PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 38 Tahun 2022 tentang PELAYANAN KEDOKTERAN UNTUK KEPENTINGAN HUKUM

PERMEN Nomor 38 Tahun 2022

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Pelayanan Kedokteran Untuk Kepentingan Hukum yang selanjutnya disebut Yandokum adalah pemeriksaan terhadap tubuh atau benda yang berasal atau diduga berasal dari tubuh manusia yang dilakukan berdasarkan kebutuhan dalam proses hukum atau untuk kepentingan yang dapat diduga berpotensi menjadi masalah hukum. 2. Fasilitas Pelayanan Kedokteran Untuk Kepentingan Hukum yang selanjutnya disebut Fasyandokum adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang telah memenuhi syarat dan standar untuk menyelenggarakan Yandokum. 3. Bedah Mayat Forensik adalah pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam yang dilakukan terhadap mayat yang meninggal akibat atau sepatutnya diduga akibat tindak pidana. 4. Bedah Mayat Klinis adalah pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam yang dilakukan terhadap mayat untuk mengetahui dengan pasti penyakit atau kelainan yang menjadi sebab kematian dan untuk penilaian upaya kesehatan. 5. Bedah Mayat Anatomis adalah pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam yang dilakukan terhadap mayat untuk keperluan pendidikan di bidang ilmu kedokteran dan biomedik. 6. Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada dokter atau dokter gigi. 7. Keterangan Ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang perkara hukum guna kepentingan pemeriksaan. 8. Pemerintah Pusat adalah PRESIDEN Republik INDONESIA yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik INDONESIA yang dibantu oleh Wakil PRESIDEN dan menteri sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Republik INDONESIA Tahun 1945. 9. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. 11. Direktur Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Kesehatan yang melaksanakan tugas di bidang pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB II

PENYELENGGARAAN

Pasal 4

Koreksi

(1) Penyelenggaraan Yandokum menjadi dasar untuk memberikan keterangan ahli atau informasi yang dibutuhkan mengenai tubuh manusia atau benda yang berasal atau diduga berasal dari tubuh manusia. (2) Benda yang berasal dari tubuh manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. bagian atau potongan dari tubuh manusia; b. organ, jaringan, sel atau molekul dari tubuh manusia; dan/atau c. benda asing yang diambil dari dalam tubuh manusia.

Pasal 5

(1) Pemberian keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan atas dasar permintaan dari pihak pemerintah, aparat penegak hukum atau individu yang dibuat secara tertulis kepada Fasyandokum. (2) Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk dugaan kasus pidana, dilakukan oleh aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kasus perdata, dilakukan oleh para pihak yang bersengketa atau perintah pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyelenggarakan Yandokum pada Fasyandokum. (2) Fasyandokum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan Yandokum bagi orang hidup dan orang mati. (3) Fasyandokum bagi orang hidup selain diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah juga dapat diselenggarakan oleh pihak lain/swasta.

Pasal 7

(1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan Fasyandokum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) paling sedikit 1 (satu) di setiap provinsi. (2) Dalam hal pada 1 (satu) provinsi terdapat lebih dari 1 (satu) Fasyandokum bagi orang mati, Fasyandokum tersebut berada pada kabupaten/kota yang berbeda.

Pasal 8

(1) Fasyandokum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 merupakan bagian dari rumah sakit. (2) Selain rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggaraan Yandokum dapat berbentuk fasilitas pelayanan kesehatan lain.

Pasal 9

Yandokum terdiri atas: a. Yandokum bagi orang hidup; dan b. Yandokum bagi orang mati.

BAB Keempat

Pelayanan Kedokteran Untuk Kepentingan Hukum

Pasal 9

Koreksi

Yandokum terdiri atas: a. Yandokum bagi orang hidup; dan b. Yandokum bagi orang mati.

