PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 31 Tahun 2022 tentang PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 93 TAHUN 2015 TENTANG RUMAH SAKIT PENDIDIKAN

PERMEN Nomor 31 Tahun 2022

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB II

JENIS RUMAH SAKIT PENDIDIKAN

Pasal 2

Jenis Rumah Sakit Pendidikan terdiri atas: a. Rumah Sakit Pendidikan utama; b. Rumah Sakit Pendidikan afiliasi; dan c. Rumah Sakit Pendidikan satelit.

Pasal 3

(1) Rumah Sakit Pendidikan utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a berupa: a. rumah sakit umum yang digunakan fakultas kedokteran dan/atau fakultas kedokteran gigi untuk memenuhi seluruh atau sebagian besar kurikulum guna mencapai kompetensi di bidang kedokteran atau kedokteran gigi; atau b. rumah sakit khusus gigi dan mulut yang digunakan fakultas kedokteran gigi untuk memenuhi seluruh atau sebagian besar kurikulum dalam rangka mencapai kompetensi di bidang kedokteran gigi. (2) Rumah Sakit Pendidikan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit menyelenggarakan 12 (dua belas) pelayanan medik spesialis untuk rumah sakit umum atau 8 (delapan) pelayanan medik spesialis yang sesuai kekhususan untuk rumah sakit khusus gigi dan mulut. (3) Selain menyelenggarakan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Rumah Sakit Pendidikan utama harus memenuhi: a. paling sedikit 200 (dua ratus) tempat tidur rawat inap untuk rumah sakit umum; dan b. paling sedikit 12 (dua belas) tempat tidur rawat inap dan 50 (lima puluh) dental unit untuk rumah sakit khusus gigi dan mulut.

Pasal 4

(1) Rumah Sakit Pendidikan utama juga dapat ditetapkan sebagai Rumah Sakit Pendidikan afiliasi atau Rumah Sakit Pendidikan satelit bagi fakultas kedokteran atau fakultas kedokteran gigi lainnya. (2) Rumah Sakit Pendidikan utama yang ditetapkan sebagai Rumah Sakit Pendidikan afiliasi atau Rumah Sakit Pendidikan satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam penetapannya harus memperhatikan akumulasi rasio tenaga pengajar dengan peserta didik, dan jumlah dan variasi kasus.

Pasal 5

(1) Rumah Sakit Pendidikan afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b merupakan rumah sakit khusus yang digunakan oleh Institusi Pendidikan untuk memenuhi kurikulum dalam rangka mencapai kompetensi spesialis. (2) Selain rumah sakit khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rumah Sakit Pendidikan afiliasi juga dapat berupa rumah sakit umum dengan unggulan pelayanan kedokteran dan kesehatan tertentu. (3) Rumah Sakit Pendidikan afiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memenuhi seluruh kurikulum bagi dokter spesialis/dokter gigi spesialis dan/atau pendidikan spesialis tenaga kesehatan lain. (4) Rumah Sakit Pendidikan afiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi Rumah Sakit Pendidikan satelit bagi Institusi Pendidikan apabila digunakan bagi pendidikan dokter/dokter gigi dan tenaga kesehatan lain. (5) Rumah Sakit Pendidikan afiliasi yang ditetapkan sebagai Rumah Sakit Pendidikan satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dalam penetapannya harus memperhatikan akumulasi rasio tenaga pengajar dengan peserta didik, dan jumlah dan variasi kasus.

Pasal 6

(1) Rumah Sakit Pendidikan satelit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c merupakan rumah sakit umum yang digunakan Institusi Pendidikan guna mencapai kompetensi tenaga kesehatan di bidang kedokteran, kedokteran gigi, dan/atau kesehatan lain. (2) Rumah Sakit Pendidikan satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit menyelenggarakan 4 (empat) pelayanan medik spesialis.

Pasal 7

Rumah sakit dapat menyelenggarakan pendidikan profesi tenaga kesehatan lainnya sebelum maupun setelah ditetapkan sebagai Rumah Sakit Pendidikan.

