PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2016 tentang PELATIHAN DAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN ABORSI ATAS INDIKASI KEDARURATAN MEDIS DAN KEHAMILAN AKIBAT PERKOSAAN

PERMEN Nomor 3 Tahun 2016

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB II

PELATIHAN

Pasal 3

(1) Penyelenggaraan Pelatihan harus terakreditasi oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Akreditasi penyelenggaraan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi akreditasi: a. kurikulum dan modul; b. penyelenggara; c. tenaga pelatih/fasilitator; d. peserta Pelatihan; dan e. tempat penyelenggaraan.

Pasal 4

Koreksi

(1) Pelatihan diselenggarakan berdasarkan metode Pelatihan berbasis kompetensi. (2) Metode Pelatihan berbasis kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memberikan kompetensi yang disyaratkan bagi pelaksanaan prosedur klinik.

Pasal 5

(1) Kurikulum dan modul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a disusun oleh Pemerintah Pusat bersama organisasi profesi. (2) Kurikulum dan Modul Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi materi: a. klinik; b. konseling; dan c. manajemen. (3) Kurikulum Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terstandarisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Penyelenggara Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah bersama dengan organisasi profesi.

Pasal 7

(1) Pelatih/fasilitator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c merupakan tenaga profesional yang menguasai substansi materi Pelatihan yang diajarkan. (2) Pelatih/fasilitator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh penyelenggara Pelatihan.

Pasal 8

(1) Peserta Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c hanya diikuti oleh dokter yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. (2) Penatapan dokter yang mengikuti Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada organisasi profesi setempat untuk diketahui.

Pasal 9

(1) Peserta yang telah mengikuti Pelatihan secara lengkap berhak mendapatkan sertifikat Pelatihan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat. (2) Sertifikat Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bentuk pengakuan untuk memberikan pelayanan Aborsi yang aman, bermutu dan bertanggungjawab. (3) Sertifikat Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat nama peserta Pelatihan, instansi asal, tempat dan tanggal Pelatihan, sistem satuan kredit pelatihan, materi Pelatihan, dan tandatangan penetapan.

Pasal 10

(1) Sertifikat Pelatihan berlaku selama 5 (lima) tahun. (2) Sertifikat Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperbaharui dengan melakukan Pelatihan kembali. (3) Pelatihan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa Pelatihan awal atau peningkatan kemampuan.

Pasal 11

(1) Untuk menjamin kepatuhan terhadap penerapan kompetensi yang dimiliki oleh peserta Pelatihan di tempat kerjanya, harus dilakukan evaluasi pasca Pelatihan. (2) Evaluasi pasca Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 6 bulan setelah Pelatihan. (3) Evaluasi pasca Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota bersama organisasi profesi sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.

BAB III

PENYELENGGARAAN PELAYANAN

Pasal 12

Koreksi

(1) Pelayanan Aborsi atas indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan harus dilakukan dengan aman, bermutu, dan bertanggung jawab. (2) Pelayanan Aborsi yang aman, bermutu, dan bertanggung jawab meliputi: a. dilakukan oleh dokter sesuai dengan standard profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional; b. atas permintaan atau persetujuan perempuan hamil yang bersangkutan; c. dengan izin suami, kecuali korban perkosaan; d. tidak diskriminatif; dan e. tidak mengutamakan imbalan materi. (3) Dalam hal izin suami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak dapat dipenuhi, persetujuan dapat diberikan oleh keluarga perempuan hamil yang bersangkutan.

Pasal 13

(1) Pelayanan Aborsi yang aman, bermutu, dan bertanggung jawab harus diselenggarakan di fasilitas pelayanan kesehatan yang ditetapkan oleh Menteri. (2) Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. puskesmas; b. klinik pratama; c. klinik utama atau yang setara; dan d. rumah sakit. (3) Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan Puskesmas mampu Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED) yang memiliki dokter yang telah mengikuti Pelatihan. (4) Klinik pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan Klinik yang menyelenggarakan pelayanan medik dasar yang memiliki dokter yang telah mengikuti Pelatihan. (5) Klinik utama atau yang setara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c merupakan klinik yang menyelenggarakan pelayanan medik spesialistik obstetri dan ginekologi atau pelayanan medik dasar dan spesialistik obstetri dan ginekologi, yang memiliki dokter obstetri dan ginekologi yang telah mengikuti Pelatihan. (6) Rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c harus memiliki dokter spesialis obstetri dan ginekologi yang telah mengikuti Pelatihan.

Pasal 14

(1) Menteri dalam MENETAPKAN fasilitas pelayanan kesehatan penyelenggara pelayanan Aborsi atas Indikasi Kedaruratan Medis dan Kehamilan Akibat Perkosaan dapat mendelegasikan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. (2) Untuk mendapatkan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan harus mengajukan permohonan penetapan setelah memenuhi persyaratan: a. memiliki izin operasional fasilitas pelayanan kesehatan yang masih berlaku; b. memiliki dokter yang memiliki sertifikat Pelatihan.

Pasal 15

(1) Dokter yang telah memiliki sertifikat Pelatihan dapat menjadi anggota tim kelayakan Aborsi atau pemberi pelayanan Aborsi atas indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan. (2) Dokter yang menjadi anggota tim kelayakan Aborsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh melakukan pelayanan Aborsi atas indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan pada pasien yang sama. (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku pada daerah tertentu yang jumlah dokternya tidak mencukupi.

