Peraturan Menteri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Klasifikasi…

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi induknya. 2. Unit Pelaksana Teknis Bidang Pelatihan Kesehatan di Lingkungan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan yang selanjutnya disebut UPT Bidang Pelatihan Kesehatan adalah UPT yang menyelenggarakan pengelolaan pelatihan sumber daya manusia kesehatan. 3. Klasifikasi UPT adalah pengelompokan UPT dengan tugas dan fungsi sejenis yang dinilai berdasarkan volume/beban kerja. 4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. 5. Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang selanjutnya di singkat BPPSDMK adalah unsur pendukung yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan, yang mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia di bidang kesehatan.

Pasal 1

Pasal 2

Koreksi

(1) Klasifikasi UPT Bidang Pelatihan Kesehatan ditetapkan berdasarkan kriteria Klasifikasi UPT. (2) Kriteria Klasifikasi UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penentuan nilai seluruh komponen yang berpengaruh kepada beban kerja UPT. (3) Kriteria Klasifikasi UPT terdiri atas: a. unsur utama; dan b. unsur penunjang.

Pasal 3

Koreksi

(1) Unsur utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a terdiri atas: a. kegiatan pelatihan sumber daya manusia kesehatan; b. pengembangan metode dan teknologi pelatihan; c. penjaminan mutu pelatihan; d. tenaga pelatihan; e. akreditasi; f. peserta pelatihan; g. sarana dan prasarana teknis; h. kerja sama; dan i. bimbingan teknis. (2) Kegiatan pelatihan sumber daya manusia kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, mengembangkan kompetensi, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan. (3) Pengembangan metode dan teknologi pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan proses dan upaya yang didesain untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pelatihan dalam hal analisis kebutuhan pelatihan dan pengembangan metodologi dan teknologi pelatihan. (4) Penjaminan mutu pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pelatihan secara terencana dan bekelanjutan. (5) Tenaga pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan tenaga latih yang terdiri atas widyaiswara dan/atau instruktur yang memiliki kompetensi teknis dan metodologis untuk melakukan pelatihan. (6) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan penilaian kelayakan pada lembaga pelatihan pemerintah dalam menyelenggarakan program pelatihan tertentu dan jenis pelatihan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. (7) Peserta pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan peserta latih yang mengikuti program pelatihan untuk peningkatan kompetensi, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan. (8) Sarana dan prasarana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan jumlah sarana dan prasarana yang dimiliki oleh UPT untuk mendukung secara teknis pelaksanaan tugas dan fungsi UPT yang dapat berupa laboratorium, bengkel kerja, kelas, ruang diskusi, auditorium, perpustakaan, asrama, dan sarana penunjang teknis lainnya yang sesuai standar. (9) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h merupakan jumlah kerja sama dan jejaring di bidang pelatihan kesehatan dalam bentuk dokumen Perjanjian Kerja Sama dan/atau kerja sama internasional atas penunjukan dari Menteri atau Kepala BPPSDMK yang masih berlaku. (10) Bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i merupakan frekuensi pelaksanaan bimbingan teknis sesuai dengan pelaksanaan tugas dan fungsi UPT per tahun kepada institusi, kelompok masyarakat, dan lembaga lainnya yang dibuktikan dengan dokumen laporan bimbingan teknis atau surat permohonan bimbingan teknis atau laporan praktik kerja lapangan.

Pasal 4

(1) Unsur utama kegiatan pelatihan sumber daya manusia kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a terdiri atas sub unsur: a. jumlah pelatihan kepemimpinan dan pelatihan dasar Calon Pegawai Negeri Sipil; b. jumlah pelatihan manajemen/teknis/fungsional; dan c. jumlah pelatihan teknis/fungsional berdasarkan penugasan. (2) Jumlah pelatihan kepemimpinan dan pelatihan dasar Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jumlah pelaksanaan pelatihan kepemimpinan tingkat II, III, IV, dan pelatihan dasar Calon Pegawai Negeri Sipil per angkatan dalam setahun. (3) Jumlah pelatihan manajemen/teknis/fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan jumlah pelaksanaan pelatihan manajemen/teknis/ fungsional setiap jenis pelatihan dan setiap angkatan dalam setahun. (4) Jumlah pelatihan teknis/fungsional berdasarkan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan jumlah pelaksanaan pelatihan teknis/fungsional berdasarkan penugasan per angkatan dalam setahun yang anggarannya tidak dalam satuan kerja.