BAB III

FUNGSI RUMAH SAKIT PENDIDIKAN

Pasal 8

(1) Rumah Sakit Pendidikan memiliki fungsi pelayanan, pendidikan, dan penelitian bidang kedokteran, kedokteran gigi, dan kesehatan lain. (2) Fungsi Rumah Sakit Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari implementasi sistem kesehatan akademis yang terintegrasi untuk peningkatan mutu pelayanan kesehatan melalui pendidikan dan riset di bidang kesehatan. (3) Informasi terkait fungsi pelayanan, pendidikan, dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan oleh Rumah Sakit Pendidikan secara terbuka kepada pengunjung.

Pasal 9

(1) Dalam menjalankan fungsi pelayanan bidang kedokteran, kedokteran gigi, dan kesehatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Rumah Sakit Pendidikan bertugas menyelenggarakan pelayanan kesehatan terintegrasi dengan mengutamakan tata kelola klinis yang baik, perkembangan ilmu dan teknologi kedokteran, kedokteran gigi, dan kesehatan lain berbasis bukti dengan memperhatikan aspek etika profesi dan hukum kesehatan. (2) Pelayanan kesehatan terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan yang: a. dilakukan secara kolaborasi interprofesional sesuai kebutuhan pasien/klien dengan melibatkan Mahasiswa; b. menyelenggarakan pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan sekunder, dan pelayanan kesehatan tersier pada Rumah Sakit Pendidikan utama; dan c. mengintegrasikan fungsi pelayanan dengan fungsi pendidikan dan fungsi penelitian. (3) Kolaborasi interprofesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kegiatan pendidikan baik pendidikan dokter, dokter gigi, dan tenaga kesehatan lain yang dilakukan bersama-sama dalam upaya mencapai kompetensi. (4) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilaksanakan melalui kerja sama antara Rumah Sakit Pendidikan utama dengan jejaring Rumah Sakit Pendidikan. (5) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan mewajibkan Dosen dari Rumah Sakit Pendidikan utama melakukan supervisi terhadap proses pendidikan kedokteran dan kedokteran gigi di jejaring Rumah Sakit Pendidikan.

Pasal 10

Pasal 11

(1) Dalam rangka penyediaan Dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), Rumah Sakit Pendidikan dan Institusi Pendidikan melakukan perencanaan dan seleksi bersama dalam rekrutmen staf rumah sakit atau staf Institusi Pendidikan yang akan diangkat sebagai Dosen dan melakukan pelayanan di rumah sakit. (2) Tata cara perencanaan dan seleksi bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan bersama antara direktur/kepala rumah sakit dan pimpinan Institusi Pendidikan. (3) Direktur/kepala rumah sakit MENETAPKAN staf rumah sakit atau Institusi Pendidikan yang telah lulus seleksi bersama sebagai Dosen di rumah sakit dengan mencantumkan bidang keilmuannya. (4) Penetapan Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

(1) Untuk mendapatkan nomor induk Dosen khusus atau nomor urut pendidik bagi Dosen yang berasal dari staf rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, direktur/kepala rumah sakit mengusulkan registrasi nomor induk Dosen khusus atau nomor urut pendidik kepada Institusi Pendidikan. (2) Ketentuan mengenai nomor induk Dosen khusus atau nomor urut pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Pasal 14

(1) Dalam melaksanakan program penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), Rumah Sakit Pendidikan menyusun rencana induk penelitian. (2) Rumah Sakit Pendidikan dalam menyusun rencana induk penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan Institusi Pendidikan. (3) Rencana induk penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. peta jalan penelitian; b. jenis penelitian unggulan atau penelitian terapan; c. perencanaan anggaran; d. perencanaan dukungan sarana dan prasarana; dan e. bentuk kerja sama dengan pihak lain. (4) Penelitian unggulan atau penelitian terapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diutamakan berupa penelitian klinis di bidang manajemen klinis, ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran, kedokteran gigi, dan kesehatan lainnya yang mendukung peningkatan kualitas pelayanan di rumah sakit. (5) Dalam melaksanakan fungsi penelitian, Rumah Sakit Pendidikan dapat melakukan kerja sama dengan pelaku industri bidang kesehatan dan pihak lain yang terkait.

