PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Klasifikasi Politeknik Kesehatan di Lingkungan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan

PERMEN Nomor 36 Tahun 2018

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan : 1. Unit Pelaksana Teknis, yang selanjutnya disingkat UPT adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi induknya. 2. Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan yang selanjutnya disingkat Poltekkes adalah unit pelaksana teknis yang menyelenggarakan pendidikan tinggi bidang kesehatan. 3. Klasifikasi UPT adalah pengelompokan UPT dengan tugas dan fungsi sejenis yang dinilai berdasarkan volume/beban kerja. 4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. 5. Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang selanjutnya di singkat BPPSDMK adalah unsur pendukung yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan, yang mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia di bidang kesehatan.

BAB II

KRITERIA KLASIFIKASI UPT

Pasal 2

Koreksi

(1) Klasifikasi Poltekkes ditetapkan berdasarkan kriteria Klasifikasi UPT. (2) Kriteria Klasifikasi UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penentuan nilai seluruh komponen yang berpengaruh terhadap beban kerja UPT. (3) Kriteria Klasifikasi UPT, terdiri atas: a. unsur utama; dan b. unsur penunjang.

Pasal 3

Koreksi

(1) Unsur utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a, terdiri atas: a. kegiatan pendidikan; b. jumlah mahasiswa; c. kegiatan penelitian; d. kegiatan pengabdian kepada masyarakat; e. sumber daya manusia teknis; f. akreditasi; g. sarana dan prasarana teknis; h. kerja sama; dan i. bimbingan teknis. (2) Kegiatan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan sejumlah kegiatan yang mengatur, mengorganisasikan, mengarahkan, dan mengendalikan program studi dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya dan mempunyai kompetensi yang sesuai serta dapat mengimplementasikannya di lapangan kerja. (3) Jumlah mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan keseluruhan jumlah mahasiswa yang terdaftar pada masa pembelajaran/studi. (4) Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi yang dibuat, dipublikasikan dan/atau didaftarkan sebagai kekayaan intelektual. (5) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan sejumlah kegiatan civitas akademika berupa pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh dosen berdasarkan riset dan program pemerintah dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. (6) Sumber daya manusia teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan sejumlah tenaga yang terdiri atas dosen, pustakawan, dan pranata laboratorium pendidikan yang memberikan transformasi ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan serta pendampingan penyediaan sumber daya belajar bagi peserta didik. (7) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan penilaian kelayakan pada lembaga pendidikan pemerintah dalam menyelenggarakan program pendidikan tertentu dan pengakuan lain yang didapatkan sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku. (8) Sarana dan prasarana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan jumlah sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Poltekkes untuk mendukung secara teknis pelaksanaan tugas dan fungsi Poltekkes yang dapat berupa laboratorium, bengkel kerja/klinik, kelas, ruang diskusi, auditorium, asrama, perpustakaan dan sarana penunjang teknis lainnya yang sesuai standar. (9) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h merupakan jumlah kerja sama dan jejaring di bidang pendidikan kesehatan dalam bentuk dokumen Perjanjian Kerja Sama dan/atau kerja sama internasional atas penunjukan dari Menteri atau Kepala BPPSDMK yang masih berlaku. (10) Bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i merupakan frekuensi pelaksanaan bimbingan teknis sesuai dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Poltekkes per tahun kepada institusi, kelompok masyarakat, dan lembaga lainnya yang dibuktikan dengan dokumen laporan bimbingan teknis atau surat permohonan bimbingan teknis atau laporan praktek kerja lapangan.

