PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 31 Tahun 2018 tentang Aplikasi Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan

PERMEN Nomor 31 Tahun 2018

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Sarana adalah bangunan yang sebagian atau seluruhnya berada di atas tanah/perairan, ataupun di bawah tanah/perairan dan digunakan untuk penyelenggaraan atau penunjang pelayanan. 2. Prasarana adalah alat, jaringan, dan sistem yang membuat suatu Sarana dapat berfungsi. 3. Alat Kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh. 4. Aplikasi Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan yang selanjutnya disingkat ASPAK adalah suatu aplikasi berbasis web yang menghimpun data dan menyajikan informasi mengenai Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan. 5. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat. 6. Sistem Informasi Adalah seperangkat tatanan yang meliputi data, informasi, indikator, prosedur, perangkat, teknologi, dan sumber daya manusia yang saling berkaitan dan dikelola secara terpadu untuk mengarahkan tindakan atau keputusan yang berguna dalam mendukung pelayanan kesehatan. 7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. 8. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang bertanggung jawab dalam bidang Pelayanan Kesehatan. 9. Pemerintah Pusat adalah PRESIDEN Republik INDONESIA yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik INDONESIA yang dibantu oleh Wakil PRESIDEN dan menteri sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 10. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 11. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

BAB II

PENYELENGGARAAN

Pasal 3

Koreksi

Penyelenggaraan ASPAK dilaksanakan berdasarkan prinsip: a. akuntabilitas; dan b. kontinuitas.

Pasal 4

Koreksi

(1) ASPAK berisi informasi meliputi: a. data identitas Fasilitas Pelayanan Kesehatan; b. data Sarana; c. data Prasarana; d. data Alat Kesehatan; dan e. data lain yang terkait dengan pelayanan kesehatan. (2) ASPAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan dengan menggunakan dan mengoptimalkan data yang ada pada aplikasi lain dengan cara melakukan interoperabilitas. (3) Dalam hal aplikasi lain membutuhkan data Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan, interoperabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan dengan menggunakan informasi yang ada pada ASPAK.

Pasal 5

(1) ASPAK harus diselenggarakan oleh a. Fasilitas Pelayanan Kesehatan; b. dinas kesehatan daerah kabupaten/kota; dan c. dinas kesehatan daerah provinsi. (2) Penyelenggaraan ASPAK oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui kegiatan: a. penyiapan hardware dan jaringan internet; b. penyiapan petugas pengelola ASPAK; c. pelaksanaan input/update data Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan yang ada; dan d. pengelolaan data. (3) Penyelenggaraan ASPAK oleh dinas kesehatan daerah kabupaten/kota dan dinas kesehatan daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan melalui: a. penyiapan hardware dan jaringan internet; b. pelaksanaan validasi data dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan; c. pengelolaan data dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan; dan d. penyajian informasi. (4) Pelaksanaan validasi data dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b bertujuan untuk menjamin kebenaran data Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan yang telah diisi oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan. (5) Selain Fasilitas Pelayanan Kesehatan, dinas kesehatan daerah kabupaten/kota, dan dinas kesehatan daerah provinsi, ASPAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan dalam rangka pengembangan sistem informasi kesehatan.

Pasal 6

(1) Fasilitas Pelayanan Kesehatan, dinas kesehatan daerah kabupaten/kota, dan dinas kesehatan daerah provinsi penyelenggara ASPAK harus memiliki akun (2) Akun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. (3) Akun yang dimiliki Fasilitas Pelayanan Kesehatan penyelenggara ASPAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari Dinas Kesehatan daerah Kabupaten/kota setempat, Dinas Kesehatan daerah Provinsi setempat, atau Kementerian Kesehatan sesuai dengan izin Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang dimilikinya. (4) Untuk memperoleh akun sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Fasilitas Pelayanan Kesehatan harus mengajukan permohonan kepada Dinas Kesehatan daerah Kabupaten/kota setempat, Dinas Kesehatan daerah Provinsi setempat, atau Kementerian Kesehatan sesuai dengan izin Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang dimilikinya, dengan menggunakan format usulan akun ASPAK yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Menteri ini. (5) Akun yang dimiliki dinas kesehatan daerah kabupaten/kota, dan dinas kesehatan daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk mengakses Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan, dan data lain terkait pelayanan kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dalam rangka pembinaan dan pengawasan. (6) Selain dinas kesehatan daerah kabupaten/kota, dan dinas kesehatan daerah provinsi, sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pemangku kepentingan lain dan masyarakat dapat mengakses ASPAK sesuai dengan kebutuhan. (7) Untuk mengakses ASPAK sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Pemangku kepentingan lain harus mengajukan surat permohonan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal. (8) Akses ASPAK oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan melalui data terbuka yang ada pada ASPAK.

Pasal 7

(1) Fasilitas Pelayanan Kesehatan penyelenggara ASPAK harus melakukan update data. (2) Update data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun setiap tanggal 30 Juni dan 31 Desember di tahun berjalan. (3) Update data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus divalidasi oleh dinas kesehatan daerah kabupaten/kota, dinas kesehatan daerah provinsi, atau Kementerian Kesehatan sesuai dengan tugas dan kewenangan masing- masing dalam perizinan. (4) Hasil validasi oleh dinas kesehatan daerah kabupaten/kota, dinas kesehatan daerah provinsi, atau Kementerian Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipergunakan dalam menentukan kebijakan.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan ASPAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 7 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Peraturan Menteri Nomor 31 Tahun 2018 tentang Aplikasi Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB III

Pasal 9

Pasal 10

BAB IV

Pasal 11

BAB I

BAB II

BAB III

BAB IV

BAB V

BAB VI