Pasal 15

(1) Hasil penelitian bidang kedokteran, kedokteran gigi, dan kesehatan lain wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan dan/atau dipublikasikan dalam jurnal ilmiah nasional dan/atau internasional yang terakreditasi, kecuali hasil penelitian yang bersifat rahasia, berpotensi mengganggu, dan/atau membahayakan kepentingan umum. (2) Hasil penelitian bidang kedokteran, kedokteran gigi, dan kesehatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada direktur/kepala rumah sakit untuk dicatat. (3) Hasil penelitian bidang kedokteran, kedokteran gigi, dan kesehatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan milik Rumah Sakit Pendidikan kecuali terkait hak kekayaan intelektual yang dibagi berdasarkan kontribusi masing-masing pihak atau perjanjian kerja sama.

BAB V

JEJARING RUMAH SAKIT PENDIDIKAN

Pasal 17

(1) Rumah Sakit Pendidikan utama harus melaksanakan pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan sekunder, dan pelayanan kesehatan tersier. (2) Pelayanan kesehatan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Dalam rangka melaksanakan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan fungsi pendidikan kedokteran dan tenaga kesehatan lain, Rumah Sakit Pendidikan utama dan Institusi Pendidikan dapat membentuk jejaring Rumah Sakit Pendidikan. (4) Jejaring Rumah Sakit Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas Rumah Sakit Pendidikan afiliasi, Rumah Sakit Pendidikan satelit, dan/atau fasilitas pelayanan kesehatan lain. (5) Fasilitas pelayanan kesehatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang telah ditetapkan sebagai wahana pendidikan.

Pasal 18

(1) Untuk membentuk jejaring Rumah Sakit Pendidikan harus memenuhi kriteria dan persyaratan. (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. rasio jumlah Dosen/pembimbing dengan jumlah Mahasiswa tidak memenuhi; dan b. jumlah dan variasi kasus tidak tercukupi. (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. mempunyai surat pernyataan dari pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan yang berisi kesediaan menjadi jejaring Rumah Sakit Pendidikan dan kesediaan menggunakan standar dan kurikulum yang sama yang ditetapkan oleh Institusi Pendidikan bersama dengan Rumah Sakit Pendidikan utama; dan b. mempunyai surat pernyataan kesanggupan untuk dilakukan penilaian oleh Rumah Sakit Pendidikan utama dan Institusi Pendidikan. (4) Rumah Sakit Pendidikan utama bersama Institusi Pendidikan melakukan penilaian terhadap kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan untuk menjadi jejaring Rumah Sakit Pendidikan. (5) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit menilai pemenuhan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (6) Dalam hal kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat terpenuhi sesuai hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Rumah Sakit Pendidikan utama dapat membentuk jejaring Rumah Sakit Pendidikan yang dituangkan dalam perjanjian kerja sama 3 (tiga) pihak antara Rumah Sakit Pendidikan utama dan Institusi Pendidikan dengan jejaring Rumah Sakit Pendidikan.

Pasal 19

(1) Rumah Sakit Pendidikan utama hanya dapat berjejaring dengan fasilitas pelayanan kesehatan yang berlokasi dalam 1 (satu) provinsi. (2) Dalam hal di 1 (satu) provinsi tidak terdapat fasilitas pelayanan kesehatan untuk menjadi jejaring Rumah Sakit Pendidikan, Rumah Sakit Pendidikan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berjejaring dengan fasilitas pelayanan kesehatan di luar provinsi yang terdekat dengan memperhatikan kondisi geografis dan kemudahan koordinasi.