Pasal 5

(1) Unsur utama pengembangan metode dan teknologi pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b terdiri atas sub unsur: a. jumlah Analisis Kebutuhan Pelatihan; b. jumlah kurikulum dan/atau modul pelatihan yang dihasilkan; dan c. jumlah laboratorium lapangan yang dikembangkan. (2) Jumlah Analisis Kebutuhan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jumlah Analisis Kebutuhan Pelatihan yang dilaksanakan dalam setahun untuk selanjutnya ditetapkan oleh pusat yang menangani bidang pelatihan kesehatan sebagai input penyusunan kebijakan teknis di bidang pelatihan. (3) Jumlah kurikulum dan/atau modul pelatihan yang dihasilkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan jumlah kurikulum dan/atau modul pelatihan yang dihasilkan dalam setahun. (4) Jumlah laboratorium lapangan yang dikembangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan jumlah laboratorium lapangan yang dikembangkan untuk digunakan pada pelatihan dalam setahun.

Pasal 6

(1) Unsur utama penjaminan mutu pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c terdiri atas sub unsur: a. persentase penjaminan mutu yang dilaksanakan; dan b. jumlah evaluasi pasca pelatihan yang dilaksanakan. (2) Persentase penjaminan mutu yang dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan persentase penjaminan mutu setiap jenis pelatihan dalam setahun yang dilakukan secara internal. (3) Jumlah evaluasi pasca pelatihan yang dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan jumlah kegiatan evaluasi pasca pelatihan setiap jenis pelatihan setelah 6 (enam) bulan pelaksanaan pelatihan.

Pasal 7

(1) Unsur utama tenaga pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d terdiri atas sub unsur: a. jumlah widyaiswara; b. jenjang widyaiswara; dan c. jumlah instruktur. (2) Jumlah widyaiswara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jumlah widyaiswara yang melaksanakan tugas secara purna waktu. (3) Jenjang widyaiswara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan jenjang fungsional widyaiswara yang dimiliki oleh UPT mulai dari jabatan pelaksana, widyaiswara pertama, widyaiswara muda, widyaiswara madya, dan widyaiswara utama. (4) Jumlah instruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan jumlah instruktur yang dimiliki oleh UPT selain tenaga staf penunjang/struktural yang ada di unsur penunjang.

Pasal 8

(1) Unsur utama akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, terdiri atas sub unsur: a. jenjang akreditasi institusi; b. jumlah pelatihan kepemimpinan dan pelatihan dasar Calon Pegawai Negeri Sipil terakreditasi; dan c. jumlah pelatihan teknis dan fungsional terakreditasi. (2) Jenjang akreditasi institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jenjang akreditasi institusi yang dilakukan oleh pusat di bidang pelatihan kesehatan dengan peringkat akreditasi istimewa atau penuh atau bersyarat. (3) Jumlah pelatihan kepemimpinan dan pelatihan dasar Calon Pegawai Negeri Sipil terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan jumlah pelatihan kepemimpinan dan pelatihan dasar Calon Pegawai Negeri Sipil yang diakreditasi Lembaga Administrasi Negara. (4) Jumlah pelatihan teknis dan fungsional terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan jumlah pelatihan teknis dan fungsional yang diakreditasi oleh pusat di bidang pelatihan kesehatan.

Pasal 9

(1) Unsur utama kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf h, terdiri atas sub unsur: a. jumlah kerja sama nasional; dan b. jumlah kerja sama internasional. (2) Jumlah kerja sama nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jumlah kerja sama dan jejaring di bidang pelatihan dalam bentuk dokumen Perjanjian Kerja Sama yang masih berlaku dan/atau kerja sama nasional yang dilaksanakan. (3) Jumlah kerja sama internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan jumlah pelaksanaan kerja sama dan jejaring di bidang pelatihan dalam bentuk pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dan/atau kerja sama internasional yang dilakukan atas penunjukan dari Menteri atau Kepala BPPSDMK yang masih berlaku.

