PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 35 Tahun 2019 tentang WAHANA PENDIDIKAN BIDANG KESEHATAN

PERMEN Nomor 35 Tahun 2019

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan : 1. Wahana Pendidikan Bidang Kesehatan yang selanjutnya disebut sebagai Wahana Pendidikan adalah fasilitas pelayanan kesehatan selain rumah sakit pendidikan yang digunakan sebagai tempat penyelenggaraan pendidikan kedokteran, dan/atau program studi pada pendidikan bidang kesehatan lain. 2. Rumah Sakit Pendidikan adalah rumah sakit yang mempunyai fungsi sebagai tempat pendidikan, penelitian, dan pelayanan kesehatan secara terpadu dalam bidang pendidikan kedokteran dan/atau kedokteran gigi, pendidikan berkelanjutan, dan pendidikan kesehatan lainnya secara multiprofesi. 3. Pendidikan Kedokteran adalah program sarjana kedokteran, program sarjana kedokteran gigi, program profesi dokter, program profesi dokter gigi, dan program dokter layanan primer. 4. Pendidikan Bidang Kesehatan Lain adalah pendidikan tinggi lain selain Pendidikan Kedokteran yang meliputi jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi. 5. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya. 6. Klinik Pratama adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perseorangan yang menyediakan pelayanan medis dasar. 7. Mahasiswa Pendidikan Kedokteran atau Pendidikan Bidang Kesehatan Lain yang selanjutnya disebut Mahasiswa adalah peserta didik yang mengikuti Pendidikan Kedokteran atau Pendidikan Bidang Kesehatan Lain. 8. Perguruan Tinggi adalah institusi Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Kedokteran dan/atau Pendidikan Bidang Kesehatan Lain. 9. Pembimbing Lapangan adalah tenaga kesehatan di Puskesmas dan/atau Klinik Pratama yang yang diberikan kewenangan oleh Perguruan Tinggi untuk membimbing dan memberikan umpan balik kepada Mahasiswa sesuai dengan keahliannya. 10. Pemerintah Pusat adalah PRESIDEN Republik INDONESIA yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik INDONESIA yang dibantu oleh Wakil PRESIDEN dan menteri sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 11. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

BAB II

PENYELENGGARAAN

Pasal 3

Koreksi

(1) Wahana Pendidikan terdiri atas: a. Puskesmas; dan b. Klinik Pratama. (2) Wahana Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Pendidikan Kedokteran harus sebagai jejaring Rumah Sakit Pendidikan utama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Wahana Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Pendidikan Bidang Kesehatan Lain dapat sebagai jejaring Rumah Sakit Pendidikan utama. (4) Penyelenggaraan pendidikan di Wahana Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan secara terintegrasi berdasarkan standar pendidikan akademik dan standar pendidikan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

(1) Wahana Pendidikan bertugas menyelenggarakan pelayanan kesehatan, pendidikan, dan penelitian bidang kesehatan dengan memperhatikan kemampuan pelayanan, aspek etika profesi, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Penyelenggaraan Wahana Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan: a. penetapan Wahana Pendidikan; b. perjanjian kerja sama; c. penempatan Mahasiswa; dan d. kegiatan pembelajaran.

Pasal 5

(1) Puskesmas dan Klinik Pratama yang akan digunakan menjadi Wahana Pendidikan harus mendapat penetapan dari bupati/wali kota setelah memenuhi persyaratan. (2) Persyaratan untuk menjadi Wahana Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. izin operasional Puskesmas atau izin operasional Klinik Pratama yang masih berlaku; b. surat registrasi untuk Puskesmas; c. sertifikat akreditasi; dan d. dokumen sebagai jejaring pendidikan dari Rumah Sakit Pendidikan Utama dan Fakultas Kedokteran dan/atau Fakultas Kedokteran Gigi khusus bagi Wahana Pendidikan, untuk Pendidikan Kedokteran.

