PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 37 Tahun 2017 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi

PERMEN Nomor 37 Tahun 2017

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB II

PENYELENGGARAAN

Pasal 3

(1) Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi dilakukan secara bersama oleh tenaga kesehatan tradisional dan tenaga kesehatan lain untuk pengobatan/perawatan pasien. (2) Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diselenggarakan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Pasal 4

Koreksi

(1) Tenaga kesehatan tradisional dan tenaga kesehatan lain yang memberikan Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) wajib memiliki SIP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan berdasarkan standar profesi, standar pelayanan kesehatan, dan standar prosedur operasional.

Pasal 5

(1) Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) harus: a. menggunakan pelayanan kesehatan tradisional komplementer yang memenuhi kriteria tertentu; b. terintegrasi paling sedikit dengan satu Pelayanan Kesehatan Konvensional yang ada di Fasilitas Pelayanan Kesehatan; c. aman, bermanfaat, bermutu, dan sesuai dengan standar; dan d. berfungsi sebagai pelengkap Pelayanan Kesehatan Konvensional; (2) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. terbukti secara ilmiah; b. dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan terbaik pasien; dan c. memiliki potensi promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan meningkatkan kualitas hidup pasien secara fisik, mental, dan sosial.

Pasal 6

Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi harus dilakukan dengan tata laksana: a. pendekatan holistik dengan menelaah dimensi fisik, mental, spiritual, sosial, dan budaya dari pasien. b. mengutamakan hubungan dan komunikasi efektif antara tenaga kesehatan dan pasien; c. diberikan secara rasional; d. diselenggarakan atas persetujuan pasien (informed consent); e. mengutamakan pendekatan alamiah; f. meningkatkan kemampuan penyembuhan sendiri; dan g. pemberian terapi bersifat individual.

Pasal 7

(1) Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi hanya dapat dilakukan dengan menggunakan jenis pelayanan kesehatan tradisional komplementer yang telah ditetapkan oleh Menteri. (2) Dalam MENETAPKAN jenis pelayanan kesehatan tradisional komplementer yang dapat diintegrasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri membentuk Tim. (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur Kementerian Kesehatan, organisasi profesi, praktisi, dan pakar kesehatan tradisional. (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri. (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melakukan penapisan terhadap jenis pelayanan kesehatan tradisional komplementer, modalitas yang digunakan dalam pelayanan kesehatan komplementer, dan tenaga kesehatan tradisional yang dapat diintegrasikan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan. (6) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menyampaikan hasil penapisan dalam bentuk rekomendasi kepada Menteri.

BAB 1

Umum

Pasal 8

Koreksi

(1) Fasilitas Pelayanan Kesehatan penyelenggara Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi meliputi Rumah Sakit dan Puskesmas. (2) Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus MENETAPKAN pelayanan kesehatan tradisional yang akan diintegrasikan di Fasilitas Pelayanan Kesehatannya.

Pasal 9

Koreksi

(1) Penetapan Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi pada Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan oleh kepala atau direktur Rumah Sakit berdasarkan rekomendasi komite medik. (2) Rekomendasi Komite Medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi: a. hasil kredensial terhadap staf medis dan tenaga kesehatan tradisional yang akan melakukan Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi; b. jenis dan modalitas pelayanan kesehatan tradisional yang akan diintegrasikan; dan c. area klinis/indikasi Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi.

Pasal 10

(1) Penetapan Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi oleh kepala atau direktur Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) meliputi: a. penetapan jenis dan modalitas pelayanan kesehatan tradisional komplementer yang diintegrasikan; b. penetapan standar prosedur operasional Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi; c. penetapan unit Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi; d. pembentukan dan penetapan tim yang akan memberikan pelayanan; dan e. penerbitan kewenangan klinik tenaga kesehatan yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi. (2) Unit Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan tempat Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi dapat berupa unit tersendiri, instalasi rawat jalan, atau berada di bawah instalasi pelayanan kesehatan lainnya. (3) Unit Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin dokter yang ditetapkan oleh kepala atau direktur Rumah Sakit.

Pasal 11

(1) Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi pada Rumah Sakit dilakukan oleh tim kesehatan tradisional integrasi. (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas mengidentifikasi masalah, menentukan langkah terapi selanjutnya, dan melakukan evaluasi terhadap Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi yang diberikan kepada pasien. (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat ad hoc dan dipimpin oleh dokter yang memahami pelayanan kesehatan tradisional komplementer. (4) Keanggotaan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri atas: a. dokter yang memahami konsep pengobatan integratif sebagai koordinator (case manager); b. tenaga kesehatan tradisional profesi; dan c. dokter yang memberikan terapi Pelayanan Kesehatan Konvensional pada pasien sebagai Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP). (5) Dalam hal tenaga kesehatan tradisional profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b belum tersedia, Keanggotaan tim dapat digantikan oleh dokter yang memiliki kompetensi teknik terapi tradisional komplementer.

Pasal 12

(1) Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi pada Rumah Sakit dilakukan sesuai dengan alur Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi yang merupakan bagian dari alur Pelayanan Kesehatan Konvensional. (2) Alur pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tertuang dalam standar prosedur operasional yang ditetapkan oleh kepala atau direktur Rumah Sakit. (3) Alur pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mudah dilihat/diakses oleh pengguna dan/atau masyarakat. (4) Alur pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memberikan pelayanan yang aman dan bermutu.