Pasal 4

(1) Unsur utama kegiatan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a terdiri atas sub unsur: a. jumlah program studi yang dikelola; b. jumlah program studi di luar domisili; c. persentase penyerapan lulusan di pasar kerja kurang dari 6 (enam) bulan; dan d. persentase lulusan tepat waktu. (2) Jumlah program studi yang dikelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jumlah program studi yang dikelola oleh Poltekkes dan ditetapkan dengan Keputusan Menteri. (3) Jumlah program studi di luar kampus utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan jumlah program studi yang diselenggarakan di kabupaten/kota/kota administratif yang tidak berbatasan langsung dengan kampus utama. (4) Persentase penyerapan lulusan di pasar kerja kurang dari 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan angka serapan lulusan yang didayagunakan oleh pasar kerja untuk kurun waktu 6 (enam) bulan ke depan setelah lulus dan/atau setelah mendapat surat tanda registrasi dan ujian kompetensi. (5) Persentase lulusan tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan persentase mahasiswa yang menyelesaikan pendidikan sesuai dengan masa studi.

Pasal 5

(1) Unsur utama kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c terdiri atas sub unsur: a. rasio penelitian yang dilakukan; b. jumlah karya tulis/literatur hasil penelitian yang dipublikasikan di jurnal nasional International Standard Serial Number; c. jumlah karya tulis/literatur hasil penelitian yang dipublikasikan di jurnal nasional terakreditasi; d. jumlah karya tulis/literatur hasil penelitian yang dipublikasikan di jurnal internasional berindeks/bereputasi; dan e. jumlah hasil penelitian yang memiliki potensi Hak Kekayaan Intelektual. (2) Rasio penelitian yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan rasio jumlah penelitian dengan jumlah dosen. (3) Jumlah karya tulis/literatur hasil penelitian yang dipublikasikan di jurnal nasional International Standard Serial Number sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan jumlah publikasi hasil penelitian nasional/prosiding yang dilaksanakan dosen dan dipublikasikan di jurnal nasional yang mendapat nomor International Standard Serial Number. (4) Jumlah karya tulis/literatur hasil penelitian yang dipublikasikan di jurnal nasional terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan jumlah publikasi hasil penelitian nasional /prosiding yang dilaksanakan dosen dan dipublikasikan di jurnal nasional terakreditasi. (5) Jumlah karya tulis/literatur hasil penelitian yang dipublikasikan di jurnal internasional berindeks/bereputasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan sejumlah publikasi hasil penelitian internasional/prosiding yang dilaksanakan dosen dan dipublikasikan di jurnal internasional berindeks/bereputasi. (6) Jumlah hasil penelitian yang memiliki potensi Hak Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan sejumlah hasil penelitian baik nasional maupun internasional yang sudah direkomendasikan atau telah didaftarkan oleh Sentra Kekayaan Intelektual.

Pasal 6

(1) Unsur utama kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d terdiri atas sub unsur: a. rasio kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilakukan; dan b. persentase kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset yang telah dilakukan. (2) Rasio kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan rasio kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis riset dan program pemerintah dengan jumlah dosen. (3) Persentase kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan persentase berbagai kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset yang dilaksanakan oleh dosen.

Pasal 7

(1) Unsur utama sumber daya manusia teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e terdiri atas sub unsur: a. jumlah dosen; b. jumlah dosen dengan latar belakang pendidikan Strata 2; c. jumlah dosen dengan latar belakang pendidikan Strata 3; d. jenjang dosen; e. jumlah pustakawan; dan f. jumlah pranata laboratorium pendidikan. (2) Jumlah dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jumlah dosen jabatan pelaksana dan dosen jabatan fungsional yang berstatus sebagai tenaga pendidik tetap serta memiliki Nomor Induk Dosen Nasional. (3) Jumlah dosen dengan latar belakang pendidikan Strata 2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan jumlah dosen jabatan pelaksana dan dosen jabatan fungsional yang berstatus sebagai tenaga pendidik tetap serta memiliki Nomor Induk Dosen Nasional dengan latar belakang pendidikan Strata 2 yang linier dengan pendidikan Strata 1 yang dimilikinya. (4) Jumlah dosen dengan latar belakang pendidikan Strata 3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan jumlah dosen jabatan pelaksana dan dosen jabatan fungsional yang berstatus sebagai tenaga pendidik tetap serta memiliki Nomor Induk Dosen Nasional dengan latar belakang Strata 3 yang linier dengan pendidikan Strata 2 dan Strata 1 yang dimilikinya. (5) Jenjang dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan jenjang fungsional dosen yang dimiliki oleh UPT mulai dari jabatan pelaksana, asisten ahli, lektor, dan lektor kepala. (6) Jumlah pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan jumlah pustakawan jabatan pelaksana dan pustakawan jabatan fungsional yang melaksanakan tugas secara purna waktu. (7) Jumlah pranata laboratorium pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan jumlah pranata laboratorium pendidikan jabatan pelaksana dan pranata laboratorium pendidikan jabatan fungsional yang melaksanakan tugas secara purna waktu.