Pasal 6

(1) Pimpinan Perguruan Tinggi harus mengajukan surat permohonan kebutuhan Puskesmas dan/atau Klinik Pratama yang akan digunakan sebagai Wahana Pendidikan kepada bupati/wali kota dengan tembusan kepada kepala dinas kesehatan daerah kabupaten/kota. (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berisi pencantuman jenis program studi Pendidikan Kedokteran dan/atau Pendidikan Bidang Kesehatan Lain yang membutuhkan Wahana Pendidikan. (3) Paling lambat 7 (tujuh) hari setelah surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, bupati/wali kota menugaskan dinas kesehatan daerah kabupaten/kota untuk mengusulkan nama Puskesmas dan/atau Klinik Pratama yang memenuhi persyaratan. (4) Paling lambat 14 (empat belas) hari sejak penugasan diterima, dinas kesehatan daerah kabupaten/kota mengusulkan nama Puskesmas dan/atau Klinik Pratama yang akan ditetapkan menjadi Wahana Pendidikan kepada bupati/wali kota. (5) Paling lambat 7 (tujuh) hari setelah usulan diterima, bupati/wali kota mengeluarkan surat penetapan dan surat balasan kepada pimpinan Perguruan Tinggi pemohon. (6) Surat penetapan dari bupati/wali kota setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit memuat informasi: a. nama Puskesmas atau Klinik Pratama yang ditetapkan sebagai Wahana Pendidikan; b. alamat Puskesmas atau Klinik Pratama; dan c. nomor registrasi untuk Puskesmas. (7) Contoh surat permohonan dan surat penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (5) tercantum dalam Formulir 1 dan Formulir 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (8) Surat penetapan Wahana Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus ditembuskan kepada Menteri, dan gubernur setempat.

Pasal 7

(1) Perjanjian kerja sama dilakukan setelah Puskesmas dan Klinik Pratama ditetapkan sebagai Wahana Pendidikan. (2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh: a. pimpinan Perguruan Tinggi dan kepala dinas kesehatan daerah kabupaten/kota, untuk Puskesmas; dan b. pimpinan Perguruan Tinggi dan pemilik Klinik Pratama, untuk Klinik Pratama. (3) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus ditembuskan kepala dinas kesehatan daerah kabupaten/kota setempat. (4) Dalam hal Wahana Pendidikan digunakan untuk penyelenggaraan pendidikan program dokter layanan primer, kedokteran dan kedokteran gigi, perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melibatkan kepala atau direktur Rumah Sakit Pendidikan utama.

Pasal 8

(1) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditujukan untuk: a. meningkatkan sinkronisasi dan harmonisasi pelayanan dan pendidikan dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan dan pendidikan di Wahana Pendidikan; b. memberikan jaminan ketersediaan sumber daya yang mendukung terlaksananya proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat; dan c. menjamin mutu pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. (2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling sedikit 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali atas kesepakatan bersama.

Pasal 9

(1) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 paling sedikit memuat: a. identitas pihak yang mengadakan kerja sama; b. maksud dan tujuan; c. ruang lingkup; d. lokasi Wahana Pendidikan; e. tanggung jawab bersama; f. hak dan kewajiban masing-masing pihak; g. pembiayaan; h. jangka waktu; i. keadaan memaksa; j. penyelesaian perselisihan; dan k. pembatalan perjanjian. (2) Tanggung jawab bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e paling sedikit memuat: a. pendanaan; b. proses pembelajaran; c. perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran di Puskesmas atau Klinik Pratama; d. pengendalian mutu Wahana Pendidikan; dan e. monitoring dan evaluasi Mahasiswa. (3) Hak dan kewajiban masing-masing pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f paling sedikit memuat: a. penyiapan sarana prasarana dan alat kesehatan pendukung pendidikan berdasarkan standar nasional pendidikan dan kebutuhan masyarakat; b. peningkatan kapasitas Pembimbing Lapangan; dan c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran Mahasiswa, tenaga administrasi dan Pembimbing Lapangan secara berkala. (4) Contoh format perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Formulir 3 dan Formulir 4 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