Pasal 10

(1) Unsur penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b, terdiri atas: a. sarana dan prasarana penunjang; b. anggaran; dan c. jumlah tenaga administrasi dan pendukung penyelenggaraan pelatihan. (2) Sarana dan prasarana penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jumlah sarana dan prasarana nonteknis yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan tugas UPT. (3) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan besaran anggaran yang digunakan oleh UPT dalam waktu 1 (satu) tahun. (4) Jumlah tenaga administrasi dan pendukung penyelenggaraan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan jumlah sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi administrasi/pendukung teknis untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi UPT. (5) Tenaga administrasi dan pendukung penyelenggaraan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas: a. jabatan pimpinan tinggi; b. jabatan administrator; c. jabatan pengawas; d. jabatan pelaksana; e. jabatan fungsional; dan f. tenaga honorer pendukung teknis kecuali petugas keamanan dan petugas kebersihan.

Pasal 11

(1) Unsur penunjang sarana dan prasarana penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, terdiri atas sub unsur: a. kepemilikan tanah; dan b. luas bangunan. (2) Kepemilikan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan status kepemilikan tanah dan bangunan. (3) Luas bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan jumlah luas bangunan yang dikuasai dan/atau dimanfaatkan untuk kegiatan di lingkungan UPT dalam satuan m2.

Pasal 12

(1) Unsur penunjang anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, terdiri atas sub unsur: a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan b. Penerimaan Negara Bukan Pajak. (2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan besaran anggaran belanja kegiatan di luar belanja fisik/bangunan/tanah/kendaraan dalam waktu 1 (satu) tahun anggaran. (3) Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan besaran penerimaan negara bukan pajak yang terdapat dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran dalam waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 13

Koreksi

Kriteria Klasifikasi UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberi bobot sebagai berikut: a. unsur utama sebesar 80% (delapan puluh persen); dan b. unsur penunjang sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 14

Koreksi

(1) Bobot unsur utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a terdiri atas: a. kegiatan pelatihan sumber daya manusia kesehatan dengan bobot sebesar 18% (delapan belas persen); b. pengembangan metode dan teknologi pelatihan dengan bobot sebesar 10% (sepuluh persen); c. penjaminan mutu pelatihan dengan bobot sebesar 10% (sepuluh persen); d. tenaga pelatihan dengan bobot sebesar 10% (sepuluh persen); e. akreditasi dengan bobot sebesar 12% (dua belas persen); f. peserta pelatihan dengan bobot sebesar 7% (tujuh persen); g. sarana dan prasarana teknis dengan bobot sebesar 5% (lima persen); h. kerja sama dengan bobot sebesar 5% (lima persen); dan i. bimbingan teknis dengan bobot sebesar 3% (tiga persen. (2) Besaran bobot kegiatan pelatihan sumber daya manusia kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: a. jumlah pelatihan kepemimpinan dan pelatihan dasar Calon Pegawai Negeri Sipil dengan bobot sebesar 7% (tujuh persen); b. jumlah pelatihan manajemen/teknis/fungsional dengan bobot sebesar 7% (tujuh persen); dan c. jumlah pelatihan teknis/fungsional berdasarkan penugasan dengan bobot sebesar 4% (empat persen). (3) Besaran bobot pengembangan metode dan teknologi pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas: a. jumlah Analisis Kebutuhan Pelatihan dengan bobot sebesar 4% (empat persen); b. jumlah kurikulum dan/atau modul pelatihan yang dihasilkan dengan bobot sebesar 4% (empat persen); dan c. jumlah laboratorium lapangan yang dikembangkan dengan bobot sebesar 2% (dua persen). (4) Besaran bobot penjaminan mutu pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas: a. persentase penjaminan mutu yang dilaksanakan dengan bobot sebesar 6% (enam persen); dan b. jumlah evaluasi pasca pelatihan yang dilaksanakan dengan bobot sebesar 4% (empat persen). (5) Besaran bobot tenaga pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas: a. jumlah widyaiswara dengan bobot sebesar 4% (empat persen); b. jenjang widyaiswara dengan bobot sebesar 4% (empat persen); dan c. jumlah instruktur dengan bobot sebesar 2% (dua persen). (6) Besaran bobot akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas: a. jenjang akreditasi institusi dengan bobot sebesar 5% (lima persen); b. jumlah pelatihan kepemimpinan dan pelatihan dasar Calon Pegawai Negeri Sipil terakreditasi dengan bobot sebesar 3% (tiga persen); dan c. jumlah pelatihan teknis dan fungsional terakreditasi dengan bobot sebesar 4% (empat persen). (7) Besaran bobot kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h terdiri atas: a. jumlah kerja sama nasional dengan bobot sebesar 3% (tiga persen); dan b. jumlah kerja sama internasional dengan bobot sebesar 2% (dua persen).

