PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 38 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Transplantasi Organ

PERMEN Nomor 38 Tahun 2016

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB II

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH

Pasal 3

Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota bertanggungjawab: a. meningkatkan ketersediaan fasilitas yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan Transplantasi Organ; b. melakukan dan mendukung promosi Transplantasi Organ; c. membina dan mengawasi kepatuhan penyelenggaraan Transplantasi Organ sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan d. pendanaan penyelenggaraan Transplantasi Organ.

Pasal 4

(1) Dalam rangka meningkatkan akses, akuntabilitas, dan mutu pelayanan Transplantasi Organ, Menteri membentuk Komite Transplantasi Nasional. (2) Komite Transplantasi Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur tokoh agama/masyarakat, profesi kedokteran terkait, psikolog/psikiater, ahli etik kedokteran/hukum, pekerja sosial, dan Kementerian Kesehatan. (3) Komite Transplantasi Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Ibu Kota Negara.

Pasal 5

(1) Komite Transplantasi Nasional memiliki tugas: a. menyiapkan bahan kebijakan, standar, dan pedoman penyelenggaraan Transplantasi Organ bekerjasama dengan organisasi profesi terkait untuk ditetapkan Menteri; b. membentuk sistem informasi Transplantasi Organ; c. melakukan sosialisasi dan promosi kepada masyarakat untuk mendonorkan Organ demi kepentingan tolong menolong dan amal kebaikan; d. menyelenggarakan registrasi dan pengelolaan data Pendonor dan Resipien; e. melakukan penelusuran latar belakang Pendonor; f. mengkaji kelayakan pasangan Resipien-Pendonor berdasarkan hasil pemeriksaan oleh rumah sakit penyelenggara Transplantasi Organ dan hasil verifikasi latar belakang Pendonor; g. melakukan pemantauan perlindungan kesehatan dan hak Pendonor pascatransplantasi; dan h. bekerjasama dengan lembaga Transplantasi Organ internasional. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Komite Transplantasi Nasional memiliki kewenangan: a. melakukan supervisi rumah sakit penyelenggara Transplantasi Organ; b. menilai dan merekomendasikan penetapan rumah sakit penyelenggara Transplantasi Organ kepada Menteri; c. menilai prioritas dan membuat urutan daftar tunggu Resipien; d. menerbitkan kartu calon Pendonor; dan e. MENETAPKAN kelayakan pasangan Resipien-Pendonor berdasarkan hasil pemeriksaan oleh rumah sakit penyelenggara Transplantasi Organ dan hasil penelusuran latar belakang Pendonor, bahwa penyumbangan Organ dilakukan atas dasar sukarela dan tidak ditemukan indikasi jual beli dan/atau komersial. (3) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan huruf g Menteri dapat membentuk perwakilan Komite Transplantasi Nasional di Provinsi. (4) Perwakilan Komite Transplantasi Nasional di Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berkedudukan di rumah sakit penyelenggara Transplantasi Organ.

BAB Kedua

Komite Transplantasi Nasional

Pasal 4

(1) Dalam rangka meningkatkan akses, akuntabilitas, dan mutu pelayanan Transplantasi Organ, Menteri membentuk Komite Transplantasi Nasional. (2) Komite Transplantasi Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur tokoh agama/masyarakat, profesi kedokteran terkait, psikolog/psikiater, ahli etik kedokteran/hukum, pekerja sosial, dan Kementerian Kesehatan. (3) Komite Transplantasi Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Ibu Kota Negara.