(1) Penempatan Mahasiswa hanya dilakukan di Wahana Pendidikan yang telah memenuhi standar. (2) Pemenuhan standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 6 (enam) bulan sejak Puskesmas atau Klinik Pratama ditetapkan sebagai Wahana Pendidikan. (3) Pemenuhan standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan untuk masing-masing program studi pendidikan. (4) Wahana Pendidikan yang telah memenuhi standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperoleh surat kelayakan penempatan Mahasiswa. (5) Surat kelayakan penempatan Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan kepala dinas kesehatan daerah kabupaten/kota atas nama bupati/wali kota. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

Pasal 12

(1) Bupati/wali kota mendelegasikan penerbitan surat kelayakan penempatan Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) kepada kepala dinas kesehatan daerah kabupaten/kota. (2) Surat kelayakan penempatan Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Wahana Pendidikan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah hasil penilaian pemenuhan standar diterima. (3) Surat kelayakan penempatan Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi: a. jenis program studi Pendidikan Kedokteran dan Pendidikan Bidang Kesehatan Lain yang dapat difasilitasi Wahana Pendidikan; dan b. jumlah maksimal Mahasiswa pada Wahana Pendidikan yang diusulkan pada satu periode penempatan.

Pasal 13

(1) Dalam hal Wahana Pendidikan yang telah ditetapkan akan digunakan untuk menyelenggarakan jenis program pendidikan lain selain yang telah ditetapkan melalui surat kelayakan penempatan Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), Wahana Pendidikan melakukan penilaian mandiri (self assesment) untuk menilai pemenuhan standar sesuai penyelenggaraan program studi pendidikan baru. (2) Hasil penilaian mandiri (self assesment) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada kepala dinas kesehatan daerah kabupaten/kota . (3) Hasil penilaian mandiri (self assesment) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipergunakan oleh kepala dinas daerah kesehatan kabupaten/kota sebagai dasar kajian dalam membuat surat kelayakan penempatan Mahasiswa untuk jenis program studi Pendidikan Kedokteran dan Pendidikan Bidang Kesehatan Lain yang dapat difasilitasi Wahana Pendidikan.

Pasal 14

(1) Surat kelayakan penempatan Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 13 ayat (3) ditembuskan kepada Menteri dan gubernur. (2) Selain ditembuskan kepada Menteri dan Gubernur, surat kelayakan penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mahasiswa pendidikan program dokter layanan primer, kedokteran dan kedokteran gigi, ditembuskan kepada kepala atau direktur rumah sakit pendidikan utama.

Pasal 15

(1) Untuk melakukan penempatan Mahasiswa, pimpinan Perguruan Tinggi harus mengajukan surat permohonan kepada kepala dinas kesehatan daerah kabupaten/kota paling lambat 2 (dua) minggu sebelum rencana periode penempatan Mahasiswa yang diusulkan. (2) Surat permohonan penempatan Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan setiap akan melakukan penempatan Mahasiswa di Wahana Pendidikan. (3) Surat permohonan penempatan Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi: a. jenis program studi Pendidikan Kedokteran dan Pendidikan Bidang Kesehatan Lain dan periode penempatan; b. lampiran daftar nama Mahasiswa; dan c. panduan pembelajaran di Wahana Pendidikan. (4) Panduan pembelajaran di Wahana Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c paling sedikit memuat: a. tujuan/sasaran pembelajaran; b. lingkup bahasan kegiatan di Wahana Pendidikan; c. proses pembelajaran; d. jadwal pembelajaran; dan e. evaluasi Mahasiswa.

Pasal 16

(1) Dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak menerima surat permohonan dari pimpinan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), kepala dinas kesehatan daerah kabupaten/kota harus memberikan surat jawaban. (2) Kepala dinas kesehatan daerah kabupaten/kota harus mengatur penempatan Mahasiswa sesuai dengan surat kelayakan penempatan Mahasiswa dengan mempertimbangkan: a. jumlah maksimal Mahasiswa dalam satu periode penempatan di Wahana Pendidikan; b. rasio Pembimbing Lapangan dan Mahasiswa sesuai jenis pendidikan; dan c. kerja sama yang telah terjalin antara Perguruan Tinggi dengan Wahana Pendidikan dan/atau Rumah Sakit Pendidikan utama dengan Wahana Pendidikan sebagai jejaring Rumah Sakit Pendidikan. (3) Jumlah maksimal Mahasiswa dalam satu periode penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disesuaikan dengan jumlah Pembimbing Lapangan dan kapasitas sarana prasarana pendidikan di Wahana Pendidikan. (4) Rasio Pembimbing Lapangan dengan Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (5) Surat jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berisi keterangan nama Wahana Pendidikan dan periode penempatan. (6) Berdasarkan hasil pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepala dinas kesehatan daerah kabupaten/kota mengeluarkan surat penempatan Mahasiswa kepada Puskesmas dan Klinik Pratama. (7) Dalam hal penempatan Mahasiswa tidak dapat dilaksanakan, surat jawaban kepala dinas kesehatan daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan alasan yang jelas.

