PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 31 Tahun 2019 tentang SISTEM INFORMASI PUSKESMAS

PERMEN Nomor 31 Tahun 2019

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Buka PDF Asli

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB II

PENYELENGGARAAN

Pasal 3

Koreksi

(1) Setiap Puskesmas wajib menyelenggarakan Sistem Informasi Puskesmas. (2) Sistem Informasi Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari sistem informasi kesehatan kabupaten/kota. (3) Sistem Informasi Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan secara elektronik dan/atau secara nonelektronik. (4) Sistem Informasi Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup: a. pencatatan dan pelaporan kegiatan Puskesmas dan jaringannya; b. pencatatan dan pelaporan keuangan Puskesmas dan jaringannya; c. survei lapangan; d. laporan lintas sektor terkait; dan e. laporan jejaring Puskesmas di wilayah kerjanya. (5) Dalam penyelenggaraan Sistem Informasi Puskesmas wajib dilakukan pembersihan, validasi, dan pengelompokan data sesuai kebutuhan.

Pasal 16

(1) Setiap Puskesmas wajib melakukan pencatatan dan pelaporan keuangan. (2) Pencatatan dan pelaporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai standar akuntansi keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

(1) Survei lapangan dilakukan untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan melalui pemantauan ke lapangan. (2) Survei lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan. (3) Hasil survei lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan oleh kepala Puskesmas kepada kepala dinas kesehatan kabupaten/kota.

Pasal 18

(1) Untuk pemenuhan kebutuhan data dalam manajemen Puskesmas dan pembangunan kesehatan di wilayah kerja Puskesmas, dilakukan pengumpulan data yang bersumber dari laporan lintas sektor terkait. (2) Data dari laporan lintas sektor terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa data demografi, data terkait program Puskesmas, dan data lainnya sesuai kebutuhan. (3) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diintegrasikan dalam pelaporan Puskesmas dengan mencantumkan sumber data.

Pasal 19

(1) Untuk pemenuhan kebutuhan data dalam manajemen Puskesmas dan pembangunan kesehatan di wilayah kerja Puskesmas, dilakukan pengumpulan data pelayanan kesehatan yang bersumber dari laporan jejaring Puskesmas di wilayah kerjanya. (2) Jejaring Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas klinik, rumah sakit, apotek, laboratorium, dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya serta upaya kesehatan bersumber daya masyarakat di wilayah kerja Puskesmas. (3) Data pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas: a. data kelahiran; b. data kematian; c. data kesakitan dan masalah kesehatan lainnya; dan d. data kunjungan pelayanan. (4) Data kesakitan dan masalah kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ditetapkan oleh kepala dinas kesehatan daerah kabupaten/kota. (5) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikelola dalam pelaporan yang terintegrasi dengan pelaporan Puskesmas dengan mencantumkan sumber data. (6) Ketentuan mengenai laporan jejaring Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 20

(1) Untuk mendukung penyelenggaraan Sistem Informasi Puskesmas dilakukan klasifikasi dan kodifikasi data Puskesmas. (2) Klasifikasi dan kodifikasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap: a. diagnosis penyakit dan tindakannya; b. wilayah administrasi; c. identitas Puskesmas; d. jejaring Puskesmas; e. sumber daya manusia; f. obat dan alat kesehatan; dan g. sarana dan prasarana Puskesmas. (3) Ketentuan klasifikasi dan kodifikasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

(1) Data dan informasi dari penyelenggaraan Sistem Informasi Puskesmas harus dimanfaatkan Puskesmas untuk: a. mendukung manajemen Puskesmas, yang meliputi perencanaan, penggerakan pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan penilaian kinerja Puskesmas; b. pemantauan untuk deteksi wabah; c. pemantauan masalah kesehatan; d. penyusunan profil Puskesmas; dan e. pelaporan data program kesehatan yang diselenggarakan melalui komunikasi data. (2) Data dan informasi dari penyelenggaraan Sistem Informasi Puskesmas harus dimanfaatkan dinas kesehatan daerah kabupaten/kota untuk: a. melakukan bimbingan teknis secara terintegrasi antar program-program kesehatan yang dilaksanakan di Puskesmas; b. menyusun perencanaan, pengawasan dan pengendalian pembangunan kesehatan di tingkat pemerintah daerah kabupaten/kota; dan c. menyampaikan laporan secara berjenjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Ketentuan mengenai mengenai pemanfaatan data dan informasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

(1) Data dan informasi dalam penyeleggaraan Sistem Informasi Puskesmas disimpan pada tempat yang aman. (2) Penyimpanan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara elektronik dan/atau secara nonelektronik. (3) Penyimpanan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sampai jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan- undangan.