Pasal 10

Koreksi

Yandokum bagi orang hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a harus memenuhi persyaratan paling sedikit memiliki: a. pelayanan kedokteran forensik dan medikolegal; b. pelayanan kesehatan untuk korban kekerasan pada orang hidup; c. sarana, prasarana, dan peralatan kesehatan yang menunjang pelayanan; dan d. standar prosedur operasional Yandokum.

Pasal 11

(1) Pelayanan kedokteran forensik dan medikolegal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a diselenggarakan oleh dokter spesialis kedokteran forensik dan medikolegal. (2) Dalam hal tidak terdapat dokter spesialis kedokteran forensik dan medikolegal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Yandokum dapat dilakukan oleh dokter atau dokter spesialis lain yang memiliki kewenangan klinis atau telah mendapatkan pelatihan. (3) Pelayanan kesehatan untuk korban kekerasan pada orang hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b berupa Yandokum yang berhubungan dengan pelayanan gawat darurat, untuk penanganan kondisi atau gangguan kesehatan yang terjadi. (4) Pelayanan kesehatan untuk korban kekerasan pada orang hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan secara multi disiplin. (5) Sarana, prasarana, dan peralatan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c merupakan sarana, prasarana, dan peralatan kesehatan medis atau non medis yang menunjang: a. pelayanan kedokteran forensik dan medikolegal; dan b. pelayanan kesehatan untuk korban kekerasan pada orang hidup. (6) Standar prosedur operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d merupakan standar dalam pemberian Yandokum yang ditujukan untuk menjamin keaslian kondisi korban, pasien, bahan atau barang bukti dalam rangka menjaga rantai lacak barang bukti.

Pasal 12

(1) Yandokum bagi orang hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilakukan pada: a. korban kekerasan fisik; b. korban kekerasan psikis/psikologis; c. korban kekerasan seksual; d. korban penelantaran; dan/atau e. korban kasus lain. (2) Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan perbuatan yang dilakukan tanpa persetujuan korban terhadap tubuh manusia dan mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. (3) Kekerasan psikis/psikologis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis/psikologis berat pada seseorang. (4) Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan setiap perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana kekerasan seksual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan setiap perbuatan yang mengakibatkan tidak terpenuhi kebutuhan pribadi seseorang secara wajar, baik fisik, psikis, maupun sosial. (6) Kasus lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan kasus yang berkaitan dengan proses hukum atau dapat diduga berpotensi bermasalah hukum.

Pasal 13

(1) Selain diperuntukan bagi korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), Yandokum juga dapat digunakan untuk menentukan kecakapan hukum. (2) Penentuan kecakapan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Hasil pemeriksaan kedokteran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 dicatat dalam rekam medis.

BAB 1

Yandokum Bagi Orang Hidup

Pasal 10

Koreksi

Yandokum bagi orang hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a harus memenuhi persyaratan paling sedikit memiliki: a. pelayanan kedokteran forensik dan medikolegal; b. pelayanan kesehatan untuk korban kekerasan pada orang hidup; c. sarana, prasarana, dan peralatan kesehatan yang menunjang pelayanan; dan d. standar prosedur operasional Yandokum.

Pasal 11

Koreksi

(1) Pelayanan kedokteran forensik dan medikolegal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a diselenggarakan oleh dokter spesialis kedokteran forensik dan medikolegal. (2) Dalam hal tidak terdapat dokter spesialis kedokteran forensik dan medikolegal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Yandokum dapat dilakukan oleh dokter atau dokter spesialis lain yang memiliki kewenangan klinis atau telah mendapatkan pelatihan. (3) Pelayanan kesehatan untuk korban kekerasan pada orang hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b berupa Yandokum yang berhubungan dengan pelayanan gawat darurat, untuk penanganan kondisi atau gangguan kesehatan yang terjadi. (4) Pelayanan kesehatan untuk korban kekerasan pada orang hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan secara multi disiplin. (5) Sarana, prasarana, dan peralatan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c merupakan sarana, prasarana, dan peralatan kesehatan medis atau non medis yang menunjang: a. pelayanan kedokteran forensik dan medikolegal; dan b. pelayanan kesehatan untuk korban kekerasan pada orang hidup. (6) Standar prosedur operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d merupakan standar dalam pemberian Yandokum yang ditujukan untuk menjamin keaslian kondisi korban, pasien, bahan atau barang bukti dalam rangka menjaga rantai lacak barang bukti.