Pasal 15

(1) Bobot unsur penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b terdiri atas: a. sarana dan prasarana penunjang dengan bobot sebesar 5% (lima persen); b. anggaran dengan bobot sebesar 10% (sepuluh persen); dan c. jumlah tenaga administrasi dan pendukung penyelenggaraan pelatihan dengan bobot sebesar 5% (lima persen). (2) Besaran bobot sarana dan prasarana penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: a. kepemilikan tanah dengan bobot sebesar 3% (tiga persen); dan b. luas bangunan dengan bobot sebesar 2% (dua persen). (3) Besaran bobot anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas: a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan bobot sebesar 4% (empat persen); dan b. Penerimaan Negara Bukan Pajak dengan bobot sebesar 6% (enam persen).

Pasal 16

(1) Data jumlah pencapaian dari unsur dan sub unsur dalam waktu 1 (satu) tahun dikonversi ke dalam nilai standar yang berkisar dari nilai terendah 1 (satu) sampai dengan nilai tertinggi 5 (lima). (2) Penilaian klasifikasi UPT Bidang Pelatihan Kesehatan didasarkan pada penjumlahan seluruh nilai standar unsur dan sub unsur pada unsur utama dan unsur penunjang setelah dikalikan dengan bobot sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15. (3) Rincian nilai standar unsur dan sub unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 17

(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penilaian klasifikasi UPT Bidang Pelatihan Kesehatan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2) Tata cara penilaian klasifikasi UPT Bidang Pelatihan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu instrumen evaluasi klasifikasi UPT Bidang Pelatihan Kesehatan.

Pasal 18

Koreksi

(1) Penetapan Klasifikasi UPT didasarkan pada jumlah nilai yang diperoleh UPT Bidang Pelatihan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 yang dilakukan berdasarkan tata cara penilaian. (2) Penetapan klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 19

(1) Berdasarkan jumlah nilai yang diperoleh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, UPT Bidang Pelatihan Kesehatan Kementerian Kesehatan diklasifikasikan sebagai berikut: a. Balai Besar Pelatihan Kesehatan; dan b. Balai Pelatihan Kesehatan. (2) Balai Besar Pelatihan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai jumlah nilai ≥0,75 (lebih besar sama dengan nol koma tujuh puluh lima). (3) Balai Pelatihan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai jumlah nilai 0,51 – 0,74 (nol koma lima puluh satu sampai dengan nol koma tujuh puluh empat).

Pasal 20

Koreksi

(1) Evaluasi terhadap klasifikasi UPT Bidang Pelatihan Kesehatan dilakukan setiap 3 (tiga) tahun atau apabila terdapat perubahan tugas dan fungsi BPPSDMK. (2) Evaluasi terhadap klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh BPPSDMK. (3) Dalam hal terjadi perubahan klasifikasi UPT Bidang Pelatihan Kesehatan berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), usulan perubahan klasifikasi UPT Bidang Pelatihan Kesehatan disampaikan oleh Kepala BPPSDMK kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan untuk dilakukan penataan.

