PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 26 Tahun 2016 tentang PEDOMAN PENGELOLAAN ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR DINAS OPERASIONAL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

PERMEN Nomor 26 Tahun 2016

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Operasional yang selanjutnya disebut AADB Dinas Operasional adalah kendaraan bermotor yang digunakan dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi. 2. Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Operasional Jabatan yang selanjutnya disebut AADB Dinas Operasional Jabatan adalah kendaraan bermotor yang digunakan oleh Pejabat Pemerintah dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya. 3. Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Operasional Kantor yang selanjutnya disebut AADB Dinas Operasional Kantor adalah kendaraan bermotor yang digunakan untuk operasional penyelenggaraan pelayanan pemerintahan dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya. 4. Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Operasional Khusus/Lapangan yang selanjutnya disebut AADB Dinas Operasional Khusus/Lapangan adalah kendaraan bermotor yang digunakan untuk operasional penyelenggaraan pelayanan pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi khusus/lapangan. 5. Kuasa Pengguna Barang yang selanjutnya disingkat KPB adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh pengguna barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya. 6. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Pasal 28

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Mei 2016 MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, ttd NILA FARID MOELOEKformat Diundangkan di Jakarta pada tanggal 27 Juni 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 26 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR DINAS OPERASIONAL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN STANDAR AADB DINAS OPERASIONAL A. STANDAR AADB DINAS OPERASIONAL JABATAN 1. Daftar Batas Tertinggi Standar Barang AADB Dinas Operasional Jabatan KUALIFIKASI JENIS KAPASITAS MESIN JUMLAH SILINDER A Sedan 3.500 cc 6 SUV (Sport Utility Vehicles) 3.500 cc 6 B Sedan 2.500 cc 4 UV 3.000 cc 6 C Sedan 2.000 cc 4 D SUV 2.500 cc 4 E SUV 2.000 cc 4 F MPV (Multi Purpose Vehicles) 2.000 cc bensin atau 2.500 cc diesel 4 G MPV 1.500 cc 4 Sepeda Motor 225 cc 1 2. Daftar Batas Tertinggi Standar Kebutuhan AADB Dinas Operasional Jabatan TINGKAT JABATAN JUMLAH MAKSIMUM PILIHAN JENIS KELAS MAKSIMUM Menteri dan yang setingkat 2 Sedan dan/atau SUV Kualifikasi A Wakil Menteri dan yang setingkat 1 Sedan/SUV Kualifikasi A Eselon Ia dan yang setingkat 1 Sedan/SUV Kualifikasi B Eselon Ib dan yang setingkat 1 Sedan Kualifikasi C Eselon IIa dan yang setingkat 1 SUV Kualifikasi D Eselon IIb dan yang setingkat 1 SUV Kualifikasi E Eselon III dan yang setingkat, yang berkedudukan sebagai Kepala Kantor 1 MPV Kualifikasi F Eselon IV dan yang setigkat, yang berkedudukan sebagai kepala kantor dengan wilayah kerja minimal 1 (satu) kabupaten/kota 1 MPV Kualifikasi G Eselon IV dan yang setingkat, yang berkedudukan sebagai kepala kantor dengan wilayah kerja kurang dari 1 (satu) kabupaten/kota 1 Sepeda Motor Kualifikasi G B. STANDAR AADB DINAS OPERASIONAL KANTOR NO JENIS KENDARAAN KAPASITAS / ISI SILINDER 1 Bus Roda 6 4.000 – 7.000 cc 2 Pickup / Mobil Box Roda 4 1.300 – 2.000 cc 3 Minibus Roda 4 1.300 – 1.500 cc 4 Sepeda Motor 110 – 225 cc C. STANDAR AADB DINAS OPERASIONAL KHUSUS/LAPANGAN NO JENIS KENDARAAN KAPASITAS / ISI SILINDER KETERANGAN 1 AADB Roda 6 4.000 - 7.000 cc Modifikasi dan desain tambahan disesuaikan dengan kebutuhan program 2 AADB Roda 4 / DG 1.300 - 2.500 cc 3 Sepeda Motor 110 – 250 cc MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, NILA FARID MOELOEK

Peraturan Menteri Nomor 26 Tahun 2016 tentang PEDOMAN PENGELOLAAN ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR DINAS OPERASIONAL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB II

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB III

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

BAB Kesatu

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB Kedua

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB Ketiga

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB Keempat

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

BAB IV

Pasal 23

BAB V

Pasal 24

BAB VI

Pasal 25

BAB VII

Pasal 26

BAB VIII

Pasal 27

Pasal 28