Pasal 5

(1) Komite Transplantasi Nasional memiliki tugas: a. menyiapkan bahan kebijakan, standar, dan pedoman penyelenggaraan Transplantasi Organ bekerjasama dengan organisasi profesi terkait untuk ditetapkan Menteri; b. membentuk sistem informasi Transplantasi Organ; c. melakukan sosialisasi dan promosi kepada masyarakat untuk mendonorkan Organ demi kepentingan tolong menolong dan amal kebaikan; d. menyelenggarakan registrasi dan pengelolaan data Pendonor dan Resipien; e. melakukan penelusuran latar belakang Pendonor; f. mengkaji kelayakan pasangan Resipien-Pendonor berdasarkan hasil pemeriksaan oleh rumah sakit penyelenggara Transplantasi Organ dan hasil verifikasi latar belakang Pendonor; g. melakukan pemantauan perlindungan kesehatan dan hak Pendonor pascatransplantasi; dan h. bekerjasama dengan lembaga Transplantasi Organ internasional. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Komite Transplantasi Nasional memiliki kewenangan: a. melakukan supervisi rumah sakit penyelenggara Transplantasi Organ; b. menilai dan merekomendasikan penetapan rumah sakit penyelenggara Transplantasi Organ kepada Menteri; c. menilai prioritas dan membuat urutan daftar tunggu Resipien; d. menerbitkan kartu calon Pendonor; dan e. MENETAPKAN kelayakan pasangan Resipien-Pendonor berdasarkan hasil pemeriksaan oleh rumah sakit penyelenggara Transplantasi Organ dan hasil penelusuran latar belakang Pendonor, bahwa penyumbangan Organ dilakukan atas dasar sukarela dan tidak ditemukan indikasi jual beli dan/atau komersial. (3) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan huruf g Menteri dapat membentuk perwakilan Komite Transplantasi Nasional di Provinsi. (4) Perwakilan Komite Transplantasi Nasional di Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berkedudukan di rumah sakit penyelenggara Transplantasi Organ.

BAB III

RUMAH SAKIT PENYELENGGARA TRANSPLANTASI ORGAN

Pasal 6

(1) Rumah sakit penyelenggara Transplantasi Organ harus mendapat penetapan dari Menteri. (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan rekomendasi dari Komite Transplantasi Nasional. (3) Rumah sakit penyelenggara Transplantasi Organ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dievaluasi secara berkala setiap tahun oleh Komite Transplantasi Nasional.

Pasal 7

(1) Setiap rumah sakit harus memenuhi persyaratan dan standar untuk dapat ditetapkan sebagai Rumah Sakit penyelenggara Transplantasi Organ. (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi: a. terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. memiliki sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan kewenangan di bidang Transplantasi Organ; dan c. memiliki sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan penyelenggaraan Transplantasi Organ. (3) Ketentuan mengenai standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ketentuan lebih lanjut mengenai Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh Komite Transplantasi Nasional dan ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 8

(1) Untuk mendapatkan penetapan sebagai rumah sakit penyelenggara Transplantasi Organ, kepala atau direktur rumah sakit harus melakukan permohonan penetapan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal disertai dengan pemenuhan persyaratan dan standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7. (2) Paling lama dalam waktu 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan serta pemenuhan persyaratan dan standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal atas nama menteri menugaskan Komite Transplantasi Nasional untuk melakukan penilaian.

Pasal 9

(1) Paling lama dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Komite Transplantasi Nasional harus memberikan hasil penilaian. (2) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai kesimpulan dalam bentuk rekomendasi pemberian atau penolakan penetapan rumah sakit penyelenggara Transplantasi Organ. (3) Paling lama dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak menerima hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri harus memberikan penetapan atau menolak permohonan disertai alasan yang jelas. (4) Dalam hal Menteri menolak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepala atau direktur rumah sakit dapat mengajukan permohonan ulang setelah memenuhi persyaratan dan standar.

Pasal 10

(1) Rumah sakit penyelenggara Transplantasi Organ harus membentuk tim transplantasi rumah sakit dan standar prosedur operasional pelayanan Transplantasi Organ yang ditetapkan dengan surat keputusan kepala atau direktur rumah sakit. (2) Tim transplantasi rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki anggota tenaga kesehatan dengan kompetensi dan kewenangan di bidang Transplantasi Organ. (3) Anggota tim transplantasi rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh menjadi anggota Komite Transplantasi Nasional atau perwakilan Komite Transplantasi Nasional di Provinsi. (4) Standar prosedur operasional pelayanan Transplantasi Organ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat mengacu pada standar pelayanan Transplantasi Organ.

BAB IV

PENYELENGGARAAN

Pasal 11

Penyelenggaraan Transplantasi Organ meliputi tahapan kegiatan: a. pendaftaran; b. pemeriksaan kecocokan Resipien-Pendonor; dan c. tindakan Transplantasi Organ dan pascatransplantasi Organ.