Pasal 8

(1) Unsur utama akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f terdiri atas sub unsur: a. jumlah persentase program studi yang terakreditasi; b. akreditasi institusi; dan c. jumlah akreditasi dan/atau pengakuan lainnya yang didapatkan. (2) Jumlah persentase program studi yang terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jumlah persentase program studi yang mendapatkan akreditasi yang dilakukan oleh Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan INDONESIA. (3) Akreditasi institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan akreditasi dan jenjang kategori yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. (4) Jumlah akreditasi dan/atau pengakuan lainnya yang didapatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan jumlah sertifikat International Organization for Standardization, standar manajemen mutu, atau dokumen sejenis lainnya yang didapat dan diberikan oleh lembaga atau pihak yang berwenang berupa sertifikat, penghargaan, atau piagam yang masih berlaku dan diakui di tingkat kementerian, lembaga, atau internasional.

Pasal 9

(1) Unsur utama sarana dan prasarana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g terdiri atas sub unsur: a. sarana dan prasarana teknis; b. sarana laboratorium skill; c. pengembangan aplikasi sistem informasi; d. kapasitas sistem informasi manajemen; dan e. jumlah buku sesuai dengan program studi. (2) Sarana dan prasarana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jumlah sarana dan prasarana pembelajaran yang dimiliki untuk melaksanakan tugas dan fungsi serta menjamin penyelenggaraan program tri dharma perguruan tinggi yang bermutu yang dapat berupa laboratorium, bengkel/klinik, ruang kelas, ruang diskusi, auditorium, asrama, dan perpustakaan. (3) Sarana laboratorium skill sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan jumlah laboratorium skill yang dikelola sebagai bentuk pengembangan inovasi. (4) Pengembangan aplikasi sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan jumlah aplikasi sistem informasi yang dikembangkan untuk mendukung pelaksanaan pendidikan. (5) Kapasitas sistem informasi manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan besaran sistem informasi manajemen sebagai sarana pembelajaran dengan satuan minimal kilobytes per second. (6) Jumlah buku sesuai program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan jumlah buku yang dimiliki sesuai dengan program studi yang dikembangkan di Poltekkes terbitan minimal dari tahun 2010.

Pasal 10

(1) Unsur utama kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf h terdiri atas sub unsur: a. jumlah kerja sama nasional; dan b. jumlah kerja sama internasional. (2) Jumlah kerja sama nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jumlah kerja sama dan jejaring di bidang akademik dan nonakademik dalam bentuk dokumen perjanjian kerja sama yang masih berlaku dan/atau kerja sama nasional yang dilaksanakan. (3) Jumlah kerja sama internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan jumlah pelaksanaan kerja sama dan jejaring di bidang akademik dan nonakademik dalam bentuk pelaksanaan perjanjian kerja sama dan/atau kerja sama internasional yang dilakukan atas penunjukan dari Menteri atau Kepala BPPSDMK yang masih berlaku.