Pasal 16

(1) Tim kelayakan Aborsi dibentuk di setiap fasilitas pelayanan kesehatan yang telah ditetapkan untuk memberikan pelayanan Aborsi atas indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan. (2) Tim kelayakan Aborsi di rumah sakit dan klinik utama atau yang setara ditetapkan oleh pimpinan rumah sakit atau pimpinan klinik. (3) Tim kelayakan Aborsi di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota (4) Tim kelayakan Aborsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh dokter yang memiliki sertifikat Pelatihan. (5) Tim kelayakan Aborsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat adhoc.

Pasal 17

(1) Tim kelayakan Aborsi bertugas menentukan adanya indikasi kedaruratan medis. (2) Dalam hal terdapat rujukan dari dokter adanya kondisi medis tertentu pada kehamilan akibat perkosaan, tim kelayakan Aborsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan pemeriksaan. (3) Hasil pemeriksaan tim kelayakan Aborsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa surat keterangan usia kehamilan dan/atau kelayakan abosi. (4) Kehamilan akibat perkosaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibuktikan dengan: a. usia kehamilan sesuai dengan kejadian perkosaan, yang dinyatakan oleh surat keterangan dokter; dan b. keterangan penyidik, psikolog, dan/atau ahli lain mengenai adanya dugaan perkosaan.

Pasal 18

Dalam hal klinik utama atau yang setara belum memiliki Tim kelayakan Aborsi, penentuan adanya indikasi kedaruratan medis dilakukan oleh Tim kelayakan Aborsi yang dibentuk Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

Pasal 19

(1) Tindakan Aborsi atas indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling pratindakan dan diakhiri dengan konseling paska tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang. (2) Kompetensi konselor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui pendidikan formal atau Pelatihan. (3) Dalam hal hasil konseling pratindakan dinyatakan ibu hamil atau korban perkosaan telah siap menjalani tindakan, konselor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan surat keterangan konseling kepada dokter terlatih yang akan melakukan tindakan. (4) Dalam hal setelah konseling pratindakan korban perkosaan MEMUTUSKAN untuk membatalkan tindakan Aborsi, konselor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan pendampingan.

Pasal 20

(1) Pelayanan Aborsi atas indikasi kedaruratan medis dilakukan setelah ibu hamil memiliki surat keterangan dari tim kelayakan Aborsi dan surat keterangan konseling dari konselor. (2) Pelayanan Aborsi pada kehamilan akibat perkosaan dilakukan setelah korban perkosaan memiliki surat bukti kehamilan akibat perkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) dan surat keterangan konseling.

Pasal 21

(1) Dokter terlatih yang melakukan pelayanan Aborsi atas indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama harus didukung oleh sarana, prasarana, dan peralatan kesehatan yang memadai. (2) Dalam hal sarana, prasarana, dan peralatan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memadai, rujukan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB Ketiga

Tim Kelayakan Aborsi

Pasal 15

Koreksi

(1) Dokter yang telah memiliki sertifikat Pelatihan dapat menjadi anggota tim kelayakan Aborsi atau pemberi pelayanan Aborsi atas indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan. (2) Dokter yang menjadi anggota tim kelayakan Aborsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh melakukan pelayanan Aborsi atas indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan pada pasien yang sama. (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku pada daerah tertentu yang jumlah dokternya tidak mencukupi.

Pasal 16

(1) Tim kelayakan Aborsi dibentuk di setiap fasilitas pelayanan kesehatan yang telah ditetapkan untuk memberikan pelayanan Aborsi atas indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan. (2) Tim kelayakan Aborsi di rumah sakit dan klinik utama atau yang setara ditetapkan oleh pimpinan rumah sakit atau pimpinan klinik. (3) Tim kelayakan Aborsi di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota (4) Tim kelayakan Aborsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh dokter yang memiliki sertifikat Pelatihan. (5) Tim kelayakan Aborsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat adhoc.

Pasal 17

(1) Tim kelayakan Aborsi bertugas menentukan adanya indikasi kedaruratan medis. (2) Dalam hal terdapat rujukan dari dokter adanya kondisi medis tertentu pada kehamilan akibat perkosaan, tim kelayakan Aborsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan pemeriksaan. (3) Hasil pemeriksaan tim kelayakan Aborsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa surat keterangan usia kehamilan dan/atau kelayakan abosi. (4) Kehamilan akibat perkosaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibuktikan dengan: a. usia kehamilan sesuai dengan kejadian perkosaan, yang dinyatakan oleh surat keterangan dokter; dan b. keterangan penyidik, psikolog, dan/atau ahli lain mengenai adanya dugaan perkosaan.

Pasal 18

Dalam hal klinik utama atau yang setara belum memiliki Tim kelayakan Aborsi, penentuan adanya indikasi kedaruratan medis dilakukan oleh Tim kelayakan Aborsi yang dibentuk Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2016 tentang PELATIHAN DAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN ABORSI ATAS INDIKASI KEDARURATAN MEDIS DAN KEHAMILAN AKIBAT PERKOSAAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB Kesatu

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB Keempat

Pasal 9

Pasal 10

BAB Kelima

Pasal 11

BAB III

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

BAB Kesatu

Pasal 12

BAB Kedua

Pasal 13

Pasal 14

BAB Ketiga

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB Keempat

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

BAB IV

Pasal 22

BAB V

Pasal 23

BAB VI

Pasal 16