Pasal 21

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Agustus 2018 MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, ttd NILA FARID MOELOEK Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 Agustus 2018 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 37 TAHUN 2018 TENTANG KLASIFIKASI UNIT PELAKSANA TEKNIS BIDANG PELATIHAN KESEHATAN DI LINGKUNGAN BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN RINCIAN NILAI STANDAR UNSUR DAN SUB UNSUR KLASIFIKASI UNIT PELAKSANA TEKNIS BIDANG PELATIHAN KESEHATAN DI LINGKUNGAN BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN A. UNSUR UTAMA 1. Unsur Utama Kegiatan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesehatan a. Sub Unsur Jumlah Pelatihan Kepemimpinan dan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Sub Unsur No. Jumlah Pelatihan Kepemimpinan dan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Nilai Standar 1 ≤ 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 ≥ 5 5 b. Sub Unsur Jumlah Pelatihan Manajemen/Teknis/Fungsional Sub Unsur No. Jumlah Pelatihan Manajemen/Teknis/Fungsional Nilai Standar 1 ≤ 25 1 2 26-49 2 3 50-74 3 4 75-99 4 ≥100 5 c. Sub Unsur Jumlah Pelatihan Teknis/Fungsional Berdasarkan Penugasan Sub Unsur No. Pelatihan Teknis/Fungsional Berdasarkan Penugasan Nilai Standar 1 ≤ 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 ≥5 5 2. Unsur Utama Pengembangan Metode dan Teknologi Pelatihan a. Sub Unsur Jumlah Analisis Kebutuhan Pelatihan Sub Unsur No. Jumlah Analisis Kebutuhan Pelatihan Nilai Standar 1 ≤ 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 ≥5 5 b. Sub Unsur Jumlah Kurikulum dan/atau Modul Pelatihan yang Dihasilkan Sub Unsur No. Jumlah Kurikulum dan/atau Modul Pelatihan yang Dihasilkan Nilai Standar 1 ≤ 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 ≥ 5 5 c. Sub Unsur Jumlah Laboratorium Lapangan yang Dikembangkan Sub Unsur No. Jumlah Laboratorium Lapangan yang Dikembangkan Nilai Standar 1 ≤ 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 ≥ 5 5 3. Unsur Utama Penjaminan Mutu Pelatihan a. Sub Unsur Persentase Penjaminan Mutu yang Dilaksanakan Sub Unsur No. Persentase Penjaminan Mutu yang Dilaksanakan Nilai Standar 1 ≤ 25 1 2 26-49 2 3 50-74 3 4 75-99 4 5 ≥ 100 5 b. Sub Unsur Jumlah Evaluasi Pasca Pelatihan yang Dilaksanakan Sub Unsur No. Jumlah Evaluasi Pasca Pelatihan yang Dilaksanakan Nilai Standar 1 ≤ 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 ≥ 5 5 4. Unsur Utama Tenaga Pelatihan a. Sub Unsur Jumlah Widyaiswara Sub Unsur No. Jumlah Widyaiswara Nilai Standar 1 ≤ 5 1 2 6 – 10 2 3 11 – 15 3 16 – 20 4 5 ≥ 21 5 b. Sub Unsur Jenjang Widyaiswara Sub Unsur No. Jenjang Widyaiswara Nilai Standar 1 Jabatan Pelaksana 1 2 Jabatan Pelaksana dan Widyaiswara Pertama 2 3 Jabatan Pelaksana, Widyaiswara Pertama, dan Widyaiswara Muda 3 4 Jabatan Pelaksana, Widyaiswara Pertama, Widyaiswara Muda, dan Widyaiswara Madya 4 5 Jabatan Pelaksana, Widyaiswara Pertama, Widyaiswara Muda, Widyaiswara Madya, dan Widyaiswara Utama, 5 c. Sub Unsur Jumlah Instruktur Sub Unsur No. Jumlah Instruktur Nilai Standar 1 ≤ 5 1 2 6 – 10 2 3 11 – 15 3 4 16 – 20 4 5 ≥ 21 5 5. Unsur Utama Akreditasi a. Sub Unsur Jenjang Akreditasi Institusi Sub Unsur No. Jenjang Akreditasi Institusi Nilai Standar 1 Bersyarat 1 2 Penuh 3 3 Istimewa 5 b. Sub Unsur Jumlah Pelatihan Kepemimpinan dan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Terakreditasi