Pasal 12

(1) Yandokum bagi orang hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilakukan pada: a. korban kekerasan fisik; b. korban kekerasan psikis/psikologis; c. korban kekerasan seksual; d. korban penelantaran; dan/atau e. korban kasus lain. (2) Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan perbuatan yang dilakukan tanpa persetujuan korban terhadap tubuh manusia dan mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. (3) Kekerasan psikis/psikologis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis/psikologis berat pada seseorang. (4) Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan setiap perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana kekerasan seksual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan setiap perbuatan yang mengakibatkan tidak terpenuhi kebutuhan pribadi seseorang secara wajar, baik fisik, psikis, maupun sosial. (6) Kasus lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan kasus yang berkaitan dengan proses hukum atau dapat diduga berpotensi bermasalah hukum.

Pasal 13

(1) Selain diperuntukan bagi korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), Yandokum juga dapat digunakan untuk menentukan kecakapan hukum. (2) Penentuan kecakapan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Hasil pemeriksaan kedokteran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 dicatat dalam rekam medis.

Pasal 15

(1) Yandokum bagi orang mati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b harus memenuhi persyaratan paling sedikit memiliki: a. pelayanan kedokteran forensik dan medikolegal; b. sarana, prasarana, dan peralatan kesehatan yang menunjang pelayanan; dan c. standar prosedur operasional pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum. (2) Pelayanan kedokteran forensik dan medikolegal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diselenggarakan oleh dokter spesialis kedokteran forensik dan medikolegal. (3) Dalam hal tidak terdapat dokter spesialis kedokteran forensik dan medikolegal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Yandokum dapat dilakukan oleh dokter atau dokter spesialis lain yang memiliki kewenangan klinis atau telah mendapatkan pelatihan. (4) Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit meliputi ruang autopsi, laboratorium forensik, dan ruang pemulasaraan jenazah (5) Prasarana dan peralatan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan prasarana dan peralatan kesehatan medis atau non medis yang menunjang pelayanan kedokteran forensik dan medikolegal. (6) Standar prosedur operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan standar dalam pemberian Yandokum yang ditujukan untuk menjamin keaslian kondisi korban, pasien, bahan atau barang bukti dalam rangka menjaga rantai lacak barang bukti.

Pasal 16

Pasal 17

(1) Fasyandokum yang menerima mayat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) dan ayat (4) wajib melakukan pemeriksaan luar mayat. (2) Pemeriksaan luar mayat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk pemeriksaan bagian luar mayat dan dapat dilengkapi dengan pendokumentasian fotografik. (3) Fasyandokum harus berkoordinasi dengan kepolisian di wilayah ditemukannya mayat untuk memastikan kepolisian telah mengetahui adanya temuan mayat yang diduga mati secara tidak wajar. (4) Berdasarkan temuan mayat dan/atau koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyidik kepolisian mengirimkan surat permintaan pemeriksaan. (5) Permintaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa: a. pemeriksaan luar mayat; atau b. pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam mayat.

Pasal 18

(1) Berdasarkan permintaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5), Fasyandokum melakukan pemeriksaan secara lengkap dan dapat dilengkapi dengan pemeriksaan penunjang sesuai dengan kebutuhan. (2) Pemeriksaan mayat dilakukan sesuai dengan standar profesi dan standar pelayanan.