Pasal 30

(1) Berdasarkan hasil pemeriksaan awal dan skrining terhadap calon Pendonor, serta urutan daftar tunggu calon Resipien, Komite Transplantasi Nasional memasangkan calon Resipien dan calon Pendonor untuk dilakukan pemeriksaan kecocokan Resipien-Pendonor. (2) Pemeriksaan kecocokan Resipien-Pendonor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim transplantasi rumah sakit di rumah sakit penyelenggara Transplantasi Organ. (3) Pemeriksaan kecocokan Resipien-Pendonor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas wawancara, pemeriksaan fisik, kesehatan mental, dan laboratorium/pemeriksaan penunjang. (4) Hasil pemeriksaan kecocokan Resipien-Pendonor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan rumah sakit penyelenggara Transplantasi Organ kepada Komite Transplantasi Nasional.

Pasal 31

(1) Dalam rangka melakukan pemeriksaan kecocokan Resipien-Pendonor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Komite Transplantasi Nasional dapat melakukan verifikasi lapangan. (2) Verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan hubungan calon Resipien dan calon Pendonor, latar belakang penyumbangan Organ, serta tidak adanya unsur jual beli Organ. (3) Komite Transplantasi Nasional dalam melakukan verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan/atau instansi lain terkait. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam pedoman yang disusun oleh Komite Transplantasi Nasional.

Pasal 32

Berdasarkan pemeriksaan awal dan skrining, verifikasi dokumen, penelusuran latar belakang Pendonor, dan verifikasi lapangan, Komite Transplantasi Nasional mengeluarkan surat keterangan kelayakan pasangan Resipien-Pendonor dan tidak ditemukan indikasi jual beli dan/atau komersial.

Pasal 33

Tim transplantasi rumah sakit dapat melakukan pertukaran Pasangan Resipien-Pendonor dengan pasangan Resipien- Pendonor lain atas pertimbangan kecocokan medis, persetujuan pasangan Pendonor-Resipien, dan sepengetahuan Komite Transplantasi Nasional sebelum dilakukan tindakan Transplantasi Organ.

Pasal 34

(1) Setelah Komite Transplantasi Nasional mengeluarkan surat keterangan kelayakan pasangan Resipien-Pendonor dan tidak ditemukan indikasi jual beli dan/atau komersial, tim transplantasi rumah sakit melakukan Pemeriksaan kesiapan tindakan Transplantasi Organ. (2) Tindakan pengambilan Organ dari calon Pendonor dan tindakan Transplantasi Organ dilaksanakan secara operatif oleh tim Transplantasi rumah sakit sesuai standar. (3) Dalam hal Organ berasal dari calon Pendonor mati batang otak (MBO), tindakan pengambilan Organ oleh tim Transplantasi rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didahului dengan penandatangan surat konfirmasi persetujuan tindakan oleh Keluarga. (4) Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi suami/istri, anak yang sudah dewasa, orang tua kandung, atau saudara kandung Pendonor. (5) Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat oleh profesi terkait.

Pasal 35

(1) Tindakan pascatransplantasi Organ harus dilakukan terhadap Pendonor dan Resipien melalui monitoring dan evaluasi. (2) Monitoring dan evaluasi pascatransplantasi Organ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh: a. tim Transplantasi rumah sakit; dan b. Komite Transplantasi Nasional. (3) Monitoring dan evaluasi pascatransplantasi Organ oleh tim transplantasi rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan secara berkala sesuai dengan standar. (4) Monitoring dan evaluasi oleh Komite Transplantasi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b bertujuan untuk memastikan Pendonor mendapatkan perlindungan kesehatan dan haknya. (5) Dalam rangka melakukan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Komite Transplantasi Nasional berwenang mendapatkan akses untuk memperoleh informasi dari rumah sakit pemberi pelayanan kesehatan pascatransplantasi Organ. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam pedoman tata cara monitoring dan evaluasi pascatransplantasi Organ yang disusun oleh Komite Transplantasi Nasional.

BAB 1

Umum

Pasal 12

(1) Setiap calon Pendonor dan calon Resipien harus terdaftar di Komite Transplantasi Nasional, setelah memenuhi persyaratan. (2) Pendaftaran pada Komite Transplantasi Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui perwakilan Komite Transplantasi Nasional di Provinsi.