Pasal 23

(1) Rekam medis dan dokumen hasil kunjungan keluarga disimpan dalam satu berkas keluarga. (2) Berkas keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan nomor kepala keluarga menurut desa/kelurahan.

Pasal 24

(1) Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota wajib menyimpan laporan Puskesmas dalam pangkalan data. (2) Pangkalan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat diakses oleh pengelola program di Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota setempat. (3) Penyimpanan laporan Puskesmas dalam pangkalan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 25

(1) Data dan Informasi dalam penyelenggaraan Sistem Informasi Puskesmas dapat bersifat terbuka dan tertutup. (2) Data dan Informasi yang bersifat tertutup dapat diakses oleh masyarakat dengan izin dari Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota. (3) Pemberian I zin akses data oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada pertimbangan aspek kerahasiaan informasi dan kepentingan bagi pengguna data sesuai dengan ketentuan perundang- undangan.

Pasal 26

(1) Penggunaan informasi oleh masyarakat yang bersumber dari Sistem Informasi Puskesmas harus mencantumkan nama Puskesmas sebagai sumber data. (2) Penggunaan informasi oleh masyarakat yang bersumber dari Sistem Informasi Puskesmas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang kerahasiaan informasi dan hak atas kekayaan intelektual.

Pasal 27

Setiap pengelola dan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan Sistem Informasi Puskesmas harus menjamin keamanan dan kerahasiaan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB Kedua

Pencatatan dan Pelaporan Kegiatan Puskesmas dan Jaringannya

Pasal 4

Koreksi

(1) Setiap pelaksana kegiatan Puskesmas dan jaringannya wajib melakukan pencatatan kegiatan yang dilaksanakan. (2) Lingkup pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pencatatan: a. data dasar; dan b. data program. (3) Data dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi: a. identitas Puskesmas; b. wilayah kerja Puskesmas; c. sumber daya Puskesmas; dan d. sasaran program. (4) Data program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi data: a. upaya kesehatan masyarakat esensial; b. upaya kesehatan masyarakat pengembangan; c. upaya kesehatan perseorangan; dan d. program lainnya. (5) Data program lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf d meliputi data manajemen Puskesmas, pelayanan kefarmasian, pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat, pelayanan laboratorium, dan kunjungan keluarga. (6) Data upaya kesehatan perseorangan dicatat dalam bentuk rekam medis yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1) Pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) menggunakan instrumen: a. kartu; b. formulir; dan/atau c. register. (2) Kartu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa: a. kartu status; dan b. kartu Puskesmas (3) Kartu status sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan instrumen yang digunakan secara berulang dalam pencatatan kegiatan terhadap sasaran kegiatan yang sama. (4) Kartu status sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit memuat: a. identitas Puskesmas; b. identitas sasaran; c. kegiatan dan hasil kegiatan terhadap sasaran; dan d. identitas pelaksana kegiatan; (5) Kartu Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan identitas pengunjung Puskesmas yang diberikan kepada setiap pengunjung Puskesmas dan ditunjukkan kepada petugas Puskesmas setiap kali berkunjung. (6) Kartu Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit memuat: a. nama lengkap sesuai dengan kartu tanda penduduk; b. Nomor Induk Kependudukan (NIK); dan c. Nomor Kartu Keluarga (NKK). (7) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan instrumen pencatatan yang digunakan satu kali dalam kegiatan terhadap sasaran kegiatan. (8) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (7) paling sedikit memuat: a. identitas Puskesmas; b. identitas sasaran; c. kegiatan dan hasil kegiatan terhadap sasaran; dan d. identitas pelaksana kegiatan. (9) Register sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan instrumen pencatatan yang berisi rekapitulasi daftar identitas dan hasil kegiatan terhadap sejumlah sasaran, baik yang bersumber dari kartu maupun formulir. (10) Register sebagaimana dimaksud pada ayat (9) paling sedikit memuat: a. identitas Puskesmas; b. identitas sasaran; c. kegiatan dan hasil kegiatan terhadap sasaran; dan d. identitas pelaksana kegiatan.