Pasal 13

(1) Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi pada Rumah Sakit dilaksanakan setelah pasien melakukan pendaftaran berdasarkan alur Pelayanan Kesehatan Konvesional, dan mendapatkan pemeriksaan dan diagnosis berdasarkan Pelayanan Kesehatan Konvensional oleh Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP). (2) Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) yang melakukan pemeriksaan dan diagnosis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan informasi kepada pasien mengenai pelayanan kesehatan tradisional komplementer sebagai pelengkap pengobatan/ perawatan yang akan diberikan. (3) Dalam hal pasien memberikan persetujuan, pengobatan/perawatan selanjutnya dilakukan oleh tim dengan Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap sebagai penanggung jawab pasien. (4) Dalam hal pasien menolak, Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melanjutkan pengobatan/perawatan dengan Pelayanan Kesehatan Konvensional.

BAB 2

Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi pada Rumah Sakit

Pasal 9

Koreksi

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

(1) Penetapan Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi pada Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan oleh kepala Puskesmas, setelah mendapatkan rekomendasi dari tim yang dibentuk oleh kepala dinas kesehatan kabupaten/kota. (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas unsur dinas kesehatan kabupaten/kota, organisasi profesi terkait, dan praktisi bidang terkait. (3) Selain unsur dalam tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinas kesehatan kabupaten/kota dapat melibatkan pakar bidang kesehatan tradisional komplementer atau orang yang memiliki pengetahuan di bidang kesehatan tradisional. (4) Penetapan kepala puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan kepada kepala dinas kesehatan kabupaten/kota. (5) Penetapan kepala puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. penetapan penyelenggaran Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi di Puskesmas; b. jenis dan modalitas pelayanan kesehatan tradisional komplementer yang akan diintegrasikan; dan c. pembentukan dan penetapan tim yang akan memberikan pelayanan.

Pasal 15

(1) Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi pada Puskesmas dilakukan oleh tim kesehatan tradisional integrasi. (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas mengidentifikasi masalah, menentukan langkah terapi selanjutnya, dan melakukan evaluasi terhadap Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi yang diberikan kepada pasien. (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat ad hoc dan dipimpin oleh dokter yang memahami pelayanan kesehatan tradisional komplementer. (4) Keanggotaan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri atas: a. dokter yang memahami konsep pengobatan integratif sebagai koordinator (case manager); dan b. tenaga kesehatan tradisional profesi. (5) Dalam hal tenaga kesehatan tradisional profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b belum tersedia, keanggotaan tim kesehatan tradisional integrasi dapat digantikan oleh tenaga kesehatan tradisional vokasi.

Pasal 16

(1) Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi pada Puskesmas dilakukan sesuai dengan alur Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi yang merupakan bagian dari alur Pelayanan Kesehatan Konvensional. (2) Alur pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tertuang dalam standar prosedur operasional yang ditetapkan oleh kepala Puskesmas. (3) Alur pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mudah dilihat/diakses oleh pengguna dan/atau masyarakat. (4) Alur pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memberikan pelayanan yang aman dan bermutu.

Pasal 17

(1) Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi pada Puskesmas dilaksanakan setelah pasien melakukan pendaftaran berdasarkan alur Pelayanan Kesehatan Konvensional, dan mendapatkan pemeriksaan dan diagnosis berdasarkan Pelayanan Kesehatan Konvensional oleh Dokter pemberi pelayanan kesehatan. (2) Dokter pemberi pelayanan kesehatan yang melakukan pemeriksaan dan diagnosis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan informasi kepada pasien mengenai pelayanan kesehatan tradisional komplementer sebagai pelengkap pengobatan/ perawatan yang akan diberikan. (3) Dalam hal pasien memberikan persetujuan, pelayanan kesehatan selanjutnya dilakukan oleh tim Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi. (4) Dalam hal pasien menolak, Dokter pemberi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melanjutkan pelayanan kesehatan dengan Pelayanan Kesehatan Konvensional.

BAB 2

Penyelenggaraan Pelayanaan Kesehatan Tradisional Integrasi pada Puskesmas

Pasal 14

Koreksi

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

Koreksi

(1) Menteri, kepala dinas kesehatan provinsi, dan kepala dinas kesehatan kabupaten/kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai dengan tugas dan kewenangannya. (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk: a. mewujudkan Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi yang aman dan tidak bertentangan dengan norma yang berlaku; dan b. memenuhi kebutuhan masyarakat akan Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi yang memenuhi persyaratan keamanan dan kemanfaatan.

Pasal 20

(1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dilaksanakan terhadap: a. tenaga kesehatan pemberi Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi; b. sarana dan prasarana, obat, alat, dan teknologi kesehatan tradisional yang digunakan oleh tenaga kesehatan pemberi Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi; dan c. tindakan yang diberikan dalam Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi terhadap pasien. (2) Dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri, kepala dinas kesehatan provinsi, dan kepala dinas kabupaten/kota, dapat mengambil tindakan administratif terhadap Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan tenaga kesehatan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Menteri ini sesuai dengan kewenangan masing-masing. (3) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. teguran lisan; b. teguran tertulis; c. penghentian sementara pelayanan kesehatan tradisional komplementer; d. rekomendasi pencabutan STR; dan/atau e. pencabutan SIP.

Pasal 21

(1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dilaksanakan melalui: a. advokasi, sosialisasi, dan bimbingan teknis; dan b. monitoring dan evaluasi. (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi, penyuluhan kesehatan, pendidikan, dan pelatihan. (3) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri, kepala dinas kesehatan provinsi, dan kepala dinas kesehatan kabupaten/kota dapat melibatkan organisasi profesi.

Peraturan Menteri Nomor 37 Tahun 2017 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB Kesatu

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB Kedua

Pasal 6

Pasal 7

BAB Ketiga

Pasal 8

BAB 1

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB 2

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB 2

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB III

Pasal 18

BAB IV

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

BAB V

Pasal 22

BAB VI

Pasal 23

Pasal 24