Pasal 13

(1) Setiap orang dapat menjadi Pendonor secara sukarela tanpa meminta imbalan. (2) Pendonor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Pendonor hidup; dan b. Pendonor mati batang otak (MBO). (3) Pendonor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari: a. Pendonor yang memiliki hubungan darah atau suami/istri; atau b. Pendonor yang tidak memiliki hubungan darah, dengan Resipien

Pasal 14

(1) Pendonor hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a merupakan orang yang Organ tubuhnya diambil pada saat yang bersangkutan masih hidup. (2) Pendonor hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan: a. hanya salah satu ginjal dari kedua ginjalnya; dan/atau b. hanya sebagian organ hati, pankreas, atau paru- parunya.

Pasal 15

(1) Pendonor mati batang otak (MBO) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b merupakan orang yang Organ tubuhnya diambil pada saat yang bersangkutan telah dinyatakan mati batang otak (MBO) di rumah sakit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pendonor mati batang otak (MBO) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada saat hidup harus telah teregistrasi sebagai calon Pendonor di Komite Transplantasi Nasional atau perwakilan Komite Transplantasi Nasional di Provinsi. (3) Penentuan mati batang otak (MBO) pada Pendonor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan oleh tim dokter rumah sakit yang bukan anggota tim transplantasi rumah sakit.

Pasal 16

(1) Pendonor yang memiliki hubungan darah atau suami/istri dengan Resipien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a dapat mendonorkan Organ tubuhnya hanya untuk Resipien tertentu. (2) Hubungan darah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ayah kandung, ibu kandung, anak kandung, dan saudara kandung Pendonor.

Pasal 17

Pendonor yang tidak memiliki hubungan darah dengan Resipien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf b mendonorkan Organ tubuhnya kepada Resipien hasil seleksi yang dilakukan oleh Komite Transplantasi Nasional.

Pasal 18

Persyaratan untuk terdaftar sebagai calon Pendonor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) meliputi: a. persyaratan administratif; dan b. persyaratan medis.

Pasal 19

(1) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a paling sedikit terdiri atas: a. surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki SIP; b. telah berusia 18 (delapan belas) tahun dibuktikan dengan KTP, kartu keluarga, dan/atau akta kelahiran; c. membuat pernyataan tertulis tentang kesediaan Pendonor menyumbangkan Organ tubuhnya secara sukarela tanpa meminta imbalan; d. memiliki alasan menyumbangkan Organ tubuhnya kepada Resipien secara sukarela; e. mendapat persetujuan suami/istri, anak yang sudah dewasa, orang tua kandung, atau saudara kandung Pendonor; f. membuat pernyataan memahami indikasi, kontra indikasi, risiko, prosedur Transplantasi Organ, panduan hidup pascatransplantasi Organ, serta pernyataan persetujuannya; dan g. membuat pernyataan tidak melakukan penjualan Organ ataupun perjanjian khusus lain dengan pihak Resipien. (2) Dalam hal Pendonor hanya akan mendonorkan Organ tubuhnya kepada Resipien tertentu, Pendonor harus memiliki keterangan hubungan darah atau suami/isteri dengan Resipien dari pejabat Pemerintah Daerah yang berwenang.

Pasal 20

(1) Persyaratan medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, merupakan pemeriksaan medis awal dan skrining oleh rumah sakit penyelenggara Transplantasi Organ atas permintaan dari Komite Transplantasi Nasional atau Perwakilan Komite Transplantasi Nasional di Provinsi terhadap calon Pendonor yang telah melakukan pendaftaran. (2) Pemeriksaan medis awal dan skrining sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk memastikan kelayakan sebagai Pendonor dilihat dari segi kesehatan Pendonor.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan administratif dan persyaratan medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20 diatur dalam Pedoman yang disusun oleh Komite Transplantasi Nasional.

BAB 2

Pendonor

Pasal 13

(1) Setiap orang dapat menjadi Pendonor secara sukarela tanpa meminta imbalan. (2) Pendonor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Pendonor hidup; dan b. Pendonor mati batang otak (MBO). (3) Pendonor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari: a. Pendonor yang memiliki hubungan darah atau suami/istri; atau b. Pendonor yang tidak memiliki hubungan darah, dengan Resipien

Pasal 14

(1) Pendonor hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a merupakan orang yang Organ tubuhnya diambil pada saat yang bersangkutan masih hidup. (2) Pendonor hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan: a. hanya salah satu ginjal dari kedua ginjalnya; dan/atau b. hanya sebagian organ hati, pankreas, atau paru- parunya.