Pasal 19

(1) Identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf d merupakan pemeriksaan awal terhadap mayat yang dilakukan secara ilmiah dengan cara membandingkan data postmortem dengan data antemortem. (2) Temuan postmortem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didapatkan melalui pemeriksaan pada mayat secara langsung, berupa: a. penanda identifikasi primer, yang meliputi sidik jari, ciri gigi-geligi, atau DNA. b. penanda identifikasi sekunder, meliputi ciri umum yang meliputi tinggi dan berat badan, jenis kelamin, warna kulit dan ciri umum lainnya; c. ciri khusus yang meliputi tahi lalat, tato, cacat tubuh, dan ciri khusus lainnya; dan/atau d. barang milik mayat yang melekat pada tubuh mayat. (3) Data antemortem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa informasi ciri mayat yang diperoleh dari keluarga, tetangga, institusi kependudukan, institusi kesehatan, institusi pendidikan, institusi tempat bekerja, dan kepolisian.

Pasal 20

(1) Mayat dinyatakan teridentifikasi apabila memenuhi kriteria minimal berupa kesesuaian data antemortem dengan data postmortem. (2) Terhadap mayat yang telah teridentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuatkan surat keterangan kematian dan dokumen identifikasi mayat yang paling sedikit memuat: a. identitas mayat; b. waktu dan tempat pemeriksaan; c. dasar penetapan identitas mayat; dan d. tanda tangan dokter dan stempel Fasyandokum. (3) Surat keterangan kematian dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilengkapi dengan hasil pemeriksaan identifikasi yang dilakukan oleh ahli yang MENETAPKAN. (4) Mayat yang dinyatakan teridentifikasi diserahkan kepada keluarga atau yang mewakili, disertai dengan surat keterangan kematian. (5) surat keterangan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan kepada dinas kesehatan dan kepolisian setempat paling lambat 1 (satu) bulan setelah identifikasi mayat selesai dilakukan. (6) Dalam hal mayat dinyatakan tidak teridentifikasi dalam jangka waktu yang ditetapkan sesuai standar pelayanan, Fasyandokum dapat melakukan penguburan mayat tersebut. (7) Rekam medis mayat tidak teridentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disimpan untuk kepentingan identifikasi lanjutan. (8) Dalam hal Fasyandokum dapat mengidentifikasi mayat tak dikenal pada identifikasi lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (7): a. mayat diserahkan kepada keluarga atau yang mewakili; dan b. dokumen berita acara identifikasi mayat diserahkan kepada dinas kesehatan dan kepolisian setempat.

Pasal 21

(1) Dalam kondisi bencana dan/atau kondisi tertentu lain, identifikasi mayat dapat diselenggarakan oleh kepolisian berkoordinasi dengan dinas kesehatan setempat, fasilitas pelayanan kesehatan, institusi kependudukan, dan institusi lain yang terkait. (2) Penyelenggaraan identifikasi mayat pada kondisi bencana dan/atau kondisi tertentu lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai standar profesi dan identifikasi korban bencana massal (Disaster Victim Identification-DVI) INDONESIA.

Pasal 22

Dalam hal dibutuhkan pemeriksaan ulang, pemeriksaan hanya dapat dilakukan oleh tim yang berbeda di Fasyandokum yang sama atau di Fasyandokum lain.

BAB 2

Yandokum Bagi Orang Mati

Pasal 15

Koreksi

(1) Yandokum bagi orang mati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b harus memenuhi persyaratan paling sedikit memiliki: a. pelayanan kedokteran forensik dan medikolegal; b. sarana, prasarana, dan peralatan kesehatan yang menunjang pelayanan; dan c. standar prosedur operasional pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum. (2) Pelayanan kedokteran forensik dan medikolegal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diselenggarakan oleh dokter spesialis kedokteran forensik dan medikolegal. (3) Dalam hal tidak terdapat dokter spesialis kedokteran forensik dan medikolegal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Yandokum dapat dilakukan oleh dokter atau dokter spesialis lain yang memiliki kewenangan klinis atau telah mendapatkan pelatihan. (4) Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit meliputi ruang autopsi, laboratorium forensik, dan ruang pemulasaraan jenazah (5) Prasarana dan peralatan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan prasarana dan peralatan kesehatan medis atau non medis yang menunjang pelayanan kedokteran forensik dan medikolegal. (6) Standar prosedur operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan standar dalam pemberian Yandokum yang ditujukan untuk menjamin keaslian kondisi korban, pasien, bahan atau barang bukti dalam rangka menjaga rantai lacak barang bukti.