Pasal 20

(1) Seluruh proses pembelajaran klinik di Rumah Sakit Pendidikan utama dan jejaring Rumah Sakit Pendidikan mengacu pada pedoman pendidikan klinik di Rumah Sakit Pendidikan utama. (2) Proses pembelajaran klinik di Rumah Sakit Pendidikan utama dan jejaring Rumah Sakit Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, dan pelaporan.

Pasal 21

Proses pembelajaran klinik di Rumah Sakit Pendidikan utama dan jejaring Rumah Sakit Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dikoordinasikan oleh komite koordinasi pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 22

(1) Dalam rangka koordinasi proses pembelajaran klinik di jejaring Rumah Sakit Pendidikan, dapat dibentuk tim koordinasi Pendidikan. (2) Tim koordinasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh direktur/kepala rumah sakit atau pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan lain bersama dengan Institusi Pendidikan dan bertanggung jawab kepada direktur/kepala rumah sakit atau pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan lain dan Institusi Pendidikan. (3) Tim koordinasi pendidikan mempunyai tugas membantu pelaksanaan tugas komite koordinasi pendidikan pada jejaring Rumah Sakit Pendidikan.

Pasal 23

(1) Tim koordinasi pendidikan terdiri atas unsur jejaring Rumah Sakit Pendidikan dan unsur Institusi Pendidikan. (2) Susunan organisasi, keanggotaan, dan jumlah anggota tim koordinasi pendidikan ditetapkan oleh direktur/kepala Rumah Sakit Pendidikan atau pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan.

BAB VIII

KEWAJIBAN RUMAH SAKIT PENDIDIKAN

Pasal 30

Rumah Sakit Pendidikan memiliki kewajiban: a. meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien/klien; b. meningkatkan kompetensi sumber daya manusia secara terus menerus sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran, kedokteran gigi, dan kesehatan lain; c. menyelenggarakan jejaring pelayanan rujukan dan membina fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama; d. menjalankan tata kelola organisasi dan tata kelola klinis yang efektif, efisien, dan akuntabel; e. meningkatkan fasilitas peralatan pendidikan bidang kedokteran, kedokteran gigi, dan kesehatan lain sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat berdasarkan fungsi dan klasifikasinya; f. meningkatkan penelitian klinis dan penelitian lain di bidang kesehatan; dan g. memberikan insentif bagi peserta program dokter layanan primer dan spesialis-subspesialis.

Pasal 31

(1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf g diberikan oleh Rumah Sakit Pendidikan. (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari pendapatan Rumah Sakit Pendidikan atas jasa pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh peserta program dokter layanan primer dan spesialis- subspesialis, sesuai dengan kemampuan Rumah Sakit Pendidikan. (3) Dalam hal rumah sakit Pendidikan merupakan satuan kerja badan layanan umum, insentif diberikan dengan kriteria: a. kegiatan yang sumber dananya berasal dari penerimaan negara bukan pajak badan layanan umum; b. merupakan komponen biaya dari tarif layanan; dan c. mempertimbangkan standar harga pasar. (4) Dalam hal Rumah Sakit Pendidikan merupakan rumah sakit milik pemerintah daerah, insentif diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Dalam hal Rumah Sakit Pendidikan merupakan rumah sakit perguruan tinggi negeri badan hukum dan rumah sakit milik swasta, insentif diberikan sepanjang pendanaannya berasal dari non anggaran pendapatan dan belanja negara.