Pasal 11

(1) Unsur penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b, terdiri atas: a. sarana dan prasarana penunjang; b. anggaran; dan c. sumber daya manusia administrasi. (2) Sarana dan prasarana penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jumlah sarana dan prasarana nonteknis yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan tugas Poltekkes. (3) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan besaran anggaran yang digunakan oleh Poltekkes dalam waktu 1 (satu) tahun. (4) Sumber daya manusia administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan jumlah sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi administrasi/pendukung teknis untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Poltekkes. (5) Sumber daya manusia administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas: a. jabatan pimpinan tinggi; b. jabatan administrator; c. jabatan pengawas; d. jabatan pelaksana; e. jabatan fungsional; dan f. tenaga honorer pendukung teknis kecuali petugas keamanan dan petugas kebersihan.

Pasal 12

(1) Unsur penunjang sarana dan prasarana penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a terdiri atas sub unsur: a. kepemilikan tanah; b. luas bangunan; dan c. kendaraan operasional yang dimiliki. (2) Kepemilikan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan status kepemilikan tanah dan bangunan. (3) Luas bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan jumlah luas bangunan yang dikuasai dan/atau dimanfaatkan untuk kegiatan di lingkungan Poltekkes dalam satuan m2 (meter persegi). (4) Kendaraan operasional yang dimiliki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan jumlah kendaraan operasional baik berupa bus sedang, kendaraan roda 4 (empat), kendaraan roda 3 (tiga), kendaraan roda 2 (dua) yang tidak dipergunakan untuk menunjang pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi.

Pasal 13

(1) Unsur penunjang anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b terdiri atas sub unsur: a. anggaran pendapatan dan belanja negara; dan b. penerimaan negara bukan pajak atau badan layanan umum. (2) Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan besaran anggaran belanja kegiatan di luar belanja modal fisik, bangunan, tanah, dan kendaraan dalam waktu 1 (satu) tahun anggaran. (3) Penerimaan negara bukan pajak atau badan layanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan besaran penerimaan negara bukan pajak yang terdapat dalam daftar isian pelaksanaan anggaran atau besaran penerimaan badan layanan umum dalam waktu 1 (satu) tahun.

BAB III

PENILAIAN KRITERIA KLASIFIKASI

Pasal 14

Koreksi

Kriteria Klasifikasi UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) diberi bobot sebagai berikut: a. unsur utama sebesar 80% (delapan puluh persen); dan b. unsur penunjang sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 15