Pasal 16

Pasal 17

(1) Fasyandokum yang menerima mayat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) dan ayat (4) wajib melakukan pemeriksaan luar mayat. (2) Pemeriksaan luar mayat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk pemeriksaan bagian luar mayat dan dapat dilengkapi dengan pendokumentasian fotografik. (3) Fasyandokum harus berkoordinasi dengan kepolisian di wilayah ditemukannya mayat untuk memastikan kepolisian telah mengetahui adanya temuan mayat yang diduga mati secara tidak wajar. (4) Berdasarkan temuan mayat dan/atau koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyidik kepolisian mengirimkan surat permintaan pemeriksaan. (5) Permintaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa: a. pemeriksaan luar mayat; atau b. pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam mayat.

Pasal 18

(1) Berdasarkan permintaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5), Fasyandokum melakukan pemeriksaan secara lengkap dan dapat dilengkapi dengan pemeriksaan penunjang sesuai dengan kebutuhan. (2) Pemeriksaan mayat dilakukan sesuai dengan standar profesi dan standar pelayanan.

Pasal 19

(1) Identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf d merupakan pemeriksaan awal terhadap mayat yang dilakukan secara ilmiah dengan cara membandingkan data postmortem dengan data antemortem. (2) Temuan postmortem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didapatkan melalui pemeriksaan pada mayat secara langsung, berupa: a. penanda identifikasi primer, yang meliputi sidik jari, ciri gigi-geligi, atau DNA. b. penanda identifikasi sekunder, meliputi ciri umum yang meliputi tinggi dan berat badan, jenis kelamin, warna kulit dan ciri umum lainnya; c. ciri khusus yang meliputi tahi lalat, tato, cacat tubuh, dan ciri khusus lainnya; dan/atau d. barang milik mayat yang melekat pada tubuh mayat. (3) Data antemortem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa informasi ciri mayat yang diperoleh dari keluarga, tetangga, institusi kependudukan, institusi kesehatan, institusi pendidikan, institusi tempat bekerja, dan kepolisian.

Pasal 20

(1) Mayat dinyatakan teridentifikasi apabila memenuhi kriteria minimal berupa kesesuaian data antemortem dengan data postmortem. (2) Terhadap mayat yang telah teridentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuatkan surat keterangan kematian dan dokumen identifikasi mayat yang paling sedikit memuat: a. identitas mayat; b. waktu dan tempat pemeriksaan; c. dasar penetapan identitas mayat; dan d. tanda tangan dokter dan stempel Fasyandokum. (3) Surat keterangan kematian dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilengkapi dengan hasil pemeriksaan identifikasi yang dilakukan oleh ahli yang MENETAPKAN. (4) Mayat yang dinyatakan teridentifikasi diserahkan kepada keluarga atau yang mewakili, disertai dengan surat keterangan kematian. (5) surat keterangan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan kepada dinas kesehatan dan kepolisian setempat paling lambat 1 (satu) bulan setelah identifikasi mayat selesai dilakukan. (6) Dalam hal mayat dinyatakan tidak teridentifikasi dalam jangka waktu yang ditetapkan sesuai standar pelayanan, Fasyandokum dapat melakukan penguburan mayat tersebut. (7) Rekam medis mayat tidak teridentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disimpan untuk kepentingan identifikasi lanjutan. (8) Dalam hal Fasyandokum dapat mengidentifikasi mayat tak dikenal pada identifikasi lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (7): a. mayat diserahkan kepada keluarga atau yang mewakili; dan b. dokumen berita acara identifikasi mayat diserahkan kepada dinas kesehatan dan kepolisian setempat.