Sub Unsur No. Jumlah Pelatihan Kepemimpinan dan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Terakreditasi Nilai Standar 1 ≤ 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 ≥ 5 5 c. Sub Unsur Jumlah Pelatihan Teknis dan Fungsional Terakreditasi Sub Unsur No. Jumlah Pelatihan Teknis dan Fungsional Terakreditasi Nilai Standar 1 ≤ 5 1 2 6-10 2 3 11-15 3 4 16-20 4 5 ≥ 21 5 6. Unsur Utama Peserta Pelatihan Unsur No. Peserta Pelatihan Nilai Standar 1 ≤ 1500 1 2 1501 – 2500 2 3 2501 – 3500 3 4 3501-4000 4 5 ≥ 4001 5 7. Unsur Utama Sarana dan Prasarana Teknis Unsur No. Sarana dan Prasarana Teknis Nilai Standar 1 ≤ 50 1 2 51-100 2 3 101-150 3 4 151-200 4 5 ≥ 201 5 8. Unsur Utama Kerja Sama a. Sub Unsur Jumlah Kerja Sama Nasional Sub Unsur No. Jumlah Kerja Sama Nasional Nilai Standar 1 ≤ 2 1 2 3-5 2 3 6 – 8 3 4 9 -11 4 5 ≥12 5 b. Sub Unsur Jumlah Kerja Sama Internasional Sub Unsur No. Jumlah Kerja Sama Internasional Nilai Standar 1 ≤ 1 1 2 2 3 3 ≥ 3 5 9. Unsur Utama Bimbingan Teknis Unsur No. Bimbingan Teknis Nilai Standar 1 ≤ 2 1 2 3 – 4 2 3 5 – 6 3 4 7 – 8 4 5 ≥ 9 5 B. UNSUR PENUNJANG 1. Unsur Penunjang Sarana dan Prasarana Penunjang a. Sub Unsur Kepemilikan Tanah Sub Unsur No. Kepemilikan Tanah Nilai Standar 1 Tanah dan bangunan sewa 1 2 Tanah dan bangunan seluruhnya pinjam 2 3 Tanah dan bangunan sebagian pinjam 3 4 Tanah pinjam, bangunan milik Kementerian Kesehatan 4 5 Tanah dan bangunan milik Kementerian Kesehatan 5 b. Sub Unsur Luas Bangunan Sub Unsur No. Luas Bangunan (m2) Nilai Standar 1 ≤ 5000 1 2 5001-10000 2 3 10001-15000 3 4 15001-20000 4 5 ≥ 20001 5 2. Unsur Penunjang Anggaran a. Sub Unsur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Sub Unsur No. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Nilai Standar 1 ≤ 25.000.000.000 1 2 25.000.000.001 - 40.000.000.000 2 3 40.000.000.001 - 55.000.000.000 3 4 55.000.000.001 - 60.000.000.000 4 5 ≥ 60.000.000.001 5 b. Sub Unsur Penerimaan Negara Bukan Pajak Sub Unsur No. Penerimaan Negara Bukan Pajak Nilai Standar 1 ≤ 500.000.000 1 2 500.000.001 - 750.000.000 2 3 750.000.001 - 1.000.000.000 3 4 1.000.000.001 - 1.250.000.000 4 5 ≥ 1.250.000.001 5 3. Unsur Jumlah Tenaga Administrasi dan Pendukung Penyelenggara Pelatihan Unsur No. Jumlah Tenaga Administrasi dan Pendukung Penyelenggara Pelatihan Nilai Standar 1 ≤ 50 1 2 51 – 75 2 3 76 – 100 3 4 101 – 125 4 5 ≥ 126 5 MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, ttd NILA FARID MOELOEK LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 37 TAHUN 2018 TENTANG KLASIFIKASI UNIT PELAKSANA TEKNIS BIDANG PELATIHAN KESEHATAN DI LINGKUNGAN BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN TATA CARA PENILAIAN KLASIFIKASI UNIT PELAKSANA TEKNIS BIDANG PELATIHAN KESEHATAN DI LINGKUNGAN BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN Terhadap UPT Bidang Pelatihan Kesehatan di lingkungan BPPSDMK Kementerian Kesehatan dilakukan penilaian kinerja organisasi setiap tahun di bawah koordinasi Sekretariat BPPSDMK. Hasil penilaian kinerja tahunan ini merupakan alat bantu BPPSDMK dalam mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dan kesesuaian status klasifikasi UPT Bidang Pelatihan Kesehatan. Penilaian klasifikasi UPT Bidang Pelatihan Kesehatan dilakukan setiap 3 (tiga) tahun dengan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Penyiapan Administrasi BPPSDMK