Pasal 32

Ketentuan mengenai komponen, kriteria, dan tata cara pemberian insentif bagi peserta program dokter layanan primer dan spesialis-subspesialis ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

BAB X

TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 35

(1) Rumah Sakit Pendidikan dikenai sanksi administratif apabila melanggar ketentuan: a. menyelenggarakan fungsi pelayanan, pendidikan, dan penelitian sebagai Rumah Sakit Pendidikan sebelum ditetapkan oleh Menteri sebagai Rumah Sakit Pendidikan; b. Rumah Sakit Pendidikan utama tidak memiliki perjanjian kerja sama secara tertulis dengan Institusi Pendidikan; c. Rumah Sakit Pendidikan afiliasi dan Rumah Sakit Pendidikan satelit tidak memiliki perjanjian kerja sama secara tertulis dengan Rumah Sakit Pendidikan utama dan Institusi Pendidikan; dan d. tidak memberikan insentif bagi peserta program dokter layanan primer dan spesialis-subspesialis. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. teguran tertulis; b. denda administratif; c. pencabutan atau pembatalan status Rumah Sakit Pendidikan; dan/atau d. penghentian fungsi sebagai Rumah Sakit Pendidikan.

Pasal 36

(1) Sanksi administratif dilakukan berdasarkan laporan dugaan pelanggaran yang berasal dari: a. pengaduan; b. pemberitaan media elektronik/media cetak; dan/atau c. hasil pengawasan. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kementerian Kesehatan.

Pasal 37

(1) Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok, dan/atau institusi/lembaga/instansi/organisasi. (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan: a. dilakukan secara tertulis; dan b. memiliki uraian peristiwa yang dapat ditelusuri faktanya. (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. nama dan alamat lengkap pihak yang diadukan; b. jenis dugaan pelanggaran yang dilakukan Rumah Sakit Pendidikan; c. waktu pelanggaran dilakukan; d. kronologis peristiwa yang diadukan; dan e. keterangan yang memuat fakta, data, atau petunjuk terjadinya pelanggaran. (4) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kementerian Kesehatan.

Pasal 38

Pemberitaan media elektronik/media cetak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b merupakan pemberitaan yang dapat ditelusuri kebenarannya.

Pasal 39

(1) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf c dilakukan oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah. (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kementerian Kesehatan.

(1) Dalam menyelenggarakan fungsi pendidikan bidang kedokteran, kedokteran gigi, dan kesehatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Rumah Sakit Pendidikan bertugas: a. menyediakan Dosen yang melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap Mahasiswa dalam memberikan pelayanan klinis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. berperan serta dalam menghasilkan dokter, dokter gigi, dokter layanan primer, dokter spesialis- subspesialis, dan/atau dokter gigi spesialis- subspesialis, dan tenaga kesehatan lain; c. membina rumah sakit dan tempat pendidikan lain dalam jejaring Rumah Sakit Pendidikan; dan d. menyediakan pasien/klien dengan variasi kasus dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan pendidikan. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rumah Sakit Pendidikan mempertimbangkan keselamatan pasien dan mutu pelayanan rumah sakit. (3) Menyediakan Dosen yang melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Rumah Sakit Pendidikan dengan cara mengusulkan Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) dan/atau tenaga kesehatan lain kepada Institusi Pendidikan untuk diangkat menjadi Dosen. (4) Pengangkatan Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Berperan serta dalam menghasilkan dokter, dokter gigi, dokter layanan primer, dokter spesialis-subspesialis, dan/atau dokter gigi spesialis-subspesialis, dan tenaga kesehatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan menjadi tempat pemenuhan kompetensi bagi pendidikan kedokteran dan/atau kedokteran gigi, pendidikan berkelanjutan, dan pendidikan tenaga kesehatan lainnya. (6) Membina rumah sakit dan tempat pendidikan lain dalam jejaring Rumah Sakit Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa pembinaan proses pendidikan di jejaring Rumah Sakit Pendidikan dalam bentuk supervisi oleh Institusi Pendidikan. (7) Menyediakan pasien/klien dengan variasi kasus dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dipenuhi oleh Rumah Sakit Pendidikan utama. (8) Selain fungsi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rumah Sakit Pendidikan juga melaksanakan pendidikan multiprofesi, interprofesi, dan/atau transprofesi.