Pasal 21

(1) Dalam kondisi bencana dan/atau kondisi tertentu lain, identifikasi mayat dapat diselenggarakan oleh kepolisian berkoordinasi dengan dinas kesehatan setempat, fasilitas pelayanan kesehatan, institusi kependudukan, dan institusi lain yang terkait. (2) Penyelenggaraan identifikasi mayat pada kondisi bencana dan/atau kondisi tertentu lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai standar profesi dan identifikasi korban bencana massal (Disaster Victim Identification-DVI) INDONESIA.

Pasal 22

Dalam hal dibutuhkan pemeriksaan ulang, pemeriksaan hanya dapat dilakukan oleh tim yang berbeda di Fasyandokum yang sama atau di Fasyandokum lain.

BAB IV

BEDAH MAYAT KLINIS DAN BEDAH MAYAT ANATOMIS

Pasal 24

Koreksi

(1) Dalam rangka mengetahui penyebab kematian dapat dilakukan: a. autopsi verbal; b. Bedah Mayat Klinis atau Bedah Mayat Anatomis;dan c. autopsi virtual. (2) Autopsi verbal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan metode pengumpulan informasi tentang gejala dan keadaan seseorang yang meninggal untuk menentukan penyebab kematiannya. (3) Bedah Mayat Klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pemeriksaan yang dilakukan dengan cara pembedahan terhadap mayat untuk mengetahui dengan pasti penyakit atau kelainan yang menjadi sebab kematian. (4) Bedah Mayat Anatomis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pemeriksaan bedah mayat dalam rangka pendidikan anatomi manusia dengan tujuan akhir untuk mengetahui penyebab kematian. (5) Bedah Mayat Klinis atau Bedah Mayat Anatomis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh dokter sesuai dengan keahlian dan kewenangannya. (6) Autopsi virtual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pemeriksaan mayat dengan menggunakan teknik pencitraan.

Pasal 25

Bedah Mayat Klinis sebagaimana dimaksud Dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b, dilakukan berdasarkan: a. permintaan tertulis pasien saat masih hidup atau permintaan keluarga yang terdekat dari pasien yang meninggal dunia atau yang mewakili; dan/ atau b. permintaan oleh dinas kesehatan setempat tanpa harus memperoleh persetujuan pasien atau keluarganya yang terdekat atau yang mewakili, apabila pasien diduga menderita penyakit yang dapat membahayakan orang lain atau masyarakat sekitarnya.

Pasal 26

(1) Bedah Mayat Anatomis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b dilakukan terhadap: a. mayat yang tidak dikenal atau mayat yang tidak diurus oleh keluarganya; atau b. atas persetujuan tertulis orang tersebut semasa hidupnya atau persetujuan tertulis keluarganya atau yang mewakili. (2) Mayat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus telah diawetkan, dipublikasikan untuk dicarikan keluarganya, dan disimpan paling singkat 1 (satu) bulan sejak kematiannya. (3) Bedah Mayat Anatomis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di rumah sakit pendidikan atau institusi pendidikan kedokteran. (4) Pemeriksaan Bedah Mayat Anatomis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan mahasiswa kedokteran di bawah supervisi dosen kedokteran. (5) Setelah pemeriksaan bedah mayat selesai, terhadap mayat harus dilakukan pemulasaraan dan dimakamkan.

Pasal 27

Dalam hal pada saat melakukan Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis ditemukan kembali adanya dugaan tindak pidana, tenaga kesehatan wajib melaporkan kepada penyidik.

Pasal 28

Mayat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak boleh diperjualbelikan.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 31

Koreksi

(1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pendanaan penyelenggaraan Yandokum. (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari: a. anggaran pendapatan dan belanja negara; b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Pendanaan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a digunakan untuk Yandokum yang dilakukan di Fasyandokum milik Pemerintah Pusat. (4) Pendanaan yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggarkan pada daftar isian pelaksanaan anggaran Kementerian/Lembaga yang menyelenggarakan Fasyandokum. (5) Pendanaan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b digunakan untuk penyelenggaraan Yandokum pada Fasyandokum milik Pemerintah Daerah. (6) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dalam pendanaan penyelenggaraan Yandokum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (7) Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan untuk Yandokum selain tindak pidana.