membentuk Tim Penilai dengan surat keputusan. Selanjutnya dilakukan penyiapan administrasi penilaian sampai ditetapkannya surat Kepala BPPSDMK kepada Kepala UPT yang bersangkutan dan disertai dengan formulir penilaian UPT Bidang Pelatihan Kesehatan (Tabel 1). Formulir Penilaian Klasifikasi UPT Bidang Pelatihan Kesehatan adalah formulir yang digunakan untuk mengumpulkan data klasifikasi UPT Bidang Pelatihan Kesehatan selama 1 (satu) tahun yang harus diisi dan ditandatangani oleh pejabat berwenang di UPT Bidang Pelatihan Kesehatan. 2. Pengumpulan Data: a. Pengamatan Terhadap Kelengkapan dan Administrasi Dokumen Pengamatan terhadap kelengkapan dan administrasi dokumen merupakan proses pemeriksaan bukti penerbitan dokumen dan pemeriksaan laporan hasil pelaksanaan kegiatan. b. Wawancara dan Peninjauan Lokasi Wawancara dan peninjauan lokasi adalah kegiatan untuk memperoleh informasi dan kondisi tertentu dari substansi yang dinilai. 3. Pengolahan dan Pelaporan Pengolahan data merupakan proses penghitungan nilai klasifikasi berdasarkan hasil pengumpulan data seluruh komponen yang berpengaruh terhadap beban kerja selama 1 (satu) tahun. Nilai klasifikasi tersebut digunakan sebagai representasi gambaran kinerja UPT Bidang Pelatihan Kesehatan serta dasar pertimbangan untuk menentukan Klasifikasi UPT. 4. Pemaparan Hasil Pelaksanaan Penilaian Pemaparan hasil pelaksanaan penilaian adalah penyampaian hasil sementara pengumpulan data yang mungkin masih perlu dilengkapi lebih lanjut. 5. Kesimpulan dan Rekomendasi Kesimpulan dan rekomendasi merupakan penetapan dasar usulan klasifikasi. Tabel 1 Formulir Penilaian Klasifikasi UPT Bidang Pelatihan Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan Tahun ….. No Unsur/Sub unsur Klasifikasi UPT Bobot Sub Unsur Satuan Data Nilai Standar Skor (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Total Skor (Nilai Kinerja) Keterangan Matriks : Kolom (1) : Diisi nomor urut sebanyak komponen penilaian klasifikasi atau sejumlah sub unsur yang ada Kolom (2) : Diisi sub unsur yang merupakan penilaian klasifikasi Kolom (3) : Diisi bobot persentase masing-masing sub unsur Kolom (4) : Diisi jenis satuan dari masing-masing sub unsur Kolom (5) : Diisi data kegiatan berupa angka sesuai besaran nilai sub unsur yang diperoleh dari kegiatan pengumpulan data Kolom (6) : Diisi nilai standar berupa angka sesuai besaran nilai yang diperoleh dari konversi data dengan menggunakan Tabel Nilai Standar yang tercantum dalam Peraturan Menteri ini. Kolom (7) : Diisi dengan skor berupa angka sesuai besaran nilai yang diperoleh dari pengalian Nilai Standar dengan Bobot. Perhitungan Skor dan Total Skor (Nilai Klasifikasi) dengan menggunakan rumus sebagai berikut Skor = Nilai Standar X Bobot Sub Unsur Maksimal Nilai Standar Sesuai dengan hasil total skor matrik klasifikasi diatas, maka UPT dapat diklasifikasikan berdasarkan ketentuan klasifikasi dibawah ini: MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, ttd NILA FARID MOELOEK 1. Total Skor 0.51 – 0.74 = BALAI PELATIHAN KESEHATAN 2. Total Skor ≥ 0.75 = BALAI BESAR PELATIHAN KESEHATAN

Peraturan Menteri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Bidang Pelatihan Kesehatan di Lingkungan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB III

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB IV

Pasal 18

Pasal 19

BAB V

Pasal 20

BAB VI

Pasal 21