(1) Dalam menjalankan fungsi penelitian bidang kedokteran, kedokteran gigi, dan kesehatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Rumah Sakit Pendidikan bertugas: a. melaksanakan penelitian translasional dan/atau penelitian di bidang ilmu dan teknologi kedokteran, kedokteran gigi, dan kesehatan lainnya; b. menilai, menapis, dan/atau mengadopsi teknologi kedokteran dan/atau kedokteran gigi, serta teknologi kesehatan lainnya; c. mengembangkan pusat unggulan bidang kedokteran spesialistik-subspesialistik dan/atau kedokteran gigi spesialistik-subspesialistik, serta spesialisasi bidang kesehatan lainnya; d. mengembangkan penelitian dengan tujuan untuk kemajuan pendidikan kedokteran, kedokteran gigi, dan kesehatan lainnya; dan e. mengembangkan kerja sama dengan pelaku industri bidang kesehatan dan pihak lain yang terkait. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rumah Sakit Pendidikan mempertimbangkan keselamatan pasien, mutu pelayanan rumah sakit, dan cara uji klinik yang baik. (3) Penelitian bidang kedokteran, kedokteran gigi, dan kesehatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dosen, Mahasiswa, dan peneliti lain dengan memperhatikan etika penelitian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Peneliti lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi staf rumah sakit dan/atau peneliti dari luar Rumah Sakit Pendidikan yang melakukan penelitian kesehatan di Rumah Sakit Pendidikan. (5) Penelitian kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan izin dari direktur/kepala rumah sakit. (6) Izin penelitian dari direktur/kepala rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan setelah mendapatkan persetujuan dari komite etik penelitian rumah sakit bagi penelitian yang memerlukan kaji etik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (7) Dalam hal Rumah Sakit Pendidikan belum memiliki komite etik penelitian rumah sakit, persetujuan kaji etik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diberikan oleh komite etik penelitian pada Institusi Pendidikan atau rumah sakit dalam jejaring pendidikannya.

(1) Standar Rumah Sakit Pendidikan terdiri atas: a. standar visi, misi, dan komitmen rumah sakit di bidang pendidikan; b. standar manajemen dan administrasi pendidikan; c. standar sumber daya manusia; d. standar sarana penunjang pendidikan; dan e. standar perancangan dan pelaksanaan program pendidikan klinik yang berkualitas. (2) Standar visi, misi, dan komitmen rumah sakit di bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan komitmen rumah sakit untuk menjalankan visi dan misi, dan harus menggambarkan keterlibatan rumah sakit dan Institusi Pendidikan dalam proses pembelajaran dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan yang ditunjukkan secara jelas. (3) Standar manajemen dan administrasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan bagian proses penyelenggaraan pendidikan dalam mengatur dan mengelola sumber daya yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring dan evaluasi. (4) Standar sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan standar yang menggambarkan terkait rekrutmen Dosen yang terlibat dalam penyelenggaraan proses pendidikan baik di Rumah Sakit Pendidikan utama dan jejaringnya. (5) Standar sarana penunjang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan standar yang menggambarkan Rumah Sakit Pendidikan harus menyediakan sarana, prasarana, dan peralatan yang memadai untuk pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan modul pendidikan. (6) Standar perancangan dan pelaksanaan program pendidikan klinik yang berkualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan pedoman pendidikan klinik yang difokuskan pada interaksi dengan berfokus pada pasien (patient-centered) berdasarkan standar pelayanan berbasis bukti, penjaminan mutu, dan mengutamakan keselamatan pasien. (7) Interaksi dengan berfokus pada pasien (patient-centered) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan secara komprehensif terintegrasi (interprofessional practice collaboration). (8) Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa instrumen penilaian untuk MENETAPKAN Rumah Sakit Pendidikan. (9) Selain untuk MENETAPKAN Rumah Sakit Pendidikan, standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dipergunakan sebagai dasar penilaian kepatuhan rumah sakit terhadap fungsi pelayanan, pendidikan, dan penelitian bidang kedokteran, kedokteran gigi, dan kesehatan lain setelah ditetapkan sebagai Rumah Sakit Pendidikan. (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai instrumen penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.