Pasal 32

(1) Fasyandokum harus mengganggarkan biaya Yandokum kasus pidana termasuk pelayanan kesehatan untuk perawatan medis korban melalui sumber pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2). (2) Dalam hal Yandokum dilakukan untuk kepentingan program pemerintah, pembiayaan Yandokum dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara. (3) Biaya Yandokum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Menteri, setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. (4) Biaya pelayanan kesehatan untuk perawatan medis korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

Biaya untuk pemeriksaan Yandokum untuk kepentingan hukum selain hukum pidana mengacu pada tarif masing- masing Fasyandokum dan dibebankan kepada penerima Yandokum.

(1) Yandokum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan dengan cara: a. pemeriksaan dugaan tindak pidana pada manusia atau bagian tubuh manusia di tempat kejadian perkara; b. skrining aspek medikolegal; c. pemeriksaan mayat forensik; dan d. pemeriksaan bedah mayat forensik. (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk tujuan: a. memastikan tanda kematian; b. mencari tanda kekerasan; c. memperoleh barang bukti medis; d. identifikasi mayat; e. memperoleh sebab kematian; f. mengetahui mekanisme kematian; g. mengetahui cara kematian; dan/atau h. memperkirakan waktu kematian. (3) Skrining aspek medikolegal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap mayat dengan tanda mengarah kepada peristiwa pidana yang ditemukan tanda kematian tidak wajar atau mencurigakan terutama apabila kematian tidak disaksikan oleh tenaga medis/tenaga kesehatan, dan/atau terjadi di luar fasilitas pelayanan kesehatan. (4) Selain terhadap mayat dengan tanda mengarah kepada peristiwa pidana atau mencurigakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), skrining aspek medikolegal juga dilakukan terhadap mayat pada kasus yang harus dilaporkan kepada pihak kepolisian. (5) Kasus yang juga harus dilaporkan kepada pihak kepolisian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi: a. kematian tokoh publik atau kematian yang telah menjadi perhatian publik; b. temuan mayat yang identitasnya belum dapat dipastikan; c. temuan mayat yang tidak diketahui keluarganya; d. temuan kerangka manusia atau diduga kerangka manusia; e. kecelakaan transportasi darat, udara, dan laut; f. kematian massal; g. kematian yang berhubungan dengan tempat kerja; h. kematian pada kegiatan olahraga/pertandingan; i. kematian pada anak yang diduga akibat kekerasan; j. penelantaran yang mengakibatkan kematian terhadap anak; k. kematian akibat perundungan; l. kematian warga binaan di rutan atau lapas; m. kematian pada pelayanan kesehatan tradisional empiris; n. kematian yang diduga akibat bunuh diri; dan o. kasus kematian lain yang berkaitan dengan proses hukum atau dapat diduga berpotensi bermasalah hukum. (6) Dalam hal skrining aspek medikolegal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan pada fasilitas pelayanan kesehatan yang tidak memiliki dokter atau dokter spesialis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3), fasilitas pelayanan kesehatan yang bersangkutan dapat merujuk kepada Fasyandokum dengan mempertimbangkan aspek aksesibilitas dan kemampuan pelayanan. (7) Hasil skrining aspek medikolegal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilaporkan oleh Fasyandokum kepada kepolisian terdekat.

Peraturan Menteri Nomor 38 Tahun 2022 tentang PELAYANAN KEDOKTERAN UNTUK KEPENTINGAN HUKUM

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB Kesatu

Pasal 4

Pasal 5

BAB Kedua

Pasal 6

Pasal 7

BAB Ketiga

Pasal 8

BAB Keempat

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB 1

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

BAB 2

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

BAB III

Pasal 23

BAB IV

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

BAB V

Pasal 29

Pasal 30

BAB VI

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

BAB VII

Pasal 34

BAB VIII

Pasal 35