PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 35 Tahun 2018 tentang Program Bantuan Biaya Fellowship bagi Dokter Spesialis

PERMEN Nomor 35 Tahun 2018

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB II

PENYELENGGARAAN

Pasal 3

(1) Program Bantuan diberikan oleh Menteri kepada Peserta fellowship. (2) Peserta fellowship sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. dokter spesialis dan dokter gigi spesialis yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil; dan b. dokter spesialis dan dokter gigi spesialis yang berstatus sebagai pegawai pada badan layanan umum dan badan layanan umum daerah. (3) Program Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Kepala Badan.

Pasal 4

(1) Dalam pelaksanaan Program Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kepala Badan atas nama Menteri membentuk Tim Pelaksana Program. (2) Tim Pelaksana Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas unsur yang meliputi: a. Kementerian Kesehatan; b. Majelis Kolegium Kedokteran INDONESIA (MKKI); c. Kolegium; dan d. Perhimpunan.

Pasal 5

Program Bantuan dilaksanakan berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan oleh Kepala Badan.

Pasal 6

(1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disusun berdasarkan usulan kebutuhan pelayanan spesialistik dari: a. rumah sakit unit pelaksana teknis Kementerian Kesehatan; dan/atau b. rumah sakit daerah. (2) Usulan kebutuhan pelayanan spesialistik dari rumah sakit unit pelaksana teknis Kementerian Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan kepada Kepala Badan melalui Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan. (3) Usulan kebutuhan pelayanan spesialistik dari rumah sakit daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan kepada Kepala Badan melalui Kepala Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Provinsi secara berjenjang.

Pasal 7

Usulan kebutuhan pelayanan subspesialistik di rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 paling sedikit memuat: a. jenis pelayanan subspesialistik yang dibutuhkan; b. jumlah dokter subspesialis dan dokter gigi subspesialis yang ada; c. jumlah dokter spesialis dan dokter gigi spesialis yang akan mengikuti Fellowship; d. rencana pendayagunaan peserta; dan e. tersedianya sarana prasarana dan alat kesehatan untuk pelayanan kesehatan subspesialistik sesuai dengan standar .

Pasal 8

Calon Peserta harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. dokter spesialis dan dokter gigi spesialis di Rumah Sakit Pengusul; b. telah melaksanakan praktik paling sedikit 2 (dua) tahun sebagai dokter spesialis dan dokter gigi spesialis di Rumah Sakit Pengusul; c. memiliki STR dan surat ijin praktik dokter spesialis yang masih berlaku di Rumah Sakit Pengusul; d. aktif mengikuti kegiatan program pendidikan dan/atau pelatihan berkelanjutan di bidang spesialis yang akan diambil; e. tidak menduduki jabatan struktural; f. tidak sedang menjalani hukuman disiplin; g. bersedia mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh rumah sakit pendidikan tempat Fellowship dilakukan; h. bersedia mengurus dan menyerahkan SIP kepada rumah Sakit tempat penyelenggaraan Fellowship; dan i. izin dari direktur Rumah Sakit Pengusul.

Pasal 9

(1) Seleksi calon peserta Program Bantuan terdiri atas 2 (dua) tahap, yaitu: a. seleksi administrasi; dan b. wawancara. (2) Seleksi calon peserta Program Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Program.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerimaan calon peserta Program Bantuan ditetapkan oleh Kepala Badan.

Pasal 11

(1) Calon peserta Program Bantuan yang telah dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan sebagai peserta Program Bantuan oleh Menteri. (2) Dalam MENETAPKAN peserta Program Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri mendelegasikan kewenangannya kepada Kepala Badan.

Pasal 12

Program Bantuan diberikan paling sedikit 6 (enam) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.

Peraturan Menteri Nomor 35 Tahun 2018 tentang Program Bantuan Biaya Fellowship bagi Dokter Spesialis

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB Kesatu

Pasal 3

Pasal 4

BAB Kedua

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB Ketiga

Pasal 8

BAB Keempat

Pasal 9

Pasal 10

BAB Kelima

Pasal 11

BAB Keenam

Pasal 12

BAB III

Pasal 13

Pasal 14

BAB Kesatu

Pasal 13

BAB Kedua

Pasal 14

BAB IV

Pasal 15

Pasal 16

BAB Kesatu

Pasal 15

BAB Kedua

Pasal 16

BAB V

Pasal 17

Pasal 18

BAB VI

Pasal 19

BAB VII

Pasal 20

Pasal 21