Pasal 6

Dalam hal daerah memiliki kebutuhan program yang bersifat khusus dan/atau menjadi prioritas daerah, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi atau Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dapat melakukan penambahan muatan data dalam instrumen pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), ayat (6), ayat (8), dan ayat (10).

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai instrumen pencatatan pada sistem informasi puskesmas ditetapkan oleh Menteri.

BAB 1

Pencatatan

Pasal 4

Koreksi

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai instrumen pencatatan pada sistem informasi puskesmas ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 8

(1) Setiap Kepala Puskesmas harus menyampaikan laporan kegiatan Puskesmas secara berkala kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan pencatatan kegiatan dan hasil kegiatan di Puskesmas dan jaringan Puskesmas.

Pasal 9

(1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdiri atas laporan data dasar dan laporan data program. (2) Laporan data dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara rutin setiap tahun. (3) Laporan data program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara rutin dan tidak rutin.

Pasal 10

Laporan data dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) meliputi: a. identitas Puskesmas; b. wilayah kerja Puskesmas; c. sumber daya Puskesmas; dan d. sasaran program.

Pasal 11

(1) Laporan data program secara rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) disampaikan dalam bentuk: a. laporan mingguan; b. laporan bulanan; dan c. laporan tahunan. (2) Laporan mingguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup laporan penyakit potensi wabah. (3) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup laporan data program dalam 1 (satu) bulan. (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mencakup laporan data dasar dan data program dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 12

Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) disampaikan sesuai dengan jadwal sebagai berikut: a. laporan mingguan paling lambat setiap hari Selasa pada minggu berikutnya; b. laporan bulanan paling lambat setiap tanggal 5 pada bulan berikutnya; dan c. laporan tahunan paling lambat setiap tanggal 5 pada bulan Januari tahun berikutnya.

Pasal 13

(1) Laporan data program secara tidak rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) terdiri atas: a. laporan kejadian luar biasa; dan b. laporan khusus. (2) Laporan kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Laporan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas: a. laporan surveilans sentinel; dan b. laporan untuk kebutuhan tertentu. (4) Laporan surveilans sentinel sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Laporan untuk kebutuhan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaksanakan sesuai dengan permintaan kebutuhan melalui Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 14

(1) Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota wajib membuat dan menginformasikan umpan balik terhadap laporan kegiatan Puskesmas dan jaringannya. (2) Umpan balik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat tanggal 20 (dua puluh) pada bulan diterimanya laporan. (3) Umpan balik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa surat pemberitahuan yang memuat keterangan paling sedikit mengenai: a. jenis laporan; b. kelengkapan isi laporan; c. ketepatan waktu penyampaian laporan; d. hasil validasi isi laporan; dan e. rekomendasi. (4) Dalam hal berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dibutuhkan perbaikan laporan, Puskesmas harus menyampaikan laporan perbaikan paling lambat tanggal 5 (lima) pada bulan berikutnya setelah laporan disampaikan.

Pasal 15

(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai instrumen dan tata cara pengisian laporan kegiatan puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 14 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2) Dalam hal terdapat perubahan terhadap format laporan dan tata cara pengisian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), format laporan dan tata cara pengisian ditetapkan oleh Menteri.

BAB 2

Pelaporan

Pasal 8

Koreksi

Pasal 9

Koreksi

Pasal 10

Laporan data dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) meliputi: a. identitas Puskesmas; b. wilayah kerja Puskesmas; c. sumber daya Puskesmas; dan d. sasaran program.

Peraturan Menteri Nomor 31 Tahun 2019 tentang SISTEM INFORMASI PUSKESMAS

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

BAB Kesatu

Pasal 3

BAB Kedua

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB 1

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB 2

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB Ketiga

Pasal 16

BAB Keempat

Pasal 17

BAB Kelima

Pasal 18

BAB Keenam

Pasal 19

BAB Ketujuh

Pasal 20

BAB Kedelapan

Pasal 21

BAB Kesembilan

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

BAB Kesepuluh

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

BAB III

Pasal 28

Pasal 29

BAB IV

Pasal 30

BAB V

Pasal 31

BAB VI

Pasal 32

BAB VII

Pasal 33