Pasal 17

(1) Kegiatan pembelajaran dilakukan setelah Wahana Pendidikan menerima surat penempatan dan daftar nama Mahasiswa dari dinas kesehatan daerah kabupaten/kota serta panduan pembelajaran di Wahana Pendidikan dari Perguruan Tinggi. (2) Kegiatan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh: a. Pembimbing Lapangan; dan/atau b. dosen.

Pasal 18

(1) Pembimbing Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a ditetapkan oleh Kepala Puskesmas dan/atau penanggung jawab Klinik Pratama. (2) Pembimbing Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki kualifikasi pendidikan bidang kesehatan yang setara atau lebih tinggi dari program studi Mahasiswa yang diampu, dan memenuhi standar sesuai dengan masing-masing program studi pada Pendidikan Kedokteran dan Pendidikan Bidang Kesehatan Lain. (3) Pembimbing Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan pelatihan atau peningkatan kapasitas tentang kegiatan pembelajaran di Wahana Pendidikan. (4) Pelatihan atau peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Perguruan Tinggi. (5) Pembimbing Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan kegiatan pembelajaran sesuai dengan panduan pembelajaran yang disusun oleh Perguruan Tinggi. (6) Pembimbing Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan tanggung jawab memfasilitasi, membimbing, dan mengevaluasi Mahasiswa dalam melaksanakan praktik lapangan. (7) Pembimbing Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pembelajaran, dengan cara: a. pembimbingan Mahasiswa di Wahana Pendidikan; b. menjadi panutan (role model); dan c. pemberian umpan balik kepada Perguruan Tinggi terhadap kegiatan Mahasiswa untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan individu (trainee) untuk jangka waktu tertentu.

Pasal 19

Dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b harus memenuhi kriteria minimal dan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembimbing Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 , Pasal 18 , dan Pasal 19 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB Kedua

Penetapan Wahana Pendidikan

Pasal 5

Koreksi

Pasal 6

BAB Ketiga

Perjanjian Kerja Sama

Pasal 7

Koreksi

Pasal 8

Pasal 9

BAB Keempat

Penempatan Mahasiswa

Pasal 10

Koreksi

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB Kelima

Kegiatan Pembelajaran

Pasal 17

Koreksi

Pasal 18

Koreksi

Pasal 19

Dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b harus memenuhi kriteria minimal dan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

