKAN pengampuan kepada bendahara; atau b. sejak bendahara diketahui melarikan diri atau meninggal dunia tidak diberitahukan oleh pejabat yang berwenang tentang kerugian negara.

Pasal 83

(1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 84

disampaikan selambat-lambatnya tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya, disertai bukti setor dan data dukung lainnya. (2) Bentuk laporan bulanan untuk Kantor/UPT/Satuan Kerja dan Sub Sektor/Badan sebagaimana tercantum dalam formulir 11 terlampir. (3) Biro Keuangan dan Barang Milik Negara melakukan pemantauan terhadap pengembalian kerugian negara (TP/TGR) dari unit kerja Eselon I tempat terjadinya kerugian negara dan melaporkan kepada Menteri c.q Sekretaris Jenderal.