Pasal 15

(1) Pendonor mati batang otak (MBO) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b merupakan orang yang Organ tubuhnya diambil pada saat yang bersangkutan telah dinyatakan mati batang otak (MBO) di rumah sakit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pendonor mati batang otak (MBO) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada saat hidup harus telah teregistrasi sebagai calon Pendonor di Komite Transplantasi Nasional atau perwakilan Komite Transplantasi Nasional di Provinsi. (3) Penentuan mati batang otak (MBO) pada Pendonor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan oleh tim dokter rumah sakit yang bukan anggota tim transplantasi rumah sakit.

Pasal 16

(1) Pendonor yang memiliki hubungan darah atau suami/istri dengan Resipien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a dapat mendonorkan Organ tubuhnya hanya untuk Resipien tertentu. (2) Hubungan darah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ayah kandung, ibu kandung, anak kandung, dan saudara kandung Pendonor.

Pasal 17

Pendonor yang tidak memiliki hubungan darah dengan Resipien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf b mendonorkan Organ tubuhnya kepada Resipien hasil seleksi yang dilakukan oleh Komite Transplantasi Nasional.

Pasal 18

Persyaratan untuk terdaftar sebagai calon Pendonor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) meliputi: a. persyaratan administratif; dan b. persyaratan medis.

Pasal 19

(1) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a paling sedikit terdiri atas: a. surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki SIP; b. telah berusia 18 (delapan belas) tahun dibuktikan dengan KTP, kartu keluarga, dan/atau akta kelahiran; c. membuat pernyataan tertulis tentang kesediaan Pendonor menyumbangkan Organ tubuhnya secara sukarela tanpa meminta imbalan; d. memiliki alasan menyumbangkan Organ tubuhnya kepada Resipien secara sukarela; e. mendapat persetujuan suami/istri, anak yang sudah dewasa, orang tua kandung, atau saudara kandung Pendonor; f. membuat pernyataan memahami indikasi, kontra indikasi, risiko, prosedur Transplantasi Organ, panduan hidup pascatransplantasi Organ, serta pernyataan persetujuannya; dan g. membuat pernyataan tidak melakukan penjualan Organ ataupun perjanjian khusus lain dengan pihak Resipien. (2) Dalam hal Pendonor hanya akan mendonorkan Organ tubuhnya kepada Resipien tertentu, Pendonor harus memiliki keterangan hubungan darah atau suami/isteri dengan Resipien dari pejabat Pemerintah Daerah yang berwenang.

Pasal 20

(1) Persyaratan medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, merupakan pemeriksaan medis awal dan skrining oleh rumah sakit penyelenggara Transplantasi Organ atas permintaan dari Komite Transplantasi Nasional atau Perwakilan Komite Transplantasi Nasional di Provinsi terhadap calon Pendonor yang telah melakukan pendaftaran. (2) Pemeriksaan medis awal dan skrining sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk memastikan kelayakan sebagai Pendonor dilihat dari segi kesehatan Pendonor.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan administratif dan persyaratan medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20 diatur dalam Pedoman yang disusun oleh Komite Transplantasi Nasional.

Pasal 22

(1) Setiap pasien yang membutuhkan Transplantasi Organ dapat menjadi calon Resipien setelah memperoleh persetujuan dari tim transplantasi rumah sakit. (2) Calon Resipien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pasien dengan: a. indikasi medis; dan b. tidak memiliki kontra indikasi medis, untuk dilakukan Transplantasi Organ

Pasal 23

(1) Calon Resipien dapat mengajukan calon Pendonor sepanjang memenuhi persyaratan pendaftaran sebagai calon Pendonor. (2) Dalam hal calon Resipien mengajukan Pendonor yang memiliki hubungan darah atau suami/isteri, calon Pendonor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat langsung dilakukan seluruh pemeriksaan tanpa harus sesuai dengan urutan daftar tunggu.

