PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 29 Tahun 2022 tentang PEDOMAN PEMERIKSAAN KESEHATAN JIWA UNTUK KEPENTINGAN PEKERJAAN ATAU JABATAN TERTENTU

PERMEN Nomor 29 Tahun 2022

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB II

PENYELENGGARAAN PEMERIKSAAN

Pasal 3

(1) Setiap orang sebelum melaksanakan pekerjaan tertentu atau menduduki jabatan tertentu wajib dilakukan Pemeriksaan Kesehatan Jiwa. (2) Pekerjaan tertentu atau jabatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

BAB Kesatu

Umum

Pasal 3

Koreksi

(1) Setiap orang sebelum melaksanakan pekerjaan tertentu atau menduduki jabatan tertentu wajib dilakukan Pemeriksaan Kesehatan Jiwa. (2) Pekerjaan tertentu atau jabatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Koreksi

Pemeriksaan Kesehatan Jiwa sebelum melaksanakan pekerjaan tertentu atau menduduki jabatan tertentu ditujukan untuk seleksi atau pra penempatan sesuai kebutuhan.

Pasal 5

(1) Dalam hal diperlukan, Pemeriksaan Kesehatan Jiwa dapat dilakukan selama atau sesudah melaksanakan pekerjaan tertentu atau menduduki jabatan tertentu. (2) Pemeriksaan Kesehatan Jiwa selama melaksanakan pekerjaan tertentu atau menduduki jabatan tertentu dilaksanakan secara berkala atau sesuai kebutuhan. (3) Pemeriksaan Kesehatan Jiwa secara berkala selama melaksanakan pekerjaan tertentu atau menduduki jabatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan kemampuan pengurus atau pengelola tempat kerja, atau pemberi kerja. (4) Pemeriksaan Kesehatan Jiwa sesuai kebutuhan selama melaksanakan pekerjaan tertentu atau menduduki jabatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan apabila pekerja atau pejabat terdapat potensi psikopatologi. (5) Dalam hal setelah melaksanakan pekerjaan tertentu atau menduduki jabatan tertentu terdapat Potensi Psikopatologi, yang bersangkutan dilakukan Pemeriksaan Kesehatan Jiwa. (6) Pemeriksaan Kesehatan Jiwa setelah selesai melaksanakan pekerjaan tertentu atau menduduki jabatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diajukan oleh yang bersangkutan atau keluarganya kepada pengurus, pengelola tempat kerja, atau pemberi kerja.

Pasal 6

(1) Pemeriksaan Kesehatan Jiwa karena terdapat Potensi Psikopatologi baik yang dilakukan selama maupun sesudah melaksanakan pekerjaan tertentu atau menduduki jabatan tertentu dapat dilaksanakan untuk penegakan diagnosis penyakit akibat kerja. (2) Penegakan diagnosis penyakit akibat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Pemeriksaan kesehatan jiwa untuk kepentingan pekerjaan tertentu atau jabatan tertentu dilaksanakan dengan memprioritaskan layanan yang mempunyai rasio biaya dan hasil pemeriksaan yang terbaik (cost effective).

BAB Keempat

Tahapan dan Prosedur Pemeriksaan

Pasal 13

Koreksi

(1) Pemeriksaan Kesehatan Jiwa untuk kepentingan pekerjaan tertentu atau jabatan tertentu dilaksanakan dengan tahapan: a. perencanaan dan persiapan; b. pelaksanaan pemeriksaan; dan c. penetapan hasil pemeriksaan. (2) Tahapan perencanaan dan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. melakukan identifikasi permintaan sesuai kepentingan pemeriksaan; b. memastikan surat persetujuan pemeriksaan sudah ditandatangani; c. menentukan metode pemeriksaan; d. menyiapkan alat dan instrumen pemeriksaan; e. menyusun jadwal pelaksanaan pemeriksaan; dan f. mengadakan koordinasi persiapan jika diperlukan. (3) Tahapan pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. memberikan penjelasan prosedur pemeriksaan kepada calon terperiksa; b. mengisi biodata calon terperiksa; c. melakukan wawancara psikiatri dan wawancara psikologis secara terstruktur; d. melakukan pemeriksaan dengan menggunakan alat- alat tes diagnostik yang diperlukan dan sesuai standar yang berlaku; e. melakukan pemeriksaan medis jika diperlukan; dan f. melakukan pencatatan dan pelaporan. (4) Tahapan penetapan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: a. melakukan analisis hasil pemeriksaan; b. memberikan rekomendasi untuk dilakukan intervensi klinis lebih lanjut, apabila ditemukan permasalahan pada hasil pemeriksaan; c. mengadakan rapat koordinasi Tim Pemeriksa untuk mengevaluasi terhadap keseluruhan proses kegiatan Pemeriksaan Kesehatan Jiwa; d. melakukan presentasi hasil pemeriksaan; dan e. menyimpulkan hasil pemeriksaan dan penandatangan surat keterangan Pemeriksaan Kesehatan Jiwa.