Koreksi

(1) Bobot unsur utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a terdiri atas: a. kegiatan pendidikan dengan bobot sebesar 16% (enam belas persen); b. jumlah mahasiswa dengan bobot sebesar 4% (empat persen); c. kegiatan penelitian dengan bobot sebesar 13% (tiga belas persen); d. kegiatan pengabdian masyarakat dengan bobot sebesar 4% (empat persen); e. sumber daya manusia teknis dengan bobot sebesar 15% (lima belas persen); f. akreditasi dengan bobot sebesar 9% (sembilan persen); g. sarana dan prasarana teknis dengan bobot sebesar 14% (empat belas persen); h. kerja sama dengan bobot sebesar 3% (tiga persen); dan i. bimbingan teknis dengan bobot sebesar 2% (dua persen). (2) Besaran bobot kegiatan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: a. jumlah program studi yang dikelola dengan bobot sebesar 5% (lima persen); b. jumlah program studi di luar domisili dengan bobot sebesar 3% (tiga persen); c. persentase penyerapan lulusan di pasar kerja kurang dari 6 bulan dengan bobot sebesar 4% (empat persen); dan d. persentase lulusan tepat waktu dengan bobot sebesar 4% (empat persen). (3) Besaran bobot kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas: a. rasio penelitian yang dilakukan dengan bobot sebesar 3% (tiga persen); b. jumlah karya tulis atau literatur hasil penelitian yang dipublikasikan di jurnal nasional yang memiliki International Standard Serial Number dengan bobot sebesar 3% (tiga persen); c. jumlah karya tulis atau literatur hasil penelitian yang dipublikasikan di jurnal nasional terakreditasi dengan bobot sebesar 3% (tiga persen); d. jumlah karya tulis atau literatur hasil penelitian yang dipublikasikan di jurnal internasional berindeks atau bereputasi dengan bobot sebesar 2% (dua persen); dan e. jumlah hasil penelitian yang memiliki potensi hak kekayaan intelektual dengan bobot sebesar 2% (dua persen). (4) Besaran bobot kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas: a. rasio kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilakukan dengan bobot sebesar 2% (dua persen); dan b. persentase kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset yang telah dilakukan dengan bobot sebesar 2% (dua persen). (5) Besaran bobot sumber daya manusia teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas: a. jumlah dosen dengan bobot sebesar 5% (lima persen); b. jumlah dosen dengan latar belakang pendidikan strata 2 dengan bobot sebesar 3% (tiga persen); c. jumlah dosen dengan latar belakang pendidikan strata 3 dengan bobot sebesar 3% (tiga persen); d. jenjang dosen dengan bobot sebesar 2% (dua persen); e. jumlah pustakawan dengan bobot sebesar 1% (satu persen); dan f. jumlah pranata laboratorium pendidikan dengan bobot sebesar 1% (satu persen). (6) Besaran bobot akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri atas: a. jumlah persentase program studi yang terakreditasi dengan bobot sebesar 4% (empat persen); b. akreditasi institusi dengan bobot sebesar 3% (tiga persen); dan c. jumlah akreditasi dan/atau pengakuan yang didapatkan lainnya dengan bobot sebesar 2% (dua persen); (7) Besaran bobot sarana dan prasarana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g terdiri atas: a. sarana dan prasarana teknis dengan bobot sebesar 6% (enam persen); b. sarana laboratorium skill dengan bobot sebesar 2% (dua persen); c. pengembangan aplikasi sistem informasi dengan bobot sebesar 2% (dua persen); d. kapasitas sistem informasi manajemen dengan bobot sebesar 2% (dua persen); dan e. jumlah buku sesuai program studi dengan bobot sebesar 2% (dua persen). (8) Besaran bobot kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h terdiri atas: a. jumlah kerja sama nasional dengan bobot sebesar 2% (dua persen); dan b. jumlah kerja sama internasional dengan bobot sebesar 1% (satu persen).

Pasal 16

(1) Bobot unsur penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b terdiri atas: a. sarana dan prasarana penunjang dengan bobot sebesar 8% (delapan persen); b. anggaran dengan bobot sebesar 6% (enam persen); dan c. sumber daya manusia administrasi dengan bobot sebesar 6% (enam persen). (2) Besaran bobot sarana dan prasarana penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: a. kepemilikan tanah dengan bobot sebesar 3% (tiga persen); b. luas bangunan dengan bobot sebesar 3% (tiga persen); dan c. kendaraan operasional yang dimiliki dengan bobot sebesar 2% (dua persen). (3) Besaran bobot anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas: a. Anggaran pendapatan dan belanja negara dengan bobot sebesar 4% (empat persen); dan b. Penerimaan negara bukan pajak atau badan layanan umum dengan bobot sebesar 2% (dua persen).

Pasal 17

(1) Data jumlah pencapaian dari unsur dan sub unsur dalam waktu 1 (satu) tahun dikonversi ke dalam nilai standar yang berkisar dari nilai terendah 1 (satu) sampai dengan nilai tertinggi 5 (lima). (2) Penilaian klasifikasi Poltekkes didasarkan pada penjumlahan seluruh nilai standar unsur dan sub unsur pada unsur utama dan unsur penunjang setelah dikalikan dengan bobot sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16. (3) Rincian nilai standar unsur dan sub unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 18

(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penilaian klasifikasi Poltekkes tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2) Tata cara penilaian klasifikasi Poltekkes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu instrumen evaluasi klasifikasi Poltekkes.

Peraturan Menteri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Klasifikasi Politeknik Kesehatan di Lingkungan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB III

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB IV

Pasal 19

Pasal 20

BAB V

Pasal 21

BAB VI

Pasal 22