BAB IV

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 23

Koreksi

(1) Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota memiliki tugas dan tanggung jawab terhadap ketersediaan Wahana Pendidikan. (2) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri: a. MENETAPKAN kebijakan pelayanan kesehatan di Wahana Pendidikan; b. mendorong kecukupan alokasi anggaran kesehatan di tingkat daerah provinsi dan/atau daerah kabupaten/kota, khususnya peningkatan sumber daya manusia, sarana, dan prasarana di Wahana Pendidikan; dan c. melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Wahana Pendidikan. (3) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), gubernur: a. membuat dan MENETAPKAN kebijakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di wilayahnya; b. merencanakan dan mengalokasikan anggaran bagi peningkatan mutu pelayanan kesehatan, pendidikan, dan penelitian meliputi peningkatan sumber daya manusia, pemenuhan sarana dan prasarana di Wahana Pendidikan sesuai dengan kemampuan; c. merencanakan, mendayagunakan, dan melakukan pemerataan serta pengembangan Wahana Pendidikan di wilayahnya; d. menjamin keamanan dan keselamatan Mahasiswa, Pembimbing Lapangan, dan tenaga kesehatan serta sumber daya manusia lain dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan, pendidikan, dan penelitian di Wahana Pendidikan; e. melakukan advokasi dan kerja sama dengan lintas sektor, swasta, dan pemangku kepentingan lainnya; dan f. melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Wahana Pendidikan. (4) Merencanakan dan mengalokasikan anggaran bagi Puskesmas dan/atau Klinik Pratama yang menjadi Wahana Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaksanakan bersama dengan Perguruan Tinggi. (5) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bupati/wali kota: a. menyiapkan Puskesmas dan/atau Klinik Pratama sebagai Wahana Pendidikan di wilayahnya; b. melaksanakan kebijakan untuk peningkatan dan pemerataan akses pelayanan kesehatan di wilayahnya; c. melaksanakan kebijakan untuk peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di wahana pendidikan untuk mencapai akreditasi dengan tingkatan tertinggi; d. merencanakan dan mengalokasikan anggaran bagi Puskesmas dan/atau Klinik Pratama yang menjadi Wahana Pendidikan khususnya peningkatan sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di wilayahnya sesuai dengan kemampuan e. menjamin keamanan dan keselamatan Mahasiswa, Pembimbing Lapangan, dan tenaga kesehatan serta sumber daya manusia lain dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan pendidikan, dan penelitian di Wahana Pendidikan; f. menjamin Pembimbing Lapangan dapat bekerja di Wahana Pendidikan paling sedikit 5 (lima) tahun; g. melaksanakan advokasi dan kerja sama dengan lintas sektor, swasta, dan pemangku kepentingan lainnya di wilayahnya; dan h. melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Wahana Pendidikan. (6) Merencanakan dan mengalokasikan anggaran bagi Puskesmas dan/atau Klinik Pratama yang menjadi Wahana Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d dilaksanakan bersama dengan Perguruan Tinggi.

(1) Untuk mendapatkan surat kelayakan penempatan Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4), Wahana Pendidikan harus melakukan penilaian mandiri (self assesment) terhadap pemenuhan standar sesuai dengan program pendidikan yang diusulkan pada saat penetapan wahana. (2) Berdasarkan hasil penilaian mandiri (self assesment) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wahana Pendidikan yang telah memenuhi standar mengajukan surat pemberitahuan pemenuhan standar kepada bupati/wali kota dengan menggunakan Formulir 5 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak surat pemberitahuan pemenuhan standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, bupati/wali kota membentuk tim. (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas untuk menilai pemenuhan standar. (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas unsur dinas kesehatan daerah provinsi, dinas kesehatan daerah kabupaten/kota, dan organisasi profesi/asosiasi Institusi Pendidikan/Perguruan Tinggi. (6) Selain unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (5), untuk Pendidikan Kedokteran, unsur tim harus melibatkan Komite Koordinasi Pendidikan pada Rumah Sakit Pendidikan utama. (7) Dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak dibentuk, tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memberikan hasil penilaian kepada bupati/wali kota. (8) Hasil penilaian pemenuhan standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit berisi informasi: a. nama Puskesmas dan Klinik Pratama yang diusulkan; b. jenis program studi Pendidikan Kedokteran dan Pendidikan Bidang Kesehatan Lain; dan c. jumlah maksimal Mahasiswa pada masing-masing Puskesmas dan Klinik Pratama yang dapat difasilitasi pada satu periode penempatan. (9) Dalam hal hasil penilaian terdapat perbaikan, dinas kesehatan kabupaten/kota dan/atau pimpinan Klinik Pratama harus melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari sejak diterimanya hasil penilaian. (10) Contoh hasil penilaian pemenuhan standar sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Peraturan Menteri Nomor 35 Tahun 2019 tentang WAHANA PENDIDIKAN BIDANG KESEHATAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB Kesatu

Pasal 3

Pasal 4

BAB Kedua

Pasal 5

Pasal 6

BAB Ketiga

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB Keempat

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB Kelima

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB III

Pasal 21

Pasal 22

BAB IV

Pasal 23

BAB V

Pasal 24

Pasal 25

BAB VI

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

BAB VII

Pasal 29

BAB VIII

Pasal 30