Pasal 14

(1) Pemeriksaan Kesehatan Jiwa untuk kepentingan pekerjaan tertentu atau jabatan tertentu dilaksanakan atas permintaan tertulis dari lembaga, institusi, pengurus atau pengelola tempat kerja, pemberi kerja, atau perorangan dengan mencantumkan identitas terperiksa dan tujuan Pemeriksaan Kesehatan Jiwa. (2) Permintaan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada direktur/kepala rumah sakit atau pimpinan klinik utama. (3) Pemeriksaan Kesehatan Jiwa atas permintaan dari perorangan hanya dapat dilaksanakan dalam rangka memenuhi kelengkapan dokumen untuk rekrutmen dan pemeriksaan, penilaian, dan pengukuran kesehatan jiwa setelah melaksanakan pekerjaan tertentu atau menduduki jabatan tertentu. (4) Segala pembiayaan akibat permintaan tertulis sebagaimana pada ayat (1) dibebankan kepada lembaga, institusi, tempat kerja, atau perorangan yang memohon. (5) Pembiayaan Pemeriksaan Kesehatan Jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilaksanakan berdasarkan tarif sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

Pasal 15

(1) Direktur/kepala rumah sakit atau pimpinan klinik utama menugaskan Tim Pemeriksa untuk melakukan Pemeriksaan Kesehatan Jiwa paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya surat permintaan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1). (2) Direktur/kepala rumah sakit atau pimpinan klinik utama harus sudah mengeluarkan dan mengirimkan hasil Pemeriksaan Kesehatan Jiwa dalam bentuk surat keterangan Pemeriksaan Kesehatan Jiwa paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak permintaan tertulis diterima. (3) Dalam hal direktur/kepala rumah sakit atau pimpinan klinik utama tidak dapat mengeluarkan hasil Pemeriksaan Kesehatan Jiwa dalam waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), direktur/kepala rumah sakit atau pimpinan klinik utama wajib memberikan penjelasan secara tertulis kepada pemohon.

Pasal 16

(1) Surat keterangan Pemeriksaan Kesehatan Jiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) ditandatangani oleh ketua Tim Pemeriksa. (2) Surat keterangan Pemeriksaan Kesehatan Jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang- kurangnya menggambarkan ada atau tidak adanya Potensi Psikopatologi yang bermakna yang dilengkapi dengan hasil pemeriksaan profil kecerdasan dan/atau profil kepribadian. (3) Dalam hal terdapat Potensi Psikopatologi yang bermakna, gangguan kepribadian dan/atau gangguan kecerdasan, maka Tim Pemeriksa dapat memberikan rekomendasi pemeriksaan lebih lanjut kepada pemohon dalam bentuk surat rujukan dan mencatatkannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Surat keterangan Pemeriksaan Kesehatan Jiwa disampaikan kepada lembaga, institusi, perusahaan atau perorangan sebagai pemohon disertai surat pengantar dari direktur/kepala rumah sakit atau pimpinan klinik utama. (5) Surat keterangan Pemeriksaan Kesehatan Jiwa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rekam medis terperiksa.

Pasal 17

(1) Dalam hal klinik utama dan rumah sakit umum tidak mampu melakukan Pemeriksaan Kesehatan Jiwa sesuai permintaan, direktur/kepala rumah sakit atau pimpinan klinik utama harus mengembalikan permohonan tersebut kepada pemohon paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima. (2) Pengembalian surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai penjelasan.

Peraturan Menteri Nomor 29 Tahun 2022 tentang PEDOMAN PEMERIKSAAN KESEHATAN JIWA UNTUK KEPENTINGAN PEKERJAAN ATAU JABATAN TERTENTU

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB Kesatu

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB Kedua

Pasal 8

Pasal 9

BAB Kedua

Pasal 10

BAB Ketiga

Pasal 11

Pasal 12

BAB Keempat

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB III

Pasal 18

Pasal 19

BAB IV

Pasal 20

BAB V

Pasal 21