Pasal 24

(1) Untuk dapat terdaftar sebagai calon Resipien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), setiap calon Resipien atau keluarganya harus mendaftar ke Komite Transplantasi Nasional atau perwakilan Komite Transplantasi Nasional di Provinsi setelah memenuhi persyaratan: a. memiliki keterangan dan persetujuan tertulis dari tim transplantasi rumah sakit; b. memiliki persetujuan tertulis kesediaan membayar biaya Transplantasi Organ atau memberikan surat penjaminan biaya Transplantasi Organ, untuk calon Resipien yang dijamin asuransi; c. menyerahkan pernyataan tertulis telah memahami indikasi, kontra-indikasi, risiko, dan tata cara Transplantasi Organ, serta pernyataan persetujuannya; dan d. menyerahkan pernyataan tertulis tidak membeli Organ tubuh dari calon Pendonor atau melakukan perjanjian khusus dengan calon Pendonor, yang dituangkan dalam bentuk akte notaris atau pernyataan tertulis yang disahkan oleh notaris. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan calon Resipien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam pedoman yang disusun oleh Komite Transplantasi Nasional.

BAB 3

Resipien

Pasal 22

(1) Setiap pasien yang membutuhkan Transplantasi Organ dapat menjadi calon Resipien setelah memperoleh persetujuan dari tim transplantasi rumah sakit. (2) Calon Resipien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pasien dengan: a. indikasi medis; dan b. tidak memiliki kontra indikasi medis, untuk dilakukan Transplantasi Organ

Pasal 23

(1) Calon Resipien dapat mengajukan calon Pendonor sepanjang memenuhi persyaratan pendaftaran sebagai calon Pendonor. (2) Dalam hal calon Resipien mengajukan Pendonor yang memiliki hubungan darah atau suami/isteri, calon Pendonor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat langsung dilakukan seluruh pemeriksaan tanpa harus sesuai dengan urutan daftar tunggu.

Pasal 24

(1) Untuk dapat terdaftar sebagai calon Resipien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), setiap calon Resipien atau keluarganya harus mendaftar ke Komite Transplantasi Nasional atau perwakilan Komite Transplantasi Nasional di Provinsi setelah memenuhi persyaratan: a. memiliki keterangan dan persetujuan tertulis dari tim transplantasi rumah sakit; b. memiliki persetujuan tertulis kesediaan membayar biaya Transplantasi Organ atau memberikan surat penjaminan biaya Transplantasi Organ, untuk calon Resipien yang dijamin asuransi; c. menyerahkan pernyataan tertulis telah memahami indikasi, kontra-indikasi, risiko, dan tata cara Transplantasi Organ, serta pernyataan persetujuannya; dan d. menyerahkan pernyataan tertulis tidak membeli Organ tubuh dari calon Pendonor atau melakukan perjanjian khusus dengan calon Pendonor, yang dituangkan dalam bentuk akte notaris atau pernyataan tertulis yang disahkan oleh notaris. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan calon Resipien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam pedoman yang disusun oleh Komite Transplantasi Nasional.

Pasal 25

(1) Rumah sakit penyelenggara Transplantasi Organ dapat melakukan pelayanan Transplantasi Organ bagi calon Resipien warga negara asing. (2) Calon Resipien warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki calon Pendonor yang berasal dari negara yang sama dan memiliki hubungan darah atau suami/istri. (3) Calon Resipien dan calon Pendonor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus terdaftar di Komite Transplantasi Nasional.

Pasal 26

Setiap calon Resipien dan calon Pendonor warga negara asing yang akan mendapatkan pelayanan Transplantasi Organ harus memenuhi persyaratan: a. memiliki dan menunjukan kartu identitas; b. menunjukan akta nikah, untuk yang telah menikah; c. menunjukan kartu keluarga atau keterangan lain yang setara; d. memiliki akta notaris mengenai hubungan calon Resipien dengan calon Pendonor; e. memiliki keterangan silsilah keluarga (family tree) dari pejabat yang berwenang; f. memiliki legalisasi dari kementerian yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum; g. memiliki legalisasi dari kepolisian Republik INDONESIA; h. memiliki legalisasi dari kementerian yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang urusan luar negeri; dan i. membuat surat keterangan tidak ada hubungan jual beli Organ dari atase hukum kedutaan negara terkait.

BAB Ketiga

Pemeriksaan Kecocokan Resipien-Pendonor

Pasal 30

(1) Berdasarkan hasil pemeriksaan awal dan skrining terhadap calon Pendonor, serta urutan daftar tunggu calon Resipien, Komite Transplantasi Nasional memasangkan calon Resipien dan calon Pendonor untuk dilakukan pemeriksaan kecocokan Resipien-Pendonor. (2) Pemeriksaan kecocokan Resipien-Pendonor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim transplantasi rumah sakit di rumah sakit penyelenggara Transplantasi Organ. (3) Pemeriksaan kecocokan Resipien-Pendonor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas wawancara, pemeriksaan fisik, kesehatan mental, dan laboratorium/pemeriksaan penunjang. (4) Hasil pemeriksaan kecocokan Resipien-Pendonor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan rumah sakit penyelenggara Transplantasi Organ kepada Komite Transplantasi Nasional.

Pasal 31

(1) Dalam rangka melakukan pemeriksaan kecocokan Resipien-Pendonor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Komite Transplantasi Nasional dapat melakukan verifikasi lapangan. (2) Verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan hubungan calon Resipien dan calon Pendonor, latar belakang penyumbangan Organ, serta tidak adanya unsur jual beli Organ. (3) Komite Transplantasi Nasional dalam melakukan verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan/atau instansi lain terkait. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam pedoman yang disusun oleh Komite Transplantasi Nasional.

Pasal 32

Berdasarkan pemeriksaan awal dan skrining, verifikasi dokumen, penelusuran latar belakang Pendonor, dan verifikasi lapangan, Komite Transplantasi Nasional mengeluarkan surat keterangan kelayakan pasangan Resipien-Pendonor dan tidak ditemukan indikasi jual beli dan/atau komersial.

Pasal 33

Tim transplantasi rumah sakit dapat melakukan pertukaran Pasangan Resipien-Pendonor dengan pasangan Resipien- Pendonor lain atas pertimbangan kecocokan medis, persetujuan pasangan Pendonor-Resipien, dan sepengetahuan Komite Transplantasi Nasional sebelum dilakukan tindakan Transplantasi Organ.

BAB Keempat

Tindakan Transplantasi Dan Pascatransplantasi Organ

Pasal 34

(1) Setelah Komite Transplantasi Nasional mengeluarkan surat keterangan kelayakan pasangan Resipien-Pendonor dan tidak ditemukan indikasi jual beli dan/atau komersial, tim transplantasi rumah sakit melakukan Pemeriksaan kesiapan tindakan Transplantasi Organ. (2) Tindakan pengambilan Organ dari calon Pendonor dan tindakan Transplantasi Organ dilaksanakan secara operatif oleh tim Transplantasi rumah sakit sesuai standar. (3) Dalam hal Organ berasal dari calon Pendonor mati batang otak (MBO), tindakan pengambilan Organ oleh tim Transplantasi rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didahului dengan penandatangan surat konfirmasi persetujuan tindakan oleh Keluarga. (4) Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi suami/istri, anak yang sudah dewasa, orang tua kandung, atau saudara kandung Pendonor. (5) Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat oleh profesi terkait.

Pasal 35

(1) Tindakan pascatransplantasi Organ harus dilakukan terhadap Pendonor dan Resipien melalui monitoring dan evaluasi. (2) Monitoring dan evaluasi pascatransplantasi Organ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh: a. tim Transplantasi rumah sakit; dan b. Komite Transplantasi Nasional. (3) Monitoring dan evaluasi pascatransplantasi Organ oleh tim transplantasi rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan secara berkala sesuai dengan standar. (4) Monitoring dan evaluasi oleh Komite Transplantasi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b bertujuan untuk memastikan Pendonor mendapatkan perlindungan kesehatan dan haknya. (5) Dalam rangka melakukan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Komite Transplantasi Nasional berwenang mendapatkan akses untuk memperoleh informasi dari rumah sakit pemberi pelayanan kesehatan pascatransplantasi Organ. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam pedoman tata cara monitoring dan evaluasi pascatransplantasi Organ yang disusun oleh Komite Transplantasi Nasional.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN PENDONOR DAN RESIPIEN

Pasal 36

(1) Setiap Pendonor berhak: a. mengetahui identitas Resipien atas persetujuan Resipien; b. menolak menyumbangkan Organ tubuhnya kepada Resipien tertentu dengan alasan yang dapat diterima; c. memperoleh asuransi kesehatan dan asuransi kematian; d. dibebaskan dari seluruh biaya pelayanan kesehatan selama perawatan Transplantasi Organ; e. memperoleh asuransi kematian dan penghargaan atas kehilangan penghasilan dari pekerjaan/pencaharian selama dalam perawatan dan pemulihan kesehatan pascatransplantasi Organ yang ditetapkan oleh Menteri; f. memperoleh prioritas sebagai Resipien apabila memerlukan Transplantasi Organ; dan g. mencabut pendaftaran dirinya dalam data calon Pendonor sampai sebelum tindakan persiapan operasi Transplantasi Organ dimulai. (2) Setiap Pendonor berkewajiban: a. menjaga kerahasiaan Resipien; b. tidak melakukan perjanjian khusus dengan Resipien terkait dengan Transplantasi Organ; c. menjaga kesehatannya sesuai petunjuk dokter; d. melakukan uji kesehatan sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun; dan e. menjaga hubungan dengan Komite Transplantasi Nasional atau perwakilan Komite Transplantasi Nasional di Provinsi.

Pasal 37

(1) Setiap Resipien berhak: a. mengetahui identitas Pendonor dan informasi medis yang terkait dengan Transplantasi Organ; b. mengetahui urutan daftar tunggu calon Resipien untuk memperoleh Pendonor; dan c. menolak memperoleh Organ dari Pendonor tertentu dengan alasan yang dapat diterima. (2) Setiap Resipien berkewajiban: a. menjaga kerahasiaan informasi medis Pendonor; b. tidak melakukan perjanjian khusus dengan Pendonor terkait dengan Transplantasi Organ. c. membayar seluruh biaya penyelenggaraan Transplantasi Organ, baik secara mandiri atau melalui asuransi penjaminnya; d. menjaga kesehatan sesuai petunjuk dokter, pascatransplantasi Organ; dan e. melakukan uji kesehatan sesuai petunjuk dokter; (3) Resipien yang tidak patuh terhadap petunjuk dokter, pascatransplantasi Organ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d kehilangan haknya untuk menjalani pelayanan Transplantasi Organ yang sama.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 38

(1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggungjawab terhadap pendanaan penyelenggaraan Transplantasi Organ melalui: a. anggaran pendapatan dan belanja negara; b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; c. hibah dari Resipien; dan/atau d. sumber lain yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk: a. pelaksanaan tugas Komite Transplantasi Nasional dan perwakilan Komite Transplantasi Nasional di Provinsi; b. pemeriksaan awal dan skrining calon Pendonor; dan c. asuransi kematian dan penghargaan bagi Pendonor atas kehilangan penghasilan dari pekerjaan/pencaharian selama dalam perawatan dan pemulihan kesehatan dalam hal Resipien tidak mampu. (5) Besar penghargaan bagi Pendonor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan oleh Menteri

Pasal 39

(1) Pendanaan penyelenggaraan Transplantasi Organ pada rumah sakit penyelenggara Transplantasi Organ dibebankan kepada Resipien dan/atau asuransi penjaminnya. (2) Pendanaan penyelenggaraan Transplantasi Organ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. biaya proses pemeriksaan kecocokan Resipien- Pendonor; b. biaya pelayanan kesehatan terhadap Pendonor selama perawatan Transplantasi Organ di rumah sakit penyelenggara Transplantasi Organ, dan pemulihan kesehatannya; c. biaya pelayanan kesehatan terhadap Resipien selama perawatan Transplantasi Organ di rumah sakit penyelenggara dan pemulihan kesehatannya; d. biaya asuransi kesehatan paling sedikit 5 (lima) tahun; e. biaya asuransi kematian; dan f. penghargaan bagi Pendonor atas kehilangan penghasilan dari pekerjaan/pencaharian selama dalam perawatan dan pemulihan kesehatan. (3) Besaran biaya penyelenggaraan Transplantasi Organ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf c ditetapkan oleh Menteri atas usulan rumah sakit penyelenggara Transplantasi Organ. (4) Besaran biaya penyelenggaraan Transplantasi Organ sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi peserta JKN, ditetapkan oleh Menteri. (5) Biaya asuransi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d paling sedikit sebesar iuran Jaminan Kesehatan Nasional dengan manfaat kelas I. (6) Biaya asuransi kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e ditetapkan oleh Menteri. (7) Penghargaan bagi Pendonor atas kehilangan penghasilan dari pekerjaan/pencaharian selama dalam perawatan dan pemulihan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f